Mimbar Demokrasi

Ow.. Ow.. Sebelum Kabur ke Luar Negeri, Nazaruddin Mengaku Datang ke Cikeas Dipanggil SBY

2011-11-30T14:31:00.001+07:00

JAKARTA -- Ada informasi baru yang terungkap di persidangan perdana terdakwa kasus suap pembangunan wisma atlet, M Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (30/11). Beberapa jam sebelum ia meninggalkan tanah air pada 23 Mei 2011 untuk melarikan diri, ia mengaku dipanggil oleh Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat sekaligus Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di kawasan CIkeas, Bogor.
Informasi itu memang tidak dimasukkan dalam surat dakwaan untuk Nazaruddin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, informasi itu diungkap oleh Nazaruddin sendiri saat diminta pendapatnya oleh majelis hakim tentang isi surat dakwaan untuknya.
Pada awalnya, Nazarudin mengaku tak mengerti dakwaan yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK terhadapnya. Pasalnya, ia tidak pernah ditanyakan apapun oleh penyidik seputar hal-hal yang didakwakan kepadanya itu.
"Tidak pernah ditanyakan pertemuan-pertemuan. Saya hanya ditanya seputar tanggal 23 (Mei)," katanya di Pengadilan tipikor, Jakarta, Rabu (30/11).
Nazaruddin kemudian menceritakan , pada pemeriksaan pertama dan keduanya, dirinya memang bungkam tak menjawab pertanyaan penyidik. Namun, saat pemeriksaan itu, penyidik juga tak menanyakan seputar materi pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang termaktub dalam surat dakwaan.
Penyidik, contohnya, tak menanyakan soal pertemuannya dengan Sesmenpora non aktif Wafid Muharam dan pihak-pihak lain.
Pada pemeriksaan ketiga, baru Nazaruddin bersedia untuk memberi keterangan. Pada pemeriksaan itu penyidik menanyakannya seputar "23 Mei" itu. DI mana pada tanggal 23 Mei itu adalah waktu dimana Nazaruddin meninggalkan tanah air menuju Singapura. Esoknya, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet.
"Pagi hari pada 23 Mei saya dipanggil Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Cikeas. Di sana sudah ada kader-kader Partai Demokrat lainnya. Sore harinya baru saya ke Singapura," kata Nazaruddin.
Seperti diketahui, Nazaruddin meninggalkan tanah air pada 23 Mei 2011. Sejak saat itu, ia memulai pelariannya ke sejumlah negara. Keesokan harinya atau pada 24 Mei 2011, KPK baru mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri lewat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, surat pencekalan itu terlambat dikeluarkan KPK.Pada 31 Mei, Nazaruddin ditetapkan tersangka oleh KPK. Baru pada pertengahan Agustus Nazaruddin ditangkap oleh Kepolisian Internasional (Interpol) atas permintaan KPK. Ia ditangkap di Kolombia dan dikembalikan ke tanah air beberapa hari kemudian.

DPR Kesal dengan Ide 'Kebun Koruptor'

2011-11-29T17:10:00.002+07:00

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Hukum DPR meradang dengan gagasan “kebun koruptor” yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum Nasir Djamil, usulan Mahfud tersebut bisa melanggar hak asasi manusia. “Koruptor itu juga manusia yang memiliki hak asasi,” ujarnya di gedung DPR, Senin, 28 November 2011.Menurut Nasir, usulan Mahfud tak memiliki landasan. Ia mengatakan, jika selama ini hukuman terhadap koruptor terlalu ringan, masalahnya terletak pada penegakan hukum yang lemah. “Harus dilihat kenapa hukumannya ringan. Jangan-jangan sistemnya yang lemah,” ujarnya.

Sebab itu, menurut dia, salah satu solusinya adalah memperbaiki sistem pemberantasan korupsi. Misalnya, pengawasan terhadap hakim harus lebih baik. “Kalau pengawasannya baik, pasti tak akan ada lagi hakim yang main-main, bahkan memberikan putusan bebas kepada koruptor,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Edy Ramli Sitanggang, bahkan meminta Mahfud tak banyak bicara. Ia menilai, ide Mahfud itu hanya untuk mencari popularitas semata. “Kalau memang dia mau cari popularitas, jangan pakai cara murahan seperti itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pernyataan Mahfud tak mendidik dan terkesan asal-asalan. “Itu asal bunyi,” katanya. “Saya menyayangkan ide itu keluar dari seorang tokoh seperti Mahfud.” Edy pun menyarankan Mahfud untuk bekerja sesuai porsinya.

Mahfud Md. mengusulkan pemerintah membuka "kebun koruptor" untuk mempermalukan koruptor. Mahfud merasa jeri dengan pemberantasan korupsi selama ini sebab tak menimbulkan efek jera.
Sumber : Tempo.co

Ribuan TKI Bermasalah Pulang, 123 Hamil

2011-05-04T07:36:00.005+07:00

VIVAnews - Rabu pagi ini, 2.349 warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang overstay atau bermasalah dari Jeddah, Arab Saudi, tiba di Jakarta. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sudah melakukan koordinasi memulangkan mereka ke kampung halaman masing-masing.

BNP2TKI sudah menyiapkan armada transportasi untuk memulangkan mereka yakni 182 armada angkutan yang meliputi 177 jenis minibus (Isuzu Elf) dan lima bus besar. Semua kendaraan itu dikerahkan untuk menyambut kedatangan KM Labobar di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta, Rabu pagi, 4 Mei 2011 pukul 06.00 WIB.

Rencananya, 177 armada minibus tersebut akan digunakan mengangkut WNI/TKI tujuan Lampung dan kota-kota di Pulau Jawa. Sementara lima bus besar, tiga digunakan untuk memulangkan WNI/TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), serta dua bus lagi sebagai pengantaran WNI/TKI ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, khususnya yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah lain dengan penerbangan.

Selain itu, BNP2TKI juga mengerahkan kesiapan 150 petugas pemulangan TKI untuk membantu proses pemindahan 2.349 WNI/TKI penumpang KM Labobar ke moda angkutan darat, agar WNI/TKI dapat meneruskan perjalanan ke daerah asalnya.

"Minibus jenis Elf itu berkapasitas 11 penumpang sedangkan bus besar bisa mengangkut 60 orang. Para WNI/TKI akan diantar oleh setiap armada sampai diserahterimakan pihak keluarga di tempat asalnya. Selain disediakan sarana angkutan, para WNI/TKI juga dapat dijemput keluarganya dari Pelabuhan Tangjungpriok,” ujar Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Yoeliani Poeloengan di Jakarta, dalam rilis yang diterima oleh VIVAnews.com, Selasa 3 Mei 2011.

Sebelumnya, selama perjalanan KM Labobar, penumpang KM Labobar bertambah seiring kelahiran tiga orang bayi TKI telah lahir yaitu Mohammad Safaruddin Labobar, Annisa Meganur Labobarina, serta Mohammad Laboransyah. Kemudian, saat kapal singgah di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat pada Senin 2 Mei 2011, seorang bayi TKI dilahirkan di Rumahsakit Umum M Jamil, Padang, yang dinamai Jamilah Nur Aisah Suwanda.

Namun, seperti diketahui, Annisa Meganur Labobarina beserta Ibunya, Maryam Binti Zuheri Karna, hingga kini masih dirawat di RSU M Jamil, Padang, akibat sang bayi tersebut mengalami kesulitan nafas.

Menurut data petugas BNP2TKI yang mengikuti perjalanan KM labobar Jeddah-Jakarta, sebanyak 2.349 WNI/TKI yang akan tiba di Pelabuhan Tanjungpriok, terdapat 2.163 dewasa yaitu 31 TKI laki-laki dan 2.132 WNI/TKI perempuan, berikut 93 anak-anak serta 93 balita. Jumlah 2.132 itu termasuk 123 dalam keadaan hamil 1-8 bulan lebih.

“Dari 2.163 WNI/TKI dewasa, sebanyak 275 WNI kategori eks umroh dan 1.888 TKI Overstay serta TKI Bermasalah yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS),” kata Lisna.

Terkait persebaran daerah para WNI/TKI, Lisna menjelaskan antara lain berasal Jawa Barat (1.136), Jawa Timur (332), Jawa tengah (209), Nusa Tenggara Barat (163), Banten (137), Kalimantan Selatan (49), Lampung (35), Kalimantan Barat (27), Sulawesi Selatan (25), Jakarta (13), Nusa Tenggara Timur (10), Sulawesi Tengah (8), Sumatera Selatan (6), Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara (masing-masing 4), Maluku dan Sulawesi Barat (masing-masing 2), serta Jambi (1).

Sumber: Vivanews.com

Tuhan Akrab dengan Mereka

2009-12-04T16:44:00.001+07:00

Oleh Abdurrahman Wahid

Majalah Zaman baru-baru ini menampilkan sejumlah besar sajak anak-anak dibawah umur 15 tahun. Sajak-sajak-sajak itu selama ini di muat dalam rubrik ‘Kebun Kita’ majalah tersebut, tentu saja telah diseleksi.

Secara keseluruhan, puisi yang terkumpul dalam tiga belas halaman itu menunjukkan kuatnya apresiasi sastra anak-anak kita dewasa ini, dan membuktikan tidak sia-sianya pelajaran Bahasa Indonesia di semua sekolah, betapa banyak kekurangannya sekalipun.

Mungkin kekurangan terbesar pada segi perbendaharaan kata yang sangat miskin, akibat logis dari kecenderungan orang dewasa yang sangat kuat untuk menggunakan istilah dari bahasa asing atau bahasa daerah. Namun kekurangan itu diimbangi oleh kemampuan cukup besar untuk mengolah kata-kata, sehingga memiliki nuansa dan pengertian baru. Juga besarnya keharuan yang mendorong para penyair cilik kita untuk menciptakan puisi yang menyentu rasa, bahkan sesekali mengharukan. Dalam pendahuluan, redaktur Zaman Jimmy Supangkat menyidik besarnya rasa murung yang ada dalam karya-karya tulis itu, terutama dalam sajak berbentuk doa. Jenis ini cukup banyak , 56 buah, namun banyak yang cengeng, ungkapannya kebanyakan klise belaka dan sarat dengan pengaduan masalah yang tak terselesaikan.

Yang barangkali perlu dipahami adalah justru arti penting dari banyaknya jumlah sajak berbentuk doa - sebuah kenyataan yang sekaligus memantulkan keadaan kita dewasa ini maupun potensi yang dimilikinya untuk menatap masa depan dengan sehat dan baik.

Sajak Doa dapat saja berwatak pelarian, terlalu mendambakan utopia. Dalam hal itu, ia akan berfungsi negaif bagi masa depan, karena manusia kehilangan kemampuan melihat realitas kehidupan.

Hal seperti itu tidak nampak dalam kumpulan sajak anak-anak yang dikumpulkan majalah Zaman itu. Umpamanya saja dapat dilihat kedewasaan dialog para penyair cilik itu dengan Tuhan masing-masing. Tuhan menggumpal jadi sasaran kebutuhan duniawi Zul Irwan, yang masih belum yakin dengan kemampuannya mempersiapkan diri menghadapi tugas sekolah, dalam kata-katanya.

Tuhan.../berikan aku mimpi malam ini/ tentang matematika/yang diujikan besok pagi.

Sudah tentu ia sendiri paling sadar, bahwa Tuhan tidak akan menuruti permintaan kocak tersebut.

Tuhan jugalah yang jadi sasaran kebingungan Adi Utomo Hatmoko yang mengalami keterputusan komunikasi, ketika ia berdoa

Doaku sudah ku akhiri/hingga engkau tidak bakal mengerti/Amin.

Sebaliknya, Agatha Artistayudha menggugat suasana tidak peduli kepada Tuhan, dalam sajaknya ‘Kitab Suci’:

Engkau di dalamnya, Tuhan? terpepet/dan/menjadi makanan rayap/ketika semua orang/tak menghiraukanMu lagi

Bisa juga Tuhan menjadi obyek kekenesan belaka, seperti di perbuat Sri Pinurih

Tuhanku …../ aku tidak sanggup meneruskan/karena tenggelam/dalam isak tangis/kedukaan/.

Atau obyek sikap manja Rusbandi dalam ‘Kepada Tuhan’

Tuhan, bukan bintang yang ingin kuminta/bukan pula bulan/aku hanya meminta sebuah kitab/yang berisikan puisi/untuk ayah bunda.

Dalam sajak-sajak mereka, ada juga kesadaran yang dewasa tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti ‘Doa’ Avida Virya yang tadinya minta baju baru dari Tuhan:

Aku mendengar/Tuhan berkata ; engkau tak perlu gelisah/mamamu akan memberimu/bahkan lebih baik lagi

Dalam pola inilah para penyair cilik itu menuntut kejujuran dalam hubungan dengan Tuhan, seperti ungkap Dewi Marhaini Nasution

Tuhanku/kupandang mata ibuku dalam-dalam/agar dapat melihat/apakah ibuku jadi juga pergi ke masjid/bersembahyang Isa?

Di samping tuntutan tersebut, penyair cilik ini juhga merasakan kehadiran Tuhan dalam bentuk sangat sublim.

Sunguh aku tak tahu/bahwa Tuhan itu/adalah Kau/yang setiap saat kujumpai/lewat permainan kami tadi.

Mohamad Sofyan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kedekatan hubungan antara sesama manusia, walaupun dalam arti yang lain lagi.

Bila Kau hendak memangil/pangil aku sendiri/bila Kau hendak memberi/jangan aku sendiri.

Betapa polosnya hubungan mereka dengan Tuhan, inilah yang mungkin akan mengekalkan penghayatan keimanan bangsa ini, bukannya khotbah para agamawan ataupun diskusi pemikiran agama.

Seolah olah para penyair cilik itu mengerti benar, bahwa masalah dasar bangsa ini hanya teratasi, kalau warga bangsa memiliki wawasan transendental yang kaya, yang memungkinkan mereka menemukan harkat manusia.

Wawasan seperti itu hanya akan tercapai, kalu manusia mampu berdialog dan merasa dekat dengan Tuhannya. Keakraban manusia dalam keadaan begitu, akan diimbangi oleh keakraban Tuhan dengan dirinya, yang akan memberinya kekuatan mnyelesaikan kemelut yang diciptakannya sendiri.

Dengan kemampuan para penyair cilik itu untuk merasa dekat dengan Tuhan, seperti digambarkan di atas, jadi nyata bagi kita bahwa Tuhanpun merasa akrab dengan mereka. Mampukah kita mencari keakraban seperti itu?

Kita dapat belajar dari Rudiawan Triwidodo dalam sajak ‘Doa Di Bibir Sumur’, ketika ia mengharapkan ‘tetesan air mata Tuhan’:

Agar tersedu tangis kami dengan wajar/sebab hampir terlupa bagaimana kami/harus menangis/dengan benar/mensyukuri berkat dan rahmat-Mu/yang melimpah/di luar sadar kami/agar basah sumur-sumur kami/tersiram air kasih yang memancar dari/Sumber keMahaanMu/Amin.

(Sumber: TEMPO, 8 Januari 1983)

Bara Century, memanggang sana-sini

2009-09-04T15:49:00.004+07:00

oleh : Hery Trianto

Bank Century sudah lebih 9 bulan di-bailout, tapi bara masalahnya justru memanggang para pejabat di Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam 1 pekan terakhir. Bau ketidakberesan meruap di sana-sini.
Bergegas Gubernur BI Boediono turun dari mobil dinas di lobi gedung Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Dia diikuti Deputi Senior Gubernur Miranda Swaray Goeltom dan Deputi Gubernur Siti Ch. Fadjrijah.
Sejumlah pejabat bank sentral dengan level lebih rendah juga turut serta. Ada Direktur Direktorat Humas dan Perencanaan Strategis BI Dyah Makhijani. Kabiro Humas Filianingsing Hendarta malah sempat menenteng termos air panas. "Ini mau camping," candanya.

Filianingsih, malam itu, boleh saja berusaha berkelakar. Kejadian itu sekitar pukul 20.00 WIB, 20 November 2008. Namun, prolog drama yang menegangkan justru telah terjadi beberapa hari sebelumnya, yakni pada 13 November, saat PT Bank Century Tbk dikabarkan gagal kliring dan membatasi penarikan dana nasabah.
Tak berapa lama, sejumlah pejabat Departemen Keuangan, seperti Dirjen Pajak Darmin Nasution, Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, Ketua Bapepam-LK dan Dirut PT Bank Mandiri Tbk Agus Martowardojo berdatangan. Pemilik Bank Century Robert Tantular, Dirut Hermanus H. Muslim dan Wadirut Hamidy juga telah diundang.
Hujan sejak sore belum sepenuhnya berhenti, saat pukul 20.30, rapat tertutup yang melibatkan para pejabat penting sektor keuangan digelar. Segelintir wartawan yang menunggu mahfum, pasti kondisi Bank Century sudah gawat.
Waktu terus berlalu, tetapi tak ada tanda-tanda rapat selesai. Pemilik dan direksi Bank Century bahkan tak ikut dalam pertemuan itu. Mereka, sebagaimana dikatakan Robert Tantular pada satu kesempatan, dibiarkan menunggu lontang-lantung di ruangan lain. Hamidy tampak beberapa kali keluar untuk merokok.
Bila di luar sisa hujan meninggalkan hawa dingin, tidak demikian halnya dengan di dalam Gedung E Depkeu tempat pertemuan berlangsung. Rapat dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani, yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Rapat berlangsung panas.
"Semua kata binatang sampai keluar," tutur Darmin, melukiskan betapa alotnya rapat itu, saat sudah menjabat Deputi Gubernur Senior BI, Jumat, pekan lalu.
Dia mengatakan rapat terpecah dalam dua kubu perlu atau tidaknya Bank Century diselamatkan. Semua 'sakit' gara-gara rapat itu, tutur Darmin.
Perundingan alot, belum ada tanda-tanda berakhir walau hari telah berganti dan baru benar-benar berhenti pukul 07.00 keesokan harinya. Dengan alasan berisiko sistemik, pemerintah kemudian memilih menyelamatkan bank yang sudah bermasalah sejak 2005 tersebut.
Syahdan, beberapa pekan setelah pertemuan lintas malam itu, Maryono meminta izin merokok saat mulai menjelaskan kondisi terakhir Bank Century. Mantan petinggi Bank Mandiri itu diserahi tugas memimpin Century sejak diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan. Dari awal Maryono tahu, mengurusi bank yang telah dinyatakan gagal tersebut bukan hal yang mudah.
"Begitu ditunjuk, saya mengumpulkan jajaran manajer ke atas, di situ kami mendapatkan komitmen dukungan untuk memperbaiki bank ini," tuturnya.
Maryono bertutur, periode 3 bulan pertama pemulihan adalah masa survival bagi Bank Century. Dia mengakui telah terjadi penarikan dana yang cukup besar dalam 1 bulan terakhir disertai temuan kredit macet tidak sedikit.
Pernyataan ini terbukti dari hasil audit, hingga akhir 2008, dana pihak ketiga Bank Century tinggal Rp5 triliun, dari sebelumnya di level Rp10 triliun. Maryono berusaha meyakinkan para nasabah, bila Bank Century sekarang berbeda dan dikelola dengan lebih baik.
Perlahan, operasional Bank Century berjalan normal. Mengakhiri Semester I/2009, bank itu sudah membukukan laba bersih Rp139 miliar. Hanya saja kerugian pada 2008 memang tidak kepalang tanggung Rp7,2 triliun.
Rugi sebesar itu meludeskan separuh aset Bank Century yang pada awal 2008 masih mengelola Rp14,25 triliun. Kerugian terjadi umumnya karena pencadangan aset busuk baik surat berharga maupun kredit itu yang menguras duit LPS hingga Rp6,76 triliun.
Jelas dana yang begitu besar itu mengundang pertanyaan besar? Bagaimana bisa terjadi, dan mengapa LPS begitu saja mengucurkan dana bailout hingga 4 kali dengan nilai besar.
"Usulan bank sistemik dari BI. Jadi kemudian dia [BI] datang dengan angka-angka. LPS tidak menghitung lagi karena bank gagal sistemik harus diselamatkan," kilah Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani.
Bisnis lalu menanyakan kepada BI. Menurut Deputi Direktur Pengawasan Bank I BI Hery Krystiana bank sentral tidak bisa memperkirakan nilai kerugian Bank Century sedari awal karena temuan kecurangan terjadi belakangan.
Cek kosong
Setelah diputuskan harus diselamatkan, Bank Century bak cek kosong yang bebas diisi oleh besaran dana berapa pun. Anehnya, tanpa catatan, LPS juga menurut saja ketika BI menyodorkan angka yang berubah dari waktu ke waktu, malah dengan rentang terendah Rp4 triliun-Rp9 triliun, sebelum diambil angka tengah Rp7 triliun.
Ihwal angka yang terus berubah inilah yang konon membuat Menkeu Sri Mulyani meradang kepada para pejabat BI. Namun, semua telah terlambat, karena toh dana cair, yang berarti ia memberi restu dana bailout sesuai yang diminta.
Namun, kesan penyelamatan serampangan tak bisa dihilangkan. Alasan banyak deposito jatuh tempo dan banyak tagihan tidak bisa ditagih dalam waktu bersamaan sangat mencurigakan. Apalagi belakangan diketahui, tak semua aset benar-benar busuk, sehingga terbuka kemungkinan untuk ditagih.
Salah satunya adalah surat berharga di Dresdner Bank senilai US$156 juta yang ternyata dananya masih ada. Belum lagi dengan debitur L/C yang sempat dikira ngemplang ternyata sanggup bayar US$65 juta dan tagiah serupa US$95 juta siap tagih.
Para pengawas BI rupanya mau mudah saja menyehatkan Bank Century dengan begitu saja memvonis suatu tagihan maupun kredit gagal bayar, sehingga bisa dicatatkan sebagai rugi. Itulah salah satu penyebab, biaya bailout membengkak nyaris terkendali.
Bandingkan dengan klaim LPS yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga Bank Century layak bayar karena nilainya di bawah maksimum penjaminan Rp2 miliar yang mencapai Rp5,3 triliun dari total dana Rp9,9 triliun ketika pertama kali diambil alih.
Bila bank ini ditutup, maksimum dana yang harus ditalangi LPS adalah Rp5,2 triliun, lebih kecil dari bailout. Hanya karena penilaian sebagai bank sistemiklah, opsi likuidasi tidak diambil.
Darmin juga menjelaskan, keputusan itu diambil dalam konteks krisis global yang terjadi saat itu. "Bisa jadi, kalau ditutup, kerugiannya malah lebih besar..siapa tahu," katanya.
Sumber: BISNIS 03/09/2009

Pidato kontroversial dari Istana

2009-07-22T15:06:00.002+07:00

Di taman tengah Istana pada pukul 14.00, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi a.l. oleh Menko Polkam Widodo AS, Panglima TNI Djoko Santoso, petinggi masing-masing angkatan, Kapolri Bambang Hindarso Danuri, Kepala BIN Syamsir Siregar, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh, Jubir Presiden Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal, staf ahli Presiden bidang hukum Denny Indrayana, serta sejumlah pejabat lainnya, menyampaikan pidatonya.

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamdulillahirabbil 'Alamiin

Saudara-saudara, Rakyat Indonesia yang saya cintai di manapun saudara berada. Hari ini adalah titik hitam dalam sejarah kita, terjadi lagi serangan atau pemboman yang dilakukan oleh kaum teroris di Jakarta.

Aksi teror ini diperkirakan dilakukan kelompok teroris, meski belum tentu jaringan terorisme yang kita kenal selama ini... , terjadi di bumi Indonesia yang menimbulkan derita dan kesulitan yang dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.

Aksi yang tidak berprikemanusiaan ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka bagi mereka yang tidak berdosa. Oleh karena itu pada kesempatan ini atas nama negara dan pemerintah dan selaku pribadi kepada para keluarga yang berduka, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.

Semoga saudara kita yang menjadi korban, hidup tenang di sisi Yang Maha Kuasa.

Saudara-saudara,

Aksi pengeboman yang keji dan tidak berperikemanusiaan ini serta tidak bertanggung jawab ini terjadi ketika baru saja bangsa Indonesia melakukan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan ketika KPU sedang menghitung hasil pemungutan suara itu.

Kejadian ini yang sangat merusak keamanan dan kedamaian di negeri ini, juga terjadi ketika rakyat sungguh menginginkan suasana yang tetap aman, tenang dan damai. Dan justru rakyat ingin agar dengan selesainya Pemilihan umum 2009 ini kita semua segera bersatu, membangun kembali negara kita untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Terus terang juga aksi pemboman ini terjadi ketika rakyat merasa prihatin atas kegaduhan politik di tingkat elit disertai, sebagaimana yang saya ikuti tiap hari, ucapan-ucapan bernada menghasut dan terus memelihara suhu yang panas dan penuh permusuhan, yang itu sesungguhnya bukan menjadi harapan rakyat, setelah semua melaksanakan kewajiban demokrasinya beberapa saat yang lalu.

Saudara-saudara,

Saya yakin hampir semua di antara kita merasakan prihatin, berduka, dan menangis dalam hati seperti yang saya rasakan. Memang ada segelintir orang di negeri ini yang sekarang tertawa puas, bersorak dalam hati disertai nafsu amarah dan keangkaramurkaan.

Mereka segelintir orang itu tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak peduli kehancuran negara kita akibat aksi teror ini, yang dampaknya luas bagi ekonomi kita, iklim usaha kita, kepariwisataan kita, citra dunia, dimata dunia dan lain-lain lagi.

Saat ini di samping kita, pemerintah menjalankan kegiatan tanggap darurat untuk merawat saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam aksi pemboman ini, investigasi juga tengah dilakukan. Saya telah menerima laporan awal dari investigasi yang sedang berlangsung ini.

Setelah saya menerima laporan awal, saya telah menginstruksikan kepada Polri, BIN dan lembaga-lembaga lain terkait untuk melakukan investigasi secara cepat dan menyeluruh serta mengadili pelaku-pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saya yakin sebagaimana yang dapat kita ungkapkan di waktu yang lalu, para pelaku dan mereka-mereka yang menggerakkan aksi terorisme ini akan kita tangkap dan kita adili secara hukum. Saya juga menginstruksikan kepada para penegak hukum untuk juga mengadili siapa saja yang terlibat dalam aksi terorisme ini, siapapun dia, apapun status dan latar belakang politiknya.

Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan atau saudara-saudara yang mengingatkan kepada saya, yang berteori paling tidak mencemaskan kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pemilihan presiden sekarang ini.

Saya meresponsnya sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh main tuding dan main duga begitu saja. Semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita adalah negara hukum dan juga negara demokrasi.

Oleh karena itu, norma hukum dan norma demokrasi harus betul-betul kita tegakkan. Bila seseorang bisa dibuktikan bersalah secara hukum baru kita mengatakan yang bersangkutan bersalah.

Saya lanjutkan...

Saya harus mengatakan untuk pertama kalinya kepada rakyat Indonesia, bahwa dalam rangkaian Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden tahun 2009 ini memang ada sejumlah intelijen yang dikumpulkan oleh pihak yang berwenang.

Sekali lagi ini memang tidak pernah kita buka kepada umum, kepada publik, meski kita terus pantau. Ada kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak, dengan foto saya, foto SBY dijadikan sasaran. Saya tunjukkan... (Presiden lalu menunjukkan sejumlah foto), ada rekaman videonya. Ini latihan mereka yang berlatih menembak. Dua orang menembak pistol.

Ini sasarannya, dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan di wilayah muka saya dan banyak lagi. Ini intelijen, ada rekaman videonya, ada gambarnya. Bukan fitnah, bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat lalu.

Masih berkaitan dengan intelijen diketahui ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum, berkaitan dengan Pemilu. Ada pula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil penghitungan pemungutan suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang, ada pernyataan akan kita bikin Indonesia seperti Iran, dan yang terakhir, ada pernyataan juga bagaimana pun SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik. Saudara bisa menafsirkan apa arti ancaman seperti itu. Dan puluhan intelijen lain yang sekarang ada di pihak yang berwenang.

Tadi pagi, terus terang, sebagaimana kebiasaan saya, saya ingin langsung ke lokasi, tetapi Kapolri bilang dan semua pihak menyarankan jangan dulu, karena memang belum steril, masih dibersikhkan, masih disisir, ancaman setiap saat bisa datang, apalagi dengan contoh yang saya sampaikan tadi, ancaman fisik.

Tetapi tentu hidup dan mati di tangan Allah SWT. Saya tidak boleh terhalang untuk menjalankan tugas saya, untuk rakyat, untuk negara ini. Dan karena pengamanan presiden ada di pundak TNI, saya yakin TNI telah mengambil langkah-langkah seperlunya.

Terhadap semua intelejen itu saudara-saudara, apakah terkait dengan aksi pemboman hari ini atau tidak terkait, saya menginstruksikan kepada semua jajaran penegak hukum untuk jalankan tugasnya dengan benar, objektif, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Andaikata tidak terkait, ancaman-ancaman yang tadi itu dengan aksi pemboman hari ini tetaplah harus dicegah, harus dihentikan. Karena anarki, tindakan kerusakan, pengrusakan, tindakan melawan hukum, bukan karakter demokrasi.

Atas semuanya ini saya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mengutuk keras aksi teror yang keji ini. Saya juga sangat prihatin dengan kejadian ini. Barangkali kalau dalam keadaan seperti ini banyak diantara kita yang kurang berani menyampaikan kecaman dan kutukannya, barangkali karena pertimbangan politik. Saya dengan bahasa terang harus menyampaikan seperti itu karena demikian amanah saya sebagai kepala negara.

Mengapa saya sangat prihatin? Pertama, saudara tahu lima tahun terakhir ini ekonomi kita tumbuh dengan baik. Dunia usaha, kepariwisataan, swasembada pangan, investasi, perdagangan, sektor riil, semuanya bergerak, meski kita menghadapi krisis global yang datang silih berganti. Kedua, satu minggu ini saja nilai saham menguat tajam, nilai tukar juga menguat.

Dengan ekonomi yang terus tumbuh, kesejahteraan rakyat kita sesungguhnya secara bertahap juga terus meningkat. Termasuk dapat dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan, program pro rakyat, semua itu terjadi karena tahun-tahun terakhir ini negara kita benar-benar aman dan damai, sehingga disamping ekonomi tumbuh rakyat kita di seluruh pelosok tanah air bisa bekerja bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang.

Sementara itu citra kita di mata dunia tahun-tahun terakhir ini juga meningkat karena dunia menilai negara kita makin aman, damai, negara kita memiliki kehidupan demokrasi yang makin mekar, serta penghormatan HAM yang makin baik, negara yang ekonominya tumbuh, dan berperan dalam percaturan global, bahkan yang sangat memilukan, sebenarnya kalau tidak ada kejadian ini, klub sepakbola terkenal di dunia, Manchester United, berencana untuk bermain di Jakarta. (Yudhoyono kemudian terdiam lama karena menunggu pesawat selesai melintas di atas Istana)

Saudara-saudara dengan aksi teror yang keji dan tidak bertanggung jawab ini, apa yang kita bangun hampir lima tahun ini oleh kerja keras dan tetesan keringat seluruh rakyat Indonesia, lagi-lagi harus mengalami guncangan dan kemunduran, dampak buruknya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia, minus mereka yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab itu. Karena itu kebenaran dan keadilan serta tegaknya hukum harus diwujudkan.

Saya bersumpah demi rakyat Indonesia yang sangat saya cintai, negara dan pemerintah akan melaksanakan tindakan yang tegas, tepat dan benar terhadap pelaku pemboman, berikut otak dan penggeraknya, ataupun kejahatan lain. Kepada Polri, TNI, BIN, termasuk bupati dan walikota kita harus tingkatkan kewaspadaan, mencegah teror.

Pelaku penegak hukum harus bisa menangkap, mengadili para pelaku otak di balik kekerasan ini. Barangkali ada di antara kita yang dulu melakukan kejahatan membunuh, menghilangkan orang, dan para pelaku itu lolos dari jeratan hukum. Kali ini negara tidak boleh mendiamkan, mereka yang jadi drakula dan penebar maut bagi negara.

Saya tahu dalam lima tahun ini, aparat Polri telah berhasil menggagalkan berbagai aksi terorisme, membongkar jaringan, meski hari ini lolos hingga terjadi musibah yang sangat merobek keamanan dan nama baik bangsa dan negara kita.

Agar tugas mencegah dan memberantas terorisme dan kejahatan yang lain, intelijen harus benar-benar tajam, pencegahan harus benar-benar efektif. Polri, BIN harus bersinergi. Sikap lengah dan anggap ringan harus kita buang jauh-jauh. Ini amanah rakyat kepada negara.

Kepada rakyat Indonesia seraya meningkatkan kewaspadaan, tetaplah jalankan profesi dan pekerjaan secara normal. Jika ada keganjilan, segera lapor ke Polri. Jangan biarkan teroris dan otaknya berkeliaran di sekeliling kita. Saudara bisa jadi korban kalau teroris dibiarkan merancang terornya.

Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk lebih bersatu dan menjaga keamanan di negeri ini. Bangsa apapun, kita tidak membenarkan terorisme apapun motif dan alasannya. Jangan ragu, jangan takut mencegah terorisme.

Aksi teror yang terjadi juga menghalang-halangi semangat dan upaya kita untuk membangun negara ini. Kita terus melalui penegakan HAM, hukum, pembangunan. Memang ada kerusakan akibat teror hari ini, mari kita perbaiki.

Kita bangsa, rakyat, tidak boleh kalah dan menyerah kepada terorisme, tidak boleh membiarkan kejahatan, terorisme untuk tumbuh di negara ini.

Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, akan melindungi rakyat Indonesia. Dengan memohon ridha Allah, saya akan terus berada di depan untuk menghadapi ancaman dan tantangan ini untuk mengemban tugas yang berat dan mulia ini.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Seorang wartawan asing mencoba bertanya, namun Presiden mengatakan: 'No Q and A' sambil meninggalkan podium. (trd)

Sumber : Bisnis.Com

Pesan Gus Mus, Jangan Bawa Tuhan Ke Politik

2009-05-31T08:07:00.003+07:00

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Hingar bingar politik di Indonesia, banyak politikus yang membawa-bawa agama sebagai bemper kiprah politik mereka. Terutama Islam. “Sekarang ini musim politik, semua dipolitisir, Islam masuk politik tetapi berpolitiknya kurang pede (percaya diri), kalau mau berpolitik pakailah ilmu politik, jangan bawa-bawa Tuhan ke politik,” kata Gus Mus, panggilan akrab K.H. Ahamd Mustofa Bisri usai menerima gelar Doctor Honoris Causa dai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (30/5).

Menurut dia, umat islam merupakan mayoritas bangsa Indonesia, sehingga umat Islamlah yang paling bertanggungjawab terhadap baik-buruknya Indonesia. Yang membuat Indonesia baik atau buruk , menurut dia, tergantung seberapa jauh pemahaman dan penghayatan mereka terhadap keindahan Islam. Islam yang indah bisa menjaga dan mengembalikan keindahan Indonesia.
Ia menambahkan, akhir-akhir ini keindahan islam justru bukan hanya tidak tampak. Tetapi dalam banyak hal menampakkan kebalikannya. Keindahan Islam hanya tampak dalam sila-sila Pancasila tanpa mewujud dalam kehidupan.

“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang seharusnya mampu memerdekakan manusia, tidak mampu lagi membuat manusia melepaskan diri dari belenggu perbudakan materi dan kepentingan diri sendiri. Sehingga, sila-sila pada Pancasila yang lain otomatis tidak bermakna,” kata dia dalam pidato nya.
Gus Mus pun mempertanyakan pandangan umat Islam tentang makna agama, terutama yang berkaitan dengan Tuhan. Jangan-jangan, kata dia, rutinitas keberagamaan umum tanpa disadari telah bergeser pada salah kaprah dalam perilaku keberagamaan. “Agama itu menjadi wasilah (perantara, kendaraan) atau menjadi ghoyah (tujuan),” tanya Gus Mus.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada KH Ahmad Mustofa Bisri, seorang budayawan dan Kiai asal Rembang, Jawa Tengah. Penganugerahan tersebut atas kiprah dia dalam bidang kebudayaan Islam.

“Dia sangat pantas untuk mendapatkan anugerah Doctor Honoris Causa, ia memiliki pemikiran, kepribadian dan kehidupan yang sama dengan visi UIN,” kata Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (30/5).

Kesamaan tersebut, kata Amin, terletak pada pemikiran bagaimana membuat ajaran agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan umat. Gus Mus, panggilan akrab Ahmad Mustofa Bisri, berusaha “membumikan” Islam dengan pendekatan budaya. Sehingga nilai-nilai Islam merasuk dan membudaya dalam perilaku masyarakat.

Penganugerahan juga dihadiri oleh para budayawan sepert Emha Ainun Nadjib, D Zawawi Imron, M Sobari dan tokoh seperti M Syafii Maarif, Dien Syamsuddin, M Mahfud MD.

“Gus Mus merupakan sosok yang dapat menerima konsep occidental dan sekaligus tradisional oriental,” kata Amin.

Penganugerahan Doctor Honoris Causa oleh UIN Sunan Kalijaga ini tegolong langka setelah lebih 30 tahun yang lalu saat masih menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) memberikan gelar tersebut kepada Mufti Syria, Ahmad Badruddin Hasyim.

Usai penganugerahan, Gus Mus merasa sangat senang. Padahal sebelum penganugerahan, pada awalnya ia sempat menolak penganugerahan tersebut, namun setelah panitia menjelaskan penganugerahan tidak hanya karena pribadi Gus Mus, namun juga pada ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Gus Mus. Sehingga Gus Mus berkenan menerima anugerah tersebut.

“Ini pertama kali saya memakai toga, saat di Cairo pun tidak memakai toga,” kata Gus
Mus dengan tersenyum. Menurut Gus Mus, orang Islam di Indonesia masih terjebak oleh Fiqih halal dan haram. Namun tidak memahami Islam itu sendiri.

“Islam di Indonesia lebih ke fiqih. Selalu dengar halal-haram, rokok haram, facebook haram. Islam itu tidak hanya halal-haram saja, tapi bagaimana Islam bisa memberi ketenteraman kehidupan manusia," kata Gus Mus

Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dien Syamsuddin menyatakan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Gus mus sangat tepat. Apalagi selama ini, pengasuh Pondok Pesantren Taman Pelajar Rembang itu banyak memberi warna kebudayaan Islam di tanah air. Untuk konteks kebudayaan di Indonesia, pemikiran-pemikiran, karya dan kiprah Gus Mus sangat nyata dalam mengembangkan warna Islam yang disebut Islam budaya.

"Gus Mus memberi konteks nuansa budaya Islam, meski Islam tidak bisa direduksi atau banyak mendapat embel-embel. Pentingnya penonjolan Islam sebagai manifestasi kultural jadi kenyataan, ada bukti empiris dalam kehidupan masyarakat Indonesia," kata Dien.
MUH SYAIFULLAH

Gelombang Demokrasi, Pilpres 2009 dan Pemimpin Negarawan

2009-05-25T05:20:00.006+07:00

Oleh Iksan Hb

Mencari sosok pemimpin negarawan bagaikan menambang emas di lumpur, ada satu hal yang paling menarik untuk di cari dengan akal sehat adalah kesederhanaan dan negarawan sebuah awal munculnya pikiran dalam sebuah pilihan. Rakyat sudah terlatih dengan salah pilih dengan tidak ragu dan berbelit-belit dalam menentukan pilihannya, apakah itu karena kemauan sendiri atau ada yang mempengaruhi. Keinginan yang selalu ada dalam pikiran rakyat adalah mencari kesejahteraan, apkah mengoyak dari sisi sumberdayanya atau menunggu keterlibatan negara. Sosok pemimpin sering kali dijadikan dalil untuk berargumen akan tetapi ada yang tidak bisa di janjikan dan di bohongi adalah sembako.

Kepentingan dirisendiri mudah kita dapat disetiap level pemimpin, yang sulit adalah mencari sosok pemimpin yang tahu, mau dan mampu, larut dalam tugas-tanggung jawab pada kepentingan yang lebih besar (kepentingan pada yang kuasa atas kedaulatan rakyat). Kalaupun ada yang masih menyimpan kesombongan atas kegelisahan karena bodoh, bukan berarti semuanya pada orang yang memang bergaya tolol, riel itu kita lihat dipendopo senayan sebagaimana bayak politikus yang sukanya ngumpet atau asal gaya sinetron.

Persoalan bangsa yang terus melilit dan terus berbenah diri, hendaknya aktifis dan kekuatan rakyat mengambil sikap tegas tanpa kompromi pada yang tidak adil pada hak-hak rakyat. Sehingga kekuatan rakyat bersatu menggali sosok negarawan tanpa bagi-bagi kursi akan mudah ditemukan dan mampu mengambil alih kepemimpinan yang kuat. Membonceng yang tidak berpihak pada yang berdaulat dan tidak adil akan membahayakan suatu bangsa yang merdeka. Kita tidak pernah tunduk pada yang kuat tapi tidak adil tapi kita akan kompetisi secara sehat dengan negara manapun dan pemimpin manapun demi kedaulat dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana saya katakana di artikel sebelumnya transisi demokrasi Indonesia telah berjalan, perkembangan demokrasi yang acungi jempol oleh banyak pemimpin dan masyrakat internasional hendaknya harus ditumbuhkan. Kalau kita terlena dengan pujian orang lain, tidak pernah bersyukur dan bahkan mengambil bagian kejahatan seperti korupsi, penyalah gunaan jabatan dan lain-lain akan mudah di permainkan dengan kejahatan dari dalam maupun internasional.

Menata kembali demokrasi yang sedang berjalan tidaklah mudah, gelombang kekuatan anti demokrasi memboncengi kita dengan menggunakan institusi negara, bukan hanya pada kelembagaan politik atapi sudah masuk pada agenda reformasi hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. Harapan rakyat pada penggerak reformasi perlunya konsolidasi telah dilakukan sejak pergantian kekuasaan, akan tetapi konsolidasi itu tidak pernah terjadi. Apa yang menjadi sulit terciptanya konsolidasi demokrasi dijalan reformasi? Sepertinya kita sulit menjawab, tapi paling tidak kita belajar dari proses politik yang sedang berjalan, dimana para aktifis pro demokrasi dan pro reformasi sudah masuk di mana-mana seperti ada yang masuk ke lubang buaya ORBA ada juga yang hasil cangkoan ORBALA (orde baru dan orde lama). Sipil yang tidak bergairah pada pilihan semu masih bisa menjadi satu kekuatan yang masih diharapkan dalam kebangkitan Indonesia.

