Oleh: IksanHb
Kebanyakan pengamat maupun peneliti dalam melihat krisis keuangan Asia pada 1997 menyebutkan bahwa Indonesia menderita lebih parah daripada Thailand dan Korea. Mungkinkah Indonesia yang memperoleh banyak dampak dari krisis 1997 dan kemudia diikuti dengan krusuhan sosial dan bencana alam beberapa tahun ini bisa bangkit?
Menyoroti dampak krisis 1997 biasanya memusatkan pikiran kita pada ukuran ekonomi seperti pertumbuhan PDB, laju pengangguran, dan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Ada dampak paling besar dari proses politik di dalam krisi keuangan dan demokratisasi Asia,justru Indonesia lebih berani mengambil pilihan dalam proses penyelesaian krisis sebagaiman kita ketahui reformasi politik dan demokratisasi menjadi paket setrategis bagi rakyat Indonesia.
Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlihat lamban di bandingkan dengan negara ASIA lainnya. Ilmuwan sosial sayangnya belum memberikan ukuran politik dan ekonomi yang seimbang.Jika keseimbangan hasil penelitian maupun hasil program kerja dibagi dalam ukuran pertumbuhan arus bawah dan kelas menengah dibidang ekonomi, maka akan sangat membantu untuk melihat kepastian pada setiap tahapan pemulihan ekonom.
Langkah pertama dalam menilai dampak krisis dan demokratisasi pada setiap rakyat Indonesia dengan "kerisis keuangan" dimana mereka akan membayangkan Indonesia yang mana akan seperti hari ini dimana pemulihan ekonomi satu paket dengan reformasi politik dan system pemerintahan terlihat lebih baik. Sedangkan proses demokratisasi masih berhadapan dengan status quo dan spekulatif.
Sekenario counterfactual sekarang juga sukar membayangkan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap sehat dari 1997 sampai 2009.Dikejut kannya bencana besar yang mencairkan (meltdown) mungkin tidak terjadi, tetapi periode berlarut-larut kontraksi ekonomi hampir tak bisa diacuhkan (inevitable).Negara mengalami gelembung aset yang tidak dapat dipertahankan karena terlalu banyak investasi ditujukan untuk membuat kapasitas akses di sektor seperti gedung kantor bertingkat dan prbelajaan mal tapi juga akan menghawatirkan pada pasar tradisional dan industry kecil.Sekaligus kemampuan technokrat untuk melaksanakan makro ekonomi. Persoalan besar sampai sekarang adalah kehawatiran kembalinya pola pendekatan dalam menanam modal masih menggunakan pendekatan KKN hanya untuk melanggengkan kedudukannya.
Jatuhnya rezim Soeharto merupakan tekanan atas krisis ekonomi dan kemudia diikuti tekanan dari gerakan rakyat dan pro demokrasi, kemudia Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Yang paling menakjubkan adalah sebuah harapan mengantarkan peralihan system politik demokratis tanpan pertumpahan darah yang besar sebagaimana yang di khawatirkan para pengamat baik dalam maupun luar negeri. Mungkin tidak pernyataan yang dilebih-lebihkan mengatakan bahwa Indonesia hari ini mempunyai sistem yang paling demokratis di seluruh Asia.
Peralihan politik sedang berlangsung karena tahun 1998 mempunyai tiga keistimewaan luar biasa: reformasi PEMILU, desentralisasi kekuasaan pemerintah, dan kebebasan pers meskipun masih terdapat kekurangan seperti yang terdapat dalam UU ITE.Di bawah pemerintahan Suharto hanya ada satu kekuatan politik.
Sebanyak Empat puluh delapan partai bertanding dalam pemilihan parlementer pada tahun 1999 dan dua puluh empat partai pada 2004 meskipun ada kekurangan dan kelebihan dalam system multi partai.Sangat signifikan, undang-undang dasar diperbaiki untuk memperhitungkan pemilihan langsung Presiden.Susilo Bambang Yudhyono (SBY), yang pertama untuk dipilih secara langsung, adalah calon partai yang hanya mendapatkan tujuh persen dari tempat duduk di pemilihan Parlementer pada 2004.Enam puluh tujuh juta orang memberikan suara kepada SBY, jumlah yang paling besar yang pernah di pilihan secara terbuka sebagaimana negara-nega yang menggunakan system pemilihan secara langsung.Dan juga pemilihan secara langsung kepala daerah.
Desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat pada awal 2001, melewati provinsi, ke 440 daerah dan kotapraja Indonesia adalah mungkin desentralisasi kekuasaan yang dilihat di dunia modern yang paling luas.Sampai perbaikan lainnya , lompatan yang sangat hebat pasca Soeharto ini tanpa kekuatan dan keinginan rakyat tidak akan tercapai. Kesempatan dan kesamaan menjadi sebuah harapan rakyat Indonesia. Kaya akan sumber alam menjadi dorongan semangat kita untuk mengantarkan harapan dan mimpi rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera.
Dengan kebebasan pers, Indonesia boleh tidak menggolongkan di atas negara pada peringkat seperti India, Korea, dan Jepang, tetapi setaraf dengan mereka akan tetapi secara sitem politik Indonesia sedikit lebih baik.Hanya perbedaan yang tidak begitu menyolok dengan negara yang maju secara ekonomis seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand ,Indonesia secara bertahap mampu menjalankan dua paket system politik yang demokratis dan ekonomi.
Krisis pada tahun 1997 menghasilkan penurunan di PDB (PPP) pada 1998 sebanyak lebih dari 13 persen, banyak lebih besar daripada penurunan di Thailand dan Korea. Dan sekarang PDB (PPP): 2007(perkiraan) total US$1,038 billion[1] US$408 bn (nominal)[1], Per kapita US$4,616 bn[2] US$4.356 (nominal)[2] (wekipedia). Perbaikan dampak dari kerisis ekonomi juga begitu lebih lambat adapun dari sisi demokratisasi jauh lebih baik dibandingkan dengan negara asia lainnya.
Sistem demokrasi kita memang masih terdapat lubang-lubang yang mana itu tidak diharapkan,lemahnya konsolidasi politik menjadi terhambatnya akses rakyat dalam menyampaikan aspirasi, dan masih terliahat elitisnya anggota legislatif akan berpotensi renggangnya hubungan dengan konstituen dan lemahnya kepercayaan dari rakyat.
Untuk maju di luar tahapan Pemilu ini,Pemilihan Presiden pada tahun 2009 nampaknya mulai semarak sebagaimana pemilihan presiden tahun 2004, bayang –bayang kandidat ini terlihat dari munculnya nama-nama alternative di masyarakat. Apakah itu sekedar mencari popularitas saja atau agenda yang sudah di buat untuk masuk di dalam proses pemilu 2009.
Persoalan Ekonomi merupakan isu utama yang mana rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu akan perbaikan ekonomi. Mungkinkah pemilu yang akan datang akan membawa perubahan sebagaimana lambatnya perbaikan ekonomi? Kalau Pemilu yang akan datang tidak memberikan kepastian dan petunjuk baru atas lambatnya pertumbuhan ekonomi, di khawatirkan akan mempengaruhi proses demokratisasi dan akan mengancam sendi-sendi kehidupan yang lain.
Catatan penting yang perlu kita simak adalah bahwa revolusi yang relative damai didalam sistem politik Indonesia, merupakan kemajuan yang luarbiasa dan menjadi sejarah dimana bergerak melintasi krisis keuangan dan politik 1997. Adalah sejarah Indonesia yang maju secara dramatis jauh di atas negara tetangga atau kawan sebaya Asianya di bidang perbaikan pemerintahan.
Kegembiraan rakyat atas peristiwa politik dan demokratisasi, sekarang sedikit bergeser pada persoalan ekonomi yang semakin berat, dengan kondisi itu bagaimana pemerintah SBY-JK mampu memperbaikan ekonomi yang sangat lambat dan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau kesempatan yang diberikan rakyat pada pemerintah maupun DPR tidak digunakan dengan baik di dalam proses reformasi ini, maka, apa yang menjadi harapan dan impian rakyat akan hilang. Perilaku pejabat pemerintah maupun legislative yang kadang-kadang bersikap bodoh akan semakin hilangnya kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Kebanyakan pengamat maupun peneliti dalam melihat krisis keuangan Asia pada 1997 menyebutkan bahwa Indonesia menderita lebih parah daripada Thailand dan Korea. Mungkinkah Indonesia yang memperoleh banyak dampak dari krisis 1997 dan kemudia diikuti dengan krusuhan sosial dan bencana alam beberapa tahun ini bisa bangkit?
