Skip to main content

Maklumat Bencana Alam

MAKLUMAT RAKYAT INDONESIA

Latar Belakang
Sebagaimana bencana yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini menurut ahli giologi bahwa Posisi Indonesia, yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, membuat negara kepulauan ini menjadi daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi dll, tsunami, letusan gunung berapi dan gerakan tanah yang sering terjadi longsor seperti yang terjadi pada hari Rabu di daerah karanganyar Jawa Tengah yang menewaskan kurang 67 menerut data Basarnas dan menurut Depkes 65 orang dan juga yang terjadi di bebrapa daerah lainnya (detik). Kenyataan ini secara sosiologi dan pluralnya latar belakang masyarakat menjadi sulit untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, kondisi geografis, ekonomi-sosial dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah pun berpotensi munculnya kembali bencana kelaparan, wabah penyakit dan kekeringan, banjir dan tanah longsor kalau segenap lapisan masyarakat dan pemerintah tidak mengambil tindakan kongkrit .
Rentetan bencana sekarang ini, seperti bencana alam baik berskala lokal maupun nasional, desa maupun di daerah perkotaan telah memberikan pelajaran yang sangat mahal akan pentingnya kesadaran manusia khususnya pemerintah untuk melakukan koordinasi yang efisien dan efektif dalam penanganan bencana. Peranan masyarakat baik individu maupun kelompok organisasi seperti LSM, pengusaha, legislatif maupun pemerintah merupakan suatu keharusan untuk ikut mendukung dan mengelola lingkungan. Dan tak kalah pentingnya suatu payung hukum yang jelas, yang tidak hanya mampu menjadi referensi bagi penanganan bencana yang terjadi , tetapi juga bagi pencegahan dalam megantisipasi bencana yang mungkin terjadi.
Tidak efektifnya proses pengelolaan sumber daya alam melalui program pemanfaatan hutan dan program penghijauan dan lainnya dapat mengakibatkan borosnya penggunaan dana, dan tidak akan tercapainya target program yang telah direncanakan. Meskipun di dorong dengan program-program yang didukung oleh lembaga-lembaga internasional dalam penanggulangan bencana alam di seluruh Indonesia akan tetapi tidak didukung manajemen yang baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan program atau proyek tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Sekarang
1. Pemerintah dalam hal ini Presiden segera mengeluarkan Dekrit Presiden atau Maklumat Presiden tentang bencana alam, melalui departemen sosial dan lembaga terkait lainnya sebagaimana lembaga yang menangani bencana alam.

2. Dekrit Presiden atau Maklumat Presiden memberikan tugas secara langsung melalui struktur paling atas sampai struktur paling bawah dan dilaksanakan secara langsung efektif dan efisien.
3. Presiden harus memegang kendali secara langsung demi efektifmya Dekrit Presiden atau Maklumat Presiden sebagaimana isi didalamnya, tanggung jawab Presiden dalam penanggulangan bencana yang terjadi saat ini merupakan suatu keharusan karena lembaga yang di bentuk dibawah koordinasi MENKOKESRA tidak berjalan secara efektif dan efisien.
4. Presiden harus mengintruksikan terhadap jajarannya baik dari pusat sampai daerah untuk meng inventarisasi semua wilayah yang mempunyai struktur tanahnya berpotensi longsor, daerah banjir, daerah pesisir yeng telah mengalami abrasi dan sedimentasi, rentan terhadap ancaman pasang surut air laut dan khususnya daerah pemukiman yang terletak di daerah lereng maupun daerah lainnya dimana berpotensi terkena bencana.
5. Presiden harus memberikan laporan berkala secara langsung terhadap lembaga yang terkait dan juga masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.