Priode yang sangat pahit dimana rakyat harus kehilangan nyawa dan harta bendanya berhasil mengusir penjajah. Proses kepemimpinan konfensional dan gaya paguyuban 1945-1959 adalah salah satu peristiwa dimana merupakan emberio terbentuk jiwa kebangsaan Indonesia dalam berdemokrasi, dorongan kuat bukan dari pihak luar akan tetapi didorong oleh semangat kebangsaan dalam sepirit kenegarawanan. Rakyat yang masih menyimpan roh revolusioner dalam aksinya tidak pernah mengedepankan patembayan semu karena didalamya Kultur semi-feodal , pguyuban sebagai symbol persatuan menjadikan kekuatan di tengah transisi negara demokrasi. Meskipun itu tidak dikenal dinegara yang menganut paham demokrasi ala barat , sungguh mendambakan demokrasi made in Indonesia yang kita kenal demokrasi pancasila. Peristiwa besar pada tahun 1960-an sampai pergantian kekuasaannya symbol demokrasi pancasila masih digunakan. Karena begitu longgarnya demokrasi Pancasila menyebabkan rezimentasi tumbuh kuat dan berkuasa selama 32 tahun. Tekad dan refleksi revolusioner dan diboncengi krisis ekonomi 1998, menyatukan semangat paguyuban ala modern, terorganisir secara rapi dengan mengibarkan semangat perubahan kemudian lahirlah kepemimpinan baru dengan damai sedikit kekerasan. Perjalan panjang bangsa ini tidak bisa dipisahkan dengan peran elit politik, rakyat senang dengan peran elit mereka tapi rakyat benci pada elit yang merusak bangsa dengan kepentingan pribadinya. Kebencian dan koreksi rakyat karena banyaknya peran elit yang hanya menjadi pelengkap, suka dagang sapi dan rapuh akan kenegarawanannya (nasionalisme).

Sebelas tahun kita dapat pelajaran dan pengalaman merancang negara yang demokratis, meski harus melewati jalan terjal. Biarkan kita membangun demokrasi secara mandiri tetapi ikut berperan disetiap percaturan internasional. Harapan munculnya pemimpin yang mempunya jiwa kebangsaan dan kenegarawanan harus dilakukan sekarang, menjaring melalui proses demokrasi dan memupuk jejaring konsolidasi anak bangsa harus juga dilakukan. Pemilu Presiden 2009 yang jatuh pada Juli mendatang tidaklah cukup dengan tiga pasangan (SBY-Budiono, JK-Wiranto dan Mega Prabowo) tapi lebih dari itu peran serta seluruh rakyat Indonesia dalam menentukan nasib bangsanya adalah mutlak keberadaannya.

Capres-Cawapres Dimata Pasar Media Kita

2009-05-25T05:09:00.005+07:00

CAPRES-CAWAPRES DI MATA PASAR

Akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan calon wakil presidennya: Gubernur Bank Indonesia Boediono, sosok yang dikenal sebagai teknokrat bersih, berpengalaman, dan tidak berpolitik.
Di satu sisi ada pertanyaan: Apakah pilihan cawapresnya SBY ada dampaknya, mengingat hampir semua survei mengindikasi kemenangan SBY dalam pemilihan presiden nanti, siapa pun cawapresnya?
Di sisi lain, dipilihnya Boediono menunjukkan posisi politik SBY jauh lebih kuat dibanding dalam Pilpres 2004, di mana dia harus berkompromi dengan partai politik, terutama Golkar, untuk membangun pemerintah koalisi. Artinya, jika SBY terpilih lagi, kebijakan ekonominya nanti bukan lagi hasil kompromi dengan wapresnya.
SBY bebas memilih kebijakan, tentu dengan masukan dari tim ekonominya.

SBY-Boediono
Di sinilah pertanyaan krusial timbul. Boediono adalah teknokrat yang efektif jika jabatan dan wewenangnya diberi payung hukum yang kuat, seperti gubernur BI atau menteri keuangan. Pasar sempat menyayangkan posisinya sebagai menteri koordinator ekonomi (posisi yang memang tidak ada dalam konstitusi) karena dia tidak leluasa menggerakkan menteri ekonominya, yang bisa langsung "lapor" ke presiden dan, sering kali, memiliki kepentingan politis dan agenda sendiri.

Selain itu, pasar finansial, dunia perbankan dan banyak kalangan di BI menghargai reformasi di bank sentral oleh Boediono. Kekhawatirannya adalah jika SBY-Boediono terpilih, dan wewenang Boediono sebagai wapres hanya sesuai dengan konstitusi, maka dikhawatirkan dia akan menjadi "figur simbolis" belaka.
Sementara tanpa adanya gubernur BI, pimpinan BI akan vakum dan bisa berdampak negatif terhadap kebijakan perbankan, moneter dan moril dalam bank sentral sendiri. Seperti ucapan seorang investor: "Indonesia loses a great BI governor, but gains a great but only symbolic VP".
Jika gubernur BI yang baru tidak sekompeten Boediono, maka timbul risiko makro, mengingat masih adanya krisis finansial global. Untuk mengurangi risiko ini, jika SBY-Boediono terpilih, SBY harus memberi wapres Boediono wewenang politis dalam menjalankan kebijakan ekonomi, seperti SBY memberi wewenang ke Wapres Jusuf Kalla.
Masalahnya, ada persepsi bahwa terlalu dominannya JK sebagai wapres (terutama dalam kebijakan ekonomi) adalah salah satu alasan mengapa koalisi SBY-JK pecah. Kelihatannya SBY cenderung menginginkan wapres yang mengerti batas wewenangnya sesuai dengan konstitusi.

Megawati-Prabowo
Bagi saya pribadi, tidak "fair" membandingkan kinerja ekonomi pemerintah Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dengan pemerintah SBY (2004-2009) karena kondisinya sangat berbeda. Pemerintah Megawati masih menghadapi volatilitas politik yang dipicu oleh krisis politik 1998 dan masih mudanya demokrasi (yang sering dibilang "kebablasan") di Indonesia.
Selain itu, Megawati menghadapi ekonomi yang rusak parah karena krisis moneter, yang sempat membuat rupiah melemah tajam, dari 2.300 per US$ ke 16.000, membangkrutkan sektor perbankan, serta membawa Indonesia ke unit gawat-daruratnya International Monetary Fund (IMF).
Pemerintah Megawati sering dikritik karena menjual aset negara, padahal itulah langkah satu-satunya untuk membantu menombok kerugian ekonomi akibat krisis moneter, langkah yang juga merupakan persyaratan untuk bantuan IMF, yang diundang pemerintah Soeharto pada 1997.
Pada tahun 2003 pemerintah Megawati mengakhiri program IMF, kebijakan yang dieksekusi oleh Menteri Keuangan Boediono. Pemerintah SBY kemudian mempercepat pembayaran utang IMF. Intinya, pemerintah Megawati mereparasi ekonomi, sementara pemerintah SBY mengembangkannya-walaupun tidak sepesat yang dijanjikan-berdasarkan fondasi yang telah dibentuk oleh pemerintah Megawati.
Lalu datanglah Letjen (purnawirawan) Prabowo Subianto, sebagai cawapresnya Megawati, dengan Partai Gerindra yang, sebagai partai baru, spektakuler kinerjanya. Walaupun dari keluarga intelektual (ayahnya adalah begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan iparnya mantan Gubernur BI Sudrajad Jiwandono), Prabowo diingat sebagai perwira militer yang kariernya naik pesat dan memiliki peran politik di zaman Soeharto.
Dengan membawa moto ekonomi kerakyatan, dia merupakan muka baru, dan di mata pendukungnya, harapan baru, setelah lama hilang di kancah politik. Karena pelaku pasar belum mengenal Prabowo dalam pemerintahan sipil, maka mereka masih menduga-duga.
Apakah salah satu dari manifesto kebijakan ekonominya untuk menegosiasi ulang utang pemerintah yang membebankan ekonomi negara akan dilakukan secara sepihak? Karena sikap ini rawan dianggap "gagal bayar" bahkan "menunggak" oleh kreditur internasional dan akan memengaruhi peringkat risiko Indonesia dan kemampuan Indonesia untuk menggalang dana di pasar modal internasional.
Selain itu, pasar juga bertanya-tanya makna ekonomi kerakyatan. Masalahnya, untuk sebagian kaum kapitalis, moto ini berbau sosialis-termasuk nasionalisasi dan penerapan pajak pendapatan yang tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan-walaupun belum tentu benar. Pada intinya, pasar mengenal Megawati tetapi belum begitu mengenal Prabowo, yang tentunya harus menyosialisasikan paket kebijakan ekonominya ke pelaku pasar.

Jusuf Kalla-Wiranto
Bagi pelaku pasar, terutama yang aktif sewaktu krisis moneter 1997/98, pada saat itulah Wiranto memiliki peluang terbesar untuk menjadi presiden. Kritikus menyatakan bahwa kerusuhan Mei 1998 dan Timor Timur paska referendum pada 1999 adalah kesalahannya.
Sementara pendukungnya berkeras bahwa Wiranto, sebagai panglima ABRI (pangab), berjasa memuluskan transformasi politik Indonesia dari rezim otoriter ke demokrasi. Apa pun faktanya, di mata pelaku pasar, dalam sejarah Indonesia peran Wiranto lebih dominan dari JK karena alur sejarah, sehingga sewaktu JK maju sebagai capres dan Wiranto cawapresnya, ada saja yang mempertanyakan logikanya.
Namun, bukan berarti JK tidak mampu memimpin Indonesia. Sebagai saudagar dia terbiasa mengambil keputusan secara cepat. Pendukungnya menyatakan bahwa karakter inilah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
Sementara kritikus menilai bahwa yang dibutuhkan adalah implementasi yang cepat dan bukan keputusan yang tergesa-gesa yang bisa melabrak tata dan peraturan negara, yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan itu sendiri.

Mana yang terbaik?
Semua capres dan cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan. Lucunya, hampir semua capres dan cawapres pernah bekerja sama atau memiliki hubungan dengan "rivalnya". SBY dan JK pernah berkoalisi. SBY, JK dan Boediono pernah menjadi menterinya Megawati. SBY, JK dan Wiranto pernah menjadi menterinya mantan Presiden Abdurachman Wahid, saat Megawati masih wapres.
Dalam sejarah politik, Wiranto, sebagai pangab, pernah melindungi Megawati sebagai ketua PDI dan pemimpin oposisi terhadap mantan Presiden Soeharto. Iparnya Prabowo, Sudrajad Jiwandono, pernah menjadi atasannya Boediono di BI. Wiranto pernah jadi atasannya SBY dan Prabowo di ABRI.
Di mata pasar global ada satu kesan yang tidak bisa dipungkiri: Semua capres dan cawapres berlatar belakang sekuler nasionalis-bukan dari partai Islam. Dan bagi sebagian besar investor asing dan kalangan pengusaha, selama Indonesia dipimpin oleh pemimpin sekuler dan parlemennya dikuasai oleh partai sekuler, tidak ada kekhawatiran yang dapat memicu pelarian modal. Karena tidak ada pemilahan ideologi, di antara capres dan cawapres tidak ada perbedaan politik yang dapat memicu kebencian di antara para pendukungnya, seperti di Thailand.
Pendek kata, jika SBY terpilih lagi sebagai presiden, ada kontinuitas dan stabilitas yang disukai pasar. Namun, jika Megawati atau JK terpilih, pasar finansial pun tetap akan menguat selama proses pemilihan presiden aman dan damai.
Pada saat ini, pilpres merupakan ajang persepsi karakter para capres dan cawapres, dan bukan ajang pertarungan ideologi. Ironisnya, fakta inilah yang membuat pemilihan umum di Indonesia aman dan damai. How I love to be an Indonesian!

Oleh Fauzi Ichsan
Senior Vice President Standard Chartered Bank
Sumber: Bisnis Indonesia Senin, 18/05/2009 10:03 WIB

MENAKAR EFEKTIVITAS DUET SBY-BOEDIONO

TEMPO Interaktif, Jakarta: Saat ini publik sudah mendapat gambaran utuh tentang para kandidat yang akan bersaing di ajang pemilihan presiden 2009. Wajar jika incumbent menjadi fokus perhatian dan bahan kalkulasi. Apalagi berbagai survei menempatkan incumbent di atas angin, dan berpotensi paling besar untuk menang dalam pemilihan presiden 2009. Memang, sejak proses penentuan kandidat mendekati final, duet SBY-Boediono cukup menyita perhatian. Terutama karena kontroversi yang muncul dengan terpilihnya sosok Boediono sebagai pendamping. Menyikapi Boediono sebagai calon wakil presiden, reaksi publik memang campur aduk. Mereka yang keberatan menuding Boediono sebagai sosok neolib yang merusak tatanan perekonomian rakyat. Para profesional dan eksekutif perusahaan-perusahaan di sektor keuangan antusias alias mendukung. Tetapi pers juga merekam keresahan di kalangan pengusaha.
Komunitas pengusaha sudah telanjur merasa nyaman dengan duet kepemimpinan SBY-JK. Terlepas dari plus-minus kinerja kepemimpinan SBY-JK, dunia usaha menikmati bagaimana kesigapan JK mewujudkan kepastian. Ketika publik melihat pemerintah lamban karena bimbang untuk memfinalkan sebuah kebijakan, JK tampil mengubah kebimbangan menjadi kebijakan final yang segera diimplementasikan. Kemampuan JK menutup kelemahan Kabinet Indonesia Bersatu bahkan sempat melahirkan asumsi bahwa the real president adalah JK.
Kalkulasi-kalkulasi seperti itulah yang menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Keresahan itu tidak berarti meng-underestimate kapasitas Boediono. Pada bidangnya, kompetensi dan kapabilitas Boediono sudah diakui publik internasional. Masalahnya adalah Boediono belum teruji menanggung beban tugas pada level wakil presiden. Sebagai orang yang berkepribadian pendiam, kapasitas sebagai wapres itu bisa menghadirkan masalah, mengingat publik dan pasar selalu membutuhkan sinyal. Hampir lima tahun duet kepemimpinan SBY-JK, sinyal-sinyal itu selalu disuarakan JK dengan gamblang, dengan bahasa dan pilihan kata-kata yang gampang dicerna rakyat kebanyakan.
JK bisa membuat banyak orang memahami alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan pendekatan dialogis, dia bisa mendorong jutaan ibu rumah tangga mengubah penggunaan minyak tanah ke gas sebagai bahan bakar di dapur mereka. Adalah JK juga yang pertama kali mengecam para eksekutif bank secara terbuka, karena mereka gagal memaksimalkan penyaluran kredit ke sektor riil.
Catatan paling menonjol tentang kinerja JK sebagai wapres adalah kecepatan dan keberaniannya mengimplementasikan beberapa kebijakan berisiko tinggi, terutama risiko politik. Kebijakan menaikkan harga BBM hingga rata-rata di atas 100 persen serta kebijakan konversi bahan bakar dapur dari minyak tanah ke gas--berimplikasi pada jutaan rumah tangga--berisiko sangat tinggi dari aspek politik. Dua kebijakan strategis ini implementatif, karena JK pasang badan menghadapi hiruk-pikuk reaksi masyarakat, termasuk kecaman dan caci-maki sekalipun.
Sekuat dan setegar itukah duet kepemimpinan SBY-Boediono pada periode 2009-2014? Sekadar sampai pada rumusan kebijakan, publik sedikit pun tak ragu terhadap kompetensi Boediono. Pertanyaannya, apakah kebijakan-kebijakan SBY-Boediono nantinya bisa implementatif? Banyak orang ragu. Berdasarkan pengalaman, publik sudah melihat bagaimana SBY kerap ragu-ragu, maju-mundur untuk mengimplementasikan kebijakannya. Dalam hal ini, apakah Boediono berani mau mendorong dan meyakinkan SBY seperti JK agar tegar dan konsisten menerapkan kebijakan pemerintah. Apalagi, mengadopsi wewenang presiden untuk memfinalkan sebuah kebijakan, hal yang beberapa kali dilakukan JK untuk sejumlah kebijakan strategis dan mendesak.
Karakter Boediono seperti itu terbaca jelas, baik sebagai Gubernur Bank Indonesia maupun sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Kita garisbawahi saja pernyataannya bahwa “negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan”. Sebagai Gubernur BI, dia tidak memaksimalkan peran bank sentral sebagai regulator yang “berhak memaksa” perbankan menurunkan suku bunga.
Semasa menjabat Menko Perekonomian, Boediono merancang dua kebijakan yang menjanjikan kebangkitan sektor riil serta koperasi dan UMKM (usaha menengah, kecil, dan mikro). Pada 2007, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2007 untuk pemulihan sektor riil dan pengembangan UKM. Keppres ini terperinci, memuat 141 rencana tindak pemulihan sektor riil dan pengembangan puluhan ribu unit UKM. Juga untuk tujuan yang kurang-lebih sama, Boediono merancang Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Rancangan inpres ini rampung saat Boediono mengikuti fit and proper test untuk jabatan Gubernur BI. Inpres yang memuat rencana tindak atas inpres terdahulu (No. 6/2007) ini kemudian diumumkan oleh penggantinya, Sri Mulyani.
Kalau status sektor riil dan UMKM kita saat ini mati suri, itu pertanda dua inpres tersebut tidak implementatif. Berbagai kalangan menduga, Boediono tak bisa mengendalikan para menteri ekonomi, sehingga implementasi dua inpres itu tidak maksimal. Hingga Mei 2009 ini, iklim berusaha belum juga kondusif. Menurut BPS, Indeks Tendensi Bisnis pada triwulan I dan II 2009 masih di bawah 100, pertanda pemerintah belum bisa menumbuhkan optimisme di kalangan pebisnis.
Duet SBY-Boediono tampil ketika banyak orang sedang merasakan puncak resesi ekonomi. Karena tantangannya seperti itu, kita yakin SBY mempercayakan beban penanggulangan krisis ekonomi di pundak Boediono. Maka, kalau pasangan calon presiden-wakil presiden ini memenangi pemilihan presiden 2009, formasi kabinet mereka harus tangguh dan responsif. Katakanlah formasi kabinet yang efektif membentengi kepemimpinan dan kebijakan presiden. Dalam periode 2004-2009, peran membentengi kebijakan kabinet efektif dilakoni JK. Bahkan, dalam beberapa kasus kebijakan ekonomi, JK justru berperan seperti juru bicara pemerintah, dan terbukti sangat efektif. Itulah yang nantinya dibutuhkan oleh duet kepemimpinan SBY-Boediono.
Persoalannya sekarang, sebagian masyarakat sudah telanjur punya persepsi buruk tentang Boediono, sebagaimana bunyi spanduk dalam rangkaian unjuk rasa penolakannya sebagai calon wakil presiden. Mereka yang berunjuk rasa sudah mengetahui karier Boediono, dan bahwa dia tidak bisa dipisahkan dari kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan segala implikasinya. Sebab, pada periode 1996-1998, Boediono menjabat Direktur Satu BI urusan analisis kredit. Dalam periode 1997-1998, dicairkan BLBI sebesar Rp 144,8 triliun untuk bank-bank swasta, dan Rp 267 triliun untuk bank BUMN.
Lalu, per 1998, dia menjabat Kepala Bappenas. Dalam periode itulah dicairkan dana rekap perbankan sebesar Rp 600 triliun. Tentu saja semua harus dikembalikan pada waktunya. Beban pengembalian itu, lagi-lagi, diletakkan di pundak rakyat, melalui APBN, yang setiap tahunnya harus dialokasikan Rp 80 triliun. Semuanya baru lunas pada tahun 2032. Periode 2001-2004 Boediono menjabat Menteri Keuangan. Pada era itulah terbit kebijakan privatisasi dan divestasi yang dikecam berbagai kalangan, karena tidak setuju terhadap penjualan dengan harga murah sejumlah aset strategis, antara lain saham Indosat dan BCA.
Banyak orang sampai sekarang masih jengkel, karena para obligor BLBI mendapat keringanan berupa release and discharge yang membebaskan mereka dari tuntutan hukum. Ketika menyampaikan pidato pencalonannya, Boediono mengakui tugas sebagai wapres penuh risiko. Tapi dia siap melakoninya.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin, Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY DPP Partai Golkar
Sumber: Tempo interaktif Jum'at, 22 Mei 2009

Transisi Demokrasi Indonesia dan Politik Internasional (1)

2009-05-10T14:28:00.007+07:00

Oleh IksanHb

Mengenal Indonesia dari luar negeri, ketika saya memperhatikan dan mengikuti proses politik di Amerika sejak tahun 2004 sampai 2009, dimana priode yang paling menarik dalam perpolitikan domestik Amerika maupun pilitik global. Dekade ini sering kali saya sebut dekade transisi demokrasi Amerika, karena tampilnya kekuatan minoritas dengan menggunakan kendaraan partai Demokrat , kemudian menghasilkan pemimpin dari kulit hitam, dimana sebelumnya belum pernah terjadi.

Dengan opini public yang begitu kencang dan kontrofersial menambah situasi seakan ditengah revolusi sedang berjalan ditengah krisi global. Indonesia salah satu objek paling miring dalam situasi ini karena Obama yang pernah tinggal di Indonesia menjadi isu paling populer setelah isu Irak. Serangan dari kubu partai republic sering kali berbau SARA seperti dipertanyakan tetang setatus keagamaan Obama ketika di Indonesia, namun dengan serangan yang berbau SARA tersebut justru memperkuat posisi Obama .

Menjadi sangat menarik pagi masyarakat internasional ketika berbicara negara Indonesia yang mana penduduk paling besar menganut agama Islam, Indonesia sering disebut negara Islam, akan tetapi media independen terus member informasi yang seimbang tentang Indonesia. Keuntungan Indonesia dalam transisi demokrasi ala Amerika ini karena dukungan media dalam memberikan informasi seimbang, salah satunya dari isu miring tentang kapasitas Indonesia dalam moderasi demokrasi dan kebebasan beragama. Diskusi yang sering menarik tentang Indonesia adalah mudah kita jumpai di Universitas luar negeri seperti Amerika yang mempunyai jurusan politik dan yang tertarik dengan hubungan luar negeri. Beberapa poin yang sering muncul tema itu seperti “meskipun Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam akan tetapi bukan negara Islam bahkan tergolong negara sekuler seperti Turki” dan "Prospek Demokrasi Indonesia ".

Melihat wajah Indonesia sangat mudah ditemukan diseluruh tok-toko buku seluruh dunia bahkan di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun di berbagai lembaga pendidikan. Saya selalu melihat masa depan Indonesia semakin yakin akan kejayaannya. Hampir setiap ke toko buku di Amerika saya tidak lupa membaca buku-buku politik Indonesia termasuk buku biografinya Obama dimana didalamnya memuat Indonesia.

Indonesia yang belakangan ini sering menghiasi berita dunia, bukan karena kejelekannya atau isu-isu yang bias menjadi incaran aktifis HAM namun sebaliknya bahwa Indonesial kini menjadi satu dekade yang dalam istilah demografis, transisi demokrasi berjalan dengan cepat dan berbagai cara menuju negara yang demokratis telah dilakukan. Banyak kalangan yang menyebut bahwa Indonesia sudah masuk dalam percobaan demokrasi yang sangat bagus yang terbesar sejak India menjadi terbesar di dunia demokrasi di 1947 dan sekarang depegang oleh negara Indonesia. Seperti India, Indonesia telah mampu menepis tuduhan miring yang tidak berdasar dan telah menantang kesombongan dunia barat atas klaimnya sebagai negara paling demokratis, hanya bekerja di barat dan terjadi di negara-negara kaya. Indonesia dengan menunjukkan kemampuannya sebagai negara besar - kaya akan keragaman(kebinekaan) bahwa demokrasi mampu tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Yang paling banyak kesan di benak para pengamat politik dan melihat secara langsung saat ini bahwa Indonesia yang mempunya kapasitas pemilih yang bermacam-macam etnik, agama dan juga jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi secara luas telah menggunakan hak politiknya dengan terlibat langsung membuka ruang kesempatan demokrasi. Antusiasme secara etis – menggantikan posisi Indonesia termasuk negara-negara demokratis diurutan terbesar di dunia; mampu menghindari konflik dan kekerasan antar pengikut; Dan anti kekerasan-toleran dan menolak kekersan poltik termasuk menolak penyalah gunaan kekuasaan dll.

Ada beberapa yang lebih besar jika kemenangan politik mampu menjadikan perubahan yang lebih baik untuk rakyat dan demokratisasi Indonesia.
Tentu saja, tidak ada negara manapun maupun seorangpun yang dapat sungguh-sungguh percaya bahwa demokrasi mampu menghasilkan semuanya baik. Demokrasi tidak menjanjikan untuk menghapus semua atau bahkan sebagian besar masalah-masalah politik dan ekonomi. Apa lagi menuntut sebuah kesempurnaan cita-cita luhur rakyat Indonesia.

Secara umum harapan dan janji-janji demokrasi adalah: (1) kesempatan bagi warga negara untuk terbiasa memilih pemimpin yang mereka percaya mampu mengantarkan kemajuan bangsa, cerdas, mempunya jiwa nasionalisme dan mempunyai integritas yang tinggi; (2) Daulat rakyat dengan memegang kartu dalam setiap kesempatan untuk mengganti pemimpin yang gagal dalam mengatasi masalah dan memajukan negaranya dengan memilih pemimpin baru yang lebih baik, dan (3) impian dan harapan bahwa pemimpin kita terhindar dari penyalah gunaan kekuasaan.

Sebutan kata yang sering kita dengar: demokrasi adalah untuk membuat pemimpin bertanggung jawab (akuntabel). Untuk memastikan, lembaga-lembaga yang demokratis yang dapat memaksa eksekutif dan memberdayakan officeholders untuk menjelaskan/menerangkan, seperti undang-undang peradilan dan komisi anti-korupsi seperti KPK, biasanya memerlukan waktu sangat panjang dan mungkin juga secara cepat dikembangkan.

Ada beberapa kelemahan yang harus kita lihat secara jernih, seperti dalam memfungsikan lembaga demokrasi yang baru dimana kurang digunakan dengan baik . Tetapi lembaga yang membuka ruang demokrasi yang membolehkan warga negara memilih dan memberi pilihannya terhadap pemimpin yang mempunyai kekuatan uang, figure yang diciptakan media saja dan menyingkirkan pemimpin yang bersih tidak seharusnya berkembang di bawah demokrasi; rakyat seharusnya menjaga dan menegaskan demokrasi tanpa kekerasan dan politik uang.

Pertanggungjawaban elite politik maupun elit Penguasa pada pemilih harus dilakukan, demokrasi dinegara yang multicultural seperti Indonesia tidaklah sukar sebetulnya karena rakyat masih sangat kooperatif , tetapi karena elites kita kurang jujur atas pemberian kepercayaannya oleh rakyat sehingga terjadi kerenggangan komunikasi. Situasi seperti ini akan mudah dibelokkan agenda demokratisasi kita terhadap kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang merugikan pemilih itu sendiri dan bangsa Indonesia. Walaupun proses demokratisasi telah dikenalkan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, kemudian dimulainya pemilihan presiden secara langsung pada 2004, akan tetapi proses pendidikan politik tingkat bawah tidak cukup sukses. Secara umum lembaga demokrasi sedikit telah memulihkan pertanggungjawaban elites kepada pemilih meskipun belum sampai pada tingkat bawah, situasi politik nasional menjelang pemilihan presiden pada bulan Juli mendatang telah mengisyaratkan akan adanya perubahan yang tidak cukup besar. Apa lagi hasil perolehan suara signifikan yang diperoleh partai Demokrat sebesar 21% , akan mudah partai berkuasa untuk melakukan apa saja demi mempertahankan perolehan suaranya dalam pemilu legislative yang akan datang. Bergesernya suara parpol dalam pemilu kali ini tidak akan sama hasilnya dalam pemilu 2013, apalagi bangunan koalisi masih pada masalah pembagian kekuasaan ketimbang atas dasar kesamaan visi. Karena itu keseimbangan legislative dan eksekutif menjadi sangat penting untuk mengawal agenda pemerintahan baru hasil PILPRES tahun ini.

Politik Uang

2009-04-07T22:19:00.004+07:00

Oleh Yahya Cholil Staquf

Dimana letak idealisme dalam (demokrasi) politik? Kalau politik itu the art of the possible, berarti "apa yang harus" dari idealisme harus didamaikan dengan "apa yang mungkin" dalam realitas. Proses politik (yang demokratis) membutuhkan suatu kadar pragmatisme yang memadai.

"Ada dua perkara di dunia ini yang, kalau orang tahu cara membuatnya, orang tidak doyan", kata Churchill, "yang pertama sosis; yang kedua adalah undang-undang! "

Pekerjaan menggulirkan proses politik di lingkungan demokrasi meliputi rangkaian aksi: mengancam, membujuk dan menukar. Bahkan tidak jarang --untuk tidak mengatakan "hampir selalu"-- proses itu melibatkan uang. Dan karenanya seringkali tampak menjijikkan oleh kacamata idealisme.

Dalam skala negara, tidak mungkin terjadi power-game tanpa uang.

"Saya tidak pernah terang-terangan memusuhi mereka yang punya uang", Gus Dur berkata kepada saya suatu kali, ketika beliau masih presiden, "sebab, uang merekalah yang menggerakkan politik. Selama mereka tidak mengeluarkan uang, tidak akan terjadi apa-apa".

Uang juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip hak pilih universal dalam penggalangan kekuatan politik. Untuk menjangkau pemilih saja tidak mungkin gratisan. Apalagi untuk membujuk dan meyakinkan mereka. Oleh karenanya, undang-undang tidak melarang penggunaan uang. Undang-undang hanya membatasi modus-modusnya: mana yang dianggap sah, mana yang tidak.

Tapi undang-undang adalah satu hal, sedangkan praktek adalah hal lain. Law enforcement dibatasi kapasitas dan integritas instrumen-instrumen nya. Kalau seperempat saja penduduk Indonesia ini maling, sudah pasti sistem hukum berhenti berfungsi. Apalagi "kepastian hukum" itu sendiri tidak penah menuntut orang berhenti maling. Ia hanya menuntut maling agar cukup pintar untuk menghindari jeratan hukum. Merajalelanya praktek bagi-bagi uang oleh politisi hari ini saya kira sudah mencapai skala yang tak terpikulkan oleh kapasitas law enforcement system kita.

Bahkan para pengampu fiqih pun grogi. Saya kira Ulil tidak sepenuhnya guyon ketika menyebutnya demi maslahah mursalah. Mungkin ia agak "tergoda" oleh optimisme jangka panjang. Atau oleh wujud-trickle-down- effect-nya, wujud yang amat jarang dinikmati oleh lapisan terbawah masyarakat diluar momen pemilu. Saya juga memperoleh impresi bahwa beberapa pengampu fiqih di Rembang diam-diam cenderung menganggapnya sebagai 'aammatul balaa' yang ma'fu.

Yang amat tegas, seperti KH Najih Maemun, menghukuminya sebagai mafsadah dhohiroh mutlak. Haram hukumnya menerima uang macam itu, baik dengan iktikad menuruti kemauan si pemberi maupun sekedar menerima untuk kemudian tetap "mengikuti hati nurani" —jelas disini saya tidak memaksudkan Partai Hanura. Kalau menuruti si pemberi berarti risywah, kalau tak menuruti berarti nilep tanpa hak. Dua-duanya haram. Tapi fatwa lugas macam itu —demi Allah— sulit diterima oleh orang awam hari ini. Seandainya engkau bersama saya menyaksikan wajah-wajah jamaah Selosonan ketika saya sampaikan fatwa Kyai Najih itu, entah apakah engkau akan merasa geli atau pengen menangis. Wajah-wajah nyengir itu sungguh campur-aduk: antara kecewa, malu, sedih, takut... entah apa lagi.

Saya berusaha mencari hilah demi meringankan beban hati mereka, tapi tidak nemu karena kurang ahli. Yang bisa saya katakan kepada mereka hanyalah sebagai berikut ini:

"Kalau pada waktu serah-terima terdapat akad yang mensyaratkan memilih atau tidak memilih caleg dan/atau partai tertentu baik dengan akad shorih maupun ta'ridl (sindiran), maka haram, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Tapi kalau ada caleg bagi-bagi uang tanpa akad apa pun, sekedar supaya dianggap dermawan, maka tidak apa-apa. Memang tidak ada pahala akhirat bagi si pemberi (karena riya'), tapi insyaallah juga tak ada dosa. Uangnya juga halal bagi si penerima". Kasus kedua itu saya analogikan dengan nonton iklan politik di tv, dimana tokoh-tokoh berpura-pura tersenyum kepada orang miskin supaya dikira lembut hati dan penuh kasih-sayang.

Pada mulanya saya mengira dapat mengurangi kepedihan mereka. Tapi sekarang saya sadar bahwa mereka juga akan segera mendapati bahwa kata-kata saya itu tidak mengandung alternatif yang nyata. Dan saya merasa getir karenanya.

Terus terang saja, ketidakpercayaan saya pada kemutlakan dalam dimensi apa pun dari manusia meliputi juga ketidakpercayaan akan mutlaknya hak manusia untuk bebas dan mutlaknya hajat manusia akan perdamaian. Saya menyukai perdamaian hanya karena manganggap bahwa dalam perdamaian itu potensi madhlamah bainan nas lebih sedikit ketimbang dalam konflik. Saya menyetujui demokrasi karena tidak percaya bahwa seseorang yang sempurna akhlaqnya sekaligus sempurna pintarnya sekaligus sempurna kuatnya itu mungkin ada. Dengan demokrasi saya berharap para dlu'afaun nafs saling mengontrol sehingga kalaupun ada keburukan tidak akan kebangetan wujudnya, meskipun berarti pula kehendak akan kebaikan jadi mustahil dijawantahkan secara maksimal. Dar'ul mafasid muqoddam 'an jalbil masholih.

Kegetiran saya hari ini bersumber dari perasaan tidak berdaya untuk menemukan sesuatu yang cukup berarti untuk SAYA lakukan demi menjembeng celah masuk bagi idealisme-idealisme murni yang rasanya nyaris tertutup sama sekali. Sebagian besar rakyat terlampau lapar untuk bercita-cita. Sementara ada segelintir orang yang menguasai terlalu banyak uang, cukup untuk membeli apa saja, bahkan jiwa. Bagaimana kalau si pemegang uang banyak itu diam-diam kurang waras? Bagaimana kalau ternyata uang itu mewakili "kepentingan- kepentingan asing"? Saya jadi teringat When Corporations Rule the World-nya David Korten. Dan jadi makin kebelet gila.

Resep menghadapi politik uang, saya kuatir hari ini tak ada. Mungkin nanti, ketika rakyat sudah cukup kenyang untuk kober bermimpi, cukup pintar untuk menandai kebajikan dalam cita-cita. Hari ini, cukuplah percaya pada hikmah Tuhan saja, lalu mengumpul-ngumpulka n pahala.

Penulis adalah Mantan Juru Bicara Presiden

Situ Gintung dan Pemerintah yang Tuli

2009-03-28T01:25:00.006+07:00

Oleh IksanHB

Situ Gintung, sangat akrab dengan danau Situgintung telah merenggut puluhan nyawa dan harta benda, terus terjadinya bencana alam; banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan gempa bumi yang hampir sertiap tahun bahkan setiap musim berganti. Hal itu yang harus menjadi perhatian dan tindakan kongkrit pemerintah untuk menghindari terjadinya bencana yang lebih besar. Kegelisahan warga akan ancaman bencana karena amburadulnya manejemen dikarenakan kejadian yang hampir setiap tahun selalu terjadi bencana dengan intensitas semakin tinggi. Hampir diseluruh indonesia korban yang mencapai ratusan nyawa terenggut, menenggelamkan ratusan hektar tanaman padi, sawah, ladang, permukiman, dan rusaknya bangunan infrastruktur.

Kejadian yang sangat mengerikan di Situ Gintung membuktikan betapa lemahnya kinerja pemerintah kita, baik pemerintah daerah sampai Presiden. Pengakuan korban dan warga sekitar Situ Gintung tentang kurang responnya pemerintah terlihat dari pengakuan Mulyadi yang dikutip oleh TEMPO Interaktif , Jakarta: Indikasi kerusakan tanggul Situ Gintung sebenarnya telah dilaporkan warga sejak dua tahun lalu. "Tapi sayang, sampai sekarang tidak pernah direspon," ujar Mulyadi, warga Rt 01/08, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur ketika ditemui di lokasi kejadian (27/3).Mulyadi menerangkan, laporan itu telah disampaikan warga sekitar kepada kantor Dinas Tata Air yang berada tidak jauh dari lokasi longsoran tanggul. Saat itu, kata dia, warga mengetahui bahwa bagian bawah pintu air telah tergerus air danau. "Gerowongannya cukup besar," katanya. Sikap pemerintah yang kurang responsip dan meremehkan terhadap suara rakyat masih menjadi kebiasaan bahkan terkesan membudaya sampai sekarang.
Kebiasaan amburadul dan main lempar tanggung jawab yang mewarnai setiap bencana datang, karena masih minimnya pengetahuan warga tentang manejemen pengelolaan asset, sehingga mudah dimanipulasi oleh instansi terkait dalam system evaluasi dan pelaporan. Pengakuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagaimana di kutip oleh Tempo Interaktif : Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi menambahkan, bahwa selama ini Situgintung masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum, “Itu asset yang menjadi tanggungjawab pusat, bukan Banten. Tapi kami tetap bantu,” ujarnya. Dia menduga, penyebab jebolnya tanggul Situgintung adalah karena debit air yang terlalu tinggi. “Selain itu kondisi tanggul yang sudah tua,” kata Muhadi. Bukti kongkrit betapa minimnya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan asset dimana menambah beban rakyat atas bencana setiap kali terjadi bencana seperti Situ Gintung.

Kita jangan lagi terjebak dengan gaya kepemimpinan yang masih tradisional dimana setiap ada korban nyawa baru ditonton dan bertindak. Sok populis kadang-kadang masih mempengaruhi gaya pemimpin masakini, padahal tanpa adanya tontonan dan purak-purak kasihan toh warga sudah kehilangan harta bendanya dan nyawa. Jangan teruskan gaya sok prihatin akan tetapi tidak bekerja untuk rakyat. Jangan biarkan kebisuan dan kepurak-puraan terjadi di tanah air kita, kita sudah bosan melihat gaya sok bertanggung jawab tapi merugikan masa depan rakyat kita.

Melihat permasalahan yang sangat komplek dan buntunya komunikasi antara pemerintah dan rakyat, Kita sebagai warga bangsa harus bersikap tegas dan menambah tekanan terhadap pemerintah untuk meningkatkan Kegiatan Pengendalian Banjir, Pengamanan Pantai, mengaudit seluruh titik dan memperbaiki sistem evaluasi dan pelaporan, sehingga mampu meminimalisir terjadinya bencana. Kegiatan yang harus dilakukan juga antara lain dengan melakukan perbaikan sistem drainase dan normalisasi aliran sungai, rehabilitasi check – rechek dam, dan membangun krib serta tanggul dan juga penyempurnaan sistem hulu-hilir untuk mengatasi titik rawan banjir dan abrasi pantai.

Di daerah Jawa Barat yang mempunyai aliran sungai ke daerah DKI memiliki topography terjal dengan alur sungai umumnya panjang meskipun diberbagai tempat pendek, dengan sendirinya bencana yang ditimbulkan juga berbeda, sehingga strategi penanganannya-pun pemerintah seharusnya juga berbeda dan pengutan kelembagaan di tingkatkan. Bangunan yang harus diperhatikan juga adalah tanggul-tanggul yang rawan dan juga normalisasi alur sungai dengan membangun tanggul panjang, pengerukan, pembuatan sodetan, sistem pompa/polder, atau dengan membuat banjir kanal, drainase, dan sebagainya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kualitas bangunan yang sudah tua maupun yang baru tapi lemah harus dibangunan tanggul-tanggul baru baik yang bersekala panjang maupun yang bersekala pendek, dan lebih menekankan pada bangunan dam – pengendali (check–dam, sabo-dam) untuk menghambat laju erosi dan abrasi. Manejemen yang rapi dan modern harus mulai ditingkatkan sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Harus bekerja sama dengan lembaga terkait dan khususnya dengan masyarakat sekitarnya, kombinasi beberapa jenis membentuk satu sistem pengendali banjir yang spesifik pada sungai dan situ (bendungan) yang bersangkutan tidak cukup dengan pola pembangunan yang menggantungkan anggaran jangka panjang aka tetapi harus lebih dinamis dan sistem auditnya lebih profesional.

Tata ruang yang dimiliki oleh instansi terkait harus menjadi acuan dan harus dilakukan secara komprehensif melalui literatur dan kajian penataan ruang dalam kesatuan konsep dari hulu hingga ke hilir. Mari bersama hidup kritis, sebagai kontrol pemerintah, sebagai mana rakyat berdaulat dan dilakukan secara demokratis.

Krismon di AS dan di Indonesia--sebuah perbandingan yang menjengkelkan

2009-03-26T03:00:00.002+07:00

Oleh Ulil Abshar Abdalla

Dalam seminar tentang Islam di Asia Tenggara yang saya hadiri di University of Michigan Ann Arbor minggu yang lalu (21/3/09), saya bertemu dengan sejumlah Indonesianis, Islamisis dan sarjana Asia tenggara (South-East Asianist). Antara lain, saya bertemu dengan seorang kawan yang dulu pernah "magang" di Freedom Institue saat melakukan riset di Jakarta dan sekarang mengajar di Universitas Cornell, yaitu Tom Pepinsky. Saya juga bertemu dengan Prof. John O. Voll yang dikenal selama ini karena studinya mengenai gerakan tajdid (pembaharuan) di dunia Islam. Dalam perjalanan pulang ke hotel tempat saya menginap, saya berjalan bareng bersama Tom dan Voll, dan saat itulah berlangsung pembicaraan yang menairk mengenai masalah krisis ekonomi di Amerika.

Caveat: saya bukanlah seorang ekonom, dan catatan yang saya buat ini hanyalah pandangan dari seorang awam yang sama sekali tak menguasai seluk-beluk masalah ekonomi. Di antara kami bertiga, yakni Tom, Prof. Voll dan saya sendiri, hanya Tom lah yang benar-benar belajar ekonomi.

