oleh : Hilda Sabri Sulistyo
Pekan lalu saya berkesempatan hadir di acara table top antara 40 orang industri pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan anggota Association of Indonesian Tours & Travel (Asita) DKI Jakarta di Hotel Sahid Jaya.
Acara yang dipimpin Misbach Mulyadi, ketua Asita NTB, mengatakan kedatangannya dengan rombongan ke Jakarta selain memberikan informasi fasilitas wisata untuk menjaring wisatawan domestik dari Jakarta, Bandung dan Banten, juga yang terpenting adalah bersilaturahmi antara sesama pelaku wisata..
Saat makan siang tiba, saya beruntung duduk semeja dengan sejumlah ketua asosisasi pariwisata lainnya sehingga bisa terlibat perbincangan hangat pekan lalu,apalagi kalau bukan soal penyegelan kapal yacht peserta Sail Indonesia 2008 oleh aparat Bea Cukai Kupang.
Maklum, kapal-kapal wisata yang canggih dari berbagai negara itu punya perlengkapan komunikasi via satelit sehingga berita memalukan itu dalam sekejab sudah mendunia lewat CNN.
"Mudah-mudahan jadwal mereka mampir ke Lombok tetap ada, biasanya mereka mampir satu hari dan memberikan dampak promosi yang besar bagi destinasi wisata kami," kata Misbach.
Saya jadi ingat ucapan Raymond T Lesmana, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cinta Bahari Indonesia (YCBI) co-organiser Sail Indonesia. Senin lalu ketika ditelpon dia masih di Alor. Meski menghadapi persoalan berat, alhamdulilah nada bicaranya masih optimistis kegiatan yang dirintisnya bisa bermanfaat dan mengangkat beberapa destinasi.
Dia bertekad Indonesia dapat membuat suatu jalur layar wisata yang kita namakan Indonesian Passage. Para yachter dunia bisa memulai perjalanannya dari Kupang sebagai titik entry dan keluar di Batam sebagai titik exit.
Soalnya, Sail Indonesia bukanlah suatu yang asing bagi para pelayar dunia dan menjadi suatu untaian rally yang menyatu dengan rally layar lainnya, seperti ARC (Atlantic Rally for Cruiser). Bahkan Sail Malaysia kemudian mengambil keuntungan dari kelanjutan Sail Indonesia karena exit dari Batam peserta menjuju Malaysia.
"Yang jelas para peserta itu menyukai berlayar di Indonesia karena alam, budaya dan keramahan bangsa Indonesia, makanya banyak misi sosial juga yang mereka lakukan saat mengunjungi daerah terpencil di wilayah kita," kata Raymond..
Memang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak titik exit di Indonesia bagi kapal layar? Soalnya sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang menentukan bahwa kapal-kapal layar pribadi hanya bisa keluar dari titik tertentu. Jadi mungkin ada labih dari 100 titik exit yang bisa dilakukan oleh para pelaku layar - demikian juga titik masuk.
Hal yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana detail peraturan Bea Cukai yang harus dikenakan kepada Visiting Yacht (kapal yang berkunjung) seperti peserta Sail Indonesia .
Kalau pakai peraturan Bea Cukai sesuai dengan UU no.17 tahun 2006 maka proses eksport import yang menganggap bahwa kapal yang dinakhodai dan berbendera (flag state) adalah barang yang diimport sementara. Dengan detail ketentuan adalah harus membuat Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan (RKSP), Membayar PNBP Rp. 30.000,- dan Inward Cargo Manifest Rp 125.000,-
Namun ada hal lainnya sesuai dengan ketentuan Import-Export yaitu membayar Bea Masuk 5% dari harga kapal yang sifatnya sementara (selama mereka d iperairan Indonesia) maka mereka harus memberikan jaminan atas kapal mereka dengan perhitungan jaminan PPN 10%, jaminan PPnBM 30%, jaminan PPH 7% sehingga total 47% yang semuanya ini dikalikan dengan nilai kapal dengan nilai range harga Rp3 - Rp5 miliar per kapal.
"Kalau nilai kapal kita ambil rata-rata Rp 4 miliar, maka berikut ini yang harus dibayar dan dijamin oleh kapal - kapal wisata pribadi (yachts) yang mau masuk ke Indonesia harus di bayar langsung di titik masuk Rp 250 juta per kapal dan yang harus s dijamin lagi dititik masuk untuk PPN, PPnBM, PPH nilainya Rp 2,35 miliar. Peraturan begini tidak berlaku di negara lain loh," kata Raymond.
