Mimbar Demokrasi

JAKARTA--MI: Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menilai konflik dapat dicairkan hanya melalui solusi politik. Ban Ki-moon menyatakan hal itu dalam pernyataan tertulisnya pada seminar Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (ICIS) III di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/7). Menurut Ban, jika PBB tidak mampu memberikan penyelesaian politik, maka akan terjadi krisis kemanusiaan dan keperluan penempatan penjaga perdamaian tanpa batas waktu yang jelas yang tentunya memerlukan dukungan tidak hanya dari pihak yang bertikai namun juga negara-negara di kawasan dan negara-negara kuat. Karena itu, katanya, upaya pencegahan konflik jauh lebih penting, efektif dan murah daripada penyelesaian konflik. Dia mencontohkan, mediasi di konflik Kenya hanya membutuhkan dana sekitar US$208 ribu. Dia juga mengatakan Laporan Keamanan Manusia (Human Security) menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan konflik bersenjata sebanyak 40 persen sejak 1992, sebagai hasil dari peningka

Oleh: IksanHb Suara rakyat telah di bungkam dengan ketidak jelasan dan sangat membahayakan, Saya sangat prihatin atas terjadinya penangkapan terhadap para aktifis tanpa melihat apa yang mereka suarakan dan diperjuangkan. Bukan sebuah alasan penangkapan atas terjadinya aksi besar- besaran dalam penolakan atas naiknya harga BBM yang kemudian berujung bentrokan dan pembakaran mobil dinas (pelat merah). Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap kebijakan pemerintah menjadi dalih aparat dengan alasan ketertiban. Jika kemudian kami mengingatkan akan bahaya pemerintahan otoriter bangkit kembali “ Sangat bahaya bahwa kita akan dipimpin oleh rezim otoriter”, seperti semakin gencarnya eskalasi kampanye yang dilakukan pemerintah, dengan berbagai macam cara untuk menaikkan pamor mereka, dengan menggunakan media dan mengorganisir lapisan masyarakat bawah. Dengan indikator-indikator akan bangkitnya penguasa otoriter , kemunduran dan ketidakpastian agenda nasional adalah mena

Sanksi Sosial bagi Koruptor Harus secara Alamiah JAKARTA, KAMIS - Untuk menekan korupsi makin marak di negeri ini, masyarakat bisa mengembangkan sanksi sosial bagi koruptor, seperti mengucilkan dan mempermalukan mereka. Namun, pemberlakuan sanksi sosial bagi koruptor dan keluarganya itu harus dijalankan secara alamiah. Korupsi harus dijadikan aib masyarakat. Sanksi sosial dapat dilaksanakan setelah sanksi pidana bagi pelaku korupsi dituntaskan melalui pengadilan. Demikian diungkapkan sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, Rabu (23/7) di Jakarta. Sejumlah ulama, beberapa waktu lalu, menyerukan agar tak mendoakan pelaku korupsi yang meninggal dunia. Pascaterungkapnya skandal penyuapan di Kejaksaan Agung, sejumlah pegawai kejaksaan pun mengaku malu jika memakai seragam mereka. Masyarakat di sekitar juga sering mempertanyakan ”kinerja” kejaksaan. Tamrin menegaskan, penerapan sanksi sosial tak bisa dipaksakan. Sanksi sosial yang diserukan tokoh informal di lingkungan sek

TEMPO Interaktif, SINGARAJA:Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayor Jenderal TNI, Hotmangaradja Pandjaitan mengingatkan seluruh prajurit TNI agar tidak belaku sombong dan arogan. ‘’Sikap-sikap tidak terpunji bukan merupakan watak tentara. Watak tentara Indonesia adalah munjunjung martabat kemanusiaan dan berdedikasi pada tugas membela Negara,’’ katanya di hadapan prajurit Batalyon Infantri 900/Raider di Singaraja, Jumat (18/7). Pangdam juga memberi peringatan keras agar seluruh anggota prajurit tidak terlibat pada kehidupan malam. Apalagi sampai terkena pengaruh obat psikotrapika atau narkoba. Sebelum memberi pengarahan, selama sekitar 1,5 jam Pangdam melihat gelar pasukan dan unjuk kemampuan pasukan Batalyon Infantri 900/Raider Kodam IX/Udayana. Batalyon 900/Raider kini menjadi pasukan khusus yang dimiliki setiap Kodam. Sebelumnya, pasukan khusus sifatnya terpusat, dan hanya ada di Markas Besar TNI. Sejak 2003, menandai reformasi TNI, pasukan khusus dibentuk di tia