Saya katakan kepada Tom bahwa hal yang menjengkelkan buat saya saat ini adalah bahwa "resep" yang dipakai oleh pemerintah Obama sekarang untuk menyelamatkan Amerika dari krisis ekonomi bertentangan secara diametral dengan "resep" yang dulu pernah diberikan oleh para ekonom Amerika dan pejabat IMF kepada Indonesia saat menderita krisis pada 1997. Kata saya kepada Tom, "Anda sama sekali tak menjalankan resep ekonomi yang dulu anda ajarkan kepada kami saat negeri kami mengalami krisis." Padahal ada banyak kemiripan antara krisis ekonomi di Amerika sekarang dengan "krismon" yang kita alami dulu. Tom, dengan sangat rendah hati, mengakui bahwa "kami" (maksudnya para ekonom di Amerika) telah melakukan kesalahan. Tentu ini dalam pandangan dia. Tom tak bisa dianggap mewakili pandangan seluruh ekonom Amerika.

"Mantra" penyelesaian masalah ekonomi yang dulu diajarkan oleh pejabat IMF sangat kita hafal, karena hampir setiap hari kita baca di koran saat itu. Pertama-tama adalah "fiscal discipline" yang diwujudkan dalam bentuk menekan defisit serendah mungkin dalam anggaran belanja. Mantra lain adalah "structural adjustment" dalam bentuk deregulasi dan privatisasi, serta menghilangkan segala bentuk kendala yang menghalangi perdagangan bebas. Semangat "mantra" IMF juga menghendaki agar pemerintah tidak terlalu mencampuri pasar. Walaupun tidak dikatakan secara terus-terang, semangat mantra itu adalah mengurangi peran pemerintah. Asumsi di balik mantra IMF itu tampaknya diilhami oleh filosofi libertarian Ayn Rand yang juga sangat mempengaruhi pemikiran dan kebijakan yang dibuat oleh Alan Greenspan semasa masih menjabat sebagai Kepala Federal Reserve dulu, yakni "semakin sedikit peran pemerintah, semakin baiklah sebuah negara".

Seluruh resep di atas sama sekali berlawanan dengan semangat dan praktek kebijakan pemerintah Obama saat ini untuk mengatasi krisis ekonomi di Amerika. Pertama-tama, untuk membiayai program-program dia yang sangat ambisius seperti "universal health care", paket stimulus untuk menyelamatkan sejumlah bank dan institusi keuangan lain yang bangkrut, serta independensi bahan bakar (energy independence) terpaksa bujet pemerintah Obama saat ini membengkak dan menanggung defisit yg besar. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi sasaran kritik keras dari anggota DPR Partai Republik. Defisit ini tiada lain kecuali dibiayai melalui surat hutang (bond) yang sebagian besar dibeli oleh pihak ketiga di luar Amerika, termasuk pemerintah Cina.

Berlawanan dengan mantra IMF yang dulu mendorong terus deregulasi di Indonesia, semangat dasar pemerintah Obama saat ini adalah justru "me-regulasi" pasar, terutama pasar keuangan. Spekulasi liar para pemain pasar uang di "Wall Street" telah menimbulkan keguncangan ekonomi Amerika dan membuat jutaan kelas menengah pekerja di "Main Street" kehilangan pekerjaan (sekarang ini, setiap bulan, ada sekitar 500 ribu pekerja yang di-PHK di Amerika). "Main Street" adalah istilah yang luas digunakan di Amerika saat ini untuk menunjuk kepada sektor kehidupan sehari-hari rakyat Amerika, dan dikontraskan dengan "Wall Street" yang menjadi ikon para orang kaya yang mengeruk keuntungan di bursa saham di New York.

Semangat pemerintah Obama saat ini juga bukan memperkecil peran pemerintah, tetapi justru memperluasnya. Pada aspek inilah Obama mendapat kritik keras sekali dari kalangan Partai Republik yang menuduh Obama hendak menjalankan sosialisme di Amerika.

Saya katakan kepada Tom Pepinsky, bahwa ini menyakitkan sekali, sebab Amerika sendiri tidak menjalankan resep yang dulu "diajarkan" ke Indonesia. Diskusi kami kemudian melebar kepada isu regulasi pasar keuangan. Prof. John Voll menimpali dengan mengatakan bahwa gagasan membiarkan pasar tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat dari "publik" melalui campur tangan pemerintah sangat tak masuk akal.

Salah satu perkembangan dalam krisis ekonomi di Amerika yang membuat masyarakat di sini sakit hati adalah isu bonus perusahaan asuransi raksasa, AIG. Karena bangkrut, AIG meminta "pertolongan" (bail out) kepada pemerintah federal Amerika. Baru-baru ini, Presiden Obama menyetujui paket pertolongan sebesar 85 milyar dolar. Setelah perusahaan itu diinjeksi dengan likuiditas yang berasal dari pajak rakyat Amerika, tiba-tiba tersiar kabar bahwa perusahaan tersebut membayarkan "bonus" kepada sejumlah karyawannya sebesar 160 juta dolar. Salah seorang petinggi perusahaan itu ada yang menerima bonus sebesar 4,6 juta dolar. Tentu ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa pada masyarakat Amerika yang merasa pajak mereka dijadikan "pesta" oleh para petinggi AIG. Untungnya, kejaksaan negeri kota New York di mana kantor AIG berada dengan gigih sekali berusaha mengejar supaya bonus itu bisa kembali. Separoh dari bonus itu berhasil ditarik kembali dengan cara membujuk sejumlah karyawan AIG untuk tak menerimanya. Separoh yang lain sulit untuk ditarik kembali sebab diterima oleh sejumlah karyawan asing AIG yang berada di luar Amerika dan mereka semuanya sudah keluar dari perusahaan tersebut.

Perbedaan pokok antara keadaan di Indonesia dulu dan Amerika saat menghadapi krisis saat ini adalah bahwa dulu Indonesia menderita "financial bleeding" karena terjadi "capital flight" atau pelarian modal keluar secara besar-besaran. Sementara saat ini, pemerintah Amerika diuntungkan karena ada pemerintah Cina yang menyuntikkan likuiditas ke kantung pemerintah federal melalui pembelian surat hutang. Yang menarik, pemerintah Cina sendiri tidak berani menarik uangnya yang diparkir di Amerika itu karena khawatir akan membuat ekonomi Amerika akan ambruk total. Jika itu terjadi, Cina jelas akan kehilangan pasar yang sangat besar bagi produk-produknya, dan itu berarti juga ambruknya eknomi Cina sendiri. Dengan kata lain, buat Cina sendiri, Amerika adalah negeri yang ekonominya terlalu sayang untuk dibiarkan ambruk ("too big to fail", istilah yang dipakai oleh kalangan ekonom di sini). Keadaan inilah yang tidak dinikmati oleh Indonesia dulu.

Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat itu adalah mencari talangan hutang kepada IMF. Sebagaimana kita tahu sendiri, IMF menerapkan syarat hutang yang sangat ketat sekali berupa "resep ekonomi" yang tak satupun dijalankan di Amerika sendiri sekarang, padahal resep itu didesain juga oleh kalangan ekonom di Amerika. Pada kasus Amerika sekarang, negeri itu menikmati keuntungan yang luar biasa karena mendapat suntikan dana dari pemerintah Cina yang sama sekali tak menerapkan syarat apapun kepada Amerika.

Saya kira ada pelajaran menarik dari krisis di Amerika saat ini, yaitu ambruknya sejumlah asumsi ekonomi kalangan libertarian yang marak dan menguasai panggung pemikiran ekonomi di Amerika sejak "revolusi Reagan" dan kemudian diperkuat lagi melalui kebijakan-kebijakan Alan Greenspan sebagai Ketua Bank Sentral Amerika Serikat. Asumsi itu ialah bahwa pasar bisa bekerja sendiri tanpa kontrol publik. Saya kira, tak ada kalangan di Amerika yang masih percaya pada asumsi itu. Bahkan Alan Greenspan sendiri dalam "hearing" dengan Committee of Government Oversight and Reform di DPR Amerika Oktober tahun lalu mengakui dengan terus terang bahwa dia telah melakukan kesalahan karena tak melakukan pengawasan terhadap pasar keuangan. Greenspan semula yakin sekali bahwa "bubble" ekonomi yang diakibatkan oleh kredit perumahan (mortgage) tidak akan pernah pecah, walaupun ada "mal-praktek" di sana-sini. Dia yakin mal-praktek itu akan terkoreksi sendiri melalui mekanisme pasar yang alamiah.

Tetapi Tom Pepinsky mencoba membuat saya gembira dengan melihat aspek positif dari krisis di Indonesia pada 1997 dulu. Krisis itu jelas membawa berkah yang dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia saat ini, yaitu runtuhnya otoritarianisme Orde Baru dan gelombang demokratisasi di Indonesia. Kedua hal ini jelas tak mungkin terjadi tanpa krisis tersebut. Tanpa krisis itu, umat Islam tak bisa menikmati iklim politik yang memungkinkan mereka mendirikan partai-partai yang berasaskan Islam. Tanpa krisis itu, kita tak akan melihat partai-partai seperti PKB, PAN, PKS, PBB, dll.

Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk konteks Amerika. Tanpa ada krisis sekarang ini, mungkin Obama akan sulit memenangkan kursi kepresidenan, dan Partai Republik akan tetap berkuasa, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Bush akan terus bertahan hingga sekarang.

Pelajaran lain yang menurut saya penting adalah berbahayanya sikap dogmatis dalam keadaan seperti sekarang ini. Filosofi pemerintahan Obama yang menarik buat saya adalah pragmatisme, tradisi yang kuat berakar dalam masyarakat Amerika sebagaimana dulu pernah dicatat dengan cermat sekali oleh Alexis de Tocqueville dalam "Democracy in America" (“The Americans have no philosophic school of their own and are very little bothered by all those which divide Europe,” kata Tocqueville). Menurut saya, kebijakan pemerintah Obama saat ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai kembalinya Keynesianisme dalam panggung ekonomi Amerika. Menurut saya pelabelan semacam itu sangat gegabah.

Menurut saya, alasan sederhana yang melatari kebijakan ekonomi Obama adalah sikap pragmatis berdasarkan intuisi akal sehat biasa saja. Saat ekonomi Amerika ambruk, sudah tentu "resep" ekonomi yang selama ini secara dogmatis dikemukakan oleh kalangan Republik jelas tak masuk akal. Resep-resep itu mencakup sejumlah kebijakan yang sudah menjadi klise, seperti pemotongan pajak, disiplin fiskal, mengurangi peran pemerintah, dst. Menyebut kebijakan Obama saat ini sebagai versi baru sosialisme sebagaimana dikatakan oleh kalangan Partai Republik hanyalah sikap dogmatis belaka.

Pada akhirnya kita harus kembali kepada kebijaksanaan kuno yang sudah dikenal lama dalam tradisi "fiqh al-siyasah" atau fikih politik Islam dan saya kira juga dikenal dalam tradisi-tradisi masyarakat pra-modern yang lain, bahwa tujuan politik adalah untuk menyelenggarakan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Menurut saya filosofi ini tak bisa disebut sebagai ciri dari isme tertentu, entah kapitalisme, sosialisme, liberalisme, neo-liberalisme, komunisme, atau yang lain. Sebaiknya memang isme-isme itu untuk sementara kita abaikan saja. Yang lebih tepat adalah bersikap pragmatis yang intinya merumuskan suatu kebijakan berdasarkan konteks tertentu, bukan terpaku dan terbelenggu oleh doktrin tertentu. Saya melihat, inilah semangat yang mendasari kebijakan pemerintah Obama saat ini.
Yang paling pokok adalah melihat secara empris masing-masing kebijakan yang ada dan melihatnya berdasarkan kalkulus "sederhana": apakah menguntungkan publik luas atau hanya segelintir orang. Tentu kalkulus ini dalam prakteknya tidak sederhana, sebab membutuhkan keahlian teknis yang sangat rumit. Tetapi kalkulus yang berasal dari filosofi tradisional itu bisa dan seharusnya menjadi semacam "moral compass" buat kita untuk menyelenggarakan ekonomi di masa mendatang.

Penulis adalah mahasiswa doktoral Harvard University USA.

Stimulus fiskal, politis atau harapan?

2009-03-23T13:53:00.002+07:00

oleh : Tjatur Sapto Edy

Kebijakan stimulus fiskal bukanlah hal yang baru. Pada 1930-an, ketika terjadi depresi ekonomi, Keynes, ekonom Inggris, merekomendasikan agar negaranya melakukan stimulus fiskal untuk menanggulangi depresi ekonomi pada saat itu.
Pada saat depresi atau krisis ekonomi, mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena daya beli masyarakat yang rendah dan keengganan dunia usaha untuk berinvestasi.

Untuk itu, pemerintah diharapkan melakukan investasi dan menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini tujuan pemerintah adalah semata-mata menggerakkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, bukan mencari keuntungan. Untuk hal tersebut, maka pemerintah mengajukan paket stimulus senilai Rp71,3 triliun kepada DPR dan dalam hal ini sudah mendapatkan persetujuan.
Meskipun sudah mendapatkan persetujuan (karena proses politik di dalam DPR 'memaksakan' persetujuan itu lahir), ada hal-hal mendasar yang dalam pandangan penulis dapat menjadi perhatian dan catatan kita semua.
Menurut penjelasan pemerintah, stimulus fiskal tersebut dimaksudkan untuk menekan terjadinya PHK dan mencegah terjadinya ledakan pengangguran. Selain itu, stimulus fiskal juga dimaksudkan untuk menyelamatkan daya beli masyarakat serta melindungi produk dalam negeri.
Dari total paket stimulus sebesar Rp 71,3 triliun, tidak kurang dari 60% atau senilai Rp43 triliun merupakan penghematan pembayaran pajak (tax saving), 20% atau senilai Rp13,3 triliun merupakan subsidi pajak dan bea masuk, 6% yang terdiri atas Rp2,8 triliun merupakan diskon harga akibat penurunan harga solar dan Rp1,4 triliun diskon beban puncak listrik industri, dan 14% sisanya terdiri atas Rp 600 miliar untuk PNPM dan Rp10,2 triliun untuk belanja infrastruktur.
Kontradiktif
Pada saat kondisi ekonomi dunia dan domestik cenderung melemah, harapan semua pihak terhadap tingkat keberhasilan paket stimulus fiskal cukup besar. Namun, melihat perincian peruntukan, target, serta mekanisme evaluasi program yang cenderung tidak jelas, tidak sedikit yang menilai bahwa program stimulus fiskal ini hanya bermuatan politis.
Hal tersebut tidaklah berlebihan, mengingat stimulus fiskal dilaksanakan mendekati waktu hajatan pemiliu. Di samping itu, yang semakin mengindikasikan bahwa program stimulus fiskal hanya bermuatan politis, adalah bahwa program tersebut tidak dirancang dengan baik dari jauh sebelumnya, terkesan terburu-buru, kurang cermat, dan cenderung kontradiktif dengan tujuan program.
Dalam hal peruntukan dana program misalnya, sebesar 60% atau Rp43 triliun diperuntukkan penghematan pajak. Lebih lanjut, penghematan pajak yang mencakup nilai sebesar Rp43 triliun tersebut terdiri atas; PPh Badan, PPh orang pribadi, dan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak).
Permasalahanya, dasar perhitungan sehingga penghematan pajak mencapai 60% dari total paket stimulus juga tidak transparan. Selain hal tersebut perincian penghematan PPh badan, PPh orang pribadi, dan PTKP juga tidak disampaikan.
Hal terpenting lagi, target pertumbuhan PDB dan penyerapan tenaga kerja dari insentif penghematan pajak tersebut juga tidak disampaikan. Sehingga dengan kondisi semacam ini, masyarakat dan anggota dewan cukup sulit untuk mengevalusi berhasil atau tidaknya program tersebut.
Sementara itu, 20% dana stimulus fiskal yang diperuntukkan sebagai subsidi pajak dan bea masuk bagi dunia usaha atau rumah tangga sasaran (RPS) juga masih kabur. Dana tersebut diperuntukkan bagi eksplorasi migas dan minyak goreng sebesar Rp3,5 triliun, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bahan baku dan barang modal sebesar 2,5 triliun rupiah, PPh Karyawan 6,5 triliun rupiah, dan PPh panas bumi sebesar 0,8 triliun rupiah.
Dalam hal ini, masalah utamanya tetap sama, yaitu rincian peruntukan dan target dari dana stimulus fiskal sebesar 20% (Rp13,3 triliun) juga tidak jelas. Suatu misal, dana sebesar Rp3,5 triliun, yang diperuntukkan bagi eksplorasi migas dan minyak goreng, tidak dijelaskan berapa perincian masing-masingnya dan berapakah target pertumbuhan produksi migas dan peningkatan daya beli masyarakat akibat disalurkannya dana tersebut.
Sementara itu untuk BMDTP bahan baku dan barang modal sebesar Rp2,5 triliun, juga tidak dijelaskan peruntukan untuk sektor mana, bahan baku dan barang modal apa, serta berapakah target pertumbuhan PDB dan penyerapan tenaga kerja sektor yang mendapatkan BMDTP itu, juga tidak disampaikan dengan terperinci dan jelas.
Di samping itu, Rp6,5 triliun dana yang diperuntukkan bagi subsidi PPh Karyawan, juga tidak dijelaskan diperuntukkan untuk karyawan semua sektor atau sektor tertentu juga belum dijelaskan. Hal yang sama, berapakah target pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang dibebankan kepada dunia usaha dari dana kompensasi penghematan PPh karyawan juga tidak disampaikan.
Sementara itu, untuk dana sebesar Rp4,2 triluan yang diperuntukaan bagi stimulus dunia usaha atau lapangan kerja juga tidak jelas perincian peruntukan beserta targetnya. Kondisi yang relatif sama, untuk dana sebesar Rp0,6 triliun untuk PNPM, Rp10,2 triliun untuk belanja infrastruktur juga tidak jelas peruntukan beserta targetnya.
Belum ada perincian yang jelas, dengan dikucurkan dana sebesar Rp0,6 triliun, berapakah usaha mandiri rakyat yang akan diciptakan? Sementara itu, dengan dana sebesar Rp10.2 triliun, infrastruktur apakah yang akan dibangun, di mana infrastruktur tersebut dibangun, berapa target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dari dibangunnya infrastruktur tersebut, juga tidak ada perinciannya yang jelas.
Melihat rincian alokasi dari paket stimulus tersebut, setidaknya terlihat kondisi yang cenderung kontradiktif dengan tujuan pemerintah. Jika pemerintah konsisten dengan tujuannya, bahwa stimulus fiskal ditujukan untuk menekan pembengkakan pengangguran dan menyelamatkan daya beli masyarakat, mengapa alokasi untuk belanja (spending) yang notabene paling besar manfaat dan efek dominonya (multiplier effect-nya) hanya dianggarkan sebesar 14%?
Dengan stimulus fiskal yang lebih besar pada subsidi pajak, bukankah hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pemerintah hanya memosisikan diri dalam kondisi pasif dalam hal menyelesaikan dampak krisis keuangan global tersebut? Padahal dalam konteks, konsep, dan logika ekonomi mana pun, yang dibutuhkan dalam hal menyelesaikan dan menanggulangi dampak krisis ekonomi adalah peningkatan produktivitas.
Dari uraian di atas, pertanyaan bahwa apakah stimulus fiskal yang sekarang digulirkan merupakan secercah harapan ataukah hanya sekadar politis sebenarnya tak terlampau sulit untuk dijawab. Hanya, pembuktiannya masih membutuhkan waktu dan akan kita lihat bersama-sama dalam 1 tahun ke depan ini.

Sumber:Bisnis Indonesia Selasa, 17/03/2009

Pemilu 2009 dibawah Bayang-bayang Ideologi Semu

2009-03-23T13:44:00.002+07:00

Oleh IksanHB

Kemacetan sistem keuangan global dan kemudian banyak berdampak pada kebijakan pemerintah kita khususnya dalam mengeluarkan kebijakan stimulus, skeptis dan oktimis menjadi obrolan pasar, dimana sebenarnya alat paling ampuh dalam memperbaiki krisis ekonomi kita? Krisis Global yang diawali oleh ketidak stabilannya WTC dan menghantam secara dahsyat terhadap ekonomi Amerika secara serius telah mendiskreditkan pembenaran ideologis kapitalisme telah gagal. Pemujaan "pasar bebas" telah lama digunakan bahkan boleh dikatakan sesuatu agama dalam memperjuangkan agenda partainya baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Partai Republik yang sangat getol mempertahankan pasar bebas (conserfative) dimana pemerintah harus mengurangi perannya dalam menyelesaikan krisis financial, dengan tidak memberi dana stimulus untuk prusahaan yang bangkrut.

Semua semboyan yang sering kita dengar tentang ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi saat ini, dengan telanjang sebagai kemunafikan kekuasaan. Pemodal yang dijamin modal baru oleh pemerintah terbukti dengan dikeluarkannya BLBI terhadap pemilik modal dan bahkan kasus BLBI yang nilainya trilyunan rupiah tidak juga diselesaikan. Dukungan pemerintah untuk membantu pemilik modal untuk menyelesaikan masalah keuangannya tidak terjadi dimana seharusnya bantuan modal pemerintah terhadap rakyat sangat penting. Masih di antara sejarah krisis sistem kapitalis semu yang merenggut nyawa rakyat karena dirugikan secara ekonomi, beberapa lembaga keuangan internasioanal seperti IMF, Bank Dunia dll, telah memaksa kita untuk menjadi hamba capitalism.

Apakah stimulus yang nilainya trilyunan rupiah sekarang ini merupakan kepanjangan tangan segelintir orang atau murni dari hasil kajian cerdas untuk menyelesaikan ekonomi nasional? Kalaupun stimulus itu dikeluarkan saat pemilu tiba bukan berarti riak-riak politik tidak sejalan dengan dana besar untuk mendulang suara partai dalam pemilu 2009. Pembagian uang secara serampangan bukan berarti tidak diketahui oleh public, meskipun banyak orang membiarkan itu bekerja terus. Sosialis bukan sebuah system sembarangan, liahat sekarang negara-negara yang masih menggunakan system sosialis dalam menjalankan roda ekonomi nasional masih bertahan ketika datang gelombang krisis global. Kalaupun stimulus dituduh sebagai bentuk kebijakan sosialis akan tetapi penerjemahan ekonomi pancasila ada dalam tafsiran stimulus yang secara ideal untuk pemerataan (keadilan sosial ekonomi) tidak menjadi persoalan.

Klaim bahwa stimulus adalah ukuran keadilan, saya pikir sangat berlebihan, karena kita melihat masih terdapat ketidak cocokan program stimulus dengan kebutuhan rakyat, khususnya untuk petani dan kelompok usaha kecil. Pakah program itu bekerja? Ya, Klaim seperti itu menunjukkan kombinasi kebodohan dan penipuan yang tidak melihat langsung kebawah. Yang memaksa kita mengakui keberhasilan program pemerintah dibuktikan banyaknya iklan politik yang di sampaikan oleh pemerintah atas klaim keberhasilannya seperti swasembada pangan dll. Mereka mengandalkan derajat rendah pengetahuan sejarah dan pengertian politik di antara rakyat Indonesia, untuk kepentingan politik. Adalah promosi produk dasawarsa yang lama yang menimbulkan reaksi politik dan mempertajam ideologi dan permusuhan yang memasukkan konsepsi usaha ilmu pengetahuan-serta memusnahkan kejujuran pendidikan umum.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politik tingkat nasional dan gesekan kelompok intelektual bersumber pada penjaringan secara politik dalam menciptakan aliansi pemerintahan dengan asumsi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dengan menutup mata rantai ideology terlihat masih cairnya pasangan SBY-JK, warna politik seperti itu akan muncul kekuatan lama dan bergabung dengan partai baru dengan mempromosikan meniadakan kontra-komunisme atau kontra liberalisme. Tidak heran bila gerakan baru yang mempunyai basis intelektual dan mampu mengorganisir secara politik mampu membawa isu populis, tidak mengidentifikasi sosialisme palsu dan Marxism sebagai harga mati dalam lawan politik mereka. PKS dan PBB misalnya dalam mencari simpati mereka menggunakan pendekatan keagamaan ketimbang masalah riel yang dihadapi oleh rakyat, akan tetapi mereka juga membawa agenda nasional dengan menawarkan sejumlah pilihan seperti isu KKN. Sosialisme semu atau kapitalisme semu dengan agenda transformasi bentuk organisasi sosial kemanusiaan yang paling luar biasa dan paling progresif diawal abad 21 ini, perjalanan panjang dan menjadi perang terbuka ketika pergantian kekuasaan dari Partai Republik Presiden Bush kepada Barack Obama dari Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2008.

Industri utama, moneter (keuangan), teknologi dan sumber alam harus dikeluarkan dari bola pasar kapitalis dan kemilikan pribadi, harus di kelola negara – ditangan masyarakat dan ditempatkan di bawah pengawasan dan kontrol rakyat secara demokratis. Pengaturan kehidupan ekonomi, undang-undang kapitalis yang dinilai merugikan rakyat, harus diganti dengan pengaturan kembali dengan lebih berpihak pada aturan main ekonomi pancasila.

Bentuk dan struktur baru partai politik mampu membangun proses demokrasi yang melibatkan kelompok muda yang revolusioner dan mewakili mayoritas kaum buruh dan petani tidak cukup untuk melawan partai-partai lama. Kebimbangan arus bawah atas rendahnya niat baik politisi dengan mudah melupakan gerakan baru yang hanya membawa gagasan dan program-program bagus, mereka lbih suka dengan harapan jangka pendek dan dirasakan langsung (sembako). Inilah yang sangat membahayakan proses demokrasi kita, ketika pemilih lapar dimanfaatkan oleh petualang politik untuk merebut kekuasaan yang justru merugikan rakyat sendiri. Kebijakan pemerintah yang tidak memperluas basis ekonomi rakyat akan mempengaruhi transformasi konsep ekonomi nasional, ekonomi kerakyatan secara aktif akan terus didorong oleh kelompok-kelompok intelektual sosialis, kemudian diambil oleh partai-partai yang secara garis besar sepaham dengan partai mereka.

Menyatukan gagasan ekonomi kerakyatan dengan tidak membawa ideology partai akan lebih besar harapannya, dari pada harus mempertahankan ideology partai yang sebenarnya semu dan munafik.

Inilah Tiga Tipe Anggota DPR 2009-2014

2009-03-04T22:40:00.002+07:00

Minimnya informasi mendasar tentang kualitas dan kapasitas calon anggota legislatif, pun dari caleg yang bersangkutan, akan membuat proporsi parlemen periode 2009-2014 mendatang masih jauh dari harapan. Meski demikian, Indonesia masih punya harapan.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebutkan prediksinya mengenai tiga tipe anggota dewan yang akan duduk di gedung rakyat.
"Masyarakat punya kebingungan yang sangat besar jadinya," ujar Sebastian seusai Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Popularitas vs Kualitas: Meneropong Wajah Parlemen Indonesia Hasil Pemilu 2009" di Gedung Joeang Jakarta, Rabu (4/3).
Tipe pertama adalah caleg yang memiliki modal besar serta caleg-caleg yang dimodali oleh kaum pemilik modal. Tipe kedua adalah para caleg yang dekat dengan masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para artis. Tipe ketiga adalah mantan anggota dewan sekarang.
Jika komposisi di parlemen lebih berat pada tipe yang pertama, Sebastian mengkhawatirkan warna UU dan kebijakan yang diproduksi oleh DPR mayoritas pro-pasar. Jika komposisi lebih berat ke tipe kedua, dikhawatirkan kualitas parlemen akan menurun, tetapi peluang lahirnya wakil rakyat yang berkomitmen dan berintegritas akan sangat besar.
"Tipe ketiga juga jangan diabaikan. Kalau mereka masih jadi, dikhawatirkan mereka akan jadi guru korupsi bagi anggota yang baru," ujar Sebastian.
Sebastian menyadari prediksinya negatif. Namun, masih ada harapan jika masyarakat secara cerdas mencari tahu informasi mengenai wakil rakyat yang diinginkannya. "Masyarakat sudah harus tahu mau pilih siapa ketika datang ke TPS," tandas Sebastian.

Sumber:Kompas Jakarta,Rabu(4/3)

Hilangnya Hak Publik atas Informasi Lapindo

2009-03-03T00:57:00.001+07:00

Setelah gagal memenuhi kesepakatan yang dibuat pada awal Desember 2008, Lapindo kembali membuat janji baru kepada korban lumpur. Dengan alasan mengalami krisis, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali berjanji akan membayar Rp 15 juta per keluarga per bulan. Bahkan sebelumnya, untuk meyakinkan bahwa PT MLJ sedang mengalami krisis, Vice President PT MLJ Andi Darussalam Tabusalla, seperti yang ditulis Koran Tempo (20 Februari), mengaku aset perusahaannya kini tersisa kurang dari Rp 100 miliar.

Celakanya, pemerintah untuk kesekian kalinya percaya begitu saja kepada alasan krisis keuangan yang dikemukakan oleh Lapindo. Padahal selama ini Lapindo belum pernah mempublikasi hasil audit mengenai asset-asetnya ke publik. Pihak Lapindo berkilah bahwa uang yang dimilikinya bukan uang negara, sehingga tidak ada kewajiban untuk mempublikasinya. Mungkin Lapindo lupa bahwa informasi terhadap audit tersebut sangat penting untuk menyelesaikan persoalan dengan korban lumpur secara lebih adil.

Pemerintah, yang memiliki mandat untuk melindungi keselamatan rakyat, wajib memaksa Lapindo mempublikasi hasil audit mengenai aset-asetnya tersebut. Selama hasil audit tersebut belum dipublikasi, terlalu naif rasanya untuk percaya begitu saja bahwa PT MLJ sedang mengalami krisis keuangan. Betapa tidak, seperti ditulis dalam buku berjudul Bahaya Industri Migas di Kawasan Padat Huni, di luar sumur migas Banjar Panji 1 (BJP-1) yang ditenggelamkan lumpur panas, PT Lapindo ternyata masih menguasai 48 sumur migas (minyak dan gas) di blok Brantas, yang meliputi Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Selain itu, Lapindo ternyata juga sudah mendapatkan klaim pembayaran asuransi atas sumur BJP-1 pada 2006. Nah, dari fakta di atas, pertanyaannya kemudian tentu saja adalah mungkinkah aset Lapindo kurang dari Rp 100 miliar.

Hak publik atas informasi yang benar dalam kasus Lapindo ini tampaknya secara sistematis dihilangkan. Bukan hanya mengenai aset Lapindo yang terkait dengan persoalan ganti rugi. Namun, sudah sejak awal eksplorasi di blok Brantas, hak publik atas informasi juga terus-menerus diabaikan.
Pada saat penentuan lokasi eksplorasi, misalnya, publik tidak pernah diberi informasi mengenai risiko kecelakaan industri migas dengan kondisi geologis di wilayah Porong, Sidoarjo. Publik pun tidak pernah diberi informasi bahwa sebenarnya penentuan lokasi sumur migas Lapindo tidak sesuai dengan ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia.

Ketentuan Standar Nasional Nomor 13-6910-2002 itu menyebutkan bahwa sumur pengeboran migas harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan, atau tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan sumber nyala api. Sementara itu, sumur BJP-1 hanya berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana publik, dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina.

Setelah semburan lumpur panas keluar, hak publik atas informasi semakin diabaikan. Semua informasi yang terkait dengan kandungan racun lumpur Lapindo beserta dampak buruknya seakan hilang ditelan bumi. Namun, yang justru muncul di ruang publik adalah komentar pejabat yang cenderung menyesatkan informasi. Mayjen TNI Syamsul Mapparepa, yang pada saat menjabat menjadi Panglima Kodam Brawijaya, misalnya, pernah mengatakan bahwa lumpur Lapindo yang berwarna kehitam-hitaman tersebut tidak mengandung racun. Bahkan salah seorang pejabat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berani menjamin bahwa lumpur Lapindo tidak berbahaya.

Padahal peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Dwi Andreas Santosa, menemukan kandungan logam berat berupa cadmium (Cd), chromium (Cr), arsen, merkuri, serta kandungan bakteri patogen (pembawa bibit penyakit) seperti Coliform, Salmonella, dan Staphylococcus aureus dalam lumpur Lapindo di atas ambang batas yang dipersyaratkan. Bukan hanya air dan lumpur yang mengandung racun, lumpur Lapindo juga dinilai telah menyebabkan polusi udara di kawasan Porong dan sekitarnya. Bahkan, terkait dengan semburan lumpur Lapindo, dalam rekomendasinya Gubernur Jawa Timur pada Maret 2008 telah menyebutkan bahwa kandungan hidrokarbon di udara telah mencapai 55 ribu ppm. Padahal ambang batas normalnya hanya 0,24 ppm.

Hal itu kemudian diperkuat oleh temuan Walhi Jawa Timur pada Oktober 2008 perihal adanya peningkatan jumlah orang yang menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) di Porong. Pada 2006, saat muncul semburan lumpur Lapindo, jumlah penderita ISPA mencapai 26 ribu orang, namun pada 2008 meningkat menjadi 46 ribu orang. Sayangnya, informasi yang dapat mengancam keselamatan warga itu seperti tidak dinilai penting oleh pemerintah. Hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah atas informasi tersebut. Padahal informasi itu sebenarnya dapat digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan darurat guna menyelamatkan warga.

Disembunyikannya informasi yang berkaitan dengan dampak buruk lumpur Lapindo bagi kesehatan manusia jelas bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan agar korban lumpur dan warga Porong lainnya tidak menuntut ganti rugi di luar mekanisme jual-beli aset fisik. Dari uraian di atas, sudah mulai terlihat bahwa apa pun mekanisme yang dibuat untuk menyelesaikan kasus Lapindo ini akan selalu jauh dari kata adil bila hak publik atas informasi mengenai kasus ini selalu dihilangkan. Dengan sebuah informasi yang benar mengenai kasus ini, akan diketahui dengan mudah ganti rugi seperti apa yang harusnya diterima oleh korban dan siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur itu.

Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia (Tempo Senin, 02 Maret 2009)

Menggugat Rapuhnya Nasionalisme Ekonomi

2009-02-24T03:30:00.004+07:00

Oleh IksanHB

Melunturnya nasionalisme bukan karena kebebasa media menempatkan halaman utamanya tentang keprihatinan bangsa ini. Munculnya gerakan yang mengobarkan nasionalisme karena banyaknya pembangunan yang salah urus dan bahkan sekedar mengejar syarat formal rutinitas pembangunan. Wajah baru isi bumi kita dari gemerlapnya sudut kota dan bangunan bercakar dengan menambahnya ketidak seimbangannya status sosial.

Banyak hotel dan gedung perkantoran yang berhimpitan dengan rumah petak, sementara itu kemiskinan dan diskriminasi menjadi saksi bisu. Negara kita yang kaya alam dan sumberdaya manusia belum menjadi milik bangsa yang merdeka. Wajah baru pemuda yang bergaya bos dan sok jago loby menjadi cara baru untuk membentuk identitas, tak jarang mereka harus membohongi teman sendiri, dan menutup rapat kehawatiran masa depannya. Pemuda yang kreatif menjadi tidak populer karena sering ketidak cocokan dengan cara baru yang dipamerkan oleh pemuda bisu akan realitas.

Opini yang terbuka kadang-kadang tidak selalu menguntungkan wajah pemimpin kita, sekalipun isi opini tersebut baik untuk bangsa. Keterbukan yang menjadi control negara, menjadi sangat penting dan harus disyukuri. Kesadaran bangsa kita yang tinggi menjadikan rasa kebangsaan dan kesatuan rakyat Indonesia semakin kuat.

Tumbuhnya organisasi muda baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang dibidani pemuda dan mahasiswa, tidak terlepas dari kesadaran rakyat dalam membaca situasi yang dinilai membahayakan karena semakin masuknya gagasan leberalisasi dan nafsu privatisasi yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi rakyat. Belum lagi keuntungan yang didasari oleh regulasi yang berbeda dengan keinginan desakan internasional dengan harus meregulasi secara nasional.

Tumbuhnya organisasi Tani Indonesia belakanagn ini mendapat perhatian dari kalangan masyarakat Internasional, meskipun ada sebagian yang punya hubungan dekat partai tertentu akan tetapi kita masih berharap munculnya organisasi petani yang independen yang salah satunya organisasi tani Aliansi Petani Indonesia (API) yang di komandani Mohammad Nurrudin (Gus Din) dan kawan-kawan, menjadikan wilayah petani yang selama ini kurang mendapat perhatian dari kalangan organisasi kita, kini dengan hadirnya API pedampingan petani seamkin kuat. Semangat baru dan kritis mengantarkan petani Indonesia menjadi kuat dan membuka cakrawala generasi baru bersama membangun bangsa. Terbangunnya kesadaran untuk berkarya tanpa tergantung modal asing menjadi prioritas didalam pola pengorganisiran petani mandiri.

Menempatkan Posisi Rakyat
Lemahnya ekonomi Indonesia adalah terjebaknya Indonesia dalam menerima tekanan internasional khususnya negara-negara yang menganut pasar bebas. Cap negara kapitalis belum tentu mereka kapitalisme, kadang kadang itu hanya opini internasional yang digunakan untuk melakukan bargaining dalam merumuskan naskah-naskah MOU, sehingga mendapat reaksi dari LSM yang bermain soal teori. Pasar bebas yang kita bisa artikan bebas menjual dan dijual oleh orang-orang yang mempunya modal, barang kali itu lucu. Akan tetapi paling tidak kita mempermudah kesadaran kita untuk selalu memperkuat diri dengan hak kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara sebagai kesadaran hakiki. Kemiskinan tidak harus menjual negara, negara tidak harus menjual rakyat miskin.

Kemerdekan yang tergambar dalam semagat nasionalisme menjadikan rakyat berdaulat, posisi yang sangat mulia ini tentu harus menjadi acuan bagi pemimpin bangsa ini. Kalau pemimpin kita berusaha untuk mengurangi makna kedaulatan rakyat menjadi obyek ekstra pajak, menjadikan posisi rakyat menjadi tukang kuli penguasa. Kesempatan yang baik yang diberikan oleh rakyat untuk mengelola bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini jangan jadikan ajang ujicoba

Kesalahan secara structural, secara prinsip kita tolok dengan kesadaran baru. Namun demikian ekonomi yang kita kenal dengan keseimbangan dan kanibal, tidak cukup untuk menyederhanakan teori dan praktek dalam menganalisis persoalan ekonomi mikro. Ekonomi kanibal yang tentu tidak kita inginkan barangkali, sama dengan yang dirasakan oleh para tengkulak kampung yang mengandalkan modal keringat dan kesabaran dalam memutarkan uang. “Siapa yang kuat dia akan hidup” dengan jamuan ekonomi bebas Apa yang menjadi tidak selaras dengan gagasan akademik bila dihadapkan dengan bank konfensional–tradisional?
Dengan makanisme pasar-bebas yang kita ketahui melalui teori-teori ekonomi dimana yang kuat akan selalu lebih mampu meraih manfaat di pasar (maraup keuntungan). Kanibal yang dibungkus dengan kapitalisme yang kasar barang kali kita temukan dalam istilah “tidak lagi seseorang bisa beruntung dan menguntungkan tanpa membuat orang lain merugi dan dirugikan”, maka dalam pasar-bebas yang kita kenal mungkin sangat menakutkan dan menjadi batu ganjalan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi global.

Bingkai Nasionalisme Ekonomi
Perjuangan rakyat Indonesia sebelum Kemerdekaan Indonesia kita peroleh, para pendiri bangsa kita secara naluri dan fisik telah kita ketahui dari proses belajar. Penyatuan visi dan misi yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini dengan jeli membaca dan mengambil pengalaman negara lain dalam menggunakan individualisme dan liberalism. Kita tidak harus mengkopi cara Bung Hatta dan Bung Karno, akan tetapi semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan nasional patut kita teladani. Bung Hatta yang kita kenal pemimpin yang gigih sebagaimana pernyataan “ lebih baik Indonesia tenggelam kedasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain..” Bung Karno yang kita kenal dengan Klaagt-Aan” (Indonesia Menggugat), menjadi darah baru untuk rakyat indonesia dalam menyatukan kedaulatan rakyat dengan menyatukan seluruh kebudayaan, dan teritorial bangsa Indonesia menghadapi imperialism.

Untuk menjadikan kekuatan ekonomi nasional kita, rakyat harus diposisikan sebagai sentaral kedaulatan rakyat atas negara dan bukan sebaliknya posisi rakyat adalah dijadikan subordidinasi dari kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, Kedaulatan rakyat jangan lagi diartikan sempit dari kepentingan golongan, akan tetapi kedaulan rakyat adalah seluruh anak bangsa yang lahir dibumi Indonesia dari sabang sampai meraoke. Teori trickle-down effect (teori rembesan ke bawah) yang kita kenal harus dihentikan, karena teori itu syarat dengan kepentingan kekuasaan dan pemodal yang sangat membahayakan rakyat. Masak rakyat yang berdaulay hanya dapat rembesan sampah-sampah politik.

Tunjukkan sekarang kalau kita masih menggunakan Pasal 33 UUD 1945 bahwa (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 27 UUD 1945 , bahwa (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dengan seluruh kekuatan rakyat, bangsa yang besar, pluralisme dan kaya sumber daya alam dan sumber daya munusia, Mari kita bangkitkan ekonomi rakyat, damai dan sejahtera.

Grontrokrasi Elit Politik

2009-02-19T10:40:00.001+07:00

Oleh Affan Rozi

Meski pemilu 2009, tinggal 50 hari lagi, agaknya ada satu hal yang kurang mendapat sorotan publik.Yaitu senator (Dewan Perwakilan Daerah) yang ingin kembali mencalonkan diri pada pemilu 2009. Tak kurang dari itu, pentolan-pentolan partai politik yang tertutup peluang menjadi legislator di partai politik asal, kini berlomba menjadi senator. Sebut saja Soetardjo Soerjoguritno, yang berasal dari PDIP, atau AM. Fatwa asal PAN.

Adapula beberapa nama yang libido politiknya masih teramat kuat. Diantaranya, Irman Gusman (Wakil Ketua DPD RI), atau Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD RI). Nama tersebut diatas hanya sebagian kecil dari fenomena politik kekinian. Usia boleh bertambah, namun golongan tua, katakan demikian, tampaknya tak ingin menanggalkan status sosial sekaligus basis profesi sebagai tokoh/politisi.

