Skip to main content

Harapan dan Kemajuan Indonesia ( jilid II )

Oleh IksanHb
Untuk memulai bagaimana membuat keputusan pada tingkat eksekutif dan legislative menggunakan kekuatan politik tetapi tidak keluar dari arah transformasi kekuatan politik, sering kali persoalan ini menjadi tanda tanya bagi rakyat Indonesia karena apakah transparansi dalam proses politik betul- betul dilakukan di tingkat pembuat kebijakan? Apakah ada dukungan dana dari luar juga tidak di lakukan monitoring secara serius? Karena kelompok bermain dan loby politik kadang-kadang sangat kuat dalam mempengaruhi hasil keputusan yang dibuat. Satu hal yang mesti di lakukan Advokasi terhadap persoalan proses politik dan pelaksanaan kebijakan adalah korban kebijakan yang tidak bisa melakukan advokasi dirinya sendiri dalam menuntut hak-haknya dan persoalan lain juga adalah bagaimana rakyat melakukan tuntutan secara efektif tanpa melakukan pembangkangan terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan? Meskipun langkah seperti pembangkangan sipil dan bentuk lainnya kadang-kadang dilakukan. Tindakan pembakaran sepeda yang dilakukan oleh para korban lumpor lapindo merupakan salah satu aksi yang di tunjukkan oleh rakyat bahwa proses penyelesai yang tidak memuaskan. Masalah lain seperti Kasus penembakan terhadap warga alas tlogo pasuruan yang sampai sekarang masih status quo dalam proses penyelesaian sengketa tanah antara warga Alas tlogo dengan angkatan udara bukan tindak mungkin aksi yang dilakukan oleh rakyat alas tlogo dan di dukung oleh kelompok advokasi akan melakukan tuntutan yang lebih besar untuk menekan pemerintah dan militer menyelesaikan pasalah ini secara jujur dan adil, jangan sampai orang dibohongi dengan kekerasan politik dan kekerasan structural untuk menyelesaikan sengketa. Petani tebu yang sekarang terpukul dengan kebijakan pemerintah yang masih lemah terhadap pembinaan , pemngembangan ekonomi petani tebu dan kurang berpihaknya kebijakan pemerintah akan menjadi bom waktu terhadap petani tebu untuk melakukan aksi lebih besar.
Kedua selama proses politik dalam reformasi kali ini diperlukan untuk mengakhiri semua bentuk penyiksaan terhadap aktifis dan bentuk pengekangan lainnya baik itu yang dilakukan oleh aparat maupun kelompok masyarakt, seperti tindakan FPI yang sering main hakim sendiri maupun kelompok lainnya. Sekarang adalah merupakan kesempatan untuk berdiri bersama untuk membentuk peraturan yang berpihak pada masyarakat sipil dan bermain secara bertahap dengan dinamika yang positif.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pemikiran Filsafat John Dewey (Bagian 3: habis)

John Dewey dan Pendidikan Pembahasan di sini difokuskan pada John Dewey sebagai seorang pendidik, meskipun konsepsi pendidikan yang dirumuskannya sangat kental dengan pemikiran filosofisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran Dewey banyak berpengaruh pada praktek pendidikan masakini. Seiring itu pula, pemikiran-pemikiran Dewey, banyak memperoleh tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bagi mereka yang pro, pemikiran Dewey merupakan penyelamat pendidikan Amerika. Sebaliknya, mereka yang tidak sepakat, gagasan Dewey disebutnya sebagai lebih rusak dari gagasan Hitler.John Dewey adalah seorang filsuf dan pendidik, yang lahir tahun 1859 dan meninggal tahun 1952. Sebagai seorang filsuf, aliran filosofinya diklasifikasikan dalam kategori. Pragmatisme, meskipun Dewey sendiri lebih sering menggunakan istilah instrumentalisme dan eksperimentalisme. Menurut Garforth (1996) filosofi pragmatisme sering diarahkan sebagai filosofi konsekuensi yang menggunakan hasil atau konseku...
3 comments
Read more

Konglomerasi Politik, Keseimbangan Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat

Oleh IksanHb Seperti yang sering saya jelaskan dalam artikel sebelumnya tentang keseimbangan kekuasaan, keseimbangan ini sangat penting dalam sebuah negara besar seperti Indonesia. Kali ini saya ingin menekankan bahwa keseimbangan politik praktis dan memiliki keseimbangan kemampuan dalam kekuasaan tidaklah cukup. Seperti yang terjadi diberbagai negara yang mempunyai cukup amunisi dan strategi dalam praktek ketata negaraan , seperti korea selatan dan beberapa negara eropa pada umumnya adalah keseimbangan kekuasaan dengan keterampilan yang tinggi sangat diperlukan untuk menjadi benteng atau bagian utama dalam keseimbangan people power dan pemerintahan yang kuat. Tanpa daya dari dalam , keterampilan, konstitusi yang kuat dan nasionalisme sebagai ruh sungguh sulit untuk dapat membuat perbedaan dalam sebuah masa dimana transisi demokrasi, politik dan kekuasaan dalam kekuatan bangsa besar yang berbineka tunggal ika. Semua unsur yang secara pralel masuk pada peringkat atau ind...
3 comments
Read more

Penderitaan Rakyat Momentum Penyatuan Pergerakan Mahasiswa

Oleh : IksanHb Pergerakan solidaritas mahasiswa atas kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan demokratisasi di Indonesia, ada dalam roh kekuatan suara rakyat. Satu filosis idiologi pergerakan rakyat adalah gerakan terorganiser lebih baik dari pada kekuatan individu yang berkuasa. Potensi yang bersumber dari riel kekuatan rakyat dan penyatuan pergerakan mahasiswa adalah sebuah kekuatan besar dalam menentukan sebuah pilihan. Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya.Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. (Wekipedia, Gerakan Mahasiswa Indonesia.) Gerakan mahasiswa diberbagai momentum dalam menciptakan sebuah perubahan dan pergantian pemimpin seperti yang terjadi di berbagai n...
6 comments
Read more