Oleh IksanHB
Kemacetan sistem keuangan global dan kemudian banyak berdampak pada kebijakan pemerintah kita khususnya dalam mengeluarkan kebijakan stimulus, skeptis dan oktimis menjadi obrolan pasar, dimana sebenarnya alat paling ampuh dalam memperbaiki krisis ekonomi kita? Krisis Global yang diawali oleh ketidak stabilannya WTC dan menghantam secara dahsyat terhadap ekonomi Amerika secara serius telah mendiskreditkan pembenaran ideologis kapitalisme telah gagal. Pemujaan "pasar bebas" telah lama digunakan bahkan boleh dikatakan sesuatu agama dalam memperjuangkan agenda partainya baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Partai Republik yang sangat getol mempertahankan pasar bebas (conserfative) dimana pemerintah harus mengurangi perannya dalam menyelesaikan krisis financial, dengan tidak memberi dana stimulus untuk prusahaan yang bangkrut.
Semua semboyan yang sering kita dengar tentang ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi saat ini, dengan telanjang sebagai kemunafikan kekuasaan. Pemodal yang dijamin modal baru oleh pemerintah terbukti dengan dikeluarkannya BLBI terhadap pemilik modal dan bahkan kasus BLBI yang nilainya trilyunan rupiah tidak juga diselesaikan. Dukungan pemerintah untuk membantu pemilik modal untuk menyelesaikan masalah keuangannya tidak terjadi dimana seharusnya bantuan modal pemerintah terhadap rakyat sangat penting. Masih di antara sejarah krisis sistem kapitalis semu yang merenggut nyawa rakyat karena dirugikan secara ekonomi, beberapa lembaga keuangan internasioanal seperti IMF, Bank Dunia dll, telah memaksa kita untuk menjadi hamba capitalism.
Apakah stimulus yang nilainya trilyunan rupiah sekarang ini merupakan kepanjangan tangan segelintir orang atau murni dari hasil kajian cerdas untuk menyelesaikan ekonomi nasional? Kalaupun stimulus itu dikeluarkan saat pemilu tiba bukan berarti riak-riak politik tidak sejalan dengan dana besar untuk mendulang suara partai dalam pemilu 2009. Pembagian uang secara serampangan bukan berarti tidak diketahui oleh public, meskipun banyak orang membiarkan itu bekerja terus. Sosialis bukan sebuah system sembarangan, liahat sekarang negara-negara yang masih menggunakan system sosialis dalam menjalankan roda ekonomi nasional masih bertahan ketika datang gelombang krisis global. Kalaupun stimulus dituduh sebagai bentuk kebijakan sosialis akan tetapi penerjemahan ekonomi pancasila ada dalam tafsiran stimulus yang secara ideal untuk pemerataan (keadilan sosial ekonomi) tidak menjadi persoalan.
Klaim bahwa stimulus adalah ukuran keadilan, saya pikir sangat berlebihan, karena kita melihat masih terdapat ketidak cocokan program stimulus dengan kebutuhan rakyat, khususnya untuk petani dan kelompok usaha kecil. Pakah program itu bekerja? Ya, Klaim seperti itu menunjukkan kombinasi kebodohan dan penipuan yang tidak melihat langsung kebawah. Yang memaksa kita mengakui keberhasilan program pemerintah dibuktikan banyaknya iklan politik yang di sampaikan oleh pemerintah atas klaim keberhasilannya seperti swasembada pangan dll. Mereka mengandalkan derajat rendah pengetahuan sejarah dan pengertian politik di antara rakyat Indonesia, untuk kepentingan politik. Adalah promosi produk dasawarsa yang lama yang menimbulkan reaksi politik dan mempertajam ideologi dan permusuhan yang memasukkan konsepsi usaha ilmu pengetahuan-serta memusnahkan kejujuran pendidikan umum.