Mengenai libido kuasa elit politik, memang tak ada peraturan sehat yang mengatur tegas dan spesifik asal-usul persyaratan menjadi senator. Inilah yang disebut gerontokrasi. Sebuah istilah yang dicuplik dari bahasa kedokteran yang menunjukkan fase bagi seseorang yang sudah memasuki usia uzur (manula). Nah, jika dibumikan dalam konteks politik, dapat dimaknai bahwa proses politik yang berjalan didominasi/dikuasai oleh golongan tua. Pada konteks yang lebih luas, dapat pula diterjemahkan sekelompok orang yang masih menggunakan/mengidamkan model-model lama, cirinya, represi dan sangat otoriter.

Celakanya, kaum muda tampaknya memupuk harapan politiknya pada partai politik. Entah soal gengsi, prestise, atau kedudukan yang sangat terbatas dalam panggung politik, sehingga kaum muda memilih berlomba menjadi legislator. Semangatnya, “Nomor urut tidak soal. Jadi dulu, baru berjuang di dalam.”

Soal kedudukan, fungsi dan wewenang DPD ada benarnya. Awalnya (pemilu 2004-2009), agaknya kita sepakat dengan konsepsi demokrasi bikameral (dua kamar) dalam sistem perwakilan politik. Dan mampu menjadi corong alternatif dalam sistem ketatanegaraan kita. Atas dasar itu, kehadiran DPD menjadi penting untuk disetarakan otoritasnya dengan kamar legislator. Sayangnya, praktiknya berbeda. Di titik ini, rasanya elit politik kita telah dirasuki oleh politik ala gerontokrasi, yakni merepresikan peluang munculnya kesetaraan dalam proses politik.

Buktinya, legalitas (kedudukan hukum) DPD sendiri banyak direduksi. DPD hanya berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait otonomi daerah, relasi pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D ayat 1). Terkait dengan pembahasan APBN, pajak, pendidikan dan agama, DPD hanya diperbolehkan untuk ikut serta membahas, dan memberi pertimbangan (Pasal 22D ayat 2). Selanjutnya, DPD berfungsi sebagai pengawas atas produk UU yang telah disahkan. Uniknya, hasil laporannya diserahkan kembali kepada DPR untuk dilakukan penilaian ulang (Pasal 22D ayat 3).

Disamping itu, jika melihat peran dan kiprah para senator sebelumnya (periode 2004-2009) memang tidak teramat bagus, juga tidak terlalu buruk. Memang tidak mudah memberi penilaian sepihak, namun bisa ditelusuri sejauh mana ia konsisten membawa, menyuarakan dan memperjuangkan mandat konstituen di daerahnya masing-masing. Ukuran lainnya adalah, intensi perubahan yang telah dihasilkan di daerah asalnya.

Penulis adalah Mantan Aktifis Mahasiswa

Konglomerai Politik, Keseimbangan Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat

2009-01-20T12:44:00.007+07:00

Oleh IksanHb

Seperti yang sering saya jelaskan dalam artikel sebelumnya tentang keseimbangan kekuasaan, keseimbangan ini sangat penting dalam sebuah negara besar seperti Indonesia. Kali ini saya ingin menekankan bahwa keseimbangan politik praktis dan memiliki keseimbangan kemampuan dalam kekuasaan tidaklah cukup.

Seperti yang terjadi diberbagai negara yang mempunyai cukup amunisi dan strategi dalam praktek ketata negaraan , seperti korea selatan dan beberapa negara eropa pada umumnya adalah keseimbangan kekuasaan dengan keterampilan yang tinggi sangat diperlukan untuk menjadi benteng atau bagian utama dalam keseimbangan people power dan pemerintahan yang kuat. Tanpa daya dari dalam , keterampilan, konstitusi yang kuat dan nasionalisme sebagai ruh sungguh sulit untuk dapat membuat perbedaan dalam sebuah masa dimana transisi demokrasi, politik dan kekuasaan dalam kekuatan bangsa besar yang berbineka tunggal ika.
Semua unsur yang secara pralel masuk pada peringkat atau index progress baik itu menyangkut demokrasi, ekonomi, moneter , korupsi dan HAM akan secara terkait dengan inovasi. Kecerdasan, kekuatan ,kejujuran dan nasionalisme adalah tiket yang paling mungkin diberikan untuk memimpin dari pada hanya mengandalkan kekuatan uang sebagai mesin politik untuk mempengaruhi rakyat. Transisi demokrasi dan kekuasaan tanpa memperhatikan pentingnya nalar inovasi sebuah negara sulit kiranya akan tumbuh, bahkan bersaing dengan kompetitif dunia.
Apa yang dilakukan oleh Founding Fathers kita adalah bagaimana mewujudkan kemerdekaan dengan keadilan ekonomi. Pendiri bangsa kita benar-benar memahami keseimbangan dan rasa keadilan sebagaimana ikut merasakan sakit apa yang dialami oleh rakyatnya, sehingga ide dasar gagasan tersebut bisa dimasukkan ke dalam konstitusi (UUD ‘45). Baru-baru ini upaya tokoh politik, pengamat dan universitas memberikan opininya tentang revitalitas konstitusi dalam perubahan posisi dan strategi lembaga-lembaga negara adalah sangat bagus, meskipun masih belum oktimal bahkan masih terlihat tumpang tindih. Warga negara Indonesia datang dalam satu suara untuk menegakkan konstitusi dan nasionalisme, bukan sebagai impian kosong akan tetapi sebuah perjuangan panjang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam dan sumber daya manusia telah mampu menangani kesulitan kebutuhan dasar, hilangnya kekayaan alam merupakan kenyataan yang sulit diperbaharui karena kerakusan manusia yang berkuasa. Paling ekstrim dalam opini saya bahwa ketergantungan kekuasaan pada eksplorasi alam akan menghancurkan sendi-sendi kebutuhan dasar manusia yang instan . Pandangan ini tentu akan berhadapan dengan konglomerasi politik bila terbuka untuk public, pandangan yang paling kiri sekalipun nilainya akan sama kecuali gerakan kanan yang mudah kompromi atas dasar keuntungan kekuasan dan keuntungan kelompok.
Bersama dengan segala macam perubahan dunia di sekitarnya, termasuk invasi asing yang pernah kita alami bahkan sampai sekarang. Saya khawatir bahwa kami datang sangat terlambat dalam membaca gejala ini dimana banyak yang kehilangan keseimbangan kekuasaan yang akan berdampak pada kekuatan nasional. Ancaman yang datang dari luar yang masuk melalui lobi-lobi politik sangat kita hawatirkan, apalagi banyaknya partai-partai yang masih mengandalkan populeritas seseorang menjadi bagian penting dalam merebut suara. "Kami Rakyat" merasa perlu meluruskan keserakahan konglomerat politik yang akhir-akhir ini telah bermain secara tidak jujur, apa yang menjadi dasar pijakan kita. Apa yang telah diajarkan di sekolah–sekolah dan di dalam kelompok masyarakat untuk tidak pernah memberikan pilihannya yang tidak sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan, kini menjadi tidak jelas apa yang dilakukan kelompok pragmatis dan kelompok secara konsep lemah untuk tetap menang dan berkuasa.
Jika anda melihat ini dari perspektif keseimbangan kekuasaan, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa transisi perubahan atau yang ngetren reformasi, menciptakan keseimbangan daya untuk " Rakyat Kami." Rakyat Indonesia! Jika hak anda untuk memikul senjata adalah suatu panggilan nasionalisme yang membara, kini warga negara Indonesia harus menikamati kemerdekaan itu bukan sebaliknya menambah beban penderitaa. Kita tidak pernah meminta pada negara akan tetapi kita sudah banting tulang untuk hidup sejahtera.
Pertanyaan saya, siapa pun yang sengaja ragu untuk berbuat adil dan jujur untuk memimpin rakyat. Hal ini karena adanya keseimbangan kekuasaan Indonesia yang sangat masih butuh menejemen yang efektif, inovasi dan transformative untuk memakmurkan rakyat. Kami hanya perlu melihat negara lain untuk melihat apa yang terjadi ketika kekuatan bergeser ke polisi dan mliter. Kami hanya perlu melihat Indonesia untuk melihat apa yang terjadi ketika kekuatan bergeser ke sipil--demokratis dan mempunyai system pertahanan yang kuat.
Termasuk bagian penting pula, dalam sebuah lembaga ekonomi yang kuat –korporasi, kebutuhan daya inovasi untuk membuat perbedaan dengan sebelumnya . Kebutuhan organisasi rakyat tentu menjadi sumber inspirasi dalam menyatukan kekuatan “one nation”. Ini adalah masalah keseimbangan yang barang kali perlu dikaji lebih jauh . Jika Anda memiliki pandangan lain dan gagasan lain mengenai hal ini, saya akan dengan senang hati mendengarnya.

Pengadilan Setengah Hati

2009-01-12T13:30:00.002+07:00

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, kasus Munir adalah sebuah pertaruhan. Rabu kemarin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pertaruhan itu ditumpurkan oleh keputusan majelis hakim yang membebaskan Muchdi Purwoprandjono dalam kasus pembunuhan terhadap Munir Said Thalib, yang diracun dalam perjalanan ke Eropa pada 7 September 2004.

Majelis yang diketuai Suharto itu menyatakan bahwa Muchdi, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus yang kemudian diberi jabatan Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara, ”tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dari ruang sidang, Muchdi melangkah gagah menuju rumahnya di Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, seraya tersenyum megah.

Kado tahun baru majelis Suharto ini mengingatkan kita pada kenyataan pahit tentang betapa gawatnya pertarungan melawan kekuasaan hitam di Indonesia. Sudah sejak awal sulit sekali melepaskan kesan lamban dan lembam proses pengungkapan pembunuh Munir. Selama tiga tahun pertama, misalnya, penyidikan berputar di situ-situ saja, maju-mundur, ibarat kepiting di lubang batu.

Barulah hampir empat tahun setelah kematian Munir, tepatnya pada 21 Agustus 2008, Muchdi Purwoprandjono untuk pertama kali tampil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa. Selama sekitar empat bulan bersidang, pengadilan menghadirkan 14 saksi, tiga ahli, dan empat verbalisan—polisi yang memeriksa tersangka di tingkat penyidikan.

Di tingkat penyidikan muncul sebersit harapan bahwa, pada akhirnya, dalang pembunuhan Munir akan terungkap. Dua staf Muchdi di Badan Intelijen Negara, misalnya, mengaku mengenali Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Munir, sebagai orang yang pernah mereka lihat di ruangan kerja Muchdi. Satu saksi lain, anggota Komando Pasukan Khusus yang juga bekerja di lembaga telik sandi itu, mengaku melihat Polly di ruangan Direktur 5.1 Budi Santoso.

Apa lacur, pada tingkat pengadilan, semua saksi yang mengarah ke Muchdi mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan. Jaksa juga gagal menghadirkan Budi Santoso, ”saksi mahkota” yang diharapkan bisa membuat Muchdi kehilangan jurus berkelit. Situasi inilah yang dimanfaatkan majelis Suharto untuk membebaskan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dari semua tuduhan.

Pembunuhan Munir bukan tindakan kriminal biasa. Keputusan untuk membunuh aktivis hak asasi manusia itu, misalnya, berakar pada peradaban prareformasi, yang menghalalkan semua cara untuk membungkam para pejuang perubahan. Pembunuhan Munir, sesungguhnya, punya tujuan politik lebih besar dan berjangka panjang. Upaya keji itu juga bisa dipandang sebagai bagian dari gerakan yang menimpaskan modal sosial bangsa ini.

Karena itu, sulit diterima akal jika kasus pembunuhan Munir tutup buku dengan kado tahun baru majelis Suharto. Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikabarkan akan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, patut mendapat dukungan dari semua pencinta keadilan dan perubahan di negeri ini. Rakyat harus diyakinkan bahwa langkah-langkah itu berjalan transparan dan progresif.

Sebab, selama ini, tetap saja banyak kontroversi di sekitar pengadilan Muchdi, yang ujung-ujungnya mempertanyakan niat ingsun pemerintah. Misalnya, menyangkut saksi Budi Santoso, ”manusia setengah gaib” yang tak pernah bisa ditampilkan di pengadilan. Sebegitu musykilkah menghadirkan mantan (atau masih) anggota Badan Intelijen Negara ini?

Kegagalan menghadirkan Budi selalu didalihkan pada penugasannya di luar negeri sebagai staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pakistan—belakangan pindah ke Afganistan. Kalau duta besar saja bisa dipanggil pulang sewaktu-waktu, konon pula cuma ”staf” kedutaan—kecuali ia dilindungi tangan-tangan invisible dengan ambisi melebihi kekuasaan Kepala Negara.

Upaya kejaksaan mengajukan kasasi atas putusan majelis Suharto seyogianyalah dipandang sebagai keniscayaan. Banyak mata rantai dalam perkara ini yang bisa diungkai kembali, bahkan dicarikan bukti barunya. Soal lokasi peracunan Munir saja, misalnya, masih terdapat kesimpang-siuran dari masing-masing berkas perkara yang disidangkan: di pesawat Garuda atau di Singapura.

Bukti baru yang bisa membuka kembali perkara ini tentulah kehadiran Budi Santoso, ”insan antara ada dan tiada” itu. Susah diterima akal sehat jika negara tidak mampu menghadirkan orang ini di depan pengadilan, yang bisa membawa akibat buruk bagi martabat penegakan hak asasi manusia di negeri ini. Jika menghadirkan Budi saja tak bisa, iklan politik Susilo Bambang Yudhoyono, dengan semboyan ”Bersama kita lanjutkan prestasi yang telah dicapai”, akan lebih terkesan sebagai geguyonan menjelang pemilu.

Sumber: Majalah Tempo 46/XXXVII 05 Januari 2009

Elite, Media dan Pemilu 2009

2009-01-01T08:43:00.005+07:00

Oleh IksanHb

Pemilu 2009 akan dilihat dari proses sejarah sebagaimana dimulai pada kembalinya keadaan dramatik akan tekhnik, metode dan taktik politik nasional. Tahun ini, proses politik nasional telah kembali secara akrobatik sebagaimana hilangnya kekuatan elit dan Rakyat dimana akan menggunakan hak pilihnya kembali pada pemili 2009.

Pelaksanaan dua pemilu, pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2009 “komunikasi masa“ biasanya menunjukkan sedikit bicara untuk sebagian besar jurnalistik dan media elektronik yang mana mereka mengontrol. Sekarang itu mungkin kembali ditemukan dalam media politik yang digunakan komunikasi masa , secara tidak sadar mempu menjatuhkan beberapa elit mereka, yang kemudian sering membikin objek geram terhadap mantan elit mereka.
Kalahnya pada jaringan kerja dalam perang media pro pemerintah melawan blogger adalah satu dari sebagian besar yang secara dramatis dalam dinamika politik baru kita kenal dalam proses politik Amerika. Salah satu contoh proses politik pemilu presiden diman Obama memenangkan pemilihan presiden pada tanggal 4 Nopember 2008. Sama dengan apa yang terjadi dalam proses politik nasional, meskipun masih ada perbedaan situasi dan kondisi sitem pemilu nasional kita. Dengan menjamurnya media cetak maupun elektronik telah banyak menyumbangkan dan mempengaruhi proses politik dan demokratisasi saat ini.

Cara mempopulerkan diri partai dengan memasang calon legislatif dari kalangan artis, dianggap sebuah cara paling jitu untuk meraih suara dan mendorong para pengusaha untuk masuk dalam brisan politik mereka dengan tidak menari-narik mantan jendral sebagai tiket paling mahal sehingga bisa mudah mengalahkan lawan politiknya. Peran media alternative merupakan sebuah alat politik maya yang mudah diakses oleh kelas menengah tanpa banyak menghabiskan ongkos politik. Cepatnya akses informasi akan memudahkan pemilih untuk menentukan pilihannya dan secara dramatis jaringan maya mampu memporakporandakan kekuatan politik yang tidak berpihak pada mereka .

Kejujuran dan keberpihakan yang dilakukan oleh media alternative tentu akan mempengaruhi perang media politik, seperti blogger dan juga ruang akses gerakan kampus sangat diuji dalam pertarungan politik nasional dalam pemilu 2009, yang mana mereka menginginkan perubahan. Alat propaganda seluruh Parti politik tidak mudah menghentikan link media, baik dalam kampus maupun diluar kampus yang mana kekuatan media alternative secara interaktif masuk pada sel kekuatan rakyat “people power “. Apa yang dilakukan oleh SBY untuk menarik perhatian pada rakyat, tidak lain karena hilangnya populeritas kebijakan dan kurang memberi kepastian atau tidak mampu meyakinkan pada rakyat akan persoalan ekonomi yang sangat berat. Pendekatan lama dengan menggunakan propaganda kebijakan kambing hitam atau bersembunya dibalik politik dunia akan membahayakan bagi rakyat. Contoh kebijakan yang bersembunyi dibalik politik ekonomi dunia terjadi pada pemerintahan Bush, Soeharto ( krisis politik dan moneter tahun 1998) dan kebijakan SBY-JK dalam menaikkan harga BBM dan masih banyak lagi.
Dan ketika media elit politik dan kekuasaan pecah dalam pilkada beberapa waktu lalu, setidaknya ada benang merah menyertai bayang-bayang pemilu 2009. Kelompok pragmatis yang sering bermain jangka mudah berkoalisi dengan kekuatan lama yang mana mereka lebih mementingkan pribadi atau kelompoknya dari pada untuk kepentingan rakyat “ yang penting kantong tebal.” Situasi politik seperti itu , memberi peluang terhadap kelompok minoritas memberi dukungannya terhadap partai-partai kecil. Monitor media alternative dengan media nasional sering kali berbeda cara pandang dalam mencari sumber , blogger salah satunya yang sering memunculkan kajian-kajian otokritik yang dipoles dengan kasus-kasus lokal sehingga mampu memperkaya informasi pemberdayaan politik tingkat bawah.

Di akhir manifestasi kekuatan rakyat “people power” datang disaat hari pemilu tiba, tetapi apakah kekuatan riel masih ada pada partai besar seperti PDIP dan GOLKAR atau sebaliknya bergeser pada partai-partai kecil atau partai baru dalam kampanye 2009? Kalau mengaca dari fenomena tumbangnya kekuatan partai-besar dalam PILKADA , setidaknya modal besar bagi partai-partai kecil maupun capres wajah baru pada PILPRES 2009. Seberapa efektifkah kampanye yang dilakukan oleh elit politik dan kekuasaan dengan membeli tayangan iklan yang sangat mahal ? Haruskah kekuasaan digunakan alat politik untuk memperlebar perolehan suara.
Haruskah media lebih memperhatikan keuntungan dari pada alat control dan pendidikan politik rakyat? Kalau partai koalisi yang berkuasa saat ini harus membayar pemilih, adakah satu kekuatan penyeimbang yang datang dari kelompok minoritas, bersatu membangun kekuatan dengan menyokong salah satu calon yang dianggap membawa aspirasi mereka. Situasi politik seperti itu terjadi dalam pemilihan presiden Amerika dimana kelompok-kelompok minoritas bersatu mendukung salah satu calon presiden dari keturunan Afrika yaitu OBAMA karena Obama dalam kampanyenya membawa agenda perubahan yang sangat revolusioner , sehingga mempermudah mengalahkan calon yang diusung oleh partai republic dimana masih berkuasa. Peran media alternatif sangat membantu Obama dalam menjelaskan agenda perubahannya saat kampanye berlangsung.

Mampukah media berperan aktif dalam memperluas sayap kekuatan rakyat dan memenangkan pemilu 2009? Pertanyaan ini sangatlah berat sekaligus menggugah kelompok kebijakan pro rakyat, namun demikian persoalan yang sangat besar bagi media alternative untuk memperluas aksesnya sangat susah, karena pengguna internet yang masih sangat rendah dan juga transportasi yang masih mahal. Kalau calon presiden dan partai-partai member akses terhadap media alternative seperti blogger dan lain-lain tidak menutup kemungkinan mimpi perubahan dari people power akan terjadi. Lebih dari duapuluahan propinsi yang mengantongi suara yang cukup besar , partai politik maupun calon presiden akan memainkan peranannya dengan media lokal , juga secara langsung masuk kekantong-kantong media informasi, seperti Pondok pesantren dan lembaga-lembaga agama.

Rendahnya dukungan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan SBY-JK. Keraguan pasar dan semakin meningkatnya spekulan terhadap nilai tukar barang mempengaruhi ketidakstabilannya harga jual komuditas ditingkat petani. Apa lagi stimulan yang di berikan kepada petani tidak sesuai dengan kebutuhan, terlepas dari persoalan factor alam akan tetapi masalah riel yang dihadapi petani hampir sebagian besar tidak ada gunanya. Kini giliran elit politik mencoba merebut suara rakyat dengan cengar-cengir lagi dimedia nasional yang notabene adalah bisnis iklan politik.

Lebih dalam, jatuhnya partai yang berkuasa saat ini disetiap pemilihan kepala daerah menunjukkan sentiment dan perlawanan yang sangat serius yang diberikan oleh rakyat terhadap partai yang berkuasa saat ini baik itu Partai Demokrat maupun Partai Golkar. Tetapi kontrol rakyat pada tahun 2009 tergantung pada seberapa serius pemerintah memberi kepastian ekonomi dan keamanan. Opini public dalam hal ini sangat tergantung regulasi politik dengan realitas pasar, khususnya ditingkat bawah . Lebih hawatir lagi kalau pembangkangan sipil terjadi akibat kurang wibawanya pemerintah dan lemahnya prodak hukum karena elit politik sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat.

Kemudian ada banyak blogger yang setiap hari, setiap orang mendapat informasi yang berupa berita dari teman maupun saudara tentang pemilu 2009. Website juga sangat mempermudah untuk mendapat akses baik isi berita maupun komentar –komentar. Media informal Yang secara gratis, yang tak disunting secara birokrasi, tidak mudah ikut arus pendapat, pengalaman dan respon politik spontan dalam chat box ,dengan sadar dunia maya akan semakin penting dan masuk bagian politik 2009.

Situasi pemilu 2009 akan banyak jalan buntu bagi politisi muda yang cerdas dan berpengalam dibidang advokasi , karena system suara terbanyak dalam pemilihan legislative akan mempermudah elit politik maupun kelompok pengusaha mempengaruhi pemilih untuk memilih mereka. Secara ideal sitem pemilihan suara terbanyak akan lebih demokratis , persoalannya situasi sekarang dimana krisis ekonomi yang semakin berat dikalan bawah, akan sangat mudah memberikan pilihannya bagi yang membawa uang bukan agenda kampanyenya. Kalau pendidikan politik gagal dalam pemilu 2009 ini persoalan bangsa ini akan semakin dalam, akan tetapi kalau pendidikan politik berhasil dilakukan maka kehawatiran bagi politisi yang bermodal pengetahuan, pengalaman pendampingan masyarakat dan kejujuran akan tersingkir dari pemilu 2009 akan kecil kemungkinan.

Kalau situasi semakin memanas politik Tanah Air. Para pemadam kebakaran akan semakin sedikit dan bahkan langkah karena semua tokoh netral akan ikut arus loby politik tingkat bawah termasuk kemungkinan pesantren dan kelompok masyarakat yang berbasis masa. Apakah lalu parpol dan politisi ditingkat elit harus memaksakan diri membawa obor tanpa tujuan kompetisi demokrasi 2009? Kalau diprediksi pemilu 2009 hanya akan berpengaruh pada parpol dan politisi yang bertarung merebut kekuasaan tentu akan menjadi harga yang hahal dan mempersulit akses parpol dan politisi baru.

Akrobat dan drama politik maya tidak jauh dari pemilu-pemilu sebelumnya, pertarungan ide tidak begitu muncul dalam kampanye kecuali saling menyerang dan janji-janji palsu. Apakah akan ada cukup banyak ruang bagi parpol baru dan politisi baru diarena media nasional yang secara organisasi belum kuat? Kalau harus bertarung melalui media dengan harus membayar iklan dan memperbesar basis simpul partai sampai tingkat bawah, siapa yang harus menjadi penyeimbang suara rakyat. Prediksi ini mungkin berlebihan akan tetapi kalau kelompok kelas menengah kebawah berfikir jernih, maka ruang public akan terbagi dua akses: pertama akses langsung tanpa memperdulikan siapa yang berperan membawa uang (secara sadar butuh perubahan) dan kedua akses yang secara terorganisir dibiayai oleh parpol yang mempunyai dana cukup dan menggunakan jaringan kekuasaan.

Mendorong keinginan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu 2009 lebih berperan aktif sampai hari pelaksaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden tidaklah mudah. Namun demikian keharusan menjadi syarat mutlak bagi parpol dan politisi untuk meyakinkan rakyat dimana keraguan rakyat selama ini bias ditepis. Bukan malah semakin meyakinkan rakyat bahwa parpol dan politisi tidak bias mengatasi masalah yang dihadapi bangsa saat ini, apa lagi yang dikesankan hanya mengejar popularitas.

Banyak gambar dan slogan di media-media nasional maupubn lokal yang tidak kalah serunya sepanduk dan stiker ada di sudut-sudut kota, menganti cat tembok. Tidak banyak program yang mewarnai berita-berita nasional yang menyentuih langsung segala persoalan bangsa ini. Dengan sedikit perubahan pada pelaksanaan pemilu 2009 ini, persaingan anter parpol, persaingan anter calon legislative maupun presiden akan semakin ketat. Sebagaimana sistem penetapan caleg terpilih dengan suara terbanyak.

lancer-lancar saja. Disatu sisi Peran pemerintah dalam memberantas korupsi sedikit ada kemajuan, m"Tahun 2008-2009 ini, demokrasi kita terkukuhkan menjadi demokrasi formalitas atau demokrasi ditataran elit kekuasaan dimana rakyat tidak punya jalur yang cukup untuk menyampaikan keinginannya. Akses yang selama ini dipertontonkan melalui jalur istana ke senayan, istana ke gubernur sampai bupati/walikota, akses senayan ke DPRD I-DPRD II. Menjadi lebih jelas lagi ketika jalur korupsi masih eskipun itu diklaim sebagai keberhasilan, disisi lain orang tidak kapok melakukan korupsi.

Program yang jelas dimana harus dikedepankan oleh parpol amupun politisi, Jangan sampai peran rakyat yang mempunyai kedaulatan penuh menjadi tidak diperhatikan. Rakyat harus menjadi sumber utama dalam proses berbangsa dan bernegara.

Jangan lagi membohomgi rakyat lewat iklan politik dan slogan politik, apalagi mengkampanyekan diri dengan menjual barang dagangannya untuk kepentingan pribadi dengan sejumlah persoalan dan beban hidup rakyat yang semakin berat ini tentu menjadi semangat berjuang untuk melakukan perubahan dalam rangka membuka lapangan dan membuka kesempatan yang sama demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.

Watak Wakil Rakyat Tidak Me-Rakyat

2008-12-24T06:22:00.004+07:00

Oleh :Wawan Budayawan, Spd

sepanjang tahun 2008, banyak elite politik di Senayan menunjukkan “akrobat” politik yang memalukan. Pada pertengahan tahun ini, UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dibahas berbulan-bulan dipersoalkan sendiri oleh para anggota dewan. Sebelum UU tersebut disahkan, mayoritas fraksi di DPR menolak aspirasi suara terbanyak untuk calon anggota legislatif (caleg). Uniknya, setelah RUU diketuk, tapi karena tidak sesuai dengan kepentingan para pimpinan fraksi di kemudian hari, aturan yang mengatur soal suara terbanyak itu pun dipersoalkan. Aturan ini dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan pimpinan partai.

Reformasi telah melahirkan bentuk baru pada lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari sisi bentuk, lembaga ini menjadi demokratis dan tidak lagi hanya menjadi sebuah stempel dari kebijakan pemerintah yang otoriter seperti lazimnya terjadi pada zaman Orde Baru (Orba). Pembuatan undang-undang (UU) pun bisa diputuskan melalui suara mayoritas, meski mayoritas belum tentu benar. Paling tidak, ini perubahan dari sebelumnya yang hanya mengikuti kepentingan yang digariskan rezim Soeharto.

Namun, dilihat dari sisi hakikat,. Bentuk yang demokratis belum tentu memiliki hakikat yang demokratis–dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini karena pengaruh watak dari keberadaan lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Sejauh ini, watak orang yang duduk di kursi DPR belum berubah. Keberadaan mereka di Senayan masih tetap mewakili kelompok pemilik modal.

Oleh karena watak itu, segala macam aturan yang dikeluarkan DPR hanya akan memberikan keuntungan pada pemilik modal. Mereka tidak akan pernah sepakat mengeluarkan kebijakan yang merugikan kaum pemilik modal sekalipun aturan itu akan menguntungkan rakyat kebanyakan. Bentuknya memang demokratis, tapi hakikatnya tidak. Apakah pernah UU itu dibuat oleh rakyat? Kalau mereka bilang wakil rakyat, bisa tidak mereka menunjukkan rakyat mana yang memberikan mandatnya kepada nama-nama dewan yang duduk di DPR itu. Mereka itu wakil partai, yang tidak pro rakyat .

Berangkat dari watak itulah makanya wajar jika sepanjang tahun 2008, banyak elite politik di Senayan menunjukkan “akrobat” politik yang memalukan. Pada pertengahan tahun ini, UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dibahas berbulan-bulan dipersoalkan sendiri oleh para anggota dewan. Sebelum UU tersebut disahkan, mayoritas fraksi di DPR menolak aspirasi suara terbanyak untuk calon anggota legislatif (caleg). Uniknya, setelah RUU diketuk, tapi karena tidak sesuai dengan kepentingan para pimpinan fraksi di kemudian hari, aturan yang mengatur soal suara terbanyak itu pun dipersoalkan. Aturan ini dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan pimpinan partai.

Ada suara yang ingin mengamendemen UU itu, tetapi sebaliknya ada juga yang menolak. Untuk menyiasati, partai akhirnya membuat aturan tersendiri. Aturan itu menyebutkan, apabila dalam pemilu tidak ada yang mencapai angka 30 persen suara maka yang berhak mendapatkan kursi legislatif adalah calon yang memiliki suara terbanyak.

Penulis adalah Pemerhati Masalah Budaya

Sumber: Mimbar Opini Rabu, 24-Desember-2008

Amir Syarifudin, Opium dan Perjuangan RI

2008-12-23T09:37:00.003+07:00

Oleh :oleh : Algooth Putranto

19 Desember. Hari ini. Enam dekade lalu. Belanda melakukan aksi militer menyerbu kasur kecil hasil perjanjian Persetujuan Linggarjati milik Republik Indonesia yang masih balita.

Hari itu pula Amir Syarifudin, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan ditembak mati di dekat desa Ngalihan, Solo oleh seorang letnan Polisi Militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia.

Anak Medan kelahiran 27 April 1907 itu dihukum mati karena mendukung pemberontakan PKI di Madiun yang gagal. Meski berkalang tanah tanpa nisan. Nama Amir Syarifudin gagah terpampang sebagai nama Gedung Departemen Pertahanan RI.

Dalam percaturan politik posisi Amir Syarifudin unik. Sebagai sosok di jalur kiri. Dia berseberangan dengan Tan Malaka. Amir mendukung komunis PKI/FDR sementara Tan Malaka mendirikan sosialis GRR yang didukung banyak tokoh garis keras nasionalis a.l. Jenderal Soedirman dan Dr. Moewardi.

Namun jika dilihat lebih ke belakang tentu ada 'sesuatu' hal yang tidak bisa dikatakan dalam hitam-putih sejarah sehingga membuat Amir begitu dikagumi dan menjadi ikon bagi Departemen Pertahanan RI.

Semua dimulai ketika Perjanjian Linggarjati, Cirebon yang diteken 15 November 1946 membuat RI terpasung karena hanya berkuasa atas Sumatra, Jawa dan Madura. Sisanya menjadi Republik Indonesia Serikat yang dimiliki Belanda.

Namun belum setahun perjanjian diteken, di malam 21 Juli 1947, Belanda melanggar perjanjian lewat Agresi Militer I. Aksi yang disebut sebagai aksi polisionil itu membuat sejarah Merah Putih secara resmi berjabat erat dengan opium.

Dalam buku The Indonesian Revolution and the Singapore Connection 1945-1949, karya Yong Mun Cheong, sejarahwan Universitas Nasional Singapura disebutkan

kesaksian Moekarto Notowidigdo.

Moekarto kepala perdagangan Asia Tenggara yang meliputi Singapura, Thailand, India dan Australia. Dia juga kasir untuk kantor misi diplomasi RI di penjuru dunia a.l. London, New York, Mesir, hingga Pakistan.

Menurutnya, Amir Syarifudin, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pengganti Sjahrir adalah sosok yang mengambil keputusan tersebut di luar sistem yang ada.

Alasannya jelas. Diplomasi harus dilakukan. Namun diplomasi itu tidak murah sementara Belanda memblokade perairan Indonesia. Barang ekspor seperti karet, gula dan tembakau sulit keluar.

Amir sejak akhir 1930-an akrab dengan dunia bawah tanah menentang Jepang tahu kalau ada sedikitnya 22 ton persediaan opium yang dikelola Lembaga Garam dan Opium yang dipimpin Moekarto sejak 1937-1945.

Opium berukuran kecil, mudah diperdagangkan dan mahal sehingga bisa menjadi sumber dana bagi Republik. Sekitar 8,5 ton digotong ke Yogyakarta seiring terdesaknya pemerintah RI.

Dijual ke Singapura

Perdagangan opium RI mulai dilakukan atas restu dan koordinasi Menkeu, Alexander Andries Maramis pada Mei 1948. Sedikitnya 2.017 kg opium dijual Moekarto kepada pengepul opium Singapura, Tjio Men Leong dan dihargai US$900.000.

Setelah itu pada 10 Juli 1948, Moekarto menjual 1.500 kg opium ke pada pedagang opium berkedok pedagang gula di Singapura, Lee Kwet Jin dengan harga US$575.000.

Sementara sekitar 500 kg dijual lewat jaringan Tony Wen, pedagang Singapura yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Dia dekat dengan Adam Malik. Opium itu dibayar Tony tak kurang dari US$225.000.

Republik beruntung karena opium yang diselundupkan dengan bungkus gula merek Kertas Merah dan Putih itu dihargai begitu tinggi. Per kg opium itu dihargai tak kurang dari US$450 kg bahkan pernah sampai US$1.600 kg. Jika ditotal, RI lewat perdagangan opium itu mendapat tak kurang dari US$308 juta.

Yang menarik penyelundupan opium RI ke Singapura dilakukan lewat udara menggunakan pesawat jenis Catalina. Pilotnya adalah tentara bayaran. Salah satunya Raymond Herbert Godwin Coombs, mantan pilot AU Inggris.

Paket-paket opium seberat 100 kg dibalur dengan karet ini dibawa terbang dari Jakarta atau Yogyakarta kemudian dibongkarmuat di perairan Kepulauan Karimun, Riau.

Aksi ini diawasi langsung oleh pebisnis Tanjung Balai, Gui Oh Nua. Gui yang akrab dengan kepolisian setempat juga mengoperasikan kantor pelayaran kapal Boat Quay yang melayari sungai Singapura.

Dari Karimun, 20-25 paket opium dibalur karet dipindahkan ke perahu-perahu kecil pengangkut karet menuju Telur Ayer, Singapura. Di tempat itu menunggu bos lokal, Chop Kim Yeng Kee yang merupakan jaringan Gui dan Tony Wen.

Sosok Tony wen memang menarik. Dia kelahiran Bangka dan belajar di Shanghai. . Selama masa penjajahan Jepang dia bekerja untuk Perserikatan Rakyat dan Buruh Tionghoa di Surakarta.

April 1946 dia merapat ke RI. Tony kemudian menjadi petugas penghubung untuk Depdagri RI sejak Maret 1947. Tanggung jawabnya komunikasi RI dan China. Dia juga penyiar di RRI Yogya.

Jadi pegawai negeri di jaman itu jelas miskin. Di waktu luang Tony membuka jaringan dagang dengan perusahaan Tio Siong Lim di Tuban yang melayani perdagangan tembakau dan gula dari Surabaya ke Belanda.

Jaringan Tony dengan pedagang di Surakarta juga kuat. Dia dekat dengan See Teck Soon, bos Victory Trading Company.

Tony lalu menetap di Singapura karena Surakarta dipadati pasukan Indonesia. Di Singapura dia tinggal bersama kakaknya, Boen Kin Kioen. Jaringannya yang kuat membuat Menkeu Maramis meminta jasa baiknya.

Kerapihan jaringan opium RI membuat intelijen Belanda dan Inggris kesulitan membongkar modus operandi penyelundupan ini. Belakangan jaringan opium RI ini terungkap setelah Moekarto tertangkap di 10 Agustus 1948.

Awalnya Moekarto tutup mulut namun sebulan kemudian Pilot Raymond tertangkap di Mitre Hotel di bilangan Killiney. Alhasil Tony Wen pun ikut dicokok. Namun Tony licin, begitu dibebaskan secara bersyarat dia kabur ke China pada 9 November 1948.

Sial bagi Moekarto. Untuk aksi ini, seperti umumnya operasi rahasia, dia tak diakui oleh Dr. Oetoyo, perwakilan RI di Singapura. Tapi seperti halnya Tony Wen, Moekarto berhasil meloloskan diri lewat Bangkok.

Belakangan seluruh operasi opium RI ini terbongkar ketika Belanda melakukan Agresi Militer II, 19 Desember 1948. NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service), instansi rahasia yang dipimpin Jenderal Van Mook menemukan segepok dokumen.

Disebutkan ada sekitar delapan ton opium yang diselundupkan Indonesia ke Singapura sepanjang Mei-Juli 1948. Berkat dokumen ini, pasukan Jenderal kelahiran Semarang itu berhasil menangkap lima ton opium yang rencananya diselundupkan ke Sumatera menggunakan kapan berbendera Australia.

Namun sampai kasus ini berakhir. Pertanyaan dimana sisa opium tak terjawab. Sebagian memercayai opium yang tersisa dari total 22 ton masih tersimpan di Jakarta dan dipersiapkan Amir Syarifudin sebagai modal ketika RI kembali.

Sebagian lagi yakin, sebagian kecil opium diamankan Sultan Hamengkubuwono IX yang visioner, dan sebagian kecil lagi dibawa serta pasukan yang menyertai Panglima Sudirman gerilya berbulan-bulan.

Sumber : Bisnis.com Jumat, 19/12/2008

Status Quo Vs Golput

2008-12-17T11:57:00.007+07:00

Oleh IksanHb

Kenapa banyak politisi dan tokoh masyarakat masuk wilayah isu Golput? Adakah benang merah apatisnya masyarakat terhadap proses politik? Secara kasat mata bahwa Golput selalu menang di setiap Pilkada baik pemilihan Walikota/Bupati maupun Gubernur. Kalu sekarang banyak kelompok masyarakat maupun politisi semakin menekan KPU, Partai dan pemerintah untuk adil dalam dalam proses demokratisasi, itu artinya betapa pentingnya proses politik yang menjunjung tinggi demokratisasi dan jujur. “Golput” menjadi barang yang dianggap langka saat ini adalah salah kaprah karena hamper setiap PEMILU angka Golput sangat tinggi.

Dengan proses politik yang terjadi saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kekecewaan yang luar biasa yang dialami oleh pemilih baik dari golongan partai politik maupun independent (tidak berafiliasi kesalah satu partai) sudah pada ambang yang sangat memprihatinkan. Tulisan ini bukan berarti dialamatkan pada satu orang atau lembaga yang mengurus proses politik akan tetapi penulis mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab ancaman maupun angka Golput yang sangat tinggi dalam proses PILKADA semua ini.

GOLONGAN PUTIH (golput) atau orang yang tidak memberikan hak pilihannya dalam setiap pemilu, baik saat Orde Baru maupun saat ini. Kini muncul kekuatan baru kelompok maupun perorangan yang mengancam akan tidak memeberikan haknya dalam pemilu 2009 mulai menggema bahkan sudah menjadi isu dan prokontra dikalangan politisi maupun lebih jauhlagi menyeret lembaga halal- haram/ Majlis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun dalam faktanya golput disetiap PILKADA memperoleh angka tinggi namun kentaan ini tidak mengurangi proses politik kotor dan juga yang paling mempengaruhi orang untuk melakukan golput karena kebijakan pemerintah yang berhadapan dengan keinginan darakyat dan prilaku wakil rakyat yang sangat merugikan konstituennya.
Baru-barui ini kelompok petani melakukan aksi yang menyuarakan aspirasinya tentang kelangkaan pupuk dan salah satunya adalah mengancam akan Golput seperti yang di lansir diharian Kompas :
PEMALANG, RABU — Akibat kesulitan mendapatkan pupuk urea, ratusan petani di Kabupaten Pemalang mengancam tidak menggunakan hak pilih atau golput dalam Pemilu 2009. Ancaman tersebut disampaikan saat mereka berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Pemalang, Rabu (10/12).

Selain membawa poster dan sejumlah tulisan meminta kemudahan mendapatkan pupuk, sebagian peserta mengenakan pakaian bertuliskan huruf yang membentuk tulisan "golput". Mereka juga membawa spanduk berisi kritik terhadap semboyan "Bali Desa Bangun Desa", yang ternyata hingga saat ini belum mampu menyejahterakan petani. Bentuk protes tersebut mereka wujudkan dalam tulisan "Mbangun Deso Mbalelo Deso" yang berarti membangun desa, membangkang pada desa. Kompas Rabu, 10 Desember 2008.

Dan juga kekecewaan rakyat terhadap pemerintah karena menaikkan harga BBM, dimana pemerintah beralasan menaikkan harga BBM karena naikknya harga minnyak dunia naik. yang secara nyata telah menambah beban rakyat. Meskipun pada akhirnya pemerintah menurunkan harga BBM pada minggu yang lalau dalam kisaran 500 rupiah, tetapi tidak sepadan dengan harga minnyak dunia yang turun samapai level sangat rendah, dimana pemerintah beralasan menaikkan harga BBM karena naikknya harga minnyak dunia naik. Contoh kongkrit diikuti turunnya harga BBM diseluruh dunia ketika harga minnyak dunia turun, salah satunya nyata adalah harga bensin di Amerika yang turun lebih dari separuh yang mana pada bulan September naik sampai harga bensin 4 dolar /gallon dan sekarang turun menjadi 1,45 dolar /gallon.
Kekecewaan juga ketidak peduliannya DPR dalam menagani kasus naiknya harga BBM yang telah meraup korban, baik yang dialami rakyat maupun penangkapan demonstran secara membabi buta. Yang lebih mengecewakan lagi adalah ketidak seriusannya DPR dalam menjalankan pansus BBM tanpa ujung, penanganan korban lapindo dan banyaknya tindakan amoral yang dilakukan salah satu anggota DPR terutama masalah korupsi.