Menyoroti dampak krisis 1997 biasanya memusatkan pikiran kita pada ukuran ekonomi seperti pertumbuhan PDB, laju pengangguran, dan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Ada dampak paling besar dari proses politik di dalam krisi keuangan dan demokratisasi Asia,justru Indonesia lebih berani mengambil pilihan dalam proses penyelesaian krisis sebagaiman kita ketahui reformasi politik dan demokratisasi menjadi paket setrategis bagi rakyat Indonesia.
Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terlihat lamban di bandingkan dengan negara ASIA lainnya. Ilmuwan sosial sayangnya belum memberikan ukuran politik dan ekonomi yang seimbang.Jika keseimbangan hasil penelitian maupun hasil program kerja dibagi dalam ukuran pertumbuhan arus bawah dan kelas menengah dibidang ekonomi, maka akan sangat membantu untuk melihat kepastian pada setiap tahapan pemulihan ekonom.
Langkah pertama dalam menilai dampak krisis dan demokratisasi pada setiap rakyat Indonesia dengan "kerisis keuangan" dimana mereka akan membayangkan Indonesia yang mana akan seperti hari ini dimana pemulihan ekonomi satu paket dengan reformasi politik dan system pemerintahan terlihat lebih baik. Sedangkan proses demokratisasi masih berhadapan dengan status quo dan spekulatif.
Sekenario counterfactual sekarang juga sukar membayangkan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap sehat dari 1997 sampai 2009.Dikejut kannya bencana besar yang mencairkan (meltdown) mungkin tidak terjadi, tetapi periode berlarut-larut kontraksi ekonomi hampir tak bisa diacuhkan (inevitable).Negara mengalami gelembung aset yang tidak dapat dipertahankan karena terlalu banyak investasi ditujukan untuk membuat kapasitas akses di sektor seperti gedung kantor bertingkat dan prbelajaan mal tapi juga akan menghawatirkan pada pasar tradisional dan industry kecil.Sekaligus kemampuan technokrat untuk melaksanakan makro ekonomi. Persoalan besar sampai sekarang adalah kehawatiran kembalinya pola pendekatan dalam menanam modal masih menggunakan pendekatan KKN hanya untuk melanggengkan kedudukannya.
Jatuhnya rezim Soeharto merupakan tekanan atas krisis ekonomi dan kemudia diikuti tekanan dari gerakan rakyat dan pro demokrasi, kemudia Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Yang paling menakjubkan adalah sebuah harapan mengantarkan peralihan system politik demokratis tanpan pertumpahan darah yang besar sebagaimana yang di khawatirkan para pengamat baik dalam maupun luar negeri. Mungkin tidak pernyataan yang dilebih-lebihkan mengatakan bahwa Indonesia hari ini mempunyai sistem yang paling demokratis di seluruh Asia.
Peralihan politik sedang berlangsung karena tahun 1998 mempunyai tiga keistimewaan luar biasa: reformasi PEMILU, desentralisasi kekuasaan pemerintah, dan kebebasan pers meskipun masih terdapat kekurangan seperti yang terdapat dalam UU ITE.Di bawah pemerintahan Suharto hanya ada satu kekuatan politik.
Sebanyak Empat puluh delapan partai bertanding dalam pemilihan parlementer pada tahun 1999 dan dua puluh empat partai pada 2004 meskipun ada kekurangan dan kelebihan dalam system multi partai.Sangat signifikan, undang-undang dasar diperbaiki untuk memperhitungkan pemilihan langsung Presiden.Susilo Bambang Yudhyono (SBY), yang pertama untuk dipilih secara langsung, adalah calon partai yang hanya mendapatkan tujuh persen dari tempat duduk di pemilihan Parlementer pada 2004.Enam puluh tujuh juta orang memberikan suara kepada SBY, jumlah yang paling besar yang pernah di pilihan secara terbuka sebagaimana negara-nega yang menggunakan system pemilihan secara langsung.Dan juga pemilihan secara langsung kepala daerah.
Desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat pada awal 2001, melewati provinsi, ke 440 daerah dan kotapraja Indonesia adalah mungkin desentralisasi kekuasaan yang dilihat di dunia modern yang paling luas.Sampai perbaikan lainnya , lompatan yang sangat hebat pasca Soeharto ini tanpa kekuatan dan keinginan rakyat tidak akan tercapai. Kesempatan dan kesamaan menjadi sebuah harapan rakyat Indonesia. Kaya akan sumber alam menjadi dorongan semangat kita untuk mengantarkan harapan dan mimpi rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera.
Dengan kebebasan pers, Indonesia boleh tidak menggolongkan di atas negara pada peringkat seperti India, Korea, dan Jepang, tetapi setaraf dengan mereka akan tetapi secara sitem politik Indonesia sedikit lebih baik.Hanya perbedaan yang tidak begitu menyolok dengan negara yang maju secara ekonomis seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand ,Indonesia secara bertahap mampu menjalankan dua paket system politik yang demokratis dan ekonomi.
Krisis pada tahun 1997 menghasilkan penurunan di PDB (PPP) pada 1998 sebanyak lebih dari 13 persen, banyak lebih besar daripada penurunan di Thailand dan Korea. Dan sekarang PDB (PPP): 2007(perkiraan) total US$1,038 billion[1] US$408 bn (nominal)[1], Per kapita US$4,616 bn[2] US$4.356 (nominal)[2] (wekipedia). Perbaikan dampak dari kerisis ekonomi juga begitu lebih lambat adapun dari sisi demokratisasi jauh lebih baik dibandingkan dengan negara asia lainnya.
Sistem demokrasi kita memang masih terdapat lubang-lubang yang mana itu tidak diharapkan,lemahnya konsolidasi politik menjadi terhambatnya akses rakyat dalam menyampaikan aspirasi, dan masih terliahat elitisnya anggota legislatif akan berpotensi renggangnya hubungan dengan konstituen dan lemahnya kepercayaan dari rakyat.
Untuk maju di luar tahapan Pemilu ini,Pemilihan Presiden pada tahun 2009 nampaknya mulai semarak sebagaimana pemilihan presiden tahun 2004, bayang –bayang kandidat ini terlihat dari munculnya nama-nama alternative di masyarakat. Apakah itu sekedar mencari popularitas saja atau agenda yang sudah di buat untuk masuk di dalam proses pemilu 2009.
Persoalan Ekonomi merupakan isu utama yang mana rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu akan perbaikan ekonomi. Mungkinkah pemilu yang akan datang akan membawa perubahan sebagaimana lambatnya perbaikan ekonomi? Kalau Pemilu yang akan datang tidak memberikan kepastian dan petunjuk baru atas lambatnya pertumbuhan ekonomi, di khawatirkan akan mempengaruhi proses demokratisasi dan akan mengancam sendi-sendi kehidupan yang lain.
Catatan penting yang perlu kita simak adalah bahwa revolusi yang relative damai didalam sistem politik Indonesia, merupakan kemajuan yang luarbiasa dan menjadi sejarah dimana bergerak melintasi krisis keuangan dan politik 1997. Adalah sejarah Indonesia yang maju secara dramatis jauh di atas negara tetangga atau kawan sebaya Asianya di bidang perbaikan pemerintahan.
Kegembiraan rakyat atas peristiwa politik dan demokratisasi, sekarang sedikit bergeser pada persoalan ekonomi yang semakin berat, dengan kondisi itu bagaimana pemerintah SBY-JK mampu memperbaikan ekonomi yang sangat lambat dan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau kesempatan yang diberikan rakyat pada pemerintah maupun DPR tidak digunakan dengan baik di dalam proses reformasi ini, maka, apa yang menjadi harapan dan impian rakyat akan hilang. Perilaku pejabat pemerintah maupun legislative yang kadang-kadang bersikap bodoh akan semakin hilangnya kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Comments
-maap kalo ada salah.