Jakarta - Bak durian runtuh saja, 5 mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan sejumlah anggota DPR menikmati Rp 100 miliar uang rakyat dengan cuma-cuma. Itulah pengakuan besan SBY yang merupakan Ketua Panitia Sosial Kemasyarakat (PSK) Aulia Pohan yang membagi-bagikan uang itu. "Kepada Sudrajat Djiwandono sebesar Rp 25 miliar, Iwan R Prawiranata Rp 13,5 miliar, Paul Sutopo Rp 10 miliar, Heru Supratomo Rp 10 miliar, Hendro Budiarto Rp 10 miliar," ungkap Aulia Pohan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (16/7/2008). Total 5 eks pejabat itu menikmati Rp 68,5 miliar. Lalu sisa uang lainnya dialirkan ke DPR terkait kasus BLBI dan diseminasi amandemen UU BI. "Rp 15 miliar untuk BLBI. Rp 16,5 miliar itu untuk diseminasi intensif pengawasan dan isu-isu amandemen Undang-undang BI," kata mertua Agus Baskoro Yudhoyono itu. "Diberikan cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan?" tanya hakim Moerdiono. "Betul, Pak," kata Au

Jakarta - Kini lumpur Lapindo memasuki babakan baru. Nasib rakyat dipertaruhkan. Juga uang negara. Jika kasus itu dikategorikan bencana alam, triliunan rupiah uang rakyat yang dikutip negara akan dikorbankan. Nuansa itu yang semakin kental dalam penanganan perkara 'Kota Neraka' Sidoarjo. Benarkah begitu? Hari-hari ini rakyat korban lumpur Lapindo keleleran di berbagai tempat di Jakarta. Mereka menderita dan terus berjuang menuntut haknya. Sisi lain, kasus pidananya masih menggantung. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus ini bolak-balik dari Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi dan kembali lagi ke Polda. Itu, katanya, karena kurang alat bukti. Dua tahun sudah kasus ini mengambang. Musibah itu terjadi semula diindikasikan karena efisiensi yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. Pengeboran yang dilakukan tanpa cassing. Lapisan bumi penutup lumpur terkuak, tekanannya merekahkan tanah, menyemburkan lumpur yang belum diketahui berapa juta atau miliar meter kubik kandungannya. Namun indikator

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberikan dukungan politik terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi yang selama ini dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai tidak akan mampu menyentuh para ”godfather” atau koruptor kakap, apalagi tanpa mendapat dukungan Presiden. Demikian kesimpulan dalam diskusi dengan pembicara Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana bertema ”Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan Sekolah Demokrasi Banyuasin, Minggu (13/7) di Palembang, Sumatera Selatan. Denny menuturkan, dibandingkan presiden sebelumnya, Yudhoyono lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, ia belum memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi. Menurut Denny, sekarang yang terjadi adalah peningkatan pemberantasan korupsi oleh KPK sebagai lembaga negara independen. Peningkatan pemberantasan korupsi belum dilakukan lembaga negara di bawah Presiden, seperti kejaksaan. Justru aparat kejaksaan

Terpidana masih berada di Hong Kong. Kendati telah melanglang buana hingga ke Hong Kong, terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia David Nusa Wijaya diketahui belum membayar kerugian korupsi kepada negara senilai Rp 1,29 triliun. Hingga saat ini dia belum membayar, kata Hadianto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, kepada Tempo pada akhir pekan lalu. Hadianto menjelaskan saat ini kasus David belum masuk ke Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga belum dapat dilakukan penagihan ganti rugi korupsi senilai Rp 1,29 triliun. Sepertinya masih di kejaksaan, katanya. David, Rabu malam lalu, sempat ditangkap dan ditahan petugas imigrasi sekitar dua jam di bandar udara Hong Kong. Namun, ia akhirnya dibebaskan karena mengantongi surat bebas pencekalan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin juga mengaku ragu kalau David telah mengganti kerugian korupsi. Saya rasa belum semuanya dilunasi, katanya. Menurut dia, Kejaksaan Agung tengah m