Lintas nalar, praktek politik dan pilihan Golput

Jargon yang sering menjadi slogan yang dikampanyekan oleh pemerintah dan iklan KPU yang membawa nalar pendek penghakiman bagi pemilih dengan harus memilih menjadi orang bijak atau tidak bagi pemilih. Bisikan orang terhadap iklan KPU ini tentu menjadi boomerang sebaliknya. Bahkan diantara kelompok masyarakat mempertanyakan, mengapa orang golput atau orang tidak memberikan hak pilihannya dalam proses pemilu?
Banyak gagasan lama seperti apara aktifis dan tokoh-tokoh nasional pada masa Orde Baru.dimana pemerintah Orde Baru memaksa rakyat harus memilih GOLKAR, kini rakyat baik dari kelompok tani, buruh maupun tokoh politik seperti KH Abdurahman Wahid melalui partainya menyerukan Golput pada pemilu 2009 karena lembaga pemilu tidak bersikap adil.

Kenapa pemerintah, tokoh masyarakat maupun pemerintah takut dengan Golongan putih (Golput) sebenarnya Golput adalah dimana pemilih tidak mempunyai pilihan yang sesuai dengan hati nuraninya, bukan masala Golput itu sebuah organisasi atau bukan. Fenomena Golput ada karena bentuk protes terhadap pemerintah maupun partai politik karena telah mengebiri hak-hak politik orang lain dan dianggap merusak proses politik dalam berdemokrasi. Golput seharusnya menjadi intropeksi dan dilihat dari sisi pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan tidak memutuskannya pilihan dalam Pemilu bukan berarti harus dipaksakan, apa lagi pakek difatwakan segala. Dengan kritisnya pemilih untuk tidak memilih salah satu, bukan berarti harus dipaksakan memilih pepesan kosong (omomg kosong) tapi itu bentuk kecerdasan dan krakyat dalam mengambil keputusannya untuk tidak memilih atau memilih salah satu secara hati-hati.
Salah satu pengalaman yang masih segar dan bahkan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi rakyat Amerika, yangmana proses politik yang begitu krusialnya karena sang kandidat berasal dari kulit hitam dan latar belakang keluarganya yang kontrofersial dan bahkan masalah aliran politik sampai masalah agama yaitu Brack Obama. Obama presiden terpilih dari partai democrat pada bulan November bulan lalu mampu meraup perolehan suara yang sangat tinggi dan mengalahkan lawannya Mc Cain dari partai Republik. Menjadi pendidikan politik tersendiri bagi pemilih dimana saat pemilihan presiden tiba rakyat Amerika rela antri berjam-jam hanya untuk memilih calon presidennya. Kenapa pemilih begitu antusiasnya datang ke TPS, meskipun banyak catatan proses kampanye disertai dengan aksi kampanye kotor bahkan diluar nalar demokrasi yang dialamatkan Obama? Karena kemampuan Obama dan tim kampanyenya dalam menyampaikan agenda-agenda perubahannya mampu meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dan memilih dia.

Bayang-bayang GOLPUT Pemilu 2009

Ketika iklan politik menjadi barang dagangan yang populer, nampaknya kita bertanya-tanya apa yang diperoleh rakyat untuk menyambut pemilihan umum (pemilu) 2009 dan yang bisa diharapkan perubahan dari pemilu 2009?
Ikut menyumbangkannya peran pemerintah, partai politik dan lembaga pemilu Indonesia dalam aksi Golput. Beberapa undang-undang baru pun dibuat, tapi banyak menimbulkan prokontra baik masalah aturan Pilpres dan undang-undang pemilu. Pengalaman Pilpres pada tahun 2004 dimana rakyat sebelumnya memilih pemimpin bagaikan memilih kucing dalam karung, pertamakalinya. Pemilu pertama (2004) dimana rakyat memilih langsung pemilihnya pun dilaksanakan. Kemudian terpilihnya Susilo Bambang Yudhono berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Dengan begitu rakyat menaruh harapan yang begitu besar terhadap proses politik yang bersejarah pada tahun 2004 itu dan juga berharap presiden terpilih mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Pilihan dan kenyataan ekonomi yang masih lamban dan bahkan masih belum pulih, janji pemerintah yang dipimpin oleh SBY-JK sangat ditunggu-tunggu hasilnya, karena begitu lamanya penderitaan yang dialami sebagian besar rakyat karena dampak krisis moneter dan krisis moral politik.
Kini menjadi kenyataan, setelah hamper genap 5 tahun kepemimpinan SBY-JK wajah ganteng dan janji-janji kosong semakin menjadi prustrasi dan menambah beban lebih berat. ketika di awal pemerintahannya rakyat terkejut bukan kepalang, bagaimana tidak, hampir dipojok-pojok gedung, di warung-warung banyak orang hawatir dengan rencana pemerintah menaikkan BBM. Bola panas yang berbentuk BBM tersebut bukan lagi menjadi kehawatiran, akan tetapi menjadi lebih liar dan merusak sendi-sendi konstitusi kita dengan menjebol hak-hak dasar rakyat. Aturan main diluar arena konstitusi mulai ditabrakkan dengan alasan keamanan dan stabilitas politik, sehingga penangkapan para aktifis menjadi sebuah keharusan, sehingga pembenaran tidak rasional menjdi posisi tawar dan menggelikan. Jumlah penduduk miskin bertambah tapi lalau pemerintah berapology dan ducking (ngeles) sana-sini menjadi bias akan data rakyat miskin.

Kebijakan pemerintah menggunakan standart ganda seakan kurang objektif, dimana kondisi sebenarnya rakyat tidak terbaca dan tertutupi oleh lapisan birokrasi dibawahnya. Jurang antara orang kaya dengan orang miskin semakin tidak bisa ditutupi. Biya hidup yang semakin berat adalah salah satu pilihan berat juaga untuk memberikan hak pilihannya, apa lagi semakin tpisnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan partai politik.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, partai politik dan lembaga pemilu dalam menyikapi isu Golput yang disuarakan oleh para petani, buruh, dan tokoh masyarakat di pemilu mendatang? Tentu saja Golput kita maknai sebagai aksi protes terhadap partai dan pemerintah sebagaimana sudah kita kemukakan di atas. Hal yang juga harus diperhatikan bahwa Golput merupakan hak pilihan untuk tidak memilih pepesan kosong. Untuk tidak menambah rakyat apatis terhadap pemilu yang akan datang, saatnya sekarang berubah, rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu perubahan hidup yang lebih baik. Hentikan janji-janji kosong, berikan agenda yang rasional untuk melakukan perubahan dan ikuti aturan main yang benar dalam proses politik-proses demokratisasi.

Sulit Dapat Pupuk, Petani Ancam Golput

2008-12-12T14:32:00.003+07:00

PEMALANG, RABU — Akibat kesulitan mendapatkan pupuk urea, ratusan petani di Kabupaten Pemalang mengancam tidak menggunakan hak pilih atau golput dalam Pemilu 2009. Ancaman tersebut disampaikan saat mereka berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Pemalang, Rabu (10/12).

Selain membawa poster dan sejumlah tulisan meminta kemudahan mendapatkan pupuk, sebagian peserta mengenakan pakaian bertuliskan huruf yang membentuk tulisan "golput". Mereka juga membawa spanduk berisi kritik terhadap semboyan "Bali Desa Bangun Desa", yang ternyata hingga saat ini belum mampu menyejahterakan petani. Bentuk protes tersebut mereka wujudkan dalam tulisan "Mbangun Deso Mbalelo Deso" yang berarti membangun desa, membangkang pada desa.

Koordinator unjuk rasa, Andi Rustono mengatakan, petani selalu dalam posisi sulit, terutama saat musim tanam. Selain kesulitan mendapatkan pupuk, mereka juga dihadapkan pada mahalnya harga pupuk.

Penggunaan pupuk secara berlebihan oleh petani selalu menjadi kambing hitam penyebab kelangkaan pupuk. Padahal, peningkatan penggunaan pupuk akibat kondisi tanah sudah jenuh. "Elite-elite di pemerintah pusat hanya bisa mengulang pernyataan lama bahwa petani tidak perlu khawatir karena stok pupuk mencukupi dengan harga terjangkau," ujarnya.

Menurut Andi, kelangkaan pupuk berujung pada kemiskinan di pedesaan dan petani pada khususnya. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, serta menambah kuota pupuk untuk Pemalang.

Carmadi (54), petani dari Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, mengatakan, petani sangat sulit mendapatkan urea. Kalau pun ada, harganya sangat mahal, mencapai Rp 250.000 per kuintal. Hingga saat ini, tanamannya yang sudah berusia 20 hari terpaksa belum dipupuk karena ia belum mendapatkannya. "Luasnya 1,5 hektar," katanya.

Sakim (60), petani dari Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, juga mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. Akibatnya, tanamannya yang sudah berusia sekitar 20 hari rusak. "Daunnya merah-merah," ujarnya.

Carmadi maupun Sakim berharap agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk. Mereka bertekad tidak akan menggunakan hak pilih atau golput dalam Pemilu 2009, apabila persoalan pupuk tidak terselesaikan.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang Ruhadi mengatakan, kuota pupuk dari pemerintah pusat memang lebih sedikit dari pengajuan. Untuk tahun 2008, pengajuan dari Pemkab Pemalang sebanyak 26.000 ton, tetapi kuota yang diterima hanya 19.000 ton. "Kami memang ada penambahan 2.000 ton akhir tahun ini, tetapi tetap belum mencukupi," ujarnya.

Menurut dia, kesulitan pupuk akan mengakibatkan penurunan produktivitas sebesar 10 hingga 20 persen. Rata-rata, produktivitas tanaman padi di Kabupaten Pemalang mencapai 5,2 ton. Luas tanaman padi dalam setahun mencapai 85.000 hektar.

Siwi Nurbiajanti
Sumber:Kompas Rabu, 10 Desember 2008

Soeharto Dalam Pemasaran Politik PKS

2008-12-11T08:06:00.002+07:00

Oleh EEP SAEFULLOH FATAH

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sungguh biasa secara artistik, tidak secara politik. Inilah iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belakangan jadi menu utama di atas meja diskusi kita.

Secara artistik, iklan berdurasi 31 detik itu tak istimewa. Narasinya terlampau verbal: ”Mereka sudah lakukan apa yang mereka bisa, mereka sudah beri apa yang mereka punya, mereka guru bangsa kita, mereka pahlawan kita, mereka motivator kita, mereka ilham bagi masa depan kita. Terima kasih guru bangsa, terima kasih pahlawan, kami akan melanjutkan langkah bersama PKS untuk Indonesia sejahtera.”

Suara sang narator juga seperti tercekat di kerongkongan. Pecah. Tak bulat dan jauh dari bertenaga seperti teriakan khas Soekarno. Lebih mirip teriakan demonstran pada hari-hari antara 1997 dan 1998. Visualisasinya berupa gerak perpindahan slide standar, menampilkan sosok Soekarno, Soeharto, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, M. Natsir, Mohammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Bung Tomo.

Tapi iklan itu tak biasa secara politik. Ia mendulang kontroversi lumayan panjang, terutama lantaran sosok Soeharto. Sebagian kalangan menolak penahbisan sang Jenderal Besar sebagai pahlawan dan guru bangsa. Sebagian kalangan bahkan langsung menaruh PKS di keranjang partai antireformasi.

Iklan itu pun menjadi salah satu pertaruhan penting PKS dalam mengulang sukses Pemilu 2004. Sebegitu penting dan genting perkara ini bagi PKS? Produktif atau kontraproduktifkah iklan itu bagi upaya PKS meraih target 15 persen suara atau 20 juta pemilih dan menjadi tiga besar?

Mari kita telisik perkara ini dengan teropong ”pemasaran politik” (political marketing). Sukses sebuah iklan dinilai dari keberhasilannya memperluas dukungan bagi produk politik (partai, kandidat, kebijakan, dan presentasi ketiganya) yang ditawarkan.

Masalahnya, tak ada iklan yang bisa efektif menjangkau semua karakter calon pemilih. Fungsi sebuah iklan pun mirip-mirip penepuk lalat. Anda mesti berkonsentrasi pada satu atau beberapa lalat saja. Ketika sang lalat tertepuk, Anda mesti menerima konsekuensi serta merta: lalat-lalat lain akan terbang menjauh dari jangkauan. Untungnya, tepukan bisa diulang-ulang untuk memperbanyak jumlah korban.

Begitulah logika kerja sebuah iklan politik. Semakin tegas, benderang, spesifik, dan tajam sasaran yang dibidiknya, semakin besar potensi sukses sang iklan. Sebagaimana menepuk lalat, Anda lalu bisa membuat banyak iklan untuk beragam sasaran bidik.

Celakanya, pemilih bukanlah lalat. Setiap karakter pemilih membutuhkan langgam ”tepukan” berbeda. Beriklan banyak untuk sasaran bidik beragam boleh saja. Tapi hasilnya akan lain manakala langgam iklan-iklan itu tak berkesesuaian, apalagi jika berbalas pantun, saling menyerang. Maka, alih-alih memperluas daya jerat, sang iklan akan membikin kabur identitas partai dan para pemilih potensialnya.

PKS rupanya tak ingin makan buah simalakama itu. Mereka tak membuat banyak iklan dengan target bidik beragam. Mereka membuat satu porsi gado-gado: Satu iklan yang menggabungkan banyak ikon, untuk satu kali tepukan. Plaaak! Berapa banyakkah yang tertangkap dan yang terbang menjauh?

Asumsikanlah bahwa PKS merupakan partai rasional yang dikelola politikus akil balig. Maka, iklan ”Soeharto guru bangsa” bisa jadi dilandasi kesadaran PKS tentang pentingnya ketokohan dalam menentukan pilihan sekaligus tentang sempitnya ceruk pasar partai-partai berbasis massa Islam.

Berdasarkan pendataan Litbang Kompas (2008), dalam Pemilu 1999, ceruk pasar itu hanya didiami 37,54 persen dari total pemilih. Sekalipun jauh lebih besar ketimbang ceruk partai berbasis massa Kristen, kedaerahan, dan etnik (1,42 persen), ceruk itu lebih kecil daripada ceruk partai-partai berbasis massa majemuk (61,04 persen). Dalam Pemilu 2004, perbandingan ketiga ceruk pasar ini tak bergeser terlalu jauh, menjadi 38,33 persen berbanding 2,14 persen berbanding 59,53 persen.

Celakanya, sebagaimana dibuktikan Dwight King dan Anies Baswedan (2005), para pemilih Indonesia bukanlah pelintas batas. Jangankan menyeberang ke partai-partai majemuk, para pemilih partai Islam cenderung mengalihkan dukungannya ke partai berbasis massa Islam lainnya. Pemilih ceruk lain juga setali tiga uang.

Pertarungan pokok pun terjadi di dalam ceruk, bukan lintas ceruk. Fakta ini tegas terlihat di Jakarta. Di daerah pemilihan paling prestisius yang dimenangi PKS pada Pemilu 2004 ini, tujuh partai berbasis massa Islam meraih 1.891.641 suara (46,89 persen); hanya berselisih kecil dengan suara yang diperoleh 16 partai berbasis massa majemuk (1.911.666 suara atau 47,39 persen). Sedangkan sisanya, 5,72 persen atau 230.657 suara, diraih partai berbasis massa Kristen (PDS).

Ternyata, para pemilih Jakarta bukanlah para pelintas batas ceruk. Dari Pemilu 1999 ke 2004, PBB, PPP, dan PAN masing-masing kehilangan berturut-turut 0,7 persen, 9,7 persen, dan 9,1 persen suara. Hilangnya 19,5 persen suara itu beralih ke tiga partai berbasis massa Islam lainnya, yakni PKB (bertambah 0,1 persen), PBR (3 persen), dan terutama PKS (bertambah 18,4 persen).

Situasi di ceruk pasar majemuk juga serupa. Suara PDIP dan Partai Golkar yang hilang (berturut-turut 25 persen dan 2,1 persen) ternyata lari ke sang pendatang baru, Partai Demokrat (20,2 persen) dan partai-partai majemuk lainnya.

Menyadari fakta itu, PKS rupanya merasa perlu membuat upaya luar biasa yang tak lazim untuk menjangkau para pemilih secara lintas ceruk. Mereka berusaha menjangkau para pemilih partai Islam sekaligus partai nasionalis-plural. Alasannya, mustahil PKS bisa meraih 15 persen suara hanya dari dalam ceruk sempit partai-partai berbasis massa Islam.

Pada titik itulah iklan ”Soeharto guru bangsa” menemukan relevansinya. Iklan itu adalah alat penepuk PKS untuk menggaruk pemilih dari semua ceruk. Iklan ini pun senapas dengan upaya PKS membuka selubung dirinya, berusaha menjadi inklusif via beragam cara. Mereka mendatangi sejumlah puri (belum pura) terpenting di Bali, mengumumkan bahwa calon anggota legislatif PKS tak harus orang PKS dan tak harus orang Islam. PKS menerbitkan buku tebal berisi platform partai yang menegaskan pemihakan pada demokrasi dan kemajemukan, melanjutkan dan meluaskan jargon partai dari ”bersih dan peduli” menjadi ”bersih, peduli, dan profesional”, dan seterusnya.

Maka, di satu sisi, iklan ”Soeharto guru bangsa” adalah sebuah upaya rasional sebuah partai yang berusaha melakukan ekspansi pasar secara segera. Tetapi, di sisi lain, iklan itu menegaskan alpanya PKS pada sumber-sumber utama pendongkrak suara mereka dalam Pemilu 2004.

Dalam Pemilu 2004, selain dari kerja organik partai, sukses PKS berasal dari dua sumber pokok: moderasi yang terjadi di kalangan pemilih muslim (sebagaimana ditunjukkan oleh serial riset R. William Liddle dan Saiful Mujani) dan sukses PKS membuat positioning-diferensiasi-branding yang tepat berhadapan dengan partai-partai Islam lainnya.

Pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan bahwa kalangan Islam puritan, radikal, fundamentalis—atau apa pun namanya—adalah kelompok kecil bersuara nyaring. Alih-alih fundamentalisasi, arus utama yang terjadi di kalangan pemilih muslim adalah moderasi, bergerak makin ke tengah. Kepada merekalah PKS datang menawarkan citra, identitas, dan integritas partai yang berbeda dari partai-partai Islam konvensional. PKS menawarkan platform yang atraktif ketika partai-partai Islam lain masih terus sibuk dengan syair-syair lapuk yang diulang-ulang.

PKS pun berhasil membengkakkan raihan suaranya karena berhasil menjadikan dirinya sebagai kalimatun sawa, titik temu, bagi para pemilih muslim-rasional-kalkulatif. PKS alpa bahwa mereka inilah yang potensial menjauh terbang akibat tepukan iklan ”Soeharto guru bangsa” itu.

Maka, jika tak ada upaya-upaya pemasaran politik baru yang layak, sangat boleh jadi, iklan itu membikin PKS mengeluarkan ongkos politik teramat mahal. Sekalipun, tentu saja, sebuah partai tak akan mati terbunuh oleh sebuah iklannya.

EEP SAEFULLOH FATAH, Anggota Komunitas ”Para Penagih Janji”
Sumber:Tempo Interaktif Rabu, 10 Desember 2008

Masa Panen Media pada Musim Politik

2008-12-10T06:49:00.003+07:00

oleh : Yeni H. Simanjuntak

Selain pemberitaan tentang keributan kecil hingga kerusuhan yang terjadi pada hampir setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), ada fenomena lain yang dirasakan oleh industri media dari setiap pesta demokrasi skala kecil itu. Uang yang berputar dari ajang pilkada turut dinikmati oleh pemilik media.

Hanya dalam kurun waktu 9 bulan (Januari-September 2008), uang yang mengalir dari kocek peserta pilkada untuk beriklan mencapai Rp232 miliar. Data Nielsen Media Indonesia menyebutkan jumlah tersebut naik hingga lebih dari 250% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Porsi belanja iklan dari pelaksanaan pilkada itu tentu belum seberapa apabila dibandingkan dengan total belanja iklan politik secara nasional ditambah dengan iklan layanan dari beragam institusi pemerintahan yang mencapai Rp1,39 triliun dalam 9 bulan pertama tahun ini.

Belanja iklan politik dan pemerintah itu naik hingga 74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan yang cukup masuk akal.

Bukan hanya 'direcoki' iklan dari partai politik atau orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu tahun depan, penonton televisi juga semakin sering melihat tayangan iklan layanan masyarakat dari pemerintah.

Entah sengaja atau tidak, belakangan, iklan-iklan tersebut memang semakin banyak. Bisa dikatakan sebagai masa panen media pada musim politik.

Hampir semua departemen ingin menonjolkan keberhasilan program-program yang telah dijalankan. Tidak heran kalau ada iklan dari satu institusi pemerintah yang menuai protes karena dianggap sebagai iklan kampanye.

Cara penyampaian iklan-iklan politik tentu saja berbeda antara satu dan lainnya. Namun, semuanya sama-sama mengiklankan diri. "Kalau mau melihat perbedaan antara iklan politik dan iklan biasa, lihat dari bintang iklannya. Kalau bintang iklan biasanya dibayar, tetapi kalau bintang iklan politik justru membayar," ujar pengamat media Arswendo Atmowiloto dalam satu diskusi.

Partai politik atau politikus yang mengiklankan diri bukan hanya membelanjakan uangnya untuk beriklan di televisi. Koran, yang pada pemilu 2004 lalu belum dianggap terlalu efektif untuk mengiklankan diri, sekarang juga dilirik.

Belanja iklan calon pemda itu di koran mencapai Rp149 miliar, naik enam kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu.

Penyumbang kedua

Mengacu kepada data Nielsen Media Indonesia, dengan mengabaikan diskon atau promo yang diberikan media kepada pengiklan, iklan politik dan iklan layanan masyarakat dari pemerintah merupakan penyumbang kedua terbesar.

Belanja iklan politik dan pemerintah hanya kalah dari iklan layanan dan produk telekomunikasi yang mencapai Rp3,45 triliun sepanjang Januari-September tahun ini, naik 75% dari tahun lalu.

Padahal hingga akhir semester I/2008 (Januari-Juni), nilai belanja iklan politik dan pemerintah masih berada di urutan ketiga setelah produk telekomunikasi dan kendaraan bermotor. Namun, hanya dalam waktu 3 bulan, belanja iklan kendaraan bermotor berhasil disalip.

Sekarang tinggal kita saksikan bersama, apakah keinginan mengiklankan diri partai politik dan pemerintah akan terus meningkat menjelang pemilu yang akan digelar pada April 2009. Mungkinkah uang yang akan digelontorkan untuk beriklan mampu melebihi perusahaan-perusahaan telekomunikasi? Kita tunggu saja. (yeni.simanjuntak@bisnis.co.id)

Sumber:Bisnis.con Sabtu, 06/12/2008

Pendidikan Paulo freire

2008-12-06T09:42:00.003+07:00

Oleh IksanHb

Metodologi Rigor: Perspektif Kurrikulum

Kurikulum memainkan peranan penting dalam pendidikan di sekolah terutama sebagai kerangka acuan dalam memberikan arah terhadap pencapaian tujuan pendidikan dari tingkat nasional sapai pada tingkat interaksi di kelas. Interakasi antara guru dan siswa dalam kelas menjadi barometer dalam penentuan kesuksesan atau kegagalan sebuah kurikulum. Oleh karena itu, betapa teori-teori kurikulum lebih fokus pada isu-isu di kelas dibanding permasalahan di luar kelas.

Teori-teori kurikulum telah memperkenalkan berbagai pendekatan proses belajar-mengajar, tidak hanya mencakup isu-si yang sangat spesifik melainkan sampai pada pendekatan yang luas seperti organisasi kelas, bahkan memotivasi para siswa agar belajar. Untuk menyebut sebagaian dari pendekatan ini, kita bisa menyimak, misalnya pendekatan holistik kurikulum (Mayes, 2003 dan Miller (1999); spiritual pedagogi (Mayes, 2005). Selanjutnya pendekatan dalam memotivasi siswa untuk belajar dapat ditemukan pad gagasan Brophy (1998). Pendekatan-pendekatan kurikulum ini lebih mengedapankan aspek mentranformasi siswa melalui saluran-saluran intuisi dan mengkaiteratkan tidak hanya kepala siswa melainkan juga hati mereka. Tokoh lainnya yang sangat popular dalam lapangan ini tidak lain adalah Paulo Friere, yang gagasannya akan kita diskusikan secara singkat melalui tulisan kali ini, yaitu: kurikulum dalam kerangka prespektif pedagoki yang membebaskan.
Seperti tulisan Donaldo Macedo dalam kata sambutannya pada buku Friere, dia menggarisbawahi tentang pentingnya pesan Jean-Paul Satre akan apa yang disebut dengan orde sosial (social order), yaitu adanya “sangsi-sangsi mensengsarakan, kelaparan yang kronis, kemasabodohan, atau secara umum merupakan “subhumanity.” Dalam kaitannya dengan pendidikan, “para pendidik yang menolak untuk mentrasformasi ketidakpedulian terhadap kesengsaraan masyarakat, keadilan sosial, dan kesenjangan adalah pendidik yang hanya penjinak, yang disebut Satre dengan rasa kepedihannya sebagai ‘tidak akan menghasilkan perubahan apapun dan tidak akan memberikan pelayanan pada siapapun, melainkan hanya akan sukses dalam penemuan moral asal senang yang penuh kepalsuan’.” Kutipan dalam bahasa Inggrisnya seperti berikut: “educators who refuse to transform the ugliness of human misery, social injustice, and inequalities, invariably become educator for domestication who, as Satre so poignantly suggested, “will change nothing and will serve no one, but will succeed only in finding moral comfort in malaise.” (Freire, 1998, p. xxxii). Secara singkat gagasan pokok Freire tentang pedagogi yang membebaskan dapat di rangkum sebagai berikut.

Pendidik yang bervisi democratik akan mengedepankan pendekatan pembelajarannya pada kapasitas kritis, keingintahuan, dan otonomi siswa. Disini jelas, peranan seorang pendidik menggambarkan adanya kesan bahwa pembelajaran adalah tidak hanya menyampaikan isi (konten) melainkan juga ”berpikir yang benar”. Bagi Friere, para intelektual yang membaca berjam-jam dan berbicara hanya mengutip dari ingatannya adalah intelektual yang takut mengambil resiko dan gagal dalam menciptakan hubungan yang kongkret antara apa yang mereka baca dengan apa yang terjadi di dunia, negaranya, maupun masayrakat lokal. Mereka hanya megulang-ulang secara persis tetapi tidak mengajarkan apapun yang bersifat nilai-nilai individu. Pendidik yang demikian, hanyalah pendidik yang mewariskan dunia yang idealis, hanya sebuah data, yang terputus dari kebanyakan kehidupan masyarakat yang sebenarnya.
Proses belajar-mengajar, bersama dengan penyelidikan atau peneltian, adalah penting yang merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari lingkaran pengetahuan kespiritualan pada keingintahuan kita, yangmana, seperti itu akan menjadi metodologi pembelajaran yang setepat-tepatnya, sebuah kemajuan yang cerdik dari apa yag disebutnya sebagai “epistemologi keingintahuan.” Menghargai siwa akan apa yang mereka tahu, adalah cara berpikir yang benar, dan ini akan menempatkan tanggungjawab pada guru dan sekolah. Pola ini tidak hanya meghargai adanya pengetahuan apa yang dia sebut sebagai “classes-knowledge socially constructed in communitarian praxis,” melainkan juga berdiskusi dengan siswa penalaran akan jenis pengetahuan dan hubungannya dengan yang diketahui mereka.

Freire menggarisbawahi perlunya proses berangkat dari keberterusterangan ke keingintahuan yang kritis, yang harus dibarengi dengan formasi etika yang tepat yang bergandengan dengan penghargaaan estitika. Praktek pengajaran kritis, termasuk cara berpikir yang benar, melibatkan suatu kedinamisan dan perubahan dialektis antara “mengerjakan” dan “menjiwai atas apa yang dikerjakan” tersebut.
Jenis pendidikan yang tidak mengakui hak mengekspresikan kemarahan yang wajar melawan ketidakadilan, melawan ketidakloyalan, melawan peniadaan rasa cinta, melawan eskploitasi, melawan kekerasan, akan gagak menemukan peranan implicit pendidikan dalam ekspresi perasaan-perasan tersebut. Freire berargumentasi bahwa pendidik harus membangun intuisi mereka dan membawakannya menjadi metode dan analisis yang tepat (rigorous) sehingga keingintahuan menjadi epistemologi. Pemikiran ini yang disebut metode rigor.

