Oleh:IksanHb
Kenaikan Bahan Bakar Minnyak (BBM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah masalah besar. Kurang pekanya terhadap masalah-masalah kecil dilingkungan masyarakat akan menimbulkan gejolak yang lebih besar. Meskipun pemerintah ngotot dengan pendiriannya dengan menaikkan BBM, karena pertimbangan naikknya harga minnyak dunia dan pertimbangan APBN, dan juga pemerintah siap menanggung akibatnya baik secara politik maupun ekonomi dan keamanan, akan tetapi pemerintah kurang bertanggungjawab atas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu terbukti dengan banyaknya persoalan teknis maupun non teknis yang merusak keharmonisan dilingkungan masyarakat bawah dan menambah beban rakyat.
Dalam masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM banyak sekali ditemukan gejolak dimasyarakat, karena keakuratan dalam penyaluran BLT masih kurang tepat. Terjadinya rasa iri dan rasa curiga diantara warga karena lemahnya proses seleksi terhadap penerima BLT.
Masalah lain yang berkaitan dengan penyaluran BLT adalah kurang tepatnya jadwal dan sering diundurnya pelaksanaan penyaluran BLT, membuat stres warga penerima BLT. Alasan yang tidak masuk akal seperti diundurnya pelaksaan penyaluran BLT karena masalah politik, seperti bersamaan pelaksanaan pilkada dan lain-lain, mengakibat beban masyarakat semakin berat.
Petunjuk teknis dalam penyaluran BLT, kurang diaturnya jadwal pelaksanaan penyaluran BLT banyak ditemukan penafsiran dan kesepihakan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan. Apakah pengunduran penyaluran BLT itu menlangar hukum atau tidak? Jika pengunduran penyaluran BLT karena persoalan jadwal yang bersamaan jadwal PILKADA, siapa yang harus mengganti atas kebutuhan pokok sehari-hari dan apakah mereka harus menunggu sampai sakit dan ajalnya? lebih penting mana PILKADA dengan kebutuhan sembolan bahan pokok (SEMBAKO)?
Secara insplisit presiden telah menyinggung tentang masalah yang berkaitan dengan kemungkinan penyelewengan dalam penyaluran BLT: "Presiden juga menugaskan kepada Jaksa Agung segera melakukan penegakakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM," kata Paskah lagi. Presiden Terbitkan Inpres No.3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan BLT (presidensby.info Rabu, 14 Mei 2008).
Apa yang menjadi ketidak tegasan dalam intruksi presiden tentang pelaksanaan penyaluran BLT, adalah waktu pelaksanaan dan sangsi hukum bila tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Beberapa contoh kasus yang terkait dengan pengunduran pelaksanaan penyaluran kompensasi pengurangan subsidi BBM melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT):
1. Banjar Masin ,sejumlah warga di beberapa kecamatan di Hulu Sungai Tengah (HST) yang memiliki kartu bantuan langsung tunai (BLT) 2008 terpaksa harus bersabar. PT Pos cabang Barabai terpaksa menunda penyaluran dana tahap I sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga yang rencananya dilakukan 16-18 Juni nanti. Alasan penundaan pencairan dana dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini terkait digelarnya pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa kecamatan. (Banjar Masin Post Jumat, 13-06-2008 )|
2.Denpasar - Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Bali ditunda hingga usai Pilkada Bali 9 Juli 2008. Menbudpar Jero Wacik memprotes penundaan pembagian BLT itu.
"BLT adalah hak untuk orang kecil. Kenapa ditunda-tunda. Ini uang gratis dari pemerintah, tingal terima. Kenapa mesti ditolak?" kata Menbudpar Jero Wacik pada Gerakan Sadar Wisata Sapta Pesona di Pura Meduwe Karang, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, detikNews “Menbudpar Protes Penundaan Pembagian BLT di Bali “Minggu (15/6/2008).
3.BONDOWOSO, demi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kabupaten Bondowoso menunda pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tanggal 23 juli 2008 nanti, Bondowoso menggelar dua Pilkada sekaligus, yakni pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, dan pemilihan bupati-wakil bupati Bondowoso.
‘’Terpaksa ditunda dulu sementara. Kami khawatir menimbulkan konflik, karena kita akan segera menghadapi hajatan politik Pilkada langsung,’’ kata Bupati Bondowoso, Mashoed. Tempo Selasa (8/07).
Kasus-kasus diatas menunjukkan kacaunya kebijakan pemerintah dalam kenaikan BBM dan kompensasi pengurangan subsidi BBM yang berupa BLT dan juga banyaknya kesewenang-wenangan pemerintah daerah dalam mengulur waktu pelaksanaan yang terkait dengan alasan politik dan pelaksanaan PILKADA dan PILKADES.
Bola api yang dibungkus dengan BLT ini harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum dan Anggota DPR. Hak angket yang sekarang ditangan DPR harus dilaksanakan secara serius dan tidak main-main, jika hak angket ini hanya menjadi posisi tawar dengan pemerintah , maka akan sangat mungkin terjadi pembangkanagan sipil dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan Pemerintah.