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politik tingkat nasional dan gesekan kelompok intelektual bersumber pada penjaringan secara politik dalam menciptakan aliansi pemerintahan dengan asumsi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dengan menutup mata rantai ideology terlihat masih cairnya pasangan SBY-JK, warna politik seperti itu akan muncul kekuatan lama dan bergabung dengan partai baru dengan mempromosikan meniadakan kontra-komunisme atau kontra liberalisme. Tidak heran bila gerakan baru yang mempunyai basis intelektual dan mampu mengorganisir secara politik mampu membawa isu populis, tidak mengidentifikasi sosialisme palsu dan Marxism sebagai harga mati dalam lawan politik mereka. PKS dan PBB misalnya dalam mencari simpati mereka menggunakan pendekatan keagamaan ketimbang masalah riel yang dihadapi oleh rakyat, akan tetapi mereka juga membawa agenda nasional dengan menawarkan sejumlah pilihan seperti isu KKN. Sosialisme semu atau kapitalisme semu dengan agenda transformasi bentuk organisasi sosial kemanusiaan yang paling luar biasa dan paling progresif diawal abad 21 ini, perjalanan panjang dan menjadi perang terbuka ketika pergantian kekuasaan dari Partai Republik Presiden Bush kepada Barack Obama dari Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2008.
Industri utama, moneter (keuangan), teknologi dan sumber alam harus dikeluarkan dari bola pasar kapitalis dan kemilikan pribadi, harus di kelola negara – ditangan masyarakat dan ditempatkan di bawah pengawasan dan kontrol rakyat secara demokratis. Pengaturan kehidupan ekonomi, undang-undang kapitalis yang dinilai merugikan rakyat, harus diganti dengan pengaturan kembali dengan lebih berpihak pada aturan main ekonomi pancasila.
Bentuk dan struktur baru partai politik mampu membangun proses demokrasi yang melibatkan kelompok muda yang revolusioner dan mewakili mayoritas kaum buruh dan petani tidak cukup untuk melawan partai-partai lama. Kebimbangan arus bawah atas rendahnya niat baik politisi dengan mudah melupakan gerakan baru yang hanya membawa gagasan dan program-program bagus, mereka lbih suka dengan harapan jangka pendek dan dirasakan langsung (sembako). Inilah yang sangat membahayakan proses demokrasi kita, ketika pemilih lapar dimanfaatkan oleh petualang politik untuk merebut kekuasaan yang justru merugikan rakyat sendiri. Kebijakan pemerintah yang tidak memperluas basis ekonomi rakyat akan mempengaruhi transformasi konsep ekonomi nasional, ekonomi kerakyatan secara aktif akan terus didorong oleh kelompok-kelompok intelektual sosialis, kemudian diambil oleh partai-partai yang secara garis besar sepaham dengan partai mereka.
Menyatukan gagasan ekonomi kerakyatan dengan tidak membawa ideology partai akan lebih besar harapannya, dari pada harus mempertahankan ideology partai yang sebenarnya semu dan munafik.
Semua semboyan yang sering kita dengar tentang ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi saat ini, dengan telanjang sebagai kemunafikan kekuasaan. Pemodal yang dijamin modal baru oleh pemerintah terbukti dengan dikeluarkannya BLBI terhadap pemilik modal dan bahkan kasus BLBI yang nilainya trilyunan rupiah tidak juga diselesaikan. Dukungan pemerintah untuk membantu pemilik modal untuk menyelesaikan masalah keuangannya tidak terjadi dimana seharusnya bantuan modal pemerintah terhadap rakyat sangat penting. Masih di antara sejarah krisis sistem kapitalis semu yang merenggut nyawa rakyat karena dirugikan secara ekonomi, beberapa lembaga keuangan internasioanal seperti IMF, Bank Dunia dll, telah memaksa kita untuk menjadi hamba capitalism.
Apakah stimulus yang nilainya trilyunan rupiah sekarang ini merupakan kepanjangan tangan segelintir orang atau murni dari hasil kajian cerdas untuk menyelesaikan ekonomi nasional? Kalaupun stimulus itu dikeluarkan saat pemilu tiba bukan berarti riak-riak politik tidak sejalan dengan dana besar untuk mendulang suara partai dalam pemilu 2009. Pembagian uang secara serampangan bukan berarti tidak diketahui oleh public, meskipun banyak orang membiarkan itu bekerja terus. Sosialis bukan sebuah system sembarangan, liahat sekarang negara-negara yang masih menggunakan system sosialis dalam menjalankan roda ekonomi nasional masih bertahan ketika datang gelombang krisis global. Kalaupun stimulus dituduh sebagai bentuk kebijakan sosialis akan tetapi penerjemahan ekonomi pancasila ada dalam tafsiran stimulus yang secara ideal untuk pemerataan (keadilan sosial ekonomi) tidak menjadi persoalan.