Dalam terminologi transfer ilmu, seorang guru harus memahami secara ontologi, politis, etika, epistemologi, dan teori maupun praktek ilmu pedagogi seperti jenis penjelmaan penggabungan teori dan praktek yang melibatkan siswa. Sangat menarik ketika melihat seorang anak menperagakan keingintahuuannya yang mengarah ke ilmu, keingintahuannya ketika mendengar suara mesin dalam konteks menunggu dan menyimpulkan bahwa pesawat sudah mendekat. Disini pendidikan tidak akan pernah secara murni instrumental, melainkan juga harus etikal. Seorang guru yang memutus keingintahuan siswa atas alasan efisiensi mesin ingatan, telah menghempaskan baik kebebasan maupn kapasitas siswa untuk berpetualang. Jika itu terjadi, penomena demikian bukanlah pendidikan melainkan hanya penjinakan yang hanya berbeda sedikit dengan ideologi fatal dari pemikiran neo-liberal.
Mempelajari pemikiran Friere di atas, terutama tentang perspektif kebebasan yang memberikan keleluasaan pada siswa, system-sistem kurikulum yang dikemas dalam bentuk penstandaran nampaknya tidak mendukung pemikiran ini. Namun demikian, kurikulum yang penstandaran tersebut masih dbisa dinilai cocok bila disana diupayakan untuk mengintegrasikan model pembelajaran dengan model-model pembelajaran Friere dengan pendekatan humanistik dan kemasyarakatan seperti terdapat dalam metodologi rigor. Namun perlu diingat bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh para guru yang kompeten, yang mampu memadukan antara tuntutan subyek pelajaran melalui penyampaikan yang humanistis. Guru yang kurang matang dalam penguasaan materi pelajaran dan metode penyampaian hanya akan terjebak pada salah satu sisi, apakah di kontentnya saja dengan mengbaikan metode penyampaian, atau sebaliknya penyampaiannya saja yang bagus tanpa menguasai materi.

~~~~~~~~
References

Brophy, Jere. 1998. Motivating Students to Learn. Boston: Mc Graw Hill.
Freire, Paulo. 1998. Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher.

Mayes, Clifford. 2003. Seven Curricular Landscapes: An Approach to the Holistic Curriculum. Maryland: University Press of America.
Mayes, Clifford. 2005. Teaching Mysteries: Foundation of Spiritual pedagogy. Maryland: University Press of America. Miller, Ron (Ed.). 1991. New Directions in Education: Selections from Holistic

Dituduh Hina Merah Puti Dan " Nasionalisme Sejati Dhani"

2008-12-05T21:40:00.003+07:00

Oleh IksanHb

Reaksi berlebihan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Istana itu terlalu emosional dan tidak mendidik, padahal Video klip Dewa 19 itu, menurut saya justru memberi ruang public untuk selalu menyatu pada pesan substansi nasionalisme, dengan tidak menghilangkan simbul Negara sebagai background fundamental.

Berbagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka bagian kelompok yang menjunjung tinggi nasionalisme, kita harus melihat dari sisi filosofi dan jasmaninya dalam lahiriah media musik, bukan dengan dilihat sebelah mata. Sebaiknya jangan dilihat Video klip Dewa 19 dari kaca mata hitam putih –pasal perpasal, tapi lebih dari itu harus dilihat secara keseluruhan dari makna penyatuan logo dengan background bendera merah putih.
Dhani yang dianggap telah melecehkan simbol negara dan akan dilaporkan ke Mabes Polri, menurut saya, kurang dewasa Roy Suryo dalam menyikapi Video klip Dewa 19 berjudul 'Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia' kepihak kepolisian, apa lagi belum tahu persis apa yang dimaksut dari symbol tersebut.
Ada yang justru sangat menarik dan patut di cermati Dalam video klip itu, adalah bagaimana symbol dewa bersatu dengan simbol negara menjadi satu kekuatan nasionalisme. Yang juga sangat menarik adalah pengakuan dan pembumian Ibu pertiwi diungkapkan dalam judul 'Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia' sangat kaya akan makna. Kalau kita belajar banyak tentang tokoh-tokoh sufi , yang mana kita kenal dengan symbol –symbol penyatuan diri manusia dengan tuhannya dll.
Yang justru menghina bendera Merah Putih adalah Penguasa korup, tidak bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang menimbulkan kemelaratan dan perpecahan rakyat Indonesia .
Penghakiman yang terkadang tidak melihat substansi dari objek masalah, justru akan berlawanan derngan semangat kemerdekan. Kita jangan mudah terjebak dengan pola-pola lama yang merugikan generasi muda yang sedang berkembang . Telematika hanya bagian kecil dari instrument ilmu pengetahuan, substansi dari instrument kemerdekan yang di lakukan Dhani lewat video klip itu juga sangat penting dalam penyatuan semangat nasionalisme untuk mewujudkankan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Apakah Roy Suryo sudah berbicara langsung dengan Dhani? Kalau sudah Roy harus menyampaikan pada public, kalau belum, Roy harus bertemu langsung dengan Dhani, sehingga sama-sama mengerti dan bias menjadi pelajaran bersama. Apa yang menjadi reaksi Roy terhadap video klip yang mana bendera Dwi Warna ditempeli logo Dewa 19 berwarna biru, harus menjadi pelajaran buat kita, karena sering kali para pakar tekhnik tidak cocok dengan pakar sosial, apalagi Dhani mempunyai karakter music tersendiri dalam perkembangan music tanah air.
Ketajaman Dhani dalam mengemas musik dan symbol filosofinya , menjadi daya tarik tersendiri dalam kampanye nasionalisme lewat video klip nya berjudul 'Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia,' bukan sebaliknya ditanggapi secara emosional, kurang dewasa dan menunjukkan bahwa dirinya orang yang berkepentingan untuk melaporkan pada polisi. Lihat reaksi Roy Suryo di detik dibawah ini
"Selaku narasumber RUU Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, saya merasa harus melaporkan hal ini. Mas Dhani kan sudah dewasa seharusnya tahu jangan melakukan hal itu," jelas Roy saat dihubungi detikhot lewat telepon, detik Rabu (26/11/2008).
Berbeda dengan apa yang samapaikan oleh kuasa hukumnya Dhani sebagaimana yang ditulis di detik Rabu, 26/11/2008 "Yang ada apresiasi dan penghargaan terhadap bendera merah putih. Mas Dhani itu nasionalis sejati, itu dibuktikan ketika dia dan Dewa konser di Aceh tanpa dibayar sepeserpun ketika Darurat Militer," tutur Samsul.
Menarik untuk dikaji lebih dalam kasus ini, symbol dan judul klip video tersebut sangat kaya akan makna . Mari kita lebih dewasa menyikapi video klip 'Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia' sehingga tidak mudah penghakiman diluar pengetahuan kita.

Pornografi dan Asumsi- asumsi Antropologis

2008-10-13T13:00:00.003+07:00

Oleh Ignas Kleden

Rencana Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pornografi (selanjutnya: RUU Pornografi) masih menimbulkan kontroversi yang luas dalam berbagai kelompok masyarakat Indonesia dan penolakan oleh beberapa kelompok budaya tertentu. Kalau kita membaca teks RUU Pornografi ini, apa yang jelas dalam teks itu hanyalah sanksi dan hukuman. Sementara itu apa yang tidak jelas adalah ketentuan mengenai apa yang dilanggar dan mengapa suatu tindakan atau suatu barang atau benda dianggap mengakibatkan pelanggaran.

Dalam pasal 1 ayat 1 RUU ini, dirumuskan suatu definisi yang mengartikan pornografi sebagai ”materi seksualitas yang dibuat manusia” yang dikualifikasikan sebagai ”dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Dengan rumusan itu diandaikan bahwa secara publik dapat diketahui apa yang dapat membangkitkan hasrat seksual pada seseorang dan apa yang tidak, padahal pengetahuan tentang keadaan tersebut sulit sekali ditetapkan secara ilmiah, karena bersifat sangat subyektif. Kalau seorang pemuda melihat foto gadis pacarnya (dalam pakaian lengkap) kemudian muncul rasa rindu pada dirinya disertai imajinasi-imajinasi erotis dan hasrat seksual, apakah foto itu harus dibakar atau harus diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimusnahkan?

Kesulitan pertama dalam menghadapi teks RUU Pornografi ialah anggapan yang mendasari teks ini bahwa hasrat seksual adalah sesuatu yang buruk dan membahayakan keseimbangan masyarakat. Para legislator kita kiranya tahu juga bahwa hasrat seksual adalah suatu energi yang netral pada manusia, sama netralnya dengan nafsu makan, hasrat untuk jadi kaya atau terkenal, dan ambisi untuk berkuasa. Apalagi seksualitas itu, seperti ditunjuk dalam psikologi modern, merupakan energi yang jauh lebih luas dan menyebar dari sekadar seksualitas genital, karena bersifat sangat difus (seperti yang dibuktikan oleh Sigmund Freud dan Michel Foucault misalnya). Secara sederhana pun, kita akan paham bahwa tanpa hasrat seksual tidak ada kehidupan keluarga, dan tidak ada juga cinta antara manusia yang diekspresikan secara fisik, atas cara yang jauh lebih luas dan kaya daripada sekadar ”persanggamaan”, yang berulang kali disebut dalam teks RUU ini. Tanpa hasrat seksual mungkin tidak akan ada kesenian dan kesusastraan yang demikian memperkaya peradaban manusia.

Kesulitan nomor dua ialah anggapan bahwa manusia memberikan satu respons yang sama kepada satu stimulus yang sama. Kalau para legislator kita meluangkan sedikit waktu membaca buku-buku teks yang sederhana dalam ilmu psikologi, antropologi, atau sosiologi, mereka akan segera paham bahwa tingkah laku manusia sangat sulit diramalkan, karena hubungan di antara stimulus dan respons bersifat serba terbuka, dan hal inilah yang membedakan manusia dari binatang yang hidup hanya berdasarkan insting. Dalam kehidupan instingtif hubungan antara stimulus dan respons bersifat tertutup, karena stimulus yang sama akan mengundang respons yang sama. Kalau Anda menumpahkan darah di laut, hiu akan segera datang. Kalau Anda membuang sampah makanan di halaman rumah, lalat akan segera merubung. Akan tetapi, kalau seorang pengendara sepeda motor tertabrak mobil dan terbaring dalam keadaan berlumur darah di trotoar, respons orang-orang yang melihatnya akan berbeda-beda: ada yang segera menolong, ada yang menonton dari jauh, dan ada yang segera menghindar karena takut berurusan dengan polisi.

Dalam tingkah laku sosial selalu terlibat bahwa satu stimulus yang sama dapat menimbulkan sepuluh atau dua puluh respons yang berbeda, dan sebaliknya satu respons yang sama dapat muncul dari sepuluh atau dua puluh stimuli yang berbeda. Setelah Agus Condro membuat pengakuan bahwa dirinya telah menerima uang Rp 500 juta agar mendukung pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004, dan setelah dia juga mengaku bahwa dia tidak sendirian telah menerima uang tersebut, respons anggota DPR RI lainnya bermacam-macam: ada yang menutup mulut, ada yang berpikir keras untuk mengembalikan uang itu, dan ada yang tetap berkelit dengan susah payah. Terlihat di sini bahwa satu stimulus (yaitu pengakuan Agus Condro) telah mengundang respons yang berbeda-beda dari anggota DPR RI yang lain (Tempo, 25-31 Agustus 2008). Sebaliknya, partai-partai politik sekarang ini sibuk membuat poster, membagi-bagikan kaus, turun ke daerah-daerah pemilihan, atau membiayai perjalanan mudik Lebaran, dengan tujuan menarik simpati calon pemilih. Berbagai-bagai stimuli diberikan untuk menghasilkan satu respons yang sama (yaitu agar orang-orang memilih partai bersangkutan dalam pemilihan umum).

Karena itu, bagaimana mungkin para legislator kita begitu berpretensi bahwa mereka tahu tentang hubungan di antara ”materi seksualitas yang dibuat manusia” dan keadaan ”yang membangkitkan hasrat seksual”? Sebuah film porno dapat menimbulkan rangsang seksual pada yang satu, rasa jijik pada yang lain, dan bahkan dapat membuat seseorang menjadi frigid. Kalau seseorang memandang Tugu Monas, dan timbul imajinasi seksual pada dirinya, apakah Tugu Monas harus dirobohkan?

Kesulitan nomor tiga ialah anggapan para legislator bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hubungan di antara ”materi seksualitas yang dibuat manusia” dan ”nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Masyarakat yang mana? Masyarakat Indonesia terdiri dari demikian banyak kelompok budaya yang mempunyai nilai-nilai dan ukurannya sendiri tentang ”materi seksualitas” yang dianggap bersifat susila atau bukan. Orang-orang di Pulau Timor, Sabu, dan Rote akan berciuman dengan hidung kalau bertemu. Ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki, dan antara perempuan dan perempuan. Semua kita tahu juga kaum laki-laki di Papua akan mengenakan koteka dalam ucapara adat mereka—apakah semua ini sesuai atau tidak sesuai dengan ”nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”?

Memastikan dari ruang sidang di Senayan tentang apa yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat Indonesia yang demikian plural dengan kebudayaan yang mungkin paling heterogen di dunia ini adalah tindakan yang tak dapat dipertanggungjawabkan, karena menganggap bahwa masyarakat Indonesia adalah homogen. Dapat timbul kesan bahwa para legislator ingin memaksakan ukuran-ukuran mereka sendiri tentang apa yang bersifat susila atau bukan, dan mengundangkannya atas nama masyarakat. Apalagi anggota masyarakat sendiri diberi wewenang oleh RUU ini agar turut mengawasi pelanggaran ketentuan mengenai pornografi dengan akibat pidana. Hal ini pasti menyulut konflik dan kekerasan antara kelompok-kelompok budaya, dan memberikan kemungkinan untuk main hakim sendiri di antara anggota masyarakat yang menjadikan alasan pornografi untuk menghabisi lawan politiknya.

Kesulitan keempat ialah anggapan bahwa segala sesuatu dapat diatur oleh undang-undang, dan karena itu harus diatur oleh undang-undang. Anggapan ini tidak benar dan harus ditolak. Karena, undang-undang tidak sanggup mengatur perasaan orang tentang keindahan, perasaan cinta, simpati, rasa bahagia, selera makan, dan penggunaan waktu senggang. Dalam kaitan yang sama undang-undang mustahil mengatur perasaan erotis dan hasrat seksual seseorang. Semua yang baru disebut itu mustahil diatur oleh undang-undang, dan hanya dapat diatur oleh kebudayaan dan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus dalam agama, atau dalam latihan-latihan yang bersifat kejuruan.

Kita tahu bahwa tidak pernah dibenarkan bahwa sebuah undang-undang disusun untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang berpikir, meskipun percobaan untuk mengatur pikiran orang selalu menjadi godaan besar dalam sistem politik yang otoriter atau totaliter. Atas cara yang sama tidak pernah dibenarkan juga bahwa undang-undang mengatur perasaan orang, termasuk perasaan erotis dan hasrat seksual, sejauh perasaan-perasaan itu tidak diwujudkan dalam tindakan yang merugikan kepentingan orang lain. Indonesia akan ditertawakan oleh negara lain karena melakukan pelanggaran kemerdekaan orang dalam hal yang paling privat dan subtil.

Pada akhirnya RUU Pornografi dapat menimbulkan sinisme baru. Ada demikian banyak istilah yang berhubungan dengan seksualitas dalam teks RUU ini: persanggamaan, persanggamaan menyimpang, masturbasi, alat kelamin, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, dan lain-lain. Kalau seseorang membaca istilah-istilah itu dan kemudian timbul hasrat seksual pada dirinya, apakah teks RUU ini pun harus dianggap sebuah pornografi?

Penulis adalah Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)

Sumber:Majalah Tempo34/XXXVII 13 Oktober 2008

Tradisi Mudik Lebaran:Kemiskinan,Pengorbanan dan Lipstik Politik

2008-10-01T07:44:00.002+07:00

Oleh IksanHb

Pengorbanan dan kemenangan kaum muslimin khususnya kaum miskin, yang telah melewati satu rutinitas menjalankan ibadah merupakan kemenagan. Suka dan duka kemudian mengiringi kemenangan kaum miskin, tidak terkecuali telah berdampak bagi orang lain yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sekalipun dengan penuh rasa was-was dan harapan menjadi tidak focus, focus untuk pribadi dan orang lain, hanya kata yang selalu diucapkan dalam hati ”kita harus berlebaran mudik (pulang kampung) dan bertemu
keluarga.” Rasa dag-dig-dug dan keringat tidak menghentikan semangat untuk bertemu keluarga dan kampung halaman.

Maraknya sponsor mudik hari raya Idul Fitri dari berbagai partai politik maupun perusahaan, menjadi ngetren dan mempunyai daya tarik tersendiri untuk mengikat hati rakyat. Keinginan besar para pemudik untuk mengurangi ongkos pulang kampung, biasanya tidak hanya ikut rombongan mudik yang disponsori oleh partai politik maupun perusahaan akan tetapi biasanya mereka mudik dengan menggunakan sepeda motor, dengan harapan bisa mengurangi ongkos dan bisa digunakan di kampung untuk silaturahmi dengan tetangga yang tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki. Ada juga cara untuk mengurangi ongkos, dengan rela naik kereta api berdesakan, meskipun sangat berisiko dengan
kesehatan dan banyaknya copet yang berkeliaran.

Secara lahiriah tradisi sungkem pada orangtua dan silaturahmi dengan tetangga, menyambung kembali atas kasih cintanya. Lebih dari itu, usaha untuk menyatukan kembali (cinta-kasih) yang hilang dan mengurangi beban dosa dari kedekatan sang ibu dan bapak yang jauh dari pekerjaannya. Perasaan dosa dan harapan mendapat ampunan bukan hanya dari ALLAH semata, tapi juga dosa terhadap orang tua seakan menjadi pengampunan yang nyata, baik secara batin maupun lahiriah dengan tradisi sungkem orangtua dengan harapan mendapat pengampunan (mohon maaf lahir dan batin).
Kaya-miskin dan pengorbanan jiwa

Pemberian beras maupun uang yang biasa kita sebut beras firah dan sedekah terhadap yang tidak mampu, menjadi tidak senang hati ketika harus dilakukan dengan cara pembagiannya beras fitrah yang mereka terima setelah berjam-jam antre berjemur matahari hanya cukup untuk memenuhi perut beberapa hari. Kejadian yang sangat sedih dan masih ada dalam ingatan kita adalah kasus yang terjadi di Pasuruan dimana telah menelan 21 korban jiwa.

Apa yang terjadi pada 150 WNI yang hendak pulang kampung ke Sumatera untuk merayakan Idul Fitri, telah tenggelam sehingga menewaskan 12 orang, terdiri atas 11 wanita dan satu lelaki, 125 orang selamat. Sebanyak 125 orang yang selamat, 18 orang harus dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, di antaranya tiga wanita hamil dan tiga anak dibawah lima tahun, (Kompas SELASA, 30 SEPTEMBER 2008). Dari 150 WNI yang tenggelam sehingga menewaskan 12 orang ,yang hendak pulang kampung ke Sumatera untuk merayakan Idul Fitri, adalah sangat memprihatinkan dan merupakan tragedy kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Potret wajah bangsa kita sangat di permalukan oleh Malaysia, apa lagi diduga pekerja illegal, korban dimana mereka harus bertemu sanak keluarga harus menderita. Bukan persoalan mereka legal atau illegal akan tetapi itu merupakan perjuangan untuk mencari sesuap nasi dan mendapatkan hidup yang layak. Kalau pemerintah mempunyai perasaan yang lebih dalam masalah kemiskinan seharusnya pemerintah mampu menghentikan kemiskinan dan pembodohan , dengan meningkatkan keamanan dan menciptakan lapangan kerja. Kalau pemerintah tidak bisa member jaminan keamanan rakyat dan stabilitas ekonomi, jangan berharap ekonomi kita akan berkembang dengan cepat.

Setiap orang sebenarnya mempunyai fitrah, Fitrah secara cultural bisa kita lihat lebaran fitrah yang mengandung makna kritik atas ketidak seimbangan antara kerakusan dan kemiskinan, bisa juga kita sebut ketimpangan modernitas sistem pasar yang kapitalistik. Kerinduan dan kecintaan manusia sebagai mahluk sosial, tradisi mudik mencerminkan kerinduan spiritual manusia antara nalar pribadi dan nalar sosial ada dalam satu ikatan lahiriah (Kesalehan individu) yang terlepas dari kepentingan politik, etnisitas, kebangsaan, dan territoriality nasionalisme intelektualitas, bahkan kesalehan keagamaan. Pertanyaannya kemudian apakah dengan maraknya seponsor politik terhadap pemudik, akan mengurangi keistimewaan makna fitrah lahir-batin?
Untung rugi kadang kala dipakai dalam melakukan bisnis, tetapi juga untung rugi dalam memberikan sponsor medik ,tentu menjadi kalkulasi internal yang terkait denagan pendapatan, apa itu pendapat angka konsumen bertambah, atau pendapatan suara dalam pemilu. Sebenarnya beban dan resiko kematian dalam setiap hari raya idul fitri bukan hanya terjadi pada yang menjalankan idul fitri akan tetapi juga bisa terjadi kepada siapa saja, agama apa saja karena infrasruktur transfortasi kita masih buruk, sehingga banyak mengalami kecelakaan. Kemenangan secara teologis, pada hari raya Fitrah kemenangan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, khususnya kemenangan kaum tertindas (proletar), akan tetapi secara harfiah dan lahiriayah, problem sosial ekonomi dibawah garis kemiskinan, apa itu karena kemiskinan struktural atau karena tragedi takdir kemiskinan ilhahi (wallahualam).

Di hari besar keagamaan yang seperti hari raya idul fitri, bagi kaum muslimin merupakan hari yang penuh barakah, bagaikan hari tanpa pembatas dengan Tuhan ( tunduk, syukur dan berserah diri secara total). Meskipun orang yang mampu dan berkuasa di hari itu menundukkan diri kepada Tuhan, bahkan ada yang secara sepotong dan melembaga dalam dirinya menjadi seorang sufi, lantaran karena mendengar dan belajar cara mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga lupa berinteraksi masyarakat miskin. Potret ini seakan menjadi kenyataan, sebagaimana yang ditulis dalam majalah Tempo “ Hanya, kita kerap menyaksikan orang berbondong-bondong belajar tasawuf lebih untuk meningkatkan spiritualisme pribadi, bukan spiritualisme kolektif. Sufisme cuma punya efek terhadap diri sendiri, belum pada lingkungan di luar dirinya. Mereka lebih sibuk mengurusi Tuhan, yang sebetulnya tak meminta diurus, ketimbang mengurusi kemaslahatan bersama. Mereka ini sesungguhnya telah melupakan esensi tasawuf yang jauh lebih penting: khidmat, pelayanan terhadap manusia lain. Inilah dakwah bil hal yang sesungguhnya. Kita jelas memerlukan sufisme, tapi bukan ”jenis” yang melahirkan masyarakat yang eskapis. Lahirnya sufi urban tak akan sia-sia jika dari sana muncul banyak gagasan dan kontribusi untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. (Majalah TEMPO 32/XXXVII 29 September 2008)

Mrajut kekuatan moral sebagai simbol solidaritas
Harapan penuh barakah dan magfirah tentu tidak terlepas dengan interaksi structural dan budaya modernitas – urban bersinggungan dengan kemiskinan. Record sosial sebagai bawaan modernitas adalah jalan spiritual orang kaya dan berkuasa untuk mendapat ampunan Tuhan dengan memnyisihkan harta kekayaanya membayar fitrah. Sebagaimana bagi-bagi 2,5 kg beras fitrah setara Rp 10.000. meskipun jumlah itu sama sekali tak bernilai bagi orang yang berpendapatan puluhan sampai ratusan juta rupiah setiap bulan.
Benarkah kata orang bahwa zakat fitrah bukan sekadar ritual yang harus dilakukan, dengan keterpaksaan karena sebagai kewajiban? Hikmah dari zakat fitrah yang bukan sekedar ritual tetapi simbol solidaritas kolektif komunitas sosial, baik dari tingkat keluarga sampai kebangsaan. Kejujuran yang menjadi dasar ukuran standart pembayaran zakat menjadi pertanyaan bagi msyarakat miskin. Itu bisa kita lihat dari orang yang kaya di Indonesia tidak menjadi terbuka dengan golongan kaum miskin lantaran ketakutannya mereka harus membayar zakat dengan nilai yang tinggi. Kalau keterbukaan antara yang miskin menjadi nyata dalam kehidupan sosial dan kebangsaan, tentu nasionalisme dan solidaritas kolektif akan menjadi kenyataan.

Setiap tahun datangnya bulan suci ramadhan, seluruh kaum muslimin menyambutnya penuh antusias. Lebaran memotivasi warga negara seperti di Indonesia, dimana harus bekerja keras dan bahkan harus rela tidak bertemu keluarga siang dan malam,dan ada juga yang mengurangi jam kerjanya hanya atas dasar hari penuh kemulyaan. Puncak dari bulan ramadhan mereka bersama-sama berlebaran atau mudik bertemu sanak keluarga dengan penuh suka dan duka. Setelah lebaran usai, kehidupan kembali seperti sebelumnya. Kekerasan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan kembali terjadi. Mengapa begitu mudah manusia lupa akan nilai-nilai silaturahminya,lupa akan fitrah jati-diri dan keberadaannya sebagaimanusia (human being).

Fitrah dan solidaritas yang hilang

Setelah kembali keposisi semula pasca-hari raya idul fitri (Lebaran) orang kembali menjalani kehidupan penuh ketidak seimbangan, ketidak seimbangan iman dan ketidak seimbangan tanggung jawab sebagai warga negara. Sikut menyikut diantara sesama mencari dalih pendapat politik, menggangu diantara sesama anak bangsa kadang-kadang berbungkus sakralitas ketuhanan. Daur ulang kantong-kantong politik menjadi tontonan, yang teman yang tidak menguntungkan secara politik harus di usir mencari teman baru yang menguntungkan dan masih banyak lagi contoh daur ulang politik eskapisme (pelarian). Kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh tradisi kekuasaan menjadi relefan disetiap level, mulai dari tingkat Iastana sampai tingkat RT. Kalau kita bisa memaknai dan melakukan tradisi silaturahmi dan bermaaf mafan diantara sesama, saling hormat menghormati diantara anak bangsa, saya oktimis dan pasti bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat dan makmur sentosa.

Bersatu kita utuh bercerai kita runtuh, semboyan yang seakan kita lupa bahwa makna lebaran idul fitri merupakan wujud kebangkitan nasional, bangkitnya jiwa damai dan fitrah kebangsaa. Silaturahmi bukan hanya untuk kaum muslimin saja akan tetapi bagi semua ummat manusia dimuka bumi. Saatnya menyadari, kehidupan bukan sekadar mekanisme material peribadi dan kekuasaan , tetapi sebuah keterpaduan dan saling terkait dengan dinamika sosial yang dinamis, spiritual tekstual-konstektual, rasionalitas, dan keseimbangan struktur keadilan sosial (social justice).

Kesombongan dipundak seseorang tidak akan mengalahkan solidaritas dan kekuatan moral manusia, sehebat apa pun kekuatan atas kuasaan seseorang dan kekayaan harta benda seseorang, pasti akan butuh pengakuan public. Bisakah kita memulai dari sekarang kebiasaan yang menjebak dirikita, bangsa kita dirubah menjadi nilai-nilai moralitas dan solidaritas untuk bangsa Indonesia (bangsa terhormat dan bangsa yang malmur sentosa)? Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dilandasi atas nila-nilai pancasila dan didasar saling hormat menghormati sesama anak bangsa.

Hentikan Tradisi lipstick politik

Pembenaran untuk bersolek kekuasaan dan politik pasar bebas (jual beli suara bukan hanya saat pemilu tiba tapi juaga pembagian sembako,seponsor mudik) menjadi semakin terperangkap kemiskinan. Korban jiwa dijalanan menjadi tontonan atas semerawutnya lalulintas, bukan hanya salah Pak polisi akan tetapi kualitas proyek infrastruktur kita yang dikorup, sehingga umur bangunan proyek jalan mudah hancur. Meskipun demikian tradisi mudik yang tidak menyurutkan niatnya untuk pulang kampung meskipun harus menghadapi resiko besar, bukan menjadi alasan pemerintah menghentikan arus balik dengan operasi KTP, Karena kemiskinan ditanah air masih sangat besar debandingkan yang kaya dan lapangan pekerjaan di daerah tidak ada. Hilangnya pekerjaan dan pengangguran harus menjadi batu cambuk PRESIDEN dan POLITISI untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab.

Himpitan hidup yang kian hebat akibat kenaikan harga BBM, dan ketidak pastian kebijakan pemerintah dalam kenaikan BBM menjadi terror keamanan rakyat, kita bisa lihat kenapa saya mengatakan ketidak pastian kebijakan pemerintah adalah ketika pemerintah menaikkan harga BBM pemerintah beralasan karena naiknya harga minyak dunia, sekarang ketika harga minnyak dunia turun kenapa pemerintah tidak menurunkan harga BBM? Padahal hampir diseluruh dunia harga BBM turunsetelah harga minnyak dunia sudah turun. Contoh kongkrit yang terjadi di Malysia harga BBM turun, di Amerika turun dari 4,10 dolar menjadi 3,57 dolar per gallon kalau dirupiahkan turun sekitar 5 ribu rupia.

Masih adanya terror yang terjadi pada saksi dalam persidangan Habib Rizik dan bentuk kekerasan lainnya menunjukkan betapa tidak pastinya keamanan kita sebagaimana perlindungan terhadap rakyatnya. Teror bom, masih besarnya hasrat korupsi, kurang pedulian pemimpin politik dan keagamaan atas derita rakyat, serta kekerasan akibat konflik sama menjadi hantu yang harus ditrobos oleh rakyat, sebagaimana rakyat miskin melakukan tradisi mudik kekampung halamannya dengan rela menjual harta bendanya, berdesakan dan lain-lain, yang terpaksa dilakukan.

Bukan persoalan referensi teologi semata yang kita lihat, akan tetapi ketersediaan ekonomi untuk menopang hidup yang harus dilihat, pikirkan dan dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Kesempatan pemerintah untuk merubah cara pendektan lipstick politik ke realistic dan bertanggung jawab masih terbuka. Sekalipun keraguan dan apatisme rakyat sudah berkembang, untuk tidak mengurangi ketenaran dan jabatan yang di emban, elite politik dan keagamaan negeri ini harus mampu mengorbankan gengsi dan rasa benar sendiri untuk rakyat.

TAQABBALLAHU MINNA WA MINKUM TAQABBAL YA KARIM WA JA'ALANA WA IYYAKUM MINAL 'AIDIN WAL FAIZIN KULLU AMMI WA ANTUM BIKHOIR

Sufi Kota Mencari Tuhan

2008-09-28T22:25:00.004+07:00

SETIAP kali Ramadan tiba, setiap kali pula kita menyaksikan ramai-ramai orang mendekatkan diri pada Tuhan. Masjid semarak dengan kegiatan tarawih dan tadarus. Hotel menggelar pengajian buat eksekutif. Televisi sibuk menyiarkan acara zikir bersama. Ustad-ustad pun seketika menjadi idola masyarakat.

Sulit dibayangkan pencitraan ritual ibadah seperti sekarang ini terjadi sepuluh atau dua puluh tahun lalu. Zikir, yang adabnya dulu merupakan ritual sunyi dan personal, sekarang berubah menjadi begitu masif. Tablig akbar muncul di mana-mana. Tausiyah seorang kiai pun memerlukan lampu sorot agar bisa ditonton di seantero negeri. Ini zaman kemasan untuk segala hal, tak terkecuali kegiatan keagamaan.

Memang tak terhindarkan dunia modern dengan kekuatan teknologinya yang memukau itu telah mengubah hal intim dan privat menjadi sesuatu yang kolosal dan terbuka. Sufisme, misalnya, yang semula ada di bilik-bilik tarekat tertentu, kini masuk ke tengah gelanggang yang terbuka dan modern. Ia, yang selama ini dianggap hanya membuat orang ”mabuk” dan lupa pada dunia, mendapat tantangan baru agar bisa kompatibel dengan modernisme.

Sebaliknya modernisasi tak selalu berhasil memenuhi janji-janji kesejahteraan yang ia tawarkan. Modernisasi yang diikuti globalisasi justru kerap memunculkan kesulitan baru, dari meningkatnya gaya hidup materialistik, hedonistik, hingga mewabahnya disorientasi dan depresi sosial di masyarakat. Di sinilah sufisme atau tasawuf hadir sebagai alternatif pemenuh dahaga rohaniah.

Daya tarik sufisme sebagai alternatif, bisa dipahami, membuat banyak orang muda perkotaan terpesona. Mereka, jika dilongok lebih jauh, umumnya berpendidikan tinggi dan mapan dalam pekerjaan. Secara materi tak ada yang kurang. Sebagian dari mereka malah berpenghasilan tinggi, tinggal di apartemen, bahkan memiliki mobil mewah.

Bagi kalangan muda ini, belajar tasawuf adalah jalan menyucikan diri—sebagaimana makna ”sufi” yang berasal dari kata ”safa” yang berarti kesucian. Mereka memperbanyak zikir, puasa, menggenapi salat sunah, dan belajar hidup sederhana (zuhud). Bagi yang lebih serius, mereka berkhalwat (menyepi) ke luar kota selama beberapa hari untuk berzikir. Ada pula yang menekuni tarian Rumi (whirling dervishes), atau berguru pada seorang mursyid (guru) di sebuah kelompok tarekat.

Namunkelompok terbesar dari kalangan anak muda ini memilih belajar dari lembaga yang kini bertebaran ”menjajakan” tasawuf. Cukup membayar dengan tarif tertentu, tanpa perlu masuk tarekat, mereka bisa menyelami pikiran para pejalan sufi seperti Rabiah al-Adawiyah, Al-Ghazali, atau Rumi. Membayar itu soal biasa, apalagi untuk mendapatkan ilmu. Hanya, konsekuensi yang mereka peroleh: tasawuf yang mereka pelajari jauh lebih cair—untuk tak menyebut ala kadarnya. Spiritualitas yang mereka dapatkan pun bisa dibilang terbentuk berdasarkan ”harga”.

Tren yang muncul belakangan ini bolehlah disebut fenomena sufi urban. Julia Day Howell dari Universitas Griffith, Australia, menggunakan istilah ini dalam satu kajian antropologi tentang gerakan sufisme yang marak di wilayah perkotaan di Indonesia pada 2003. Ia sebenarnya menyebut istilah sufi urban sebagai meningkatnya gejala sufisme di masyarakat kota dan sama sekali tak menghubungkannya dengan ihwal tarif. Di kota-kota besar kita, yang terjadi sekarang agaknya merupakan mekanisme pasar biasa—urusan permintaan dan penawaran. Tak terbantahkan soal logika pasar ini berperan banyak menentukan minat seseorang mempelajari agama.

Kita tentu gembira mendengar orang belajar tasawuf kemudian yakin agama yang mereka anut merupakan agama cinta, bukan agama yang menghalalkan kekerasan. Keyakinan ini patut kita apresiasi.

Mereka juga menemukan bahwa sufisme bersifat toleran dan akomodatif terhadap keragaman paham keagamaan. Pada level tertentu, sufisme bahkan mengandung ajaran kesatuan agama-agama. Di sini, sekali lagi, kita mesti memberikan penghargaan. Tasawuf yang mereka pelajari ternyata amat penting dalam membentuk cara pandang yang lebih inklusif terhadap keberagamaan masyarakat kita.

Hanya, kita kerap menyaksikan orang berbondong-bondong belajar tasawuf lebih untuk meningkatkan spiritualisme pribadi, bukan spiritualisme kolektif. Sufisme cuma punya efek terhadap diri sendiri, belum pada lingkungan di luar dirinya. Mereka lebih sibuk mengurusi Tuhan, yang sebetulnya tak meminta diurus, ketimbang mengurusi kemaslahatan bersama. Mereka ini sesungguhnya telah melupakan esensi tasawuf yang jauh lebih penting: khidmat, pelayanan terhadap manusia lain. Inilah dakwah bil hal yang sesungguhnya.

Kita jelas memerlukan sufisme, tapi bukan ”jenis” yang melahirkan masyarakat yang eskapis. Lahirnya sufi urban tak akan sia-sia jika dari sana muncul banyak gagasan dan kontribusi untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan.

Sumber:Majalah TEMPO 32/XXXVII 29 September 2008

Rakus

2008-09-25T12:04:00.002+07:00

Tiap kali ”kapitalisme” tampak guncang dan buruk, tiap kali Wall Street terbentur, orang jadi Oliver Stone. Dalam Wall Street, sutradara yang bakat utamanya membuat protes sosial dengan cara menyederhanakan soal, menampilkan dahsyatnya keserakahan manusia. Di sana Gekko, diperankan Michael Douglas, menegaskan dalilnya: rakus itu bagus. ”Rakus itu benar. Rakus itu membawa hasil. Rakus itu… menandai gerak maju manusia.”

Tapi rakus adalah fiil pribadi-pribadi, sementara ”kapitalisme” tak cukup bisa dikoreksi dengan membuat orang insaf. Rakus juga bisa lahir di luar Wall Street. Ia tak hanya melahirkan ”kapitalisme”.

Memang ada sesuatu yang amat rumit hari-hari ini.

Seperti mantra, seperti makian, kata ”kapitalisme” kini meyakinkan hanya karena dampaknya bagi pendengar, bukan karena definisinya yang persis. Juga kata ”sosialisme”. Juga kata ”pasar”, ”Negara”, dan lain-lain yang tak berseliweran di antara kita.

Kita sering tak menyimak, pengertian itu sekarang pada retak, nyaris rontok. Setidaknya sejak Juli yang lalu. Majalah The Economist melukiskan adegan dramatik yang terjadi di pusat kekuasaan Amerika Serikat, negara kapitalis papan atas itu: ”Pada 13 Juli, Hank Paulson, Menteri Keuangan Amerika, berdiri di tangga departemennya seakan-akan ia menteri sebuah negara dengan ekonomi pasar yang baru timbul….”

Hari itu Paulson, pembantu Presiden Bush, mengungkapkan rencana daruratnya buat menyelamatkan Fannie Mae dan Freddie Mac, dua bisnis raksasa dalam bidang pendanaan hipotek yang tak mampu lagi membayar kewajibannya US$ 5,2 triliun. Pemerintah memakai kata ”conservatorship”. Artinya, dewan direksi dicopot, pemegang saham praktis disingkirkan, tapi perusahaan itu akan terus bekerja dengan Pemerintah jadi penyangga utangnya. Pendek kata: Pemerintah AS mengambil alih perusahaan itu—kata lain dari ”nasionalisasi”, sebuah langkah yang mirip apa yang pernah dilakukan di Indonesia dan akhir-akhir ini di Venezuela.

Tapi ini terjadi di suatu masa, di suatu tempat, di mana ”pasar” dianggap punya daya memecahkan persoalannya sendiri. Ini terjadi di sebuah era yang masih meneruskan fatwa Milton Friedman bahwa ”penyelesaian oleh Pemerintah terhadap satu soal biasanya sama buruk dengan soal itu sendiri”. Ini terjadi di sebuah perekonomian—disebut ”kapitalisme”—yang prinsipnya adalah siapa yang mau ambil untung harus berani menerima kemungkinan jatuh. Jika para direksi dan pemegang saham siap menyepak ke sana-kemari meraih laba di pasar, kenapa kini mereka harus dilindungi ketika tangan itu patah?

Di situlah ”kapitalisme” meninggalkan prinsipnya sendiri. Tapi tak berarti ”kapitalisme” di Amerika berhenti sejenak. Memang tindakan nasionalisasi di sana—terakhir dilakukan terhadap perusahaan asuransi raksasa AIG (American International Group)—menunjukkan kian besarnya peran ”Negara” dalam perekonomian Bush.

Namun kita perlu lebih saksama. Sebab yang terjadi sebenarnya sebuah simbiosis yang tak selamanya diakui antara ”Negara” dan ”pasar”. ”Nasionalisasi” terhadap Fannie dan Freddie berarti sebuah langkah menyelamatkan sejumlah pemain pasar dengan dana yang dipungut dari pajak rakyat. Dengan kata lain: yang dilakukan Pemerintah Bush adalah sebuah ”pemerataan” kerugian, bukan ”pemerataan” hak.

Hubungan simbiosis antara kedua perusahaan itu dan ”Negara” juga bisa dilihat dari segi lain: menurut laporan CNN, selama 10 tahun, Fannie dan Freddie mengeluarkan US$ 174 juta untuk melobi para politikus, untuk membangun ”iklim politik” yang ramah kepada mereka—termasuk ketika tanda-tanda keambrukan sudah terasa.

Tapi jika ”Negara” dan ”kapital”, ”pemerintah” dan ”pasar” ternyata tak sepenuhnya lagi bisa dipisahkan dengan jelas, apa yang luar biasa? Bukankah sejak abad ke-19 Marx menunjukkan bahwa ”Negara” selamanya adalah sebuah kekuasaan yang memihak kelas yang berkuasa? Dikatakan secara lain, bukankah ”Negara” tak hanya terdiri atas ”apa”, melainkan ”siapa”?

Tapi persoalan tak selesai hanya dengan satu tesis Marx. Sejarah politik makin tak mudah menentukan bagaimana sebuah kelas sosial merumuskan identitasnya—terutama ketika kaum pekerja bisa tampil lebih ”kolot” ketimbang kelompok sosial yang lain, dan ”ketidakadilan” tak hanya menyangkut ketimpangan dalam memiliki alat produksi. Mau tak mau, para analis dan pakar teori harus berhenti seperti beo yang pintar, dan berhenti memakai mantra dan makian ketika ”kapitalisme” dan ”sosialisme” begitu gampang dikatakan.

Itu tak berarti api awal yang dulu membakar perang purba itu, perang yang melahirkan mantra dan makian itu, telah sirna. Selama ketidakadilan menandai rasa sakit sejarah, api itu masih akan membakar dan perang masih akan berlangsung. Selama sejarah belum berakhir dalam mengisi pengertian yang disebut Etienne Balibar sebagai égaliberté, paduan antara ”keadilan” dan ”kebebasan”, perang tak akan padam.

Perang itu, tak selamanya dengan darah dan besi, adalah perjuangan politik. Ketidakadilan tak bisa hanya bisa diselesaikan dengan administrasi, karena administrasi ”Negara” selamanya akan terbatas dan terdorong ke arah pola yang cepat jadi aus. Ketidakadilan juga tak akan bisa diselesaikan dengan perbaikan budi pekerti, dengan mengubah atau mengalahkan orang macam Gekko.

Apalagi pergulatan ke arah keadilan dan kebebasan tak hanya terbatas dengan mengutuk Wall Street. Kita tak cukup jadi Oliver Stone.

Goenawan Mohamad

Sumber:Senin, 22 September 2008

'RUU label halal timbulkan birokrasi baru'

2008-09-24T05:26:00.000+07:00

JAKARTA: Pengusaha masih belum sepakati Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru yang berhubungan dengan birokratisasi proses sertifikasi halal produk pangan oleh lembaga pemerintah.

Paulus J. Rusli, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Produk Halal Indonesia (APPHI), mengatakan penyelenggaraan proses sertifikasi halal produk pangan yang ada sekarang ini sudah berjalan baik sehingga tidak diperlukan lagi adanya UU baru untuk mengatur hal yang sama.

"Kalau tidak ada yang salah dengan sistem yang ada sekarang, kenapa harus diperbaiki? Harusnya hal ini ranahnya MUI, jadi pemerintah tidak perlu ikut campur," ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VIII di DPR kemarin.

Dia menjelaskan pemerintah seharusnya menyempurnakan peraturan yang sudah ada tanpa merubah atau membuat lagi aturan yang sama.

Selain itu, imbuhnya, unsur terpenting dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal produk pangan adalah kepercayaan atas lembaga/badan yang berwenang dan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dengan perangkat Komisi Fatwa dan Lembaga Pengkaji dan Pemeriksa Obat dan Makanan (LP-POM).

Pemerintah, katanya, hanya bertindak sebagai pengawas yang sekaligus juga memberikan sosialisasi dan registrasi produk. Menurut dia, pemberian logo halal adalah tanggung jawab MUI.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Thamrin mengatakan pencantuman tulisan halal bersifat sukarela, dan dalam rancangan undang-undang penjaminan label halal juga diharapkan masih bersifat sukarela.

Produk impor yang menyatakan sebagai produk halal, maka wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya.

Dia menjelaskan obat dan makanan yang beredar atas dasar labelnya dapat dikelompokkan a.l. pertama, dengan penandaan mengandung babi atau bersumber babi. Kedua, dengan penandaan halal. Ketiga, tidak mencantumkan penandaan, produk ini halal untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim, hanya saja belum mendapatkan sertifikasi halal.

Husniah menyarankan jika nantinya dalam UU itu diwajibkan label halal, maka lembaga pemberi sertifikasi haruslah lembaga pemerintah sehingga biaya sertifikasi yang harus dibayar perusahaan rendah.

Silang pendapat

Thomas Sembiring, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), mengatakan terdapat silang pendapat antara Departemen Agama dan MUI menyangkut label haram untuk produk pangan.

"Fatwa ditetapkan MUI dan sertifikasi oleh Depag," ujarnya.

Dia menjelaskan selama ini rumah potong di luar negeri diakreditasi oleh MUI atas permintaan pedagang daging yang bersangkutan, tetapi dalam RUU yang mengajukan adalah pengusaha sehingga akan menimbulkan lagi permasalahan baru.

Menurut dia, selain tambahan biaya dan tenaga, masuknya birokrasi juga akan semakin mempersulit proses sertifikasi. Untuk itu, RUU JPH tersebut tidak bisa diterapkan karena seolah jalan sendiri dari MUI.

Suroso Natakusuma, Ketua Umum Pusat Informasi Produk Makanan dan Minuman (PIPIMM), mengatakan untuk melaksanakan RUU JPH harus diimbangi dengan Peraturan Pemerintah (PP) sehingga sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab bisa tercipta secara optimal.

Dia menjelaskan ayat 1 UU No. 7/1996 tentang Pangan menyebutkan keterangan halal untuk produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. (12/19) (redaksi@bisnis.co.id)

Sumber:Bisnis Indonesia Rabu, 24/09/2008

50 Politikus Terima Suap Konversi Hutan

2008-09-23T10:37:00.003+07:00

"Ada puluhan anggota DPR, kenapa cuma saya yang disadap?"

JAKARTA -- Sebanyak 50 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat diduga menerima uang senilai Rp 5 miliar terkait dengan kasus alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-api di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Menurut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Sagita Haryadin, komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan itu menerima duit dalam dua tahap. "Masing-masing Rp 2,5 miliar pada 2006 dan 2007," ujar Sagita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. Ia menjadi saksi dengan terdakwa anggota Komisi Kehutanan, Al-Amin Nur Nasution.

Pada 8 April lalu, KPK menangkap Al-Amin dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Al-Amin diduga telah menerima suap senilai total Rp 2,1 miliar dari Azirwan, yang diberikan terkait dengan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan.