Program Jangka Panjang Penanganan Bencana
Dalam rangka pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana pemerintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
A. Perlu adanya rumusan yang jelas dan komprehensif tentang rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan korban yang terkena bencana, pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat dan pemerintah juga harus memberikan keterampilan untuk membangkitkan sumber ekonominya secara mandiri.
B. Perlu lebih melibatkan masyarakat baik individu maupun kelompok, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
C. Semua yang berkaitan dengan persoalan bencana selama ini perlu disosialisasikan lebih awal melalui pendidikan formal maupun nonformal dan perlu juga penyuluhan secara bertahap terhadap masyarakat.
D. Perlunya dilakukan inventarisasi atau pemetaan sumber daya secara keseluruhan, yang meliputi sumber daya alam, manusia, ekonomi, sosial budaya.
E. Pemerintah harus mengajak tokoh masyarakat baik yang berhubungan lang sung maupun tidak untuk memberikan pendidikan melalui pendekatan psiko-sosial maupun yang lainnya.



27 Desember 2007
MIMBAR DEMOKRASI

(CO Mimbar Demokrasi IksanHb)

Comments

Popular posts from this blog

Pemikiran Filsafat John Dewey (Bagian 3: habis)

John Dewey dan Pendidikan Pembahasan di sini difokuskan pada John Dewey sebagai seorang pendidik, meskipun konsepsi pendidikan yang dirumuskannya sangat kental dengan pemikiran filosofisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran Dewey banyak berpengaruh pada praktek pendidikan masakini. Seiring itu pula, pemikiran-pemikiran Dewey, banyak memperoleh tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bagi mereka yang pro, pemikiran Dewey merupakan penyelamat pendidikan Amerika. Sebaliknya, mereka yang tidak sepakat, gagasan Dewey disebutnya sebagai lebih rusak dari gagasan Hitler.John Dewey adalah seorang filsuf dan pendidik, yang lahir tahun 1859 dan meninggal tahun 1952. Sebagai seorang filsuf, aliran filosofinya diklasifikasikan dalam kategori. Pragmatisme, meskipun Dewey sendiri lebih sering menggunakan istilah instrumentalisme dan eksperimentalisme. Menurut Garforth (1996) filosofi pragmatisme sering diarahkan sebagai filosofi konsekuensi yang menggunakan hasil atau konseku...

Konglomerasi Politik, Keseimbangan Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat

Oleh IksanHb Seperti yang sering saya jelaskan dalam artikel sebelumnya tentang keseimbangan kekuasaan, keseimbangan ini sangat penting dalam sebuah negara besar seperti Indonesia. Kali ini saya ingin menekankan bahwa keseimbangan politik praktis dan memiliki keseimbangan kemampuan dalam kekuasaan tidaklah cukup. Seperti yang terjadi diberbagai negara yang mempunyai cukup amunisi dan strategi dalam praktek ketata negaraan , seperti korea selatan dan beberapa negara eropa pada umumnya adalah keseimbangan kekuasaan dengan keterampilan yang tinggi sangat diperlukan untuk menjadi benteng atau bagian utama dalam keseimbangan people power dan pemerintahan yang kuat. Tanpa daya dari dalam , keterampilan, konstitusi yang kuat dan nasionalisme sebagai ruh sungguh sulit untuk dapat membuat perbedaan dalam sebuah masa dimana transisi demokrasi, politik dan kekuasaan dalam kekuatan bangsa besar yang berbineka tunggal ika. Semua unsur yang secara pralel masuk pada peringkat atau ind...

Penderitaan Rakyat Momentum Penyatuan Pergerakan Mahasiswa

Oleh : IksanHb Pergerakan solidaritas mahasiswa atas kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan demokratisasi di Indonesia, ada dalam roh kekuatan suara rakyat. Satu filosis idiologi pergerakan rakyat adalah gerakan terorganiser lebih baik dari pada kekuatan individu yang berkuasa. Potensi yang bersumber dari riel kekuatan rakyat dan penyatuan pergerakan mahasiswa adalah sebuah kekuatan besar dalam menentukan sebuah pilihan. Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya.Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. (Wekipedia, Gerakan Mahasiswa Indonesia.) Gerakan mahasiswa diberbagai momentum dalam menciptakan sebuah perubahan dan pergantian pemimpin seperti yang terjadi di berbagai n...