Kedelai Langka Siapa Yang Untung Dan Bertanggung Jawab?

Oleh IksanHb

Produksi sektor pertanian Indonesia masih tidak stabil dan masih jauh dari harapan , menurut penilaian kami pada akhir tahun 2007 sampai awal tahun 2008, seperti harga beras,jagung dan khususnya harga kedelai naik sehingga mengganggu aktifitas perdagangan dan makanan menjadi tidak setabil. Namun demikian trobosan-trobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi lemahnya produksi terhadap sektor riel sudah dilakukan, meskipun masih belum banyak terlihat hasilnya.
Lemahnya sektor riel Indonesia karena juga kurang bergairahnya perusahaan, investasi, keuangan, isu prifatisasi sangat mempengaruhi stabilitas penanaman modal, masih tingginya korupsi dan keamanan nasional. Selain faktor dalam negeri juga faktor luar negeri seperti Kedelai Sensitif Policy Negara Lain . Beberapa contoh krisis disektor pertanian sebagaimana konflik atas kebijakan yang di terapkan oleh organisasi perdegangan bebas dibawa NAFTA yang di tolak oleh parapetani Meksiko dan reaksi Legislators : NAFTA Bermaksud Mematikan Ekonomi Mexico. Seperti keresahan yang terjadi saat ini tentang langkanya kedelai di pasaran jangan sampai terpancing untuk mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan petani dan pengusaha tahu-tempe. Karena peluang untuk masuknya produk luar negeri seperti kebijakan inpor beras yang justru merugikan petani sangat mungkin. Kesempatan para spikulan untuk bermain di air keruh seperti kelangkaan kedelai sangat terbuka, dan juga perlu di cermati adalah para petualang yang berlindung dalam kebijakan AFTA ikut bermain pada kasus kelangkaan kedelai ini.
Kalau kita menyimak perkiraan indek pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian kita masih cenderung jauh dari kenyataan, kurang adanya sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dengan petani dalam pelaksanaan program, dan juga pengambilan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik(BPS) akan mempersulit penanganan kasus kelangkaan kedelai cepat teratasi. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan informasi yang dikeluarkan oleh BPS, masih sangat dibutuhkan untuk membantu bagi petani dan lembaga yang konsen terhadap masalah pertanian. Ada beberapa data yang di Release oleh BPS yang berhubungan dengan krisis kedelai saat ini, sebgaimana Angka Ramalan (ARAM) III produksi kedelai tahun 2007 diperkirakan sebesar 608,26 ribu ton biji kering. Dibandingkan produksi tahun 2006, terjadi penurunan sebesar 139,35 ribu ton (18,64 persen). Penurunan produksi karena turunnya luas panen seluas 116,11 ribu hektar (20,00 persen), sedangkan produktivitas mengalami peningkatan sebesar 0,22 kuintal/hektar (1,71 persen). Perkiraan penurunan produksi kedelai di Jawa antara lain terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perkiraan penurunan produksi kedelai di Luar Jawa antara lain terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Perkiraan yang di keluarkan oleh BPS ini menunjukkan, bahwa lahan petani yang banyak tidak di gunakan untuk menanam kedelai sangat banyak. Saya menilai, bukan hanya lahannya tidak di tanami lalu di Tanami padi atau jagung dan yang lainnya, akan tetapi kerugian yang di alami oleh petani dalam produksi kedelai sangat besar. Siapa yang menanggung kerugian tersebut.?
Salah satu contoh upaya pemerintah untuk mengendalikan dan meningkatkan komoditas pertanian,dengan memberi subsidi benih empat komoditas pertanian. Benih yang mendapat subsidi pemerintah adalah benih produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) yang telah disertifikasi oleh Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan atau produsen yang telah mendapatkan Sertifikat Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (LSSM-TPH) Departemen Pertanian. Jakarta (14/11/07 ANTARA News).
Mengapa pemberian subsidi tersebut tidak cukup efektif Untuk merangsang petani untuk lebih meningkatkan hasil produksinya?, banyak faktor yang menyebabkan petani tidak bisa mengelola lahannya karena tidak mampu membiayai, apa lagi meningkatkan produktifitasnya. Pertama lembaga yang menangani pemberian subsidi tidak mempunya hubungan kelembagaan atau kelompok tani secara langsung, seperti benih produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero), banyak tidak dikenal oleh para petani, banyak parapetani membeli benih dari took-toko kecil yang bisa dijangkau dan dikenal oleh petani. Sekarang pemerintah seharus memberi subsidi langsung terhadap petani karena petani membutuhkan biaya untuk mengelola lahannya, seperti ongkos tenaga kerja dan obat-obatan dll. Kedua transparansi pengelolaan program subsidi pemerintah terhadap empat komoditas pertanian masih di pertanyakan, karena penyuluhan program subsidi tersebut tidak efektif dan efisien, itu terbukti dengan banyaknya petani tidak mengetahui. Ketiga pemerintah kurang melibatkan lembaga atau kelompok baik yang berhubungan langsung dengan petani maupun organisasi yang interes terhadap advokasi petani, yang mana organisasi tersebut mempunyai hubungan emosional dengan petani.

Presiden dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono untuk menekan Departemen Pertanian, Kementerian Negara BUMN, Departemen Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Pedagangan (Menperindag) untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah kelangkaan kedelai ini. Aparat penegak hukum harus membantu untuk menghindari para spikulan melakukan penimbunan dan bentuk lainnya, yang hanya mencari keuntungan sendiri, karena kalau tidak akan berdampak lebih parah.