Oleh:IksanHb S ecara umum di dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, hasil dari proses politik dalam PILKADA - PILPRES kurang mengembirakan dan bahkan cenderung mengecewakan. Koalisi yang dibangun sebagian besar karena dorongan kepentingan pribadi demi memenuhi tarjet yang di inginkan, bahkan sebagian besar pemilih menilai tidak mengembirakan hasil pemilihan baik yang memenangkan itu dari calon yang diusung partai lama maupun calon dari partai baru. Idealisme seseorang maupun dalam partai politik sering kali harus bertabrakan dengan pragmatism. Persoalan besar dalam proses pemilihan kepala daerah maupun presiden adalah suatu permasalahan yang selalu terjadi di sepanjang proses politik ditanah air bahkan di dunia politik. Kondisi kondisi ideal yang dikeluarkan dan dibangun oleh segala pemikiran pemikiran (ide-ide) idealisme seringkali tidak sesuai dengan realitas, salah satunya kasus-kasus yang berhubungan dengan politik praktis. Dalam setiap peristiwa politik malaha

Oleh:IksanHb Kenaikan Bahan Bakar Minnyak (BBM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah masalah besar. Kurang pekanya terhadap masalah-masalah kecil dilingkungan masyarakat akan menimbulkan gejolak yang lebih besar. Meskipun pemerintah ngotot dengan pendiriannya dengan menaikkan BBM, karena pertimbangan naikknya harga minnyak dunia dan pertimbangan APBN, dan juga pemerintah siap menanggung akibatnya baik secara politik maupun ekonomi dan keamanan, akan tetapi pemerintah kurang bertanggungjawab atas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu terbukti dengan banyaknya persoalan teknis maupun non teknis yang merusak keharmonisan dilingkungan masyarakat bawah dan menambah beban rakyat. Dalam masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM banyak sekali ditemukan gejolak dimasyarakat, karena keakuratan dalam penyaluran BLT masih kurang tepat. Terjadinya rasa iri dan rasa curiga diantara warga karena lemahn

Sejumlah tersangka dan saksi kasus suap Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat mulai buka-bukaan. Duit haram disebut-sebut tak hanya dinikmati para legislator, tapi juga ditilap pejabat bank sentral sendiri. Betulkah Paskah Suzetta tokoh kunci skandal ini? SUATU hari menjelang akhir 2003, Panitia Kerja Amendemen Undang-Undang Bank Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat khusus di Hotel Imperial di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang. Tiga hari penuh mereka membahas rancangan peraturan yang sudah tiga tahun tak selesai-selesai itu. Di sela rapat, Ketua Panitia Kerja, Paskah Suzetta, berbisik kepada Hamka Yandhu, koleganya sesama anggota Dewan. ”Tolong, kasihkan ke Tjiandra Rp 500 juta,” katanya. Tjiandra Widjaja adalah anggota parlemen Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan Paskah dan Hamka dari Partai Golkar. Ketiganya anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi ini mitra kerja Bank Indonesia dan Departemen Keuangan di parlemen. Men

Oleh:IksanHb Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi tanda tanya besar karena dalam rapat tersebut tertutup untuk umum. Dua lembaga tinggi tersebut tidak sepantasnya mengelar rapat secara tertutup, disamping itu agenda rapat dengar pendapat itu dengan KPK dalam membahas kasus-kasus yang ditangani KPK sejak 2007 sudah seharusnya diketahui oleh publik. Negara yang menganut system demokrasi, biasanya dalam menyelenggarakan rapat dengar pendapat dibuka secara terbuka, apa lagi acara dengar pendapatnya hanya "Ini rapat dengar pendapat biasa," kata salah seorang anggota DPR yang ikut menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di gedung MPR/DPR Komisi Hukum DPR Tony Wardoyo, (Tempo interaktif, Kamis, 03 Juli 2008). Alasan diadakannya dengar pendapat DPR dengan KPK secara tertutup, tidak logis dan tidak sesuai dengan kebebasan DPR dalam menjalankan amanat rakayat, dimana rakayat mempunya hak dan sangat memebut

Oleh:IksanHb Keraguan dan keengganan untuk menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara masih ada dalam kelompok masyarakat Indonesia. Terlepas dari kenyataan yang berkembang bahwa ada gerakan yang anti Pancasila sebagai asas tunggal, akan tetapi mayoritas rakyat Indonesia masih memandang ideologi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi terbuka tetap menjadi petunjuk –arah bangsa. Kekerasan yang terjadi dimasa transisi demokrasi dimana di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, kita masih diselimuti dengan peristiwa kekerasan antar ummat beragama dan antar kelompok masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa kekerasan ini? Apa karena pemimpinnya yang lemah atau rakyatnya yang lemah? Kalau pemimpinnya yang lemah maka negara akan lemah. Jika rakyatnya yang lemah maka yang akan terjadi rezimentasi kekuasaan otoriter dan represif. Untuk membangun negara yang kuat , pemerintah harus berpegang teguh terhadap konstitusi dan menjala