Dalam persidangan sebelumnya, Al-Amin didakwa dengan tiga kasus. Selain kasus Bintan, ia diduga menerima suap untuk memproses alih fungsi kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Adapun kasus yang ketiga, ia diduga melakukan pemerasan berkaitan dengan pengadaan alat di Departemen Kehutanan.

Sagita menambahkan, pemberian uang kepada anggota Komisi IV itu terungkap melalui hasil penyadapan KPK pada 25 Juni 2007. Saat itu, uang senilai Rp 2,5 miliar diserahkan oleh Kepala Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api Sofyan Rebuin dan rekanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Chandra Antonio Tan. Uang tersebut diterima di ruangan anggota Komisi IV, Sarjan Taher. "Menurut Yusuf Erwin Faisal, uang tersebut lalu dibagi-bagi. Sebanyak Rp 1 miliar diberikan kepada 50 anggota Komisi IV," ujar dia.

Menurut pengakuan Yusuf kepada penyidik KPK, kata Sagita, uang senilai Rp 1,5 miliar dibagikan pada "Tim Gegana", yang terdiri atas Azwar Chesputra, Fahri Andi Leluasa, Al-Amin Nur Nasution, Sarjan Taher, dan Yusuf E. Faisal. Tim Gegana adalah istilah yang digunakan Yusuf untuk menyebut tim Komisi IV yang bertugas melakukan lobi.

"Masing-masing anggota Tim Gegana menerima Rp 175 juta, kecuali Yusuf, yang menerima Rp 225 juta," kata Sagita. Ia menambahkan, uang Rp 2,5 miliar yang diberikan pada 2006 juga terungkap berdasarkan keterangan Yusuf.

Di persidangan, Al-Amin menyangkal semua keterangan saksi. "Saya hanya bisa menerima kesaksian saksi mengenai data pribadinya," ujar dia. Karena sangkalan itu, ketua majelis hakim Edward Pattinasarani memutuskan memutar tiga rekaman. Masing-masing mewakili kasus alih fungsi hutan Bintan, kasus alih fungsi Pelabuhan Tanjung Api-api, dan kasus pengadaan global positioning system di Departemen Kehutanan.

Setelah rekaman itu diperdengarkan, Al-Amin tetap menyangkal rekaman tersebut adalah suaranya. "Saya tidak tahu siapa yang bicara itu," ucap Al-Amin. Dia juga terus mengaku lupa.

"Ada puluhan anggota DPR, kenapa cuma saya yang disadap?" ujar Al-Amin seusai sidang. Menurut dia, KPK harus menyadap seluruh anggota Komisi IV. DWI WIYANA | FAMEGA SYAVIRA

Siasat 'Tim Gegana'

Daftar dosa Al-Amin Nur Nasution bakal bertambah panjang. Selain diduga menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini ditengarai mengantongi uang dalam perannya sebagai anggota "Tim Gegana"--sebutan bagi tim lobi ke pemerintah daerah untuk meloloskan alih fungsi hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Dugaan ini terungkap dari hasil penyadapan percakapan telepon Al-Amin dengan Azwar Chesputra, anggota Komisi IV DPR lainnya, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekaman itu diputar dalam persidangan Al-Amin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta kemarin.

Percakapan Al-Amin (AAN) dengan Azwar Chesputra (AC)
24 November 2007 (14.53 WIB)

AC: Jadi gini, saya dibocorin si Anton tadi.
AAN: Ha....
AC: “Bang, ketemu kita,” katanya, iyalah... kan gitu. Sama Rudi, kan. Sore ini sekitar jam 4, setengah limaan.
AAN: Di mana kita ketemu?
AC: Ya, terserah, di sekitar Thamrin aku bilang tadi.
AAN: He-he-he... itu Sekda Bintan gimana?
AC: Iya abis magrib aja Sekda Bintan itu.
AAN: Sekda Bintan itu gimana ngomongnya biar naik harga?
AC: Nggak ada, jadi sekarang ngomong begini aja, angka itu biar di situ. Untuk kita ini naikkan. Untuk itu kan udah pas kan itu. Jadi untuk pimpinan dan kita, tinggal itu aja.
AAN: Oh, gitu ya.
AC: Suruh tambah dia 2 miliar lagi kan?
AAN: He-he-he... mana mungkin.
AC: He-he-he....
AAN: Lepas celana dia itu kan?
AC: He-he-he....

Percakapan AAN dengan AC (koordinasi untuk menghadapi KPK)
14 Desember 2007 (15.57 WIB)

AC: Yang penting begitu, kita kan tidak menerima duit.
AAN: Yang nerima siapa kemarin?
AC: Nggak ada, nggak ada kita yang menerima duit.
AAN: Sarjan?
AC: Iya... nggak ada kan kita yang menerima duit? Ini telepon Bapak disadap juga ini.
AAN: He-he-he....
AC: Kita nggak ada terima duit, itu yang penting. Yang kedua, karena prosedur yang kita lalui, kita nggak pernah terima duit dari pemerintah daerah. Berani disumpah kita itu kan?
AAN: Heeh.
AC: Mau di mana pun penyelidikan dan penyidikan kita sudah disumpah. Tidak pernah menerima duit dari pemerintah daerah terkait dengan pelepasan kawasan hutan lindung.

DODY HIDAYAT | FAMEGA SYAVIRA PUTRI

Sumber:Tempo Edisi 23 September 2008

Suara Tuhan dan Nobel Pembela Rakyat

2008-09-22T05:11:00.004+07:00

Oleh IksanHb

“Dunia tidak pernah berhenti, kesempatan tidak pernah tidur dan berbicara kebenaran tidak pernah mati” itu salah satu ungkapan sang hero dari anak bangsa. Banyak orang terharu pada orang yang memperoleh penghargaan baik sekala kecil maupun sekala besar, salah satu contoh penghargaan sekala kecil, seperti bila anak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, lalu dikasih permen atau atau bentuk hadiah lainnya. Ada juga contoh yang sekala besar seperti pemberian tanda jasa sebagai Pahlawan atau hadiah Nobel dll.

Honor yang biasa diberikan secara simbolik biasanya diberikan dengan cara ritual, kadang-kadang tidak lebih daripada ucapan jempol, yang sering diplesetkan dengan keuntungan pribadi lebih banyak daripada bagi sipenerima hadiah (acungan jempol). Apa yang menjadi berbeda dengan bentuk pemberian hadiah secara simbolik dengan pemberian hadiah secara tidak langsung “akherat”? langsung karena wujud hadiah bisa di saksikan dengan langsung, tidak langsung adalah hadiah yang kita tidak tahu secara kasat mata atau tidak bisa dirasakan secara langsung. Seorang pahlawan karena ujian kesolehannya atau juga bentuk perbuatan yang di dorong atas ajaran agamanya, seperti menjalankan ibadah wajib puasa dan kadar keimanan yang berkaitan dengan ibadah sosial, seperti membuang duri dari jalan karena dikhawatirkan membahayakan orang lain, ada yang tidak kalah pentingnya memberi senyum kepada orang laindan masih banyak lagi contoh lainnyal.

Tindakan seseorang yang didorong oleh semangat membela dirisendiri, komunitas, suku, bangsa dan nasionalisme banyak yang tidak dikenal bahkan tidak dimasukkan sebagai mana ukuran hadiah yang harus diberikan. Keterbatasan seseorang atau kelompok masyarakat bahkan negara dalam memberiakan ukuran, bagi sipenerima hadiah tidak lain adalah realitas manusia yang mempunyai subyektifitas dalam memilih dan memilah pilihan yang tepat.

Apakah seorang demonstran bisa dikatagorikan sang hero (pahlawan)? Apakah seorang pahlawan harus berakhir dengan jeruji penjara? Apakah seorang pahlawan harus berakhir dengan kematian? Wallahu’alam bisshawab.

Kegelisahan Rizal Ramli bukan hal yang istimewa, karena Rizal Ramli bagian kecil dari ribuan demonstran yang menyuarakan kebenaran dan mendapingi (mengadvokasi) terhadap kaum tertindas. Nampaknya kegelisahan Rizal Ramli bukan dari diri dia akan tetapi kegelisan bagi rakyat Indonesia karena ketidak adilannya yang diberikan pada Rizal Ramli.

Kenapa kasus Rizal Ramli menjadi bola liar di Istana, dengan terburu-buru Jurubicara Presiden Andi Malaranggeng, Presiden juga tidak menzalimi siapapun termauk Rizal Ramli. Segala sesuatu yang terkait dengan urusan hukum, ujar Andi, Presiden selalu menyerahkannya ke proses hukum itu sendiri. "Apapun yang menjadi keputusan hukum Presiden tidak intervensi, biarlah fakta-fakta hukum yang berbicara, masyarakat yag akan menilai dengan sendirinya," ujar Andi pada Acara Selapanan Cucu Presiden dan buka bersama di Istana Negara Minggu (Tempo interaktif 21/9). "Memang paling enak mengaku dizalimi, mudah-mudahan dengan merasa dizalimi lalu kemudian mendapat simpati, tapi rakyat sudah tahu apalagi kalau itu kisah-kisah lama, biar rakyat melihat sendiri," ujar Andi. (Tempo interaktif 21/9).

Tentu kasus Rizal Ramli akan menjadi catatan bagi Presiden, bahwa reputasi yang di miliki SBY dalam penegakan hukum dan demokratisasi dipertanyakan oleh rakyat, karena banyak kejanggalan dalam merespon demontrasi penolakan kenaikan harga BBM. Bukan maslah dizalimi atau tudak tapi lebih pada kepastian demokratisasi yangkian berkembang menjadi terancam.
Saya juga mempunyai banyak pengalaman sebagaimana ratusan ribu demonstran yang mengalami nasib yang sama, tidak jarang tembakan gas airmata, sepatu laras panjang dan bentuk kekerasan lainnya. Tidak sedikitpun merasa bahwa kita ingin mendapatkan hadiah atau disebut hero apa lagi pingin mendapat simpati rakyat sebagaimana yang disebutkan oleh Jurubicara Presiden Andi Malarangeng .Apa yang mendorng saya untuk melakukan demonstrasi dan advokasi rakyat? Hanya semangat nasionalisme dan dorongan Tuhan “ suara rakyat adalah suara Tuhan” menjadikan kekuatan moral, bukan kekuatan politik kekuasaan.

Bukti bahwa kemurnian gerakan moral masih ada dan tidak untuk merebut simpati rakyat, untuk masuk kegelanggang kekuasaan adalah masih adanya ribuan demonstran yang masih konsisten membela yang benar dan setia mendampingi rakyat.

Apa yang menarik dari riwayat dan perjalanan bagi aktifis pembela rakyat dan kasus Rizal Ramli dan kawan-kawan? Mudah-mudahan para demonstran dan pendamping rakyat tak akan berhenti menentang ”kekuasaan yang zalim ,penindas rakyat”. Bukan hanya penguasa yang zalim yang kita harus lawan, tetapi ada yang lebih berbahaya adalah paham-paham yang fundamentalis yang tumbuh subur dinegeri ini. Bahkan tidak hanya di negeri ini, tetapi juga dinegara-negara maju, seperti di Amerika yangmana masih banyak kelompok fundamentalis agama yang masih sinis terhadap agamalain dengan dalih memerangi teroris.

Untuk itu, tugas seorang demonstran seperti kawan-kawan yang sekarang masih dipenjara maupun yang bebas adalah sangat berat dan tidak mudah. Bagi saya, Indonesia yang masih berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan , yang masih didera oleh tumbuhnya gerakan fundamentalis dimana masih adanya kebencian antarkelompok agama, suku dan territorial,”lebih berbahaya” daripada negara ini di bawah kekuasaan yang impoten atau sebaliknya.

”Fundamentalisme agama dan kekuasaan yang impoten, lebih berbahaya karena asyik bersolek. dengan perasaan paling benar. Kekuasaan yang lemah karena takut kehilangan dukungan politik (kekuasaan dictator yang tidak mendengar jeritan rakyat dan aspirasi rakyat) dll, menjadi beban berat bagi rakyat dan aktifis saat ini. Kasus gizi buruk yang masih melanda bangsa kita, kasus kekerasan masih marak, diskriminasi terhadap yang tidak mampu dan maraknya penentangan terhadap pekerja hak asasi manusi seperti pengeroyokan aktifis Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dan upaya pengusiran dan pembubaran acara GUS DUR. Ketimpangan sosial yang tajam, menjadi kita semakin terjebak kedalam perebutan pengaruh untuk kepentingan sendiri dan kelompok, bahkan terseret kedalam komoditas politik jangka pendek.

Ada yang tidak jujur yang dilakukan oleh politisi saat ini, sehingga terkesan menjadi pemicu dengan marakya demonstrasi saat ini. Apa yang di perjuangkan oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan, apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa, apa yang diperjuangkan oleh (petani, buruh dan pemuda) tidak lain adalah lemahnya pemerintah dan DPR dalam menjalankan tugasnya. Apa yang menjadi tuntutan demonstran dalam kenaikan harga BBM, yang kemudian terjadi penangkapan para aktifis adalah salah bukti macetnya kedua lembaga tinggi tersebut. Buktinya sekarang nasib hak angket tentang kenaikan BBM yang di ketua oleh anggota DPR dari PKS tidak menghasilkan apa yang dikehendaki oleh rakyat, padahal harga BBM di seluruh dunia sudah turun.

Satu angkatan dan berbeda angkatan, momentum dan situasi yang berbeda adalah hanya ruang dan waktu yang berbeda.Akan tetapi semangat nasionalisme dan pembelaan terhadap rakyat tidak akan pernah mati. Buat BungRizal Ramli dan kawan-kawan jangan takut pada ketidak adilan takutlah pada Tuhan, karena berjuang atas kejujuran dan keihlasan adalah suara Tuhan.
Amin……..

Politik AS, antara fiksi dan fakta

2008-09-20T13:51:00.003+07:00

oleh : Algooth Putranto & Tri D. Pamenan

Siapa sangka kalau seorang komedian berhasil memenangi Pemilu di AS dan masuk ke Gedung Putih? Nyatanya Tom Dobbs berhasil melakukannya. Dobbs yang berasal dari kubu independen berhasil merebut simpati publik ketika horse race berlangsung sebutan untuk kampanye pemilu di AS. Dia membuat sejarah dengan unggul dalam Pemilu di seluruh negara bagian.

Ini memang bukan peristiwa sebenarnya. Kisah kemenangan Dobbs tersebut ada di film Man of The Year sebuah komedi politik yang dibintangi oleh aktor kawakan Robin Williams dan dirilis pada 13 Oktober 2006 silam.

Dobbs memutuskan untuk maju setelah mengikuti usul gila pencinta acaranya. Sebuah keputusan yang semula disesali sang manajer, Jack Menken (Christopher Walken) ternyata ditanggapi secara gegap gempita via surat elektronik oleh masyarakat awam AS.

Memanfaatkan popularitas dan kepiawaiannya sebagai komedian, Dobbs menjadi fenomena politik yang membuat calon presiden dari kubu Demokrat dan Republik mati kutu karena cara kampanye dan sikap personal yang serba formal.
Dalam film itu, kemenangan Dobbs belakangan diketahui terjadi karena kesalahan sistem TI penghitungan Pemilu.

Man of The Year baru saja diputar di Kedubes AS pada 17 September. Salah satu film politik lain yang sebetulnya juga cukup legendaris adalah The Candidate. Film yang diproduksi tahun 1972 itu selalu menjadi rujukan bagi kekuatan komunikasi ahli kampanye.

Film yang disutradarai Michael Ritchie sukses menunjukkan bagaimana calon politisi Bill McKay (Robert Redford) dipermak semenarik mungkin agar mampu mencuri perhatian publik yang tak dikenalnya.

Lewat naskah yang ditulis Jeremy Larner, kita akan bisa menikmati strategi seorang manajer kampanye profesional Marvin Lucas (Peter Boyle) yang mendapat tugas dari Partai Demokrat.

Tugasnya cukup menantang. Menggulingkan Senator California Crocker Jarmon dari Partai Republik melalui sosok muda dari Partai Demokrat. Sosok Bill dipilih karena dia adalah putra dari Gubernur sebelumnya John J. McKay (Melvyn Douglas).

Namun, sejak awal Bill tak pernah memiliki ketertarikan pada dunia politik. Di sinilah sang manajer dituntut sigap bergerak. Tim sukses dibentuk. Rombongan polling, pembuat film, pembuat iklan, agen pers, penulis pidato, perias dan sebagainya bersiaga dan bekerja.

Dalam dunia nyata, tim sukses kandidat Presiden memegang peran yang sangat vital dalam Pemilu AS.

Di kubu Obama ada nama David Plouffe sebagai manajer kampanye, sedangkan di kubu John McCain ada Rick Davis yang bekerja di balik layar.

Ejek-mengejek antarkandidat seperti sudah menjadi bagian dari Pemilu AS. Dua hari lalu, McCain meluncurkan Iklan TV terbarunya yang berjudul 'Advice'. McCain melempar pesan Obama tidak punya background di bidang ekonomi. 'Barack Obama. Bad advice. Bad instincts. Not ready to lead.'

Menariknya, ejek-mengejek antarkandidat itu hanya ada di TV, Internet, blog, e-mail, hingga situs Youtube. Dengan begitu, yang ribut hanya antar- politisi di media. Masyarakat? (algooth.putranto@bisnis.co.id/tri.dp@bisnis.co.id)

Sumber:Bisnis Indonesia Sabtu, 20/09/2008

Potret Kemiskinan Struktural – Struktur Budaya Amil Zakat (2) Habis

2008-09-19T07:45:00.005+07:00

Pendekatan empiric versus pendekatan struktur kekuasaan

Oleh IksanHb

Pendekatan sosio-kultural didalam menelaah wujud sosial

Tamsilan kesholehan manusia di dalam filsafat ilmu pengetahuan sosial dan tidak terkecuali dari segi antropologi teologis yang banyak dipakai oleh masyarakat barat – memang secara umum banyak orang mengkaji kesholehan sosial lebih menekankan aspek perseorangan dan pribadi sebagai dasar martabat manusiawi dan pribadi sosial untuk bertanggung jawab.

Kalau kita sejak kecil belajar Ilmu pengetahuan sosial baik secara formal maupun nonformal, lebih focus untuk mengenal lebih tentang sosiologi, tiak pernah kita memperdebatkan terhadap teori-teori yang dijadikan rujukan dalam proses belajar mengajar apa lagi menolak pengertian-pengertian yang sifatnya menyinggung orang lain. Apa yang terjadi pada mereka yang mana lebih berkepentingan dalam dimensi sosial manusia dan lebih induvidualisme daripada memberi ruang masyarakat terbuka dan mempunyai kesempatan dalam menetukan nasibnya, yaitu keegosentrisan yang dimiliki manusia yang selalu ingin jadi penguasa .

Berbeda dengan keshalehan sosial pandangan sosiologis ini mengandalkan kurang lebih pengamatan empiris dan ujian, di mana teori-teori yang biasa didapat (belajar dari kenyataan “belajar dari kesalahan dan belajar dari keberhasilan empiric”). Keshalehan sosial sebagai bagian dari teori dan aksi, pantas menerima perhatian khusus dalam pemikiran yang berbaur dengan literasi filosofis dan keagamaan dalam teologis empiris dan saling menhormati. Ilmu pengetahuan sosial juga sebaiknya mencegah dari kemungkinan terjebak dalam collectivist ideology yang berbau politik kekuasaan ,yang menaruh dimensi sosial dalam posisi untung rugi dan cara mutlak dalam mencari dukungan.

Pentingnya pengertian berimbang didalam masyarakat sipil dan supaya berguna dalam menjalin hubungan individu dan masyarakat bisa ditemukan. Dalam pengamatan saya dan pendapat Lathiful Khuluq bahwa kemiskinan struktural dapat dijadikan bahan dalam menyikapi insiden di Pasuruan.

Wujud manusia miskin yang tinggal di komunitas elit dan kelas menengah keatas, tidak heran jika diantara orang-orang miskin seolah-olah di penjara: sebagai contoh situkang ojek tidak bisa menikmati makan malamnya sebagaimana pejabat atau bisnismen, situkang sayur tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun atau pesta perkawinan anaknya seperti sikaya ( pejabat, politisi bisnismen dll) dengan meriah. Yang paling mengerikan jika situkang sayaur harus datang kepesta sikaya dengan harus membawa kado, kalau dikasih kado harga murah tidak enak karena mereka kaya, kalau dikasih yang mahal simiskin tidak punya uang, problemnya kemudian, haruskah si tukang sayaur datang? Kalau datang bingung, kalau tidak datang tidak enak. Itu adalah contoh sedikit wujud kemiskinan structural menjadi penjara dalam hidupnya.

Pembodohan yang sering terjadi adalah seolah olah hilang dengan janji-janji manis dari pemerintah maupun politisi disaat musim kampanye dan musim demonstrasi. Keberadaan manusia yang penghasilannya rendah dan kebebasan mereka sangat banyak terpaksa oleh struktur kebudayaan sebagaimana norma-norma yang ditanamkan, aturan lembaga sosial, tugas sosial, dan kontrol dan sanksi sosial. Dalam pengertian itu, pertemuan silaturahmi menjadi sulit, insiden di Pasuruan adalah contoh kecil diantara problem komuditi individu menjadi komuditas politik. Sulitnya komunikasi diantara masyarakat miskin dan kaya menjadi renggangnya basic humanitarian diantara sesama. Silaturahmi menjadi ajang tahunan dan ajang musim kampanye.

Kehidupan masyarakat sebagai wujud manusia seperti tukang dalang yang menguasai wayang kulit atau wayang goleknya. Norma-norma yang ada dalam wilayah socio-kebudayaan, yang mengatur lembaga sosial, dan norma sosial secara eksternal tidak bisa dipaksakan pada masyarakat miskin tetapi sebaiknya internalisasi agar mereka menjadi pola dan sikap kelakuan masyarakat miskin tidak terasa sebagai sebagai orang asing.

Proses Personalization: masing-masing diantara kami tidak bisa ditentuakan secara spesifik tokoh personal akan tetapi lebih daripada mitra yang harus saling menghormati. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pandangan umum saya tidak merasa dipaksakan oleh saiapapun melainkan atas realitas kemiskinan dimata kami. Proses Internalisasi sangat penting, teristimewa bahwa aspek kultur, juga bisa menyebutkan mengapa semua orang tidak harus berbeda dalam menanggung lingkungan sosial. Budaya orang barat secara umum cenderung menjadi lebih individualis daripada budaya kita,Indonesia yang mengenal masyarakat paguyuban, gotong royong dan lebih suka bersama menjadi luntur. Bisakah kultur masyarakt timur menjadi kembali bangkit dan bersatu padu melawan kemiskinan menuju Indonesia makmur sentosa.

Tanggapan: Potret Kemiskinan Struktural – Struktur Budaya Amil Zakat (1)

2008-09-18T06:40:00.011+07:00

Oleh Lathiful Khuluq
Penulis biografi Mbah Hadratusy Sgaikh Hasyim Asy'ary dan sedang menulis
ttg. kemiskinan untuk Ph.D. di McGill Univ. untuk Program PhD interdisciplinary Islamic Studies dan Social Work.

Saya setuju dengan penulis, "tragedi zakat Pasuruan" bisa didekati
dari sudut:

1. Kemiskinan struktural.

Negara membiarkan kemiskinan terjadi dengan berbagai kebijakannya.
Banyak kebijakan yang memiskinkan rakyat terutama di pedesaan. Policy bias kota
adalah salah satu theori yang menjelaskan kemiskinan terutama di pedesaan.

Pemerintah selama ini lebih memprioritaskan pembangunan di perkotaan karena
salah satunya konstituen/ warga kota dekat dengan pusat kekuasaan. Kalau
mereka bergolak lebih membahayakan kekuasaan karena mudah demo dan anarki
di jantung kekuasaan.

Ketiadaan pemihakan terhadap ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian/perikanan
menjadi faktor lain terjadinya kemiskinan terutama di pedesaan.

Kurangnya prioritas pemerintah untuk meningkatkan SDM dengan meningkatkan
kualitas pendidikan terutama di pedesaan juga faktor utama kemiskinan ini.

APBD/APBN banyak terkuras ke anggaran rutin dan anggaran untuk kesejahteraan
rakyat sangat minim.

Kalau di negara maju yang menerapkan welfare state seperti Kanada, orang miskin
digaji cukup untuk makan tiap bulan. Anak-anak mendapat child benefit/allowance
untuk makan bergizi. Di Indonesia, bantuan seperti ini hanya sporadis dan kurang
cukup.

Naiknya harga BBM yang memicu inflasi tinggi di Indonesia baru-baru banyak menambah
banyak orang miskin baru atau orang hampir miskin yang jatuh menjadi miskin lagi.

Kurangnya lapangan kerja dengan gaji yang cukup tidak bisa mengimbangi penurunan
inflasi ini.

2. Kemiskinan kultural

Faktor ini kebanyakan blaming the victim, menyalahkan korban. Orang miskin yang
menjadi korban kebijakan struktural yang tidak memihak mereka disalahkan atas
kemiskinan mereka. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah miskin disalahkan lagi.

Mereka miskin karena malas. Memang ada juga yang seperti itu. Tapi mengapa mereka
malas? Mungkin karena gizi yang dimakan kurang karena miskin sehingga badan susah
digerakkan. Mungkin karena mereka kurang terdidik sehingga kurang punya pilihan
untuk mencari penghasilan yang layak.

********

Kalau kita lihat kejadian di Pasuruan, mungkin orang bisa menyalahkan mengapa mereka
kurang tertib dalam antri. Tapi, mereka orang miskin yang sedang puasa. Mungkin sahurnya
juga ala kadarnya. Disuruh nunggu mulai jam enam pagi sampai jam 10.00 siang. Di desak
dari kiri kanan belakang. Di depan dihadang jeruji besi. Siapa yang tahan dalam kondisi
seperti itu.

Yang mendesak maju juga gak percaya apa mereka masih dapat sisa zakat yang ada.

Yang memberi zakat juga mungkin ada pamrihnya. Mengapa pembagian zakat diumumkan
lewat radio. Apa ingin medongkrak popularitas sehingga nanti kalau mau nyalon kepala
desa atau caleg mudah mendapat konstituen? Lalu bagaimana menskreening apa mereka
berhak atas zakat yang ada?

Kalau kita lihat, banyak faktor yang menyebabkan kejadian ini. Hampir semua pihak
punya saham kesalahan dalam tragedi ini. Kesalahan terbesar pada penyelenggara.
Polisi dan pemerintah juga salah kurang bisa mengantisipasi.

SOLUSI:

Kalau saya setuju dengan usul Kyai Masdar, gabungkan saja zakat dengan pajak. Ini lebih
fair. Orang Islam gak perlu bayar dobel, ya pajak ya zakat. Hanya zakat/pajak ini harus
dikawal penggunaannya. Harus untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk studi banding,
sosialisasi, beaya kampanye, bahkan korupsi.

Pemerintah harus mampu membuka banyak lapangan kerja atau paling tidak memfasilitasi orang
untuk mudah membuka lapangan pekerjaan.

Pro-poor economic growth jangan hanya menjadi slogan. Fasilitasi dengan kredit berbunga
rendah. Kembangkan pelatihan/pendidika n agar warga Indonesia terutama yang miskin
bisa mengolah sumber daya alam Indonesia dengan lebih baik.

Potret Kemiskinan Struktural – Struktur Budaya Amil Zakat (1)

2008-09-17T03:07:00.006+07:00

Pendekatan empiric versus pendekatan struktur kekuasaan

Oleh IksanHB
Klaim yang biasa dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan laporannya tentang data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, jarang sekali menggunakan pendekatan atau metode analisa sosial yang mana sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan politik. Saya akan mencoba memberi perbandingan yang mungkin bisa lebih imbang untuk mengenali faktor kausatif kemiskinan (potret kemiskinan ditengah klaim atas peristiwa pembagian zakat yang membawa korban nyawa): entah kemiskinan terutama disebabkan oleh kesalahan yang miskin sendiri, atau apakah hasil dari ketidak-sesuaian sosial, eksploitasi dan penindasan.

Pendekatan pertama dianggap pendekatan perseorangan yang mengikat pada ranah kehidupan individu. Jika yang dipakai, adalah cita-cita akan mendidik, menolong atau secara tidak langsung membuka secara paksa yang miskin untuk menjadi lebih sukar dan untuk bertingkah lebih bertanggung jawab karena dianggap simiskin susah diatur, standart apa yang digunakan ketidak patuhan individu atas status sosial ? Jika yang kedua, pendekatan struktural atau kelembagaan, wilayah mana pemerintah harus bertanggung jawab untuk dipakai, perubahan sosial yang utama bukan pemerintah berkoar-koar menghapus kemiskinan dan penyederhanaan kelas miskin naik menjadi kelas menengah. Lembaga zakat yang ditekankan oleh depag untuk lebih proaktif dalam sosialisasi tentang pengelolaan Amil Zakat dan kemudian para amil dan lembaga agama diperlukan untuk menyediakan kesempatan untuk yang miskin untuk menyesuaikan diri dengan dignity (martabat).

Pendekatan perseorangan dalam analisis, yang lalu dijadikan reaksi atas insiden Pasuruan, dimana pemerintah mengatakan “kemiskinan dan insiden pembagian zakat di Pasuruan” adalah hal yang berbeda adalah sangat emosional. Sebaliknya, pendekatan struktural sering dicurigai dan disangkal mentah-mentah, bahwa dalam tulisan saya tentang kemiskinan structural, itu atas dasar realitas yang didasari oleh pendekatan analisasosial, sebagai sebab akibat(yang terkait langsung dengan struktur kekuasaan).

Kekuasaan dan yang kaya suatu kenyataan status sosial yang tidak ingin berubah, dikritik oleh masyarakat di anggap sebagai ancaman mereka. Orang-orang taat beragama sendiri sering kali tidak menunjukkan pamrih, bahkan mereka lebih sebagai Marxian daripada kapitalisme semu. Contoh pernyataan Yusuf Kalla yang memberikan pengalaman pembagian zakat yang jumlahnya ribuan, itu tidak cukup bahwa insiden Pasuruan lepas dari tanggung jawab pemerintah.

Dalam tulisan ini, masalah kemiskinan struktural akan saya bicarakan lebih dalam. Dari sudut pandang sosial saya akan menjelaskan pengertian dan syarat-syarat yang harus dilibatkan di dalam masalah kemiskinan structural dan kejadian pembagian zakat di Pasuruan, teristimewa hubungan kehidupan manusia sebagai individu dan kehidupan sosial. Lalu, beberapa gagasan yang saya kampanyekan tentang keadilan sosial akan timbul pemutar balikan oleh opini yang ditimbulkan oleh lemahnya peran pemerintah yang tidak dilakukan dengan benar.

Pemikiran teologis mulai dari mengajar sosial keagamaan sudah menjadi rutinitas, bukan menjadi kajian empiric dalam mengembangkan sumber daya manusia akan tetapi hanya rangkain pendekatan struktural ke dalam wajib lapor anggaran proyek. Kajian keagamaan yang hanya melalui pendekatan simbolik akan membahayan esensi ajaran agama, bukan saya mengurangi peran pemerintah dalam keikut sertaan dalam pembinaan keagamaan, akan tetapi wilayah negara dan agama yang sering menjadi tidak jelas, akan menjadikan lemahnya menejemen pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi lebih independen.

Tragedi Zakat Maut Pasuruan dan Kemiskinan Struktural

2008-09-15T22:43:00.005+07:00

Oleh IksanHb

Tragedi di pembagian Zakat di Pasuruan yang menelan korban meninggal 21 orang , adalah sebuah potret kemiskinan struktural ( Kemiskinan struktur sosial dan kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur kekuasaan).

Kesombongan dan kecongkaan telah menjadi tren di tengah krisis sosial, krisis eksistensi menjadi bargaining sosial yang berimbas pada prilaku elit sosial dalam wilayah politik dan agama. Politik karena mereka pingin diakui bahwa rakyat miskin tergantung pada sikaya, sikaya menjual pengaruh pada elit politik disetiap tingkatan. Agama, kesalehan sosial menjadi tidak sesuai dengan realitas masyarakat yang notabene masyarakat tertindas, untuk mencapai pada tingkat kesalehan tidak harus detebus dengan membayar zakat tahunan, dimana menjadi kewajiban pribadi dengan mengatur sedemikian rupa seolah-olah tuhan telah menebus dosa-dosanya. Hak bagi sipenerima zakat tidak menjadi beban bagi mereka yang mempunyai hak, lalu kewajiban menjadi harga sosial yang harus dibayar dengan ganti rugi untuk mempertahankan status sosial.

Struktur kekuasaan yang masih berbicara kepurak –puraan , lipstick angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi akan memperdalam jurang kemiskinan dan terjebak dalam kemiskinan structural. Bukan urusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penyaluran zakat dimana pemerintah membentuk Badan Amil Zakat akan tetapi pemerintah harus bekerja keras untuk memberantas kemiskinan. Kejadian di Pasuruan adalah bukti kemiskinan structural sedang berjalan dan krisis eksistensi menjadi penjara kaum miskin. Bukan karena ketidak tahuan mereka ada lembaga penyalus zakat tetapi karena krisis eksistensi dan lemahnya peran pemerintah menciptakan keamanan dan ketentraman secara aktif dalam sebuah peristiwa. Itu terbukti mereka yang sombong dan pamer tidak berkoordinasi dengan aparat setempat, sehingga terjadi antrian brutal mengenasakan.

Pasuruan sebagai basis NU,Muhammadiyah dan organisasi agama lainnya ternyata tidak cukup dipercaya untuk ikut serta dalam penyaluran zakat, sehingga warga NU dan juga kelompok masyarakat lain harus secara aktif untuk mendampingi (mengadvokasi) keluarga korban untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Kalau memang aparat setempat tidak secara aktif untuk memberi pertolongan dalam proses penyaluran zakat maut ini, maka aparat setempat juga harus bertanggung jawab dan harus ikut diproses secara hukum.

Semoga kasus tragedi maut ini menjadi pelajaran bagi kita dan pelajaran bagi Pemerintah supaya bertanggung jawab terhadap kemiskinan.

Dana Partai Pengusaha Mulai Dimintai Sumbangan Pemilu

2008-09-13T05:00:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Sejumlah pengusaha nasional menjelang Pemilu 2009 ini mengaku kenyamanan mereka melakukan usaha bisnis mulai terusik. Pasalnya, mereka bakal dijadikan salah satu sumber pendanaan bagi kampanye partai politik maupun individu-individu yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Oleh sebab itu, menurut Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo, Kamis (11/9) di Jakarta, semua pimpinan partai politik harus dapat mencegah kadernya yang akan menjadi caleg untuk tidak memaksa kalangan bisnis menyumbang dana untuk kampanye pemilu.

”Selain pimpinan parpol harus ketat mengawasi kadernya agar tidak menebar ketakutan di kalangan pengusaha dan BUMN (badan usaha milik negara), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus melindungi BUMN. Sebab, sejumlah BUMN kini juga sudah didekati para kader parpol untuk dimintai sumbangan dengan berbagai macam proposal,” ujar Bambang, yang tak merinci latar belakang pengusaha dan direksi BUMN.

Pengakuan dirut BUMN

Menurut Bambang, salah seorang direktur utama BUMN mengaku kepadanya, ia kini gelisah karena stafnya sudah menerima banyak pendekatan dari kader-kader parpol baru-baru ini.

”Seperti banyak pimpinan perusahaan swasta besar, seorang dirut BUMN pun sudah gelisah gara-gara stafnya sudah dilobi kader parpol. Sementara perusahaannya sama sekali tidak menganggarkan untuk itu. Kini, semua pimpinan BUMN juga takut karena jika mereka ketahuan menyumbang parpol, mereka akan dipanggil KPK,” kata Bambang.

Dari hasil penelusuran Kompas, sejumlah BUMN yang disebut-sebut langganan dimintai sumbangan oleh partai politik di antaranya BUMN besar, seperti PT (Persero) Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telkom Tbk, dan PT Indosat Tbk.

Secara terpisah, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengaku belum mendengar adanya lobi seperti itu. ”Saya kira direksi BUMN tidak berani karena sudah ada surat edaran saya. Lagi pula, Undang-Undang Pemilu sekarang ini keras sekali. Direksi BUMN bisa masuk penjara kalau memberi dana parpol,” kata Sofyan. (HAR)

Sumber:Kompas Jumat, 12 September 2008

Rekaman Suara RI-10

2008-09-10T06:46:00.003+07:00

Antony Zeidra Abidin merekam pembicaraannya dengan Anwar Nasution. Alasan membongkar skandal suap Bank Indonesia.

DESEMBER dua tahun lalu, dua kali Antony Zeidra Abidin menyambangi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution. Pertama, Antony bersama anggota Komisi Keuangan dan Perbankan, Bobby Suhardiman, diterima Anwar di ruang kerjanya. Kedua, Antony datang sendiri.

Isu yang diobrolkan tak main-main: surat Anwar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bercerita tentang kejanggalan aliran dana sekitar Rp 100 miliar dari Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat. Antony tercatat sebagai salah satu penerima dana haram itu.

Saat diskusi berlangsung, tanpa disadari Anwar, Antony merekam percakapan itu melalui recorder yang ia simpan di saku. Dalam rekaman itu, Anwar sempat berujar, ”Salah kau dulu, kenapa kau bikin aku di sini (Badan Pemeriksa Keuangan—Red.). Kalau kau bikin aku di sana (Bank Indonesia—Red.), dari dulu aku bayarnya.”

Transkrip percakapan itu dibacakan pengacara Antony dalam sidang perdana Antony dan Hamka Yandhu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan H.R. Rasuna Said, Jumat pekan lalu. Menurut pengacara Antony, Maqdir Ismail, pernyataan itu cermin sakit hati Anwar karena dipilih Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat pada 2004 sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal posisi yang diinginkan Anwar adalah Gubernur Bank Indonesia.

Saat pemilihan, Anwar, yang ketika itu deputi gubernur senior, merupakan orang nomor dua di Bank Indonesia. Dalam sesi voting, anggota Dewan memilih Burhanuddin Abdullah sebagai gubernur.

Karena itu, masih menurut Maqdir, upaya Anwar membongkar penyimpangan di bank sentral dan menyeret kliennya sebagai penerima dana disebabkan oleh gagalnya Anwar mendapat kursi gubernur bank sentral. Seperti diketahui, Antony, juga Bobby, adalah anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi Keuangan periode 1999-2004. Keduanya ikut proses uji tuntas dan kelayakan Gubernur Bank Indonesia.

Akibat laporan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tiga pejabat tinggi bank sentral—bekas Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Kepala Biro Gubernur Rusli Simanjuntak, dan Direktur Bidang Hukum Oey Hoey Tiong—diseret ke pengadilan. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan yang menjadi terdakwa adalah Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, masing-masing bekas Ketua Subkomisi Perbankan dan Ketua Subkomisi Keuangan.

Kepada Tempo di ruang kerjanya Jumat pekan lalu, Anwar membenarkan bahwa dia telah menerima Antony dan Bobby pada 8 Desember 2006. Namun ia tak menyangka percakapannya itu direkam Antony. Ia mengaku belum berencana melaporkan Antony ke polisi. Ia mengaku menyesal telah menerima Antony. ”Dia rekam tanpa setahu saya, di kantor saya. Itu saya kira tidak bermoral,” katanya.

Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan mencatat Anwar menerima Antony dan Bobby selama satu jam mulai pukul 15.30. ”Bobby itu lebih banyak diamnya,” kata Anwar. Pertemuan kedua dengan Antony berlangsung mulai pukul 17.30 selama sekitar setengah jam.

Saat itu Antony, kata Anwar, mempertanyakan alasan Badan Pemeriksa membuat laporan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Antony juga mengeluh karena namanya dalam audit itu disebut sebagai satu-satunya penerima uang. Anwar menyatakan nama Antony muncul karena disebut pejabat Bank Indonesia dalam sebuah wawancara dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

Bobby Suhardiman, yang ikut dalam pertemuan dengan Anwar, tidak bisa dihubungi. Berkali-kali ditelepon Tempo, ponselnya tidak aktif. Saat Tempo mendatangi rumahnya di Jalan Ampera 120, Jakarta Selatan—seperti tercantum dalam dokumen pemeriksaan Bobby di Komisi Pemberantasan Korupsi—seorang penjaga mengatakan Bobby tak ada. ”Pak Bobby sudah dua tahun tidak tinggal di sini,” kata si penjaga.

Dalam berkas pemeriksaan Bobby, Mei lalu, politikus Golkar itu bercerita Antony juga mempersoalkan mengapa Badan Pemeriksa Keuangan mengirim surat panggilan ke Jambi—ke kantornya sebagai wakil gubernur provinsi itu.

Selain itu, Bobby menyatakan kedatangan dia dan Antony ke kantor Anwar Nasution dilakukan dua-tiga hari setelah kunjungan mereka ke kantor Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Menurut Bobby, kepada Burhanuddin, Antony sempat marah karena soal fulus itu melebar ke mana-mana.

Rekaman Antony juga menyebutkan Anwar sempat berujar tak enak. Anwar meminta Antony menyampaikan kepada Burhanuddin Abdullah agar ”memeras Cina-Cina” untuk menutup pengeluaran Rp 100 miliar sebagai ganti duit Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang dipakai buat menyuap anggota Dewan. Soal ini, Anwar tak menyangkal. ”Itu kan diucapkan secara bercanda,” katanya. Prinsipnya, bagaimanapun caranya, uang milik Yayasan harus segera dikembalikan. ”Uangnya dari mana, ya, saya tidak tahu,” kata Anwar lagi.

Sikap ini, menurut Anwar, juga disampaikannya kepada Burhanuddin Abdullah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta. Secara terpisah, keduanya pernah datang tahun lalu untuk membahas solusi skandal ini. Paskah Suzetta, yang telah dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan saat dana miliaran mengalir deras ke sejumlah anggota Dewan.

Sikap serupa, Anwar menambahkan, disampaikannya kepada Aulia Pohan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang notabene masih terhitung keponakannya sendiri. ”Besan kau (Susilo Bambang Yudhoyono—Red.) kan sudah presiden,” kata Anwar. ”Ini harus segera diselesaikan.”

l l l

PROSES pemilihan Gubernur Bank Indonesia pada Mei 2003 memang masih meninggalkan imbas hingga kini. Meski Anwar saat itu anggota dewan gubernur yang paling senior, namanya tak direkomendasikan untuk mengikuti proses seleksi gubernur di Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu menggadang-gadang Miranda Swaray Goeltom, deputi gubernur, sebagai orang nomor satu di bank sentral menggantikan Syahril Sabirin. Kandidat lain adalah Direktur Bank Indonesia Cyrillus Harinowo dan Deputi Gubernur Burhanuddin Abdullah.

Seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bercerita calon paling kuat saat itu memang Miranda Goeltom. Nama Anwar Nasution sengaja tidak dimasukkan karena akan menjadi pesaing kuat bagi Miranda. ”Kalau mau bersaing, ya, jangan dengan yang kuat, dong,” katanya.

Anwar, kata sumber Tempo, masih berminat berkiprah di bank sentral. Ia yakin bisa membangun hubungan baik antara ”Thamrin dan Lapangan Banteng”—kantor Bank Indonesia dan Departemen Keuangan—soal moneter dan keuangan negara. ”Mungkin maksud Anwar pesan itu disampaikan ke Megawati,” kata si sumber.

Peluang Anwar sebenarnya masih terbuka saat pemilihan deputi gubernur senior setahun kemudian. Saat itu, kata si politikus, Anwar bisa saja memperpanjang jabatannya. Namun Miranda, yang dikalahkan Burhanuddin Abdullah saat pemilihan gubernur, keburu dipantek Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai orang nomor dua. ”Anwar lalu disepakati menempati posisi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

Anwar membenarkan dia lebih suka berkarier di bank sentral. ”Ini sesuai dengan latar belakang ilmu saya,” kata lulusan Administrasi Publik Kennedy School of Government Universitas Harvard itu. Namun, menurut Anwar, ia realistis karena kesempatan bekerja di bank sentral harus disetujui presiden. Ia merasa tak pintar melakukan lobi politik, apalagi menggelontorkan uang. ”(Saya tidak mau) sogok sana-sini seperti yang kalian beritakan itu,” kata Anwar.

Namun guru besar ekonomi Universitas Indonesia itu mengaku posisinya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lebih bergengsi dibanding Gubernur Bank Indonesia. ”Pelat mobil saya RI-10,” katanya, tertawa. ”Kalau saya lewat, minggir semua.”

Budi Riza, Vennie Melyani

Sumber:Majalah TEMPO 29/XXXVII 08 September 2008

Skandal DPR-Bank Indonesia Jilid II

2008-09-06T09:52:00.003+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta: Secara mengejutkan, salah satu mantan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1999-2004, Agus Condro, mengaku telah menerima traveler’s cheque senilai Rp 500 juta. Menurut pengakuannya, uang itu diberikan berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004.

Menurut dia lagi, tak hanya dia yang menerima “hadiah” itu, koleganya yang lain di PDI Perjuangan juga telah memperoleh hal yang sama. Secara blak-blakan Agus bahkan menyebut nama tujuh orang anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, semisal Dudi Murod, Max Muin, Emir Moeis, dan lain-lain. Nama-nama ini juga yang disebut oleh Hamka Yandhu sebagai penerima dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dalam kasus suap Bank Indonesia senilai Rp 100 miliar.

Pengakuan Agus Condro tak bisa dikatakan main-main. Sulit juga untuk tidak mempercayainya. Pasalnya, jika tidak benar, Agus bisa terkena pasal pencemaran nama baik, melakukan kebohongan kepada publik, dan reputasinya sebagai pejabat publik akan sangat tercoreng. Alasan lain, traveler’s cheque senilai Rp 500 juta itu menurut pengakuannya telah dicairkan, dan uang itu telah ia pakai membeli dua buah mobil.

Pada perkembangannya, bukan hanya Agus yang secara pribadi telah memberikan testimoni atas pemberian uang tersebut. Belakangan, Hakam Naja, salah satu anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, juga mengakui dirinya pernah dihubungi oleh utusan Miranda Goeltom yang menawarinya uang yang sama. Adanya PAN di luar PDIP yang mengakui adanya upaya suap tersebut telah menandaskan bahwa pemberian traveler’s cheque sangat mungkin diterima oleh fraksi besar lain di Komisi IX. Sangat tidak mungkin seorang Deputi Gubernur Senior BI terpilih dengan suara mayoritas jika tidak didukung oleh fraksi dominan di Komisi IX.

Informasi awal

Apa yang telah disampaikan oleh Agus Condro dan Hakam Naja harus dijadikan sebagai informasi yang berharga bagi KPK untuk membongkar kemungkinan skandal suap Bank Indonesia jilid II. Sebagaimana kita tahu, skandal suap di DPR sangat sulit dibongkar oleh aparat penegak hukum jika tidak diungkap sendiri oleh orang dalam atau anggota DPR sendiri. Karena itu, KPK kerap menggunakan pelaporan gratifikasi dari anggota DPR untuk membongkar skandal suap di lembaga terhormat tersebut, sebagaimana dalam kasus suap pengalihan fungsi hutan lindung.

