Berpaling Suara Rakyat = Otoriter

Oleh: IksanHb Suara rakyat telah di bungkam dengan ketidak jelasan dan sangat membahayakan, Saya sangat prihatin atas terjadinya penangkapan terhadap para aktifis tanpa melihat apa yang mereka suarakan dan diperjuangkan. Bukan sebuah alasan penangkapan atas terjadinya aksi besar- besaran dalam penolakan atas naiknya harga BBM yang kemudian berujung bentrokan dan pembakaran mobil dinas (pelat merah). Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap kebijakan pemerintah menjadi dalih aparat dengan alasan ketertiban. Jika kemudian kami mengingatkan akan bahaya pemerintahan otoriter bangkit kembali “ Sangat bahaya bahwa kita akan dipimpin oleh rezim otoriter”, seperti semakin gencarnya eskalasi kampanye yang dilakukan pemerintah, dengan berbagai macam cara untuk menaikkan pamor mereka, dengan menggunakan media dan mengorganisir lapisan masyarakat bawah. Dengan indikator-indikator akan bangkitnya penguasa otoriter , kemunduran dan ketidakpastian agenda nasional adalah menaikkan harga BBM. Penangkapan dan penyeragaman aktifis tanpa didasari oleh agenda apa yang diperjuang kan oleh demonstran, dan apa yang disuarakan oleh rakayat.Itu merupakan kartu kuning bila kita harus jujur, dimana secara esensial hampir empat tahun pemerintahannya tidak banyak mengalami progress, baik masalah ekonomi, keamanan dan ketahanan pangan. Terhitung dari sekarang , Pemilu presiden 2009, kita membuat hak pilihan, karena jika kita salah membuat dan menggunakan hak pilihan kita kemudian akan dalam bahaya yang lebih besar yang mana kita akan mendapata pukulan telak lagi oleh rezim orde baru," Suara rakyat mengatakan , " bahwa kita akan di pukul mundur oleh koalisi pro rezimentasi yang sekarang berkuasa dan proses kebangkitan nasional akan jatuh ”, dan kemudian kita akan jatuh kembali ketangan pemerintahan otoriter. Peryataan beberapa pejabat pemerintah tentang aksi demonstrasi telah ditunggangi, kemudian para aktifis ditangkapin itu adalah salah alamat “wrong place at the wrong time." Kemunafikan para pejabat dan politisi digunakan oleh aparat keamanan untuk menangkap para aktifis karena ketidak setujuannya terhadap agenda perjuangan mahasiswa dalam mem perjuangankan nasib rakyat. Upaya para mafia ekonomi Indonesia melalui kolegannya menuduh gerakan mahasiswa bukan “gerakan murni” dan mereka juaga mengatakan “ gerakan mahasiswa tidak akan dapat menyelesaikan masalah rakyat dari krisis ekonomi." Pernyataan yang menyesatkan itu sangat tidak kalkulatif, sulit diterima oleh masyarakat. Karena sejarah gerakan mahasiswa telah mampu membuka jalan buntu dan menjadi penyeimbang kekuatan negara dan rakyat. Ketakutan yang berlebihan akan terbongkarya mafia ekonomi dan politik ditanah air ini semakin terbaca oleh masyarakat bawah. Kehebatan mereka dalam mempertahankan pengaruhnya di lingkungan pemerintahan dan politisi, seringkali para mafia itu masuk kewilayah PILKADA dengan mendukung salah satu calon yang akan maju dalam PILKADA. Rawannya sistem PILKADA dan PILPRES putaran kedua adalah member peluang bagi pemain spikulan (mafia politik dan ekonomi) untuk memenangkan politik domino. Spikulan akan mengatakan “saya akan bermain ganda dalam menentukan dukungannya, bila saya kalah diputaran kedua maka saya akan bermain diputaran kedua,” permainan uang sangat menjadi modal besar bagi spikulan ( mafia politik dan ekonomi). Para kandidat baik yang maju dari partai maupun perorangan , mengatakan bahwa mereka yang terbaik, karena rakyat salah memilih presiden. Pertanyaannya kemudian kenapa issu ekonomi yang menjadi urutan pertama tidak begitu populer ? Bisa saja hal tersebut karena ada benang merah dimana mafia ekonomi ada dalam lingkaran naikknya harga BBM dan naiknya harga sembako. Sehingga mereka tidak berani dengan lantang berbicara masalah ekonomi dan pemberantasan korupsi. Kecenderungan pemerintah baermain sebelah mata dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan krisis energy seperti pemadapan listrik dll, yang kemudian berdampak pada naiknya bahan makan pokok. Itu adalah terlihat dari penyeragaman bentuk-bentuk aksi mahasiwa yang menolak kenaikan harga BBM dengan kelompok yang sering menggunakan kekerasan atas nama agama,suku dll. yang justru merugikan sendi-sendi ekonomi, sosbud dan NKRI . Pemerintah telah membuat kesalahan dalam memilih agenda utama, itu kesalahan diaman pemerintah kurang tegas dan bias agenda karena didalamya terdapat koalisi partai. Berapa trilyun rupiah harus dibuang tanpa pertangung jawaban secara kostitusi. Lebih-lebih mandate yang diberikan melalui pemilu yang menghabiskan uang trilyunan itu , menjadi berhadapan dengan harapan rakyat dan berhadapan dengan hak-hak rakyat. Mampukah Susilo Bambang Yudoyono menghadapi tantangn dalam menyelesaikan masalah besar dalam pekerjaan rumah diahkir jabatannya ? di sini ialah, bagaimanakah presiden dan partai-partai yang tergabung dalam koalisi SBY-JK menunjukkan kinerjanya dan mendudukkan komitmen konstituen -rakyat, dan bukan komitmen kepada para industrialis dan para saudagar yang menyumbangkan uangnya untuk PILPRES dan pemilu legislative.