Mengacu kasus di Kupang, kalau 100 kapal siap membayar berarti jumlahnya akan menjadi 100 x 250.000,000 = Rp 25.000.000.000,- - Apakah bank di Kupang sanggup dan bisa menerima mengacu kepada Bank Landing Limit? Belum lagi setoran jaminan 100 x 2.350.000.000,- = Rp235.000.000.000,
"Semuanya ini tentunya masuk kepada Kas Negara.. Nah, ketika mereka keluar misalnya di Batam....apakah uang mereka akan bisa dikeluarkan dari kas negara dalam waktu 24 jam?," tanya Raymond.
Aduh pak Raymond ribet banget ya bangsa ini bagaimana pariwisata kita mau bicara daya saing? kalau baru dalam hal bahari saja sudah terjadi hal seperti ini? siapa yang mau datang ke Indonesia padahal kalau orang berwisata mau pakai sarana apapun membutuhkan kenyamanan dan keamanan.
Tak heran para ketua asosiasi yang duduk semeja dengan saya baik dari Asita,sosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan (Astindo) maupun Masarakat Pariwisata Indonesia (MPI), akhirnya berucap kapan sih Indonesia bisa punya satu badan yang dikomandani langsung oleh Presiden RI.
Apakah namanya Badan Promosi Indonesia atau nama lainnya pokoknya badan itu bisa merekatkan semua pihak yang berhubungan dengan pariwisata. Kebudayaan dan Pariwisata telah banyak kehilangan gregetnya dengan diserahkan semua urusan Kepariwisataan kepada daerah otonomi yang sekarang sudah berjumlah sekitar 450 daerah.
"Kita yang di daerah saja sulit mau melakukan sinergi, kordinasi dengan institusi pariwisata di kabupaten-kabupen," kata Misbach. Makanya pihaknya berharap kalau badan itu langsung dibawah Presiden RI persoalan klasik soal pendanaan, lemahnya kordinasi dan lain-lainnya bisa teratasi.
Pokoknya kalau ada Badan Promosi Indonesia atau Badan Pariwisata Indonesia yang selama ini sudah jadi wacana, maka bagaimana suatu destinasi patut dikelola secara profesional agar mampu memuaskan wisatawan dan berdaya saing global mungkin bisa terwujud. Bagaimana SBY atau calon presiden lainnya, siap jadi komandan pariwisata?
Sumber:bisnis.com Selasa, 19/08/2008 15:00 WIB
Pekan lalu saya berkesempatan hadir di acara table top antara 40 orang industri pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan anggota Association of Indonesian Tours & Travel (Asita) DKI Jakarta di Hotel Sahid Jaya.
Acara yang dipimpin Misbach Mulyadi, ketua Asita NTB, mengatakan kedatangannya dengan rombongan ke Jakarta selain memberikan informasi fasilitas wisata untuk menjaring wisatawan domestik dari Jakarta, Bandung dan Banten, juga yang terpenting adalah bersilaturahmi antara sesama pelaku wisata..
Saat makan siang tiba, saya beruntung duduk semeja dengan sejumlah ketua asosisasi pariwisata lainnya sehingga bisa terlibat perbincangan hangat pekan lalu,apalagi kalau bukan soal penyegelan kapal yacht peserta Sail Indonesia 2008 oleh aparat Bea Cukai Kupang.
Maklum, kapal-kapal wisata yang canggih dari berbagai negara itu punya perlengkapan komunikasi via satelit sehingga berita memalukan itu dalam sekejab sudah mendunia lewat CNN.
"Mudah-mudahan jadwal mereka mampir ke Lombok tetap ada, biasanya mereka mampir satu hari dan memberikan dampak promosi yang besar bagi destinasi wisata kami," kata Misbach.
Saya jadi ingat ucapan Raymond T Lesmana, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cinta Bahari Indonesia (YCBI) co-organiser Sail Indonesia. Senin lalu ketika ditelpon dia masih di Alor. Meski menghadapi persoalan berat, alhamdulilah nada bicaranya masih optimistis kegiatan yang dirintisnya bisa bermanfaat dan mengangkat beberapa destinasi.
Dia bertekad Indonesia dapat membuat suatu jalur layar wisata yang kita namakan Indonesian Passage. Para yachter dunia bisa memulai perjalanannya dari Kupang sebagai titik entry dan keluar di Batam sebagai titik exit.
Soalnya, Sail Indonesia bukanlah suatu yang asing bagi para pelayar dunia dan menjadi suatu untaian rally yang menyatu dengan rally layar lainnya, seperti ARC (Atlantic Rally for Cruiser). Bahkan Sail Malaysia kemudian mengambil keuntungan dari kelanjutan Sail Indonesia karena exit dari Batam peserta menjuju Malaysia.