Kenaikan Bahan Bakar Minnyak (BBM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah masalah besar. Kurang pekanya terhadap masalah-masalah kecil dilingkungan masyarakat akan menimbulkan gejolak yang lebih besar. Meskipun pemerintah ngotot dengan pendiriannya dengan menaikkan BBM, karena pertimbangan naikknya harga minnyak dunia dan pertimbangan APBN, dan juga pemerintah siap menanggung akibatnya baik secara politik maupun ekonomi dan keamanan, akan tetapi pemerintah kurang bertanggungjawab atas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu terbukti dengan banyaknya persoalan teknis maupun non teknis yang merusak keharmonisan dilingkungan masyarakat bawah dan menambah beban rakyat.
Dalam masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM banyak sekali ditemukan gejolak dimasyarakat, karena keakuratan dalam penyaluran BLT masih kurang tepat. Terjadinya rasa iri dan rasa curiga diantara warga karena lemahnya proses seleksi terhadap penerima BLT.
Masalah lain yang berkaitan dengan penyaluran BLT adalah kurang tepatnya jadwal dan sering diundurnya pelaksanaan penyaluran BLT, membuat stres warga penerima BLT. Alasan yang tidak masuk akal seperti diundurnya pelaksaan penyaluran BLT karena masalah politik, seperti bersamaan pelaksanaan pilkada dan lain-lain, mengakibat beban masyarakat semakin berat.
Petunjuk teknis dalam penyaluran BLT, kurang diaturnya jadwal pelaksanaan penyaluran BLT banyak ditemukan penafsiran dan kesepihakan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan. Apakah pengunduran penyaluran BLT itu menlangar hukum atau tidak? Jika pengunduran penyaluran BLT karena persoalan jadwal yang bersamaan jadwal PILKADA, siapa yang harus mengganti atas kebutuhan pokok sehari-hari dan apakah mereka harus menunggu sampai sakit dan ajalnya? lebih penting mana PILKADA dengan kebutuhan sembolan bahan pokok (SEMBAKO)?
Secara insplisit presiden telah menyinggung tentang masalah yang berkaitan dengan kemungkinan penyelewengan dalam penyaluran BLT: "Presiden juga menugaskan kepada Jaksa Agung segera melakukan penegakakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian BLT kepada RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM," kata Paskah lagi. Presiden Terbitkan Inpres No.3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan BLT (presidensby.info Rabu, 14 Mei 2008).
Apa yang menjadi ketidak tegasan dalam intruksi presiden tentang pelaksanaan penyaluran BLT, adalah waktu pelaksanaan dan sangsi hukum bila tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Beberapa contoh kasus yang terkait dengan pengunduran pelaksanaan penyaluran kompensasi pengurangan subsidi BBM melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT):
1. Banjar Masin ,sejumlah warga di beberapa kecamatan di Hulu Sungai Tengah (HST) yang memiliki kartu bantuan langsung tunai (BLT) 2008 terpaksa harus bersabar. PT Pos cabang Barabai terpaksa menunda penyaluran dana tahap I sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga yang rencananya dilakukan 16-18 Juni nanti. Alasan penundaan pencairan dana dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini terkait digelarnya pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa kecamatan. (Banjar Masin Post Jumat, 13-06-2008 )|
2.Denpasar - Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Bali ditunda hingga usai Pilkada Bali 9 Juli 2008. Menbudpar Jero Wacik memprotes penundaan pembagian BLT itu.
"BLT adalah hak untuk orang kecil. Kenapa ditunda-tunda. Ini uang gratis dari pemerintah, tingal terima. Kenapa mesti ditolak?" kata Menbudpar Jero Wacik pada Gerakan Sadar Wisata Sapta Pesona di Pura Meduwe Karang, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, detikNews “Menbudpar Protes Penundaan Pembagian BLT di Bali “Minggu (15/6/2008).
3.BONDOWOSO, demi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kabupaten Bondowoso menunda pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tanggal 23 juli 2008 nanti, Bondowoso menggelar dua Pilkada sekaligus, yakni pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, dan pemilihan bupati-wakil bupati Bondowoso.
‘’Terpaksa ditunda dulu sementara. Kami khawatir menimbulkan konflik, karena kita akan segera menghadapi hajatan politik Pilkada langsung,’’ kata Bupati Bondowoso, Mashoed. Tempo Selasa (8/07).
Kasus-kasus diatas menunjukkan kacaunya kebijakan pemerintah dalam kenaikan BBM dan kompensasi pengurangan subsidi BBM yang berupa BLT dan juga banyaknya kesewenang-wenangan pemerintah daerah dalam mengulur waktu pelaksanaan yang terkait dengan alasan politik dan pelaksanaan PILKADA dan PILKADES.
Bola api yang dibungkus dengan BLT ini harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum dan Anggota DPR. Hak angket yang sekarang ditangan DPR harus dilaksanakan secara serius dan tidak main-main, jika hak angket ini hanya menjadi posisi tawar dengan pemerintah , maka akan sangat mungkin terjadi pembangkanagan sipil dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan Pemerintah.
Comments
Rakyat sudah terlalu toleransi...