Klaim bahwa stimulus adalah ukuran keadilan, saya pikir sangat berlebihan, karena kita melihat masih terdapat ketidak cocokan program stimulus dengan kebutuhan rakyat, khususnya untuk petani dan kelompok usaha kecil. Pakah program itu bekerja? Ya, Klaim seperti itu menunjukkan kombinasi kebodohan dan penipuan yang tidak melihat langsung kebawah. Yang memaksa kita mengakui keberhasilan program pemerintah dibuktikan banyaknya iklan politik yang di sampaikan oleh pemerintah atas klaim keberhasilannya seperti swasembada pangan dll. Mereka mengandalkan derajat rendah pengetahuan sejarah dan pengertian politik di antara rakyat Indonesia, untuk kepentingan politik. Adalah promosi produk dasawarsa yang lama yang menimbulkan reaksi politik dan mempertajam ideologi dan permusuhan yang memasukkan konsepsi usaha ilmu pengetahuan-serta memusnahkan kejujuran pendidikan umum.
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politik tingkat nasional dan gesekan kelompok intelektual bersumber pada penjaringan secara politik dalam menciptakan aliansi pemerintahan dengan asumsi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dengan menutup mata rantai ideology terlihat masih cairnya pasangan SBY-JK, warna politik seperti itu akan muncul kekuatan lama dan bergabung dengan partai baru dengan mempromosikan meniadakan kontra-komunisme atau kontra liberalisme. Tidak heran bila gerakan baru yang mempunyai basis intelektual dan mampu mengorganisir secara politik mampu membawa isu populis, tidak mengidentifikasi sosialisme palsu dan Marxism sebagai harga mati dalam lawan politik mereka. PKS dan PBB misalnya dalam mencari simpati mereka menggunakan pendekatan keagamaan ketimbang masalah riel yang dihadapi oleh rakyat, akan tetapi mereka juga membawa agenda nasional dengan menawarkan sejumlah pilihan seperti isu KKN. Sosialisme semu atau kapitalisme semu dengan agenda transformasi bentuk organisasi sosial kemanusiaan yang paling luar biasa dan paling progresif diawal abad 21 ini, perjalanan panjang dan menjadi perang terbuka ketika pergantian kekuasaan dari Partai Republik Presiden Bush kepada Barack Obama dari Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2008.
Industri utama, moneter (keuangan), teknologi dan sumber alam harus dikeluarkan dari bola pasar kapitalis dan kemilikan pribadi, harus di kelola negara – ditangan masyarakat dan ditempatkan di bawah pengawasan dan kontrol rakyat secara demokratis. Pengaturan kehidupan ekonomi, undang-undang kapitalis yang dinilai merugikan rakyat, harus diganti dengan pengaturan kembali dengan lebih berpihak pada aturan main ekonomi pancasila.
Bentuk dan struktur baru partai politik mampu membangun proses demokrasi yang melibatkan kelompok muda yang revolusioner dan mewakili mayoritas kaum buruh dan petani tidak cukup untuk melawan partai-partai lama. Kebimbangan arus bawah atas rendahnya niat baik politisi dengan mudah melupakan gerakan baru yang hanya membawa gagasan dan program-program bagus, mereka lbih suka dengan harapan jangka pendek dan dirasakan langsung (sembako). Inilah yang sangat membahayakan proses demokrasi kita, ketika pemilih lapar dimanfaatkan oleh petualang politik untuk merebut kekuasaan yang justru merugikan rakyat sendiri. Kebijakan pemerintah yang tidak memperluas basis ekonomi rakyat akan mempengaruhi transformasi konsep ekonomi nasional, ekonomi kerakyatan secara aktif akan terus didorong oleh kelompok-kelompok intelektual sosialis, kemudian diambil oleh partai-partai yang secara garis besar sepaham dengan partai mereka.
Menyatukan gagasan ekonomi kerakyatan dengan tidak membawa ideology partai akan lebih besar harapannya, dari pada harus mempertahankan ideology partai yang sebenarnya semu dan munafik.
Comments