"Yang jelas para peserta itu menyukai berlayar di Indonesia karena alam, budaya dan keramahan bangsa Indonesia, makanya banyak misi sosial juga yang mereka lakukan saat mengunjungi daerah terpencil di wilayah kita," kata Raymond..
Memang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak titik exit di Indonesia bagi kapal layar? Soalnya sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang menentukan bahwa kapal-kapal layar pribadi hanya bisa keluar dari titik tertentu. Jadi mungkin ada labih dari 100 titik exit yang bisa dilakukan oleh para pelaku layar - demikian juga titik masuk.
Hal yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana detail peraturan Bea Cukai yang harus dikenakan kepada Visiting Yacht (kapal yang berkunjung) seperti peserta Sail Indonesia .
Kalau pakai peraturan Bea Cukai sesuai dengan UU no.17 tahun 2006 maka proses eksport import yang menganggap bahwa kapal yang dinakhodai dan berbendera (flag state) adalah barang yang diimport sementara. Dengan detail ketentuan adalah harus membuat Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan (RKSP), Membayar PNBP Rp. 30.000,- dan Inward Cargo Manifest Rp 125.000,-
Namun ada hal lainnya sesuai dengan ketentuan Import-Export yaitu membayar Bea Masuk 5% dari harga kapal yang sifatnya sementara (selama mereka d iperairan Indonesia) maka mereka harus memberikan jaminan atas kapal mereka dengan perhitungan jaminan PPN 10%, jaminan PPnBM 30%, jaminan PPH 7% sehingga total 47% yang semuanya ini dikalikan dengan nilai kapal dengan nilai range harga Rp3 - Rp5 miliar per kapal.
"Kalau nilai kapal kita ambil rata-rata Rp 4 miliar, maka berikut ini yang harus dibayar dan dijamin oleh kapal - kapal wisata pribadi (yachts) yang mau masuk ke Indonesia harus di bayar langsung di titik masuk Rp 250 juta per kapal dan yang harus s dijamin lagi dititik masuk untuk PPN, PPnBM, PPH nilainya Rp 2,35 miliar. Peraturan begini tidak berlaku di negara lain loh," kata Raymond.
Mengacu kasus di Kupang, kalau 100 kapal siap membayar berarti jumlahnya akan menjadi 100 x 250.000,000 = Rp 25.000.000.000,- - Apakah bank di Kupang sanggup dan bisa menerima mengacu kepada Bank Landing Limit? Belum lagi setoran jaminan 100 x 2.350.000.000,- = Rp235.000.000.000,
"Semuanya ini tentunya masuk kepada Kas Negara.. Nah, ketika mereka keluar misalnya di Batam....apakah uang mereka akan bisa dikeluarkan dari kas negara dalam waktu 24 jam?," tanya Raymond.
Aduh pak Raymond ribet banget ya bangsa ini bagaimana pariwisata kita mau bicara daya saing? kalau baru dalam hal bahari saja sudah terjadi hal seperti ini? siapa yang mau datang ke Indonesia padahal kalau orang berwisata mau pakai sarana apapun membutuhkan kenyamanan dan keamanan.
Tak heran para ketua asosiasi yang duduk semeja dengan saya baik dari Asita,sosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan (Astindo) maupun Masarakat Pariwisata Indonesia (MPI), akhirnya berucap kapan sih Indonesia bisa punya satu badan yang dikomandani langsung oleh Presiden RI.
Apakah namanya Badan Promosi Indonesia atau nama lainnya pokoknya badan itu bisa merekatkan semua pihak yang berhubungan dengan pariwisata. Kebudayaan dan Pariwisata telah banyak kehilangan gregetnya dengan diserahkan semua urusan Kepariwisataan kepada daerah otonomi yang sekarang sudah berjumlah sekitar 450 daerah.
"Kita yang di daerah saja sulit mau melakukan sinergi, kordinasi dengan institusi pariwisata di kabupaten-kabupen," kata Misbach. Makanya pihaknya berharap kalau badan itu langsung dibawah Presiden RI persoalan klasik soal pendanaan, lemahnya kordinasi dan lain-lainnya bisa teratasi.
Pokoknya kalau ada Badan Promosi Indonesia atau Badan Pariwisata Indonesia yang selama ini sudah jadi wacana, maka bagaimana suatu destinasi patut dikelola secara profesional agar mampu memuaskan wisatawan dan berdaya saing global mungkin bisa terwujud. Bagaimana SBY atau calon presiden lainnya, siap jadi komandan pariwisata?
Sumber:bisnis.com Selasa, 19/08/2008 15:00 WIB
Comments