Jika pun kemudian Agus Condro dalam faktanya turut menerima dana itu, posisinya tidak bisa lagi disejajarkan dengan anggota DPR lainnya yang tidak mau mengakui telah menerima dana tersebut. Dalam bahasa lain, posisi Agus adalah pelaku minor, yakni pelaku tindak pidana korupsi yang telah membantu aparat penegak hukum dalam membongkar skandal suap secara lebih menyeluruh. Karena itu, kelak, jika pun Agus harus menghadapi proses hukum, aparat penegak hukum dapat memberikan tuntutan hukuman yang ringan, dan hakim bisa memberikan vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lain yang tidak mau mengaku telah menerima suap dalam kaitannya dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memulai menyelidiki kasus ini dengan mengungkap sumber dana yang dipakai untuk melakukan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Dalam pengakuan Agus, traveler’s cheque yang diterimanya berasal dari salah satu perbankan swasta besar di Indonesia. Jika asumsinya seluruh anggota DPR yang menerima kertas berharga ini telah mencairkannya, KPK bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengungkap dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pencairan itu. Identitas pihak yang mencairkan dana tersebut pastilah disimpan oleh pihak bank.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dana yang diduga digunakan Miranda Goeltom untuk menyuap Komisi IX tidak bersumber dari dana Bank Indonesia di YPPI senilai Rp 100 miliar yang kini tengah menjadi kasus korupsi di KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, KPK bisa meminta BPK melakukan audit investigatif terhadap dana BI lainnya sebagai upaya proyustisia untuk membuktikan benar-tidaknya hal tersebut. KPK juga perlu mengembangkan kemungkinan adanya pihak ketiga yang telah mensponsori pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Artinya, dana yang digunakan untuk praktek suap di DPR yang terkait langsung dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI sangat mungkin bersumber dari pihak di luar BI yang memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan Deputi Gubernur Senior BI.

Siapa-siapa saja mereka, tentu ini dapat dilacak dari penerbit traveler’s cheque tersebut, siapa yang membeli traveler’s cheque, dan para utusan Miranda Goeltom yang telah menemui anggota Komisi IX.

Dugaan operasi ilegal yang dituduhkan kepada Miranda Goeltom untuk memenangi pemilihan Deputi Gubernur Senior BI memang kecil kemungkinan dilakukan sendiri. Tentunya ada pihak-pihak lain yang disebut oleh Hamka Naja sebagai utusan Miranda yang menjadi penghubung langsung antara kepentingan Miranda dan anggota Komisi IX DPR. Mereka inilah yang harus diungkap oleh KPK karena sumber-sumber inilah yang akan lebih banyak membeberkan kasus suap ini secara lebih gamblang.

Bagaimanapun, political buying dalam pemilihan pejabat publik di DPR menjadi lebih berbahaya jika dalam prakteknya ada pihak ketiga yang menjadi cukong atau sponsor. Pasalnya, pejabat yang terpilih oleh DPR tidak lagi dapat bertindak independen dalam mengambil kebijakan publik yang penting, melainkan akan mengabdi pada kepentingan para cukong yang telah memodali pemilihan itu.

Transaksi jasa ilegal ini tak hanya berdampak negatif terhadap BI sebagai bank sentral yang independen, tapi juga berdampak pada citra BI yang menjadi ujung tombak integritas moneter dan fiskal Indonesia di mata internasional. Jika dunia internasional tidak lagi mempercayai rezim bank sentral di Indonesia, yang seharusnya independen, niscaya kita akan kehilangan momentum untuk mendorong masuknya investasi internasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih menjanjikan.* Adnan Topan Husodo, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch

Sumber:Tempo interaktif Jum'at, 05 September 2008

KPK Tetap Usut Kasus Miranda, Aulia dan Paskah

2008-09-03T12:23:00.001+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menolak dianggap lamban mengorek dugaan suap yang sekarang disorot publik. Kasus itu meliputi dugaan suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom dan aliran dana BI yang melibatkan Paskah Suzetta serta Aulia Tantowi Pohan.

Terkait dengan Miranda, bermula dari politikus asal PDI Perjuangan, Agus Condro, yang melapor ke KPK bahwa dirinya menerima uang Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan setelah Miranda terpilih sebagai petinggi di BI pada 8 Juni 2004. Kemarin, Agus kembali menyerahkan fotokopi buku tabungan yang digunakan untuk mencairkan cek perjalanan. Agus juga mengungkapkan setidaknya tujuh koleganya di partai menerima suap seperti dirinya.

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., butuh bukti lebih kuat untuk menetapkan Aulia dan Paskah menjadi tersangka. "Menetapkan seseorang menjadi tersangka butuh bukti yang cukup," ujarnya.

Bukti yang saat ini dikumpulkan KPK terkait Aulia, Johan enggan menjelaskan. "Itu rahasia," tuturnya. Johan menekankan bahwa proses persidangan mengenai kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar masih berlangsung. KPK menunggu sampai persidangan tuntas. "Intinya KPK tetap mengembangkan proses penyidikan."

Adapun kasus aliran dana BI Rp 100 miliar, Aulia Pohan yang pernah menjadi Dewan Gubernur BI mengetahui percairan uang yang bersumber dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia itu. Sedangkan Paskah Suzetta, berdasarkan pengakuan Anthony Zeindra Abidin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi terdakwa, mengatakan Paskah menerima Rp 1 miliar.

Pengakuan itu disampaikan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mantan Ketua Komisi IX DPR yang kini menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu juga sudah diperiksa KPK.

Aulia Pohan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni dan 22 Juli 2003 hadir. Saat itu rapat memutuskan pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan yang bertugas mengelola dana Rp 100 miliar. Dana tersebut berasal dari pinjaman Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Aulia yang menjadi besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika koordinator Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan.

Dituding bahwa KPK terkesan memetieskan kasus di atas, Johan menyangkal. "Dengan pernah memanggil Aulia, hal itu sudah menunjukkan integritas KPK," ujarnya. Aulia memang sudah beberapa kali dipanggil KPK.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana yang sekarang menjadi Staf Khusus Presiden Bbidang Hukum, mengatakan KPK sudah bekerja secara profesional dan independen dalam menangani kasus Aulia. "KPK bertindak berdasarkan pertimbangan hukum," ujarnya.

Heru Triyono

Sumber: Tempo interaktif Rabu, 03 September 2008

Anwar Ibrahim Berjanji Kubur Kebijakan Pro Melayu

2008-09-03T04:00:00.001+07:00

KUALA LUMPUR--MI: Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Selasa ia akan mencabut kebijakan-kebijakan diskriminasi positif yang menimbulkan kontroversial bagi suku Melayu Muslim jika ia meraih kekuasaan di negara berbilang budaya itu.

Anwar mengatakan ia akan mengganti Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang diluncurkan pada awal tahun 1970-an dengan sebuah sistem yang mendorong semua warga Malaysia miskin, apakah mereka orang Melayu yang mayoritas atau mereka dari etnis minoritas China dan India.

"Kami akan melakukan segalanya saat berkuasa untuk membantu kaum miskin dan lemah bagi mayoritas suku Melayu dan orang-orang miskin China dan India, tapi kami melakukan atas dasar kebutuhan," katanya.

Ia juga berjanji akan menghapus skema Izin Disetujui (AP) bagi impor mobil, yang diklaim telah memperkaya sejumlah kecil pengusaha Melayu.

"Mereka yang bicara tentang dominasi Melayu akan menyadari bahwa AP merupakan kasus klasik dimana warga Melayu dan nama Melayu disalahgunakan, diperkosa dan dijarah oleh segelintir orang," katanya dalam jumpa pers.

Anwar, mantan deputi perdana menteri dan menteri keuangan yang dipecat dan dipenjarakan satu dekade lalu, telah bertekad menggulingkan pemerintah dengan bantuan para anggota parlemen yang membelot dalam beberapa pekan. (AFP/Ant/OL-06)

Sumber:mediaindonesia.com Rabu, 03 September 2008

MARHABAN YA RAMADHAN

2008-09-02T10:17:00.001+07:00

Oleh:A. Mustofa Bisri

Setiap kali datang bulan Ramadan, kaum muslimin menyambutnya dengan menyatakan ”Marhaban ya Ramadhan!”, ”Selamat Datang, Ramadan!”. Seolah-olah Ramadan merupakan tamu yang dinanti-nantikan kedatangannya.

Tapi tamu yang dinanti-nantikan kedatangannya, belum tentu karena tamunya itu sendiri. Sering kali orang menanti-nanti kedatangan tamu karena mengetahui dan mendambakan apa –atau apa-apa-- yang dibawa si tamu.

Mungkin memang ada yang menanti-nanti datangnya bulan Ramadan karena alasan yang bersifat relegi atau bahkan spiritual; namun banyak yang menyambut bulan itu justru karena keistimewaan-keistimewaan duniawi yang menyertainya.
Industri pertelevisian misalnya, jauh-jauh hari –jauh sebelum para kiai pesantren menyusun jadwal pengajian pasanan— sudah menyiapkan jadwal acara yang akan ditayangkan selama bulan Ramadan. Artis-artis dan ustadz-ustadz metropolitan jauh-jauh hari sudah banyak yang dikontrak untuk mengisi acara-acara bulan suci. Pedagang-pedagang jauh-jauh hari sudah ancang-ancang menaikkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok, terutama makanan. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang sudah menyiapkan menu-menu istimewa yang akan disuguhkan dalam acara-acara buka dan sahur nanti. Instansi-instansi dan ormas-ormas (orpol-opol tentu tidak mau ketinggalan) sudah menyusun agenda buka bersama dengan acara-acara ’kerohanian’ dan atau sekaligus konsolidasi. Bagi mereka yang menjadi calon dan menghadapi pilihan-pilihan --pilkada; pilgub; pileg pilihan legislatif)— bulan Ramadan (ada yang menyebut ’Bulan Kemenangan’) tentulah merupakan medan yang sangat diperhitungkan kaitannya dengan taktik-strategi pemenangan.

Yang mungkin tidak jelas niat dan tujuannya adalah mereka yang menyongsong bulan suci Ramadan ini dengan agenda melakukan swiping, termasuk menswiping warung-warung yang buka di siang hari. Untuk menghormati bulan Ramadan ataukah untuk membantu mereka agar kuat puasa karena tidak banyak godaan?

Tanpa dihormati, bulan Ramadan sudah sangat terhormat. Ramadan sangat terhormat terutama karena pada bulan ini Kitab suci Al-Quran diturunkan (Baca Q. 2: 185). Pada bulan ini, seperti diberitakan oleh Rasulullah SAW, pintu sorga dibuka (HR Bukhori Muslim dari shahabat Abu Hurairah).
Justru karena keterhormatan Ramadan itulah, kaum beriman dengan gairah, menunggu-nunggu kedatangannya. Mereka ingin mendapatkan berkahnya. Terloberi keterhormatannya. Pada bulan suci, bulan dimana diturunkan kitab suci ini, mereka ingin benar-benar mensucikan diri; setelah sebelas bulan boleh jadi tergelepoti oleh noda-noda yang menghambat perjalanan mereka menuju hadiratNya.

Pada bulan dimana pintu sorga dibuka, adalah kesempatan emas bagi mereka yang ingin memasukinya. ”Semua umatku masuk sorga;” sabda Rasulullah SAW, ”kecuali mereka yang tidak mau.” Adakah orang yang tidak mau atau tidak ingin masuk sorga? Mungkin setiap mulut akan menjawab, tidak ada. Semua orang mau dan ingin masuk sorga. Hanya saja jawaban mulut ini masih perlu diuji dengan perilaku dan perbuatan. Bila misalnya sorga berada di barat dan Rasulullah SAW menuju kesana; sekalipun Anda mengatakan mau dan ingin masuk sorga, tapi Anda berjalan menuju ke timur, siapakah yang percaya Anda mau dan ingin ke sorga?

Memang mulut kita sering kali berbeda bahkan berlawanan dengan tindakan kita. Mulut kita mengatakan, misalnya, politik itu kotor, tapi kita tak juga beranjak pergi dari kubangan politik. Mulut kita mengkritik dan mengatakan wakil rakyat brengsek, tapi kita terus berlomba mendaftarkan diri jadi calon wakil rakyat. Kita berteriak-teriak hormatilah bulan suci Ramadan, tapi tindakan kita justru menodainya. Tentu karena inilah, kelak di hari kiamat, mulut-mulut kita dikunci dan tangan-tangan kita yang berbicara, kaki-kaki kita yang bersaksi (Baca Q. 36: 65).

Di bulan Ramadan lagi-lagi Allah menunjukkan rahmatNya kepada kita, hamba-hambaNya ini. Ia menjadikan bulan suci ini waktu khusus untuk kita melatih diri menjadi manusia yang lurus dan jujur. Lurus dan jujur kepada diri sendiri dan kepadaNya.
Lurus dan jujur dalam pengabdian. Lurus dan jujur dalam beribadah kepadaNya. Sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri.

Dalam berpuasa, tak ada seorang pun yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau apalagi apakah kita benar-benar berpuasa karena Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ramadan hanyalah antara kita dan Allah. Maka puasa Ramadan Ia sendiri yang akan mengganjarnya.

Marhaban ya Ramadhan, Selamat Datang Ramadan!
Sumber:GusMus.net 31 Agustus 2008

Sri Sultan HB X: Pemimpin Harus Dipilih Rakyat

2008-08-30T14:41:00.001+07:00

SEMARANG, SABTU - Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, Partai Golkar perlu mempertimbangkan perlunya menanyakan calon Presiden RI mendatang pada rakyat. Proses pencalonan itu bisa lewat konvensi atau rapat pimpinan nasional tetapi yang penting memahami keinginan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sri Sultan HB X, Sabtu (30/8) ketika ditanya mengenai perlunya ada konvensi di Partai Gokar sebelum tampil sebagai pembicara dalam seminar Kebangsaan dan Masa Depan Bangsa oleh LSM Candrabirawa di Semarang.

"Saya sendiri belum mencalonkan diri, nantilah kalau soal pencalonan itu," kata Sri Sultan HB X. Menurut Sri Sultan HB X, calon yang dipilih berdasarkan keinginan rakyat tentunya hasilnya baik. Beda kalau calon itu dipilih dalam apa pun namanya, baik itu konvensi dan rapimnas tapi kalau yang memilih kader-kader Partai Golkar ya tentu bisa menang. Untuk itu, pimpinan parpol di daerah tentu akan bisa bertanya pada rakyat di sekitarnya, untuk mengetahui sebenarnya rakyat itu sebagai calon pemimpin ke depan itu.

Winarto Herusansono

Sumber: Kompas Sabtu, 30 Agustus 2008

Kemiskinan Kalbar haruslah cepat berlalu...

2008-08-29T06:37:00.002+07:00

oleh : Lahyanto Nadie

Pekan lalu wartawan Bisnis Indonesia Lahyanto Nadie meninjau program kerja Wahana Visi Indonesia di Kalimantan Barat meliputi Kab. Sambas, Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang atas undangan World Vision Indonesia. Berikut laporannya:

SAMBAS, Kalbar: Siapa yang harus diprioritaskan dalam membantu masyarakat miskin? “Anak-anak dan ibu, lebih spesifik lagi ibu hamil dan ibu menyusui,” tegas Untung Sidupa, Manajer World Vision Indonesia (WVI) di Kalimantan Barat.

Anak-anak, katanya, menjadi harapan untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Itulah sebabnya lembaganya fokus untuk mendampingi anak-anak guna mengangkat mereka dari kawah kemiskinan dalam jangka panjang.

Caranya adalah dengan memberikan pendidikan dan memerhatikan kesehatannya. Saat ini sedikitnya 75.000 anak yang mendapat dukungan langsung dari WVI di delapan provinsi.

Mengingat begitu banyak warga miskin di Indonesia maka dipilihkan lokasi yang paling membutuhkan. Di Kab. Sambas, Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang di Kalimantan Barat, tampak nyata kemiskinan itu.

Menurut Untung, beban hidup warga di perbatasan lebih berat, ekonomi lebih sulit, risiko politik lebih besar. Di Sambas yang memiliki penduduk 494.613 jiwa (84,11% Islam, sisanya 7% Katolik dan Kristen) menjadi sasaran area development program (ADP), anaknya lebih menderita dari provinsi lain mengingat mereka diperdagangkan dan dijadikan pelacur.

Billy Sumuan, manajer Wahana Visi Indonesia Sambas, mengatakan lembaganya mulai masuk Kalimatan pada 1981 di Pontianak, Sanggau, Sintang dan Banjarmasin. Di Sambas, dia bersama rekan-rekannya fokus pada pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan gizi anak di bawah lima tahun.

Menurut Billy, kendala yang mengganjal kerjanya adalah soal sosialisasi program karena warga di sini lebih akrab dengan produk Malaysia. “Mereka nonton televisi program Malaysia, kebutuhan sehari-hari juga lebih mudah dari negara tetangga.”

Dia menjelaskan bahwa pada 2007 sudah melakukan kegiatan dan atas rekomendasi Pemda, WVI masuk ke tiga kecamatan yaitu Teluk Keramat, Galing dan Sajingan Besar. Ini karena ketiga kecamatan itu berbatasan dengan wilayah kekuasan Malaysia yaitu negara Bagian Serawak. Kegiatan dimulai dengan mempresentasikan hasil penelitian pada November 2006. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat jangka panjang yang berfokus pada anak di wilayah Kab. Sambas.

Sementara itu, Wakil Bupati Yuliarti Alwi, berpendapat bahwa program WVI cukup berhasil dan seiring dengan program dan visi Pemda Sambas. “Jadi klop dengan visi kami yaitu pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi serta peningkatan ekonomi keluarga.”

Tapi, katanya, ada persoalan yang mendasar yang harus dicermati yaitu kesadaran orang tua akan pendidikan masih rendah. “Mereka lebih suka anaknya bekerja di hutan dengan menoreh karet.”

Menurut Yuliarti, banyak anak yang tidak tamat SD terpaksa bekerja di luar negeri. “Mereka dipaksa untuk tidak tamat SD oleh para calo-calo agar bekerja di luar negeri, terutama Malaysia.”

Lain lagi persoalan yang menjadi batu sandungan bagi Kabupaten Bengkayang. Thomas A. Setyoso, Manajer WVI Singkawang dan Bekayang, menjelaskan bahwa kaum bapak di sini kalah cepat dari ibu-ibu.

Ibu tokoh transformasi
Menurut Thomas, ibu-ibu menjadi tokoh transformasi karena punya kekuatan membangun lingkungan lebih baik dan lebih cepat menyerap. “Bapaknya tinggal mengikuti saja.”

Thomas, yang sudah 24 tahun di WVI, memprioritaskan program keterjaminan biaya pendidikan anak, pendampingan wirausaha masyarakat, modal kerja dan koperasi kredit serta tabungan keluarga dan anak.

Ketika berkunjung melihat kegiatan bermain dan belajar pada TK Pelangi Kasih, di Kel. Sagatani, Singkawang, terlihat fasilitas di daerah tertinggal itu telah tersentuh nuansa modern.

Di Dusun Sibaju-Rantau, Kecamatan Monterado, telah berdiri SDN Sibaju dan pembangunan Posyandu dampingan WVI. Camat Monterado Danuri mengatakan penduduk di sini lebih sejahtera dibandingkan kecamatan lain. “Jika petani karet bisa menoreh 10 kg saja, penghasilan mereka Rp200.000 per hari.”

Aktivitas WVI menekan kemiskinan di Kalbar juga terlihat di Dusun Malabe Desa Marunsu Kecamatan Samalantan. Programnya adalah sarana air bersih (pipanisasi) untuk Dusun Sibaju, Desa Sendoreng (Kec. Monterado), Dusun Sungai Limau, Dusun Siraba, Sebau, Dusun Malabae-Marunsu (Kec. Samalantan), Dusun Spoteng Desa Sukabanun Kec. Sungai Betung.

Acara peresmian sarana air bersih pekan lalu dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkayang, S. Gidot. Tarian adat Dayak mengawali seremoni sederhana itu. Dua anak lelaki mengibaskan pedang, empat perempuan lainnya membawa bunga.

Jika pemerintah lebih fokus bekerja, bersinergi dengan LSM dan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) niscaya kemiskinan di Kalimantan Barat haruslah cepat berlalu... (lahyanto.nadie@bisnis.co.id)

Sumber:Bisnis.com Kamis, 28/08/2008

Radikalisme Beragama Marak, NKRI Terancam

2008-08-27T05:35:00.003+07:00

Maraknya radikalisme beragama belakangan ini –yang ditandai aksi kekerasan terhadap kaum minoritas- dan bahkan aksi terorisme jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Padahal Islam yang dianut mayoritas rakyat Indonesia jelas adalah agama yang menganjurkan perdamaian dan digunakannya cara-cara damai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Umat Islam Indonesia pun sejak lama dikenal sebagai umat yang senantiasa menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama.

Benarkah maraknya radikalisme beragama saat ini diprovokasi oleh makin kencangnya hembusan “angin ideologi transnasional” dari luar Indonesia semisal ideologi Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan Hizbut Tahrir dari Timur Tengah?

Cukup menarik memang, mengingat di negeri kelahirannya Mesir, Ikhwanul Muslimin sudah lama dilarang eksistensinya oleh pemerintah Mesir sejak sejumlah aktivis Ikhwan terprovokasi melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada terbunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat di akhir tahun 1970-an. Di Indonesia, pasca reformasi, ideologi Ikhwan memang tumbuh subur di tengah generasi muda perkotaan. Buku-buku karangan aktivis Ikhwan seperti Sayyid Quthb, Hasan Al Banna dan lainnya akan mudah dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta terutama di kampus-kampus besar seperti UI, ITB dan UGM. Ideologi Ikhwan pun telah menginspirasi sebuah partai Islam untuk mencoba menerapkan ideologi dan metode dakwah Ikhwan di Indonesia. Partai Islam yang terinspirasi Ikhwan pun mulai meraih simpati rakyat di sejumlah Pilkada, khususnya Pilkada Jawa Barat. Di Pilkada Jakarta, kandidat gubernur partai tersebut pun baru bisa dikalahkan setelah semua partai berkoalisi “mengeroyoknya”.

Benarkah NKRI terancam oleh ideologi transnasional seperti Ikhwan? Padahal ideologi Ikhwan masih tergolong “moderat", mengingat Ikhwan tidak “mengharamkan” demokrasi dan pemilu seperti “saudara mudanya”, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir jelas-jelas menolak demokrasi dan pemilu dan mengajukan khilafah sebagai solusi tunggal atas problematika umat Islam sedunia.

Semua hal tersebut akan dibahas dalam Seminar “Islam Radikalisme Beragama dan NKRI” yang diselenggarakan Yayasan MataAir Jakarta dengan Kesbangpol Departemen Dalam Negeri RI pada Kamis, 28 Agustus 2008 di Auditorium FIB UI Depok pukul 13.00 wib.

Pembicara yang akan membahas masalah tersebut adalah Dr. Luthfi Zuhdi (Peneliti Pusat Kajian Timur Tengah & Islam UI), Dr.Ir. Soedarsono (Kesbangpol Depdagri), KH Thanthawi Jauhari Musaddad, MA (Pesantren Al Washliyah Garut) dan Ismail Yusanto (Hizbut Tahrir Indonesia) serta dimoderatori oleh Didik Sulaiman (Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UI). (alf)

Sumber:Gusmus.net 24 Agustus 2008

Terkatung-katung dalam ekonomi global

2008-08-26T06:32:00.001+07:00

oleh : Erna S. U. Girsang

Dalam situasi ekonomi yang masih cenderung melambat saat ini, sejumlah negara berusaha menggerakkan pertumbuhan, dengan menahan suku bunga pada posisi serendah mungkin, meskipun kebijakan itu disadari mengancam terjadinya inflasi.

Kondisi itu menunjukkan sejumlah negara maju lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, seperti mengatasi lonjakan angka pengangguran dan menghindar dari ancaman krisis keuangan, dibandingkan dengan tekanan inflasi.

Selebihnya, negara-negara di dunia masih menahan kebijakan agresif sambil mengawasi perkembangan inflasi dan laju ekonomi global.

Direktur Perencanaan Makro Kemeneg PPN/Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan memasuki masa terjadinya kecenderungan lonjakan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan, terutama sejak Semester II 2007, negara-negara dunia terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah sekumpulan negara yang mengalami dampak langsung dari macetnya kredit kepemilikan rumah (subprime mortgage), seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Kelompok kedua adalah negara-negara yang ikut tertekan, tetapi tidak langsung, seperti negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

"Kedua kelompok ini mengalami gangguan hubungan sektor keuangan ke sektor riil. Kalau tidak diamankan akan berbahaya. kelompok pertama menurunkan suku bunga, meskipun ada ancaman inflasi tinggi," ujarnya, kepada Bisnis, pekan lalu.

Suku bunga rendah ditargetkan dapat mengamankan sektor keuangan dan mengatasi kredit macet kepemilikan rumah, karena kalau dinaikkan malah semakin buruk dampaknya

Dia mencontohkan ketika AS memproyeksikan menaikkan suku bunga, dampaknya langsung signifikan pada sektor ekonomi, yaitu adanya lonjakan angka pengangguran. Akhirnya Bank Sentral AS menunda kebijakan menaikkan suku bunga dan mempertahankan, suku bunga 2,5%.

"Ada urgensi aspek lain, ketika melonggarkan suku bunga, yaitu ternyata pengangguran meningkat, ekonomi melambat. Jadi ditunda dulu sampai sektor keuangan aman," jelasnya.

Dua negara lain yang juga menurunkan suku bunga adalah Kanada, yaitu dari 4,5% pada November 2007, menjadi 3,0%. Target suku bunga, atau suku bunga acuan di Inggris juga diturunkan dari 5,75% pada November 2007, menjadi 5,0% pada April 2008.

Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ), pekan ini juga memutuskan mempertahankan suku bunga pada level 0,5%, dalam pertemuan kebijakan keuangan, yang berlangsung di Tokyo.

Laporan Hasil Pertemuan Bank Sentral dan Pemerintah Jepang, yang dikutip Bisnis, dari situs resmi BoJ, menyebutkan laju inflasi inti (di luar makanan segar) di negara itu saat ini sekitar 2%, angka tertinggi sejak pertengahan 1990. Lonjakan inflasi terjadi akibat kenaikan harga minyak mentah dan makanan di pasar internasional dan berdampak pada harga yang berlaku di dalam negeri.

Menjelang akhir Juli, terjadi penurunan harga minyak mentah, diikuti penurunan harga komoditas pangan.

Stabilitas harga

Berbeda dengan negara-negara yang langsung terkena subprime mortgage, negara di luar itu, seperti Asia dan Eropa masih menjadikan stabilitas harga menjadi sasaran utama, sehingga mempertahankan suku bunga tetap berada di atas realisasi laju inflasi. Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga dari 4,0% menjadi 4,25% pada Juli 2008.

Perbedaan kebijakan negara kelompok pertama dan kelompok kedua itu, menunjukkan bahwa negara-negara di dunia masih memusatkan perhatian kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi global, kecuali jika ada kejadian tidak normal, misalnya suatu negara sudah masuk kepada krisis keuangan, seperti Zimbabwe yang mengalami inflasi 2,2%, sehingga negara itu melakukan pemotongan nilai mata uang.

Di sisi lain, saat ini sudah ada sinyal positif dari perekonomian dunia, yaitu melemahnya harga minyak dunia dan sejumlah komoditas. Pelunakan harga ini juga merupakan pengaruh dari perlambatan ekonomi yang telah berlangsung sejak akhir 2007. (erna.girsang@bisnis.co.id)

Sumber:bisnis.com Senin, 25/08/2008

Harga minyak dunia turun, alasan apalagi Pak Presiden!

2008-08-23T20:22:00.007+07:00

Oleh:IksanHb

Pemerintah harus segera menurunkan harga BBM Nasional, tidak ada alasan lagi pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, baik diesel, bensin dan minyak tanah. Alasan pemerintah menaikkan Harga BBM tahun ini salah satunya adalah naiknya harga minyak dunia, sekarang harga minyak sudah turun, kenapa pemerintah belum menurunkan harga BBM sedangkan harga minyak dunia sudah turun?

Turnnnya harga minyak dunia, kemudian diikuti dengan turunnya harga minyak di berbagai negara, di Amerika seperti report yang di keluarkan oleh West Texas Intermediate (WTI) dimana harga minyak yang semula naik 145 dolar per barrel pada 14 Juli 2008 sekarang telah turun menjadi 113 Dolar per barrel pada 18 Agustus 2008, Canada juga telah menurunkan harga minyak pada bulan Agustus ini dan salah satu contoh lagi negara tetangga kita Malaysia dimana Pemerintah Malaysia menurunkan harga BBM. Harga diesel dan bensin yang semula naik pada tahun ini, kini telah diturunkan antara 8 dan 22 sen per liter terhitung mulai hari Sabtu, 23 Agustus ini.

Hak angket yang dilakukan DPR, seharusnya bekerja lebih cepat dan bahkan harus segera membaca lebih tajam terhadap cepatnya regulasi harga minnyak dunia yang kini berubah sangat cepat. Keterlambatan DPR dalam kerja hak angket terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berdampak pada masalah krisis energy yang lain. Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN untuk mengurangi beban dan meminta pengusaha hotel harus menyediakan ginset nampaknya mengalami kendala karena harus menambah beban minyak dalam mengoperasikan ginset. Kalau pemerintah tidak segera segera menurunkan harga BBM, maka rakyat semakin terperosok pada krisis ekonomi lebih panjang.

Budaya mengibuli rakyat, dengan janji-janji manis baik yang dilakukan pemerintah maupun DPR saat kampanye untuk mendapatkan dukungannya, harus dihentikan. Lemahnya lembaga dan kridibilitas anggota DPR menjadi beban rakyat, rakyat harus membayar gaji anggota DPR, sekjen, staf dan harus membangun gedung DPR yang nilainya besar sekali. Presiden dan wakil Presiden harus hidup diatas beban rakyat, dimana keduanya menggunakan fasilitas yang sangat istimewa, juga seamkin menjadi beban rakyat, mereka tidak pernah merasakan betapa susahnya mencari sesuap nasi dan susahnya untuk mendapatkan BBM.

Hentikan sekarang juga janji-janji manis dan pernyataan yang mesnyesatkan, bahwa Indonesia sudah keluar dari krisis, dan juga pernyataan lainnya yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Lakukan yang terbaik , bekerja secara professional dan bertanggung jawab untuk rakyat.

Kenapa Pemerintah menolak melakukan audit PT PLN ?

2008-08-22T01:28:00.005+07:00

Oleh:IksanHb

Keresahan masyarakat maupun pengusaha terhadap kebijakan PLN dalam melakukan pemadaman bergilir, sangat mempengaruhi lajunya aktifitas ekonomi dan pendidikan. Ketenaga listrikan Indonesia nampaknya sudah sangat membahayakan dan sangat menghawatirkan. Manajemen ketenaga listrikan harus di efaluasi secara menyeluruh dan harus dipertanggung jawabkan melalui final report lembaga independen.

Kelemahan ketenaga listrikan kita karena manajemen konfensional dan system administrasi tradisional akan memberi peluang atau memberi inspirasi terhadap pelaku koruptor maupun manipulasi, baik yang dilakukan oleh pelanggan, khususnya pelanggan yang menggunakan listrik sebagai power dalam menjalankan usaha produksinya.

Tuntutan masyarakat supaya PLN di audit, merupakan hak pelanggan maupun masyarakat pada umumnya. Kecurigaan adanya kurang transparan dalam pengelolaan ketenaga listrikan yang ditujukan kepada PLN harus ditanggapi sebagai hal yang sangat penting bukan sebagai lawan manajemen ketenaga listrikan. Persoalan pemerintah mempunyai dalih batas-batas pengawasan dan pembinaan, bukan berarti itu sebagai penghalang adanya upaya masyarakat meminta untuk transparan dalam pengelolaan ketenaga listrikan atau PLN untuk lebih bersih dan bertanggung jawab.
Ketidak tertarikan pemerintah untuk melakukan audit dan bahkan menolak melakukan karena persoalan batas kewenangan audit teknis pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero), semakin menambah kecurigaan rakyat. Kenapa Pemerintah menolak melakukan audit teknis pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero)?

Sebagaimana berita yang ditulis oleh TEMPO Interaktif Jum'at, 22 Agustus 2008 “Pemerintah Tolak Audit Pembangkit PLN” TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menolak melakukan audit teknis pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero). Pengawasan yang dilakukan pemerintah hanya berdasarkan laporan dari manajemen perusahaan listrik milik pemerintah.

"Dari pemerintah tidak perlu (melakukan audit pembangkit), karena audit kemampuan tiap pembangkit sifatnya lebih ke operasional dan ini (audit) telah dilakukan PLN," ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfataan Energi Jack Purwono kepada Tempo, Kamis (21/8).

Berdasarkan Pasal 18 Bab VIII Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan disebutkan, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Sedangkan menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1979, untuk keselamatan dan kepentingan umum, menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap pengusahaan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Purwono mengatakan, mekanisme pengawasan kondisi pembangkit PLN bisa dilakukan berdasarkan hasil laporan PLN yang diserahkan ke pemerintah. "Dari kilowatt jualnya yang dilaporkan setiap bulan kepada saya,” katanya. Dia menambahkan, laporan tersebut memuat kemampuan pembangkit, efisiensi bahan bakar, kilowatt pemakaian sendiri pada pembangkit dan tingkat losses jaringan.

Sebelumnya, ahli kelistrikan dari Pusat Studi Teknologi dan Informasi Kelistrikan Universitas Indonesia Soetjipto Soewono meminta, manajemen PLN transparan dan membuka ke publik tentang krisis listrik yang terjadi selama ini. Menurut dia, berdasarkan neraca daya 2008, daya terpasang pada sistem kelistrikan Jawa-Bali sekitar 20.300 megawatt. Sedangkan beban puncak penggunaan listrik sebesar sekitar 16.500 megawatt. Selisih dari daya terpasang dan beban puncak masih ada cadangan sekitar 3.800 megawatt atau sebesar 23 persen.

Soetijpto mensinyalir banyak pembangkit listrik yang rusak parah dan tidak beroperasi. Untuk mengatasinya, kata dia, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh pembangkit-pembangkit yang dioperasikan PLN. "Jangan diam melihat krisis listrik yang terjadi," katanya.

Di tempat terpisah, kalangan pengusaha pusat belanja akan menghentikan kegiatannya selama setengah hari jika PLN masih memaksa untuk menggunakan genset. "Sesekali kami haus memberi meraka (PLN) kejutan," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia Stefanus Ridwan kepada Tempo.

Menurut Stefanus, seharusnya manajemen PLN berlaku bijak dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dia mengkritik ucapan Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar yang mengatakan, bila pelaku bisnis menolak penggunaan genset, maka mereka perioritas pertama PLN untuk dipadamkan (Koran Tempo, 18/8). "Itu salah, sama saja PLN menganggap kami sasaran utama untuk dipadamkan," ujarnya. Hari beberapa asosiasi akan membicarakan langkah hukum terkait rencana PLN tersebut. ALI NY | AGUNG SEDAYU | CORNILA DESYANA

Awas inflasi Pak Presiden

2008-08-19T22:43:00.001+07:00

oleh : Kemal Syamsuddin

Pidato Kenegaraan Presiden pada 15 Agustus 2008 lalu menarik untuk disimak. Meskipun telah banyak pihak yang menanggapi isi pidato tersebut, namun masih ada beberapa yang perlu dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah besaran makro ekonomi yang berujung pada potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 ini.

Salah satu variabel makro ekonomi yang harus mendapatkan perhatian serius adalah masih tingginya laju inflasi yang akan berujung pada inflasi double digit hingga akhir tahun ini. Tingginya laju inflasi ini sudah pernah saya prediksi beberapa bulan lalu, terutama berkaitan dengan tingginya harga minyak dunia yang diikuti oleh keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Seperti pernah saya singgung dalam kolom ini, laju inflasi hingga akhir 2008 bisa mencapai lebih dari 12%. Perkiraan ini akan menjadi kenyataan bila pemerintah tidak mampu mengelola sisi suplai. Sisi suplai harus mendapat perhatian utama dalam sisa waktu empat bulan ini, agar tingginya permintaan tidak berakibat pada naiknya harga-harga secara keseluruhan.

Tingginya harga komoditas pangan harus dapat disikapi secara tepat dengan meningkatkan pasokan di dalam negeri. Komoditas pangan langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat. Bila di sisi suplai komoditas pangan tidak terdapat langkah-langkah yang signifikan, maka daya beli masyarakat akan terus terpangkas, dan berujung pada makin rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Kenaikan komoditas pangan ini sudah mulai terlihat sejak pekan lalu. Kondisi ini terutama karena dipicu oleh besarnya ekspektasi kenaikan harga menjelang bulan puasa dan Idulfitri. Padahal sebelumnya juga telah terjadi kenaikan harga komoditas pangan karena pengaruh faktor-faktor eksternal dan dorongan kenaikan harga BBM.

Yang masih tetap menimbulkan kekhawatiran adalah naiknya suku bunga bank. Tingginya laju inflasi sudah pasti akan mendorong naiknya suku bunga perbankan. Bila laju inflasi dapat dipastikan mencapai 12% pada akhir tahun ini, maka dapat dipastikan pula suku bunga perbankan akan lebih dahulu mengalami kenaikan pada dua bulan mendatang. Kenaikan suku bunga perbankan ini tentu akan memperlemah daya ekspansi perekonomian secara keseluruhan.

Dengan demikian, maka dapat pula diperkirakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak akan lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Atau, bahkan dapat lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Sangat sulit untuk mengharapkan perekonomian nasional tahun ini akan mampu tumbuh di atas 5,5%. Mengingat sector-sektor pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih lebih banyak mengandalkan pada belanja pemerintah.

Investasi masih akan menghadapi ganjalan dari tingginya suku bunga perbankan. Konsumsi juga tertekan oleh kenaikan harga-harga secara umum yang berdampak pada terpangkasnya daya beli masyarakat. Sisi ekspor neto, terjadinya pertumbuhan nilai ekspor terutama lebih disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ekspor, bukan oleh kenaikan sisi volume komoditas. Dengan demikian, kenaikan ekspor neto tersebut tidak mencerminkan pertumbuhan kapasitas produksi dalam negeri.

Dengan gambaran tersebut, pemerintah harus lebih memfokuskan upayanya pada pengendalian laju inflasi dari sisi penawaran, terutama kelancaran pasokan komoditas pangan. Pasokan komoditas ini sangat penting agar daya beli masyarakat tidak terus terpangkas yang dapat memicu keresahan social dan instabilitas politik. Hal ini menjadi semakin penting mengingat pada 2009 negara ini akan kembali melaksanakan pesta demokrasi akbar. Dalam kondisi politik yang hingar bingar masalah-masalah kecil di bidang ekonomi akan mudah menjadi besar karena dimuati oleh berbagai kepentingan politik oleh berbagai pihak.

Sumber:bisnis.com Selasa, 19/08/2008 08:23 WIB

Mencari komandan

2008-08-19T22:28:00.001+07:00

oleh : Hilda Sabri Sulistyo

Pekan lalu saya berkesempatan hadir di acara table top antara 40 orang industri pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan anggota Association of Indonesian Tours & Travel (Asita) DKI Jakarta di Hotel Sahid Jaya.

Acara yang dipimpin Misbach Mulyadi, ketua Asita NTB, mengatakan kedatangannya dengan rombongan ke Jakarta selain memberikan informasi fasilitas wisata untuk menjaring wisatawan domestik dari Jakarta, Bandung dan Banten, juga yang terpenting adalah bersilaturahmi antara sesama pelaku wisata..

Saat makan siang tiba, saya beruntung duduk semeja dengan sejumlah ketua asosisasi pariwisata lainnya sehingga bisa terlibat perbincangan hangat pekan lalu,apalagi kalau bukan soal penyegelan kapal yacht peserta Sail Indonesia 2008 oleh aparat Bea Cukai Kupang.

Maklum, kapal-kapal wisata yang canggih dari berbagai negara itu punya perlengkapan komunikasi via satelit sehingga berita memalukan itu dalam sekejab sudah mendunia lewat CNN.

"Mudah-mudahan jadwal mereka mampir ke Lombok tetap ada, biasanya mereka mampir satu hari dan memberikan dampak promosi yang besar bagi destinasi wisata kami," kata Misbach.

Saya jadi ingat ucapan Raymond T Lesmana, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cinta Bahari Indonesia (YCBI) co-organiser Sail Indonesia. Senin lalu ketika ditelpon dia masih di Alor. Meski menghadapi persoalan berat, alhamdulilah nada bicaranya masih optimistis kegiatan yang dirintisnya bisa bermanfaat dan mengangkat beberapa destinasi.

Dia bertekad Indonesia dapat membuat suatu jalur layar wisata yang kita namakan Indonesian Passage. Para yachter dunia bisa memulai perjalanannya dari Kupang sebagai titik entry dan keluar di Batam sebagai titik exit.

Soalnya, Sail Indonesia bukanlah suatu yang asing bagi para pelayar dunia dan menjadi suatu untaian rally yang menyatu dengan rally layar lainnya, seperti ARC (Atlantic Rally for Cruiser). Bahkan Sail Malaysia kemudian mengambil keuntungan dari kelanjutan Sail Indonesia karena exit dari Batam peserta menjuju Malaysia.

"Yang jelas para peserta itu menyukai berlayar di Indonesia karena alam, budaya dan keramahan bangsa Indonesia, makanya banyak misi sosial juga yang mereka lakukan saat mengunjungi daerah terpencil di wilayah kita," kata Raymond..

Memang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak titik exit di Indonesia bagi kapal layar? Soalnya sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang menentukan bahwa kapal-kapal layar pribadi hanya bisa keluar dari titik tertentu. Jadi mungkin ada labih dari 100 titik exit yang bisa dilakukan oleh para pelaku layar - demikian juga titik masuk.

Hal yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana detail peraturan Bea Cukai yang harus dikenakan kepada Visiting Yacht (kapal yang berkunjung) seperti peserta Sail Indonesia .

Kalau pakai peraturan Bea Cukai sesuai dengan UU no.17 tahun 2006 maka proses eksport import yang menganggap bahwa kapal yang dinakhodai dan berbendera (flag state) adalah barang yang diimport sementara. Dengan detail ketentuan adalah harus membuat Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan (RKSP), Membayar PNBP Rp. 30.000,- dan Inward Cargo Manifest Rp 125.000,-

Namun ada hal lainnya sesuai dengan ketentuan Import-Export yaitu membayar Bea Masuk 5% dari harga kapal yang sifatnya sementara (selama mereka d iperairan Indonesia) maka mereka harus memberikan jaminan atas kapal mereka dengan perhitungan jaminan PPN 10%, jaminan PPnBM 30%, jaminan PPH 7% sehingga total 47% yang semuanya ini dikalikan dengan nilai kapal dengan nilai range harga Rp3 - Rp5 miliar per kapal.

"Kalau nilai kapal kita ambil rata-rata Rp 4 miliar, maka berikut ini yang harus dibayar dan dijamin oleh kapal - kapal wisata pribadi (yachts) yang mau masuk ke Indonesia harus di bayar langsung di titik masuk Rp 250 juta per kapal dan yang harus s dijamin lagi dititik masuk untuk PPN, PPnBM, PPH nilainya Rp 2,35 miliar. Peraturan begini tidak berlaku di negara lain loh," kata Raymond.

Mengacu kasus di Kupang, kalau 100 kapal siap membayar berarti jumlahnya akan menjadi 100 x 250.000,000 = Rp 25.000.000.000,- - Apakah bank di Kupang sanggup dan bisa menerima mengacu kepada Bank Landing Limit? Belum lagi setoran jaminan 100 x 2.350.000.000,- = Rp235.000.000.000,

"Semuanya ini tentunya masuk kepada Kas Negara.. Nah, ketika mereka keluar misalnya di Batam....apakah uang mereka akan bisa dikeluarkan dari kas negara dalam waktu 24 jam?," tanya Raymond.

Aduh pak Raymond ribet banget ya bangsa ini bagaimana pariwisata kita mau bicara daya saing? kalau baru dalam hal bahari saja sudah terjadi hal seperti ini? siapa yang mau datang ke Indonesia padahal kalau orang berwisata mau pakai sarana apapun membutuhkan kenyamanan dan keamanan.

Tak heran para ketua asosiasi yang duduk semeja dengan saya baik dari Asita,sosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan (Astindo) maupun Masarakat Pariwisata Indonesia (MPI), akhirnya berucap kapan sih Indonesia bisa punya satu badan yang dikomandani langsung oleh Presiden RI.

Apakah namanya Badan Promosi Indonesia atau nama lainnya pokoknya badan itu bisa merekatkan semua pihak yang berhubungan dengan pariwisata. Kebudayaan dan Pariwisata telah banyak kehilangan gregetnya dengan diserahkan semua urusan Kepariwisataan kepada daerah otonomi yang sekarang sudah berjumlah sekitar 450 daerah.

"Kita yang di daerah saja sulit mau melakukan sinergi, kordinasi dengan institusi pariwisata di kabupaten-kabupen," kata Misbach. Makanya pihaknya berharap kalau badan itu langsung dibawah Presiden RI persoalan klasik soal pendanaan, lemahnya kordinasi dan lain-lainnya bisa teratasi.

Pokoknya kalau ada Badan Promosi Indonesia atau Badan Pariwisata Indonesia yang selama ini sudah jadi wacana, maka bagaimana suatu destinasi patut dikelola secara profesional agar mampu memuaskan wisatawan dan berdaya saing global mungkin bisa terwujud. Bagaimana SBY atau calon presiden lainnya, siap jadi komandan pariwisata?

Sumber:bisnis.com Selasa, 19/08/2008 15:00 WIB

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM TRANSISI DEMOKRASI

2008-08-14T09:58:00.004+07:00

Oleh: IksanHB

Untuk memperingati dirgahayu Indonesia yang ke 63 ini saya akan mencoba mencurahkan Pikiran-pikiran dan catatan kecil menjadi sebuah tulisan yang mungkin menarik bagi kita, hanya sedikit yang saya tahu untuk berbagi solusi dalam masa transisi demokrasi yang kita perjuangkan ini.

Dalam literatur-literatur kepemimpinan, setiap pengarang maupun para kulitinta umumnya mengajukan pengertian tersendiri tentang konsep kepemimpinan. Locke mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses “membujuk” (inducing) orang-orang lain menuju sasaran bersama. Definisi ini mencakup tiga elemen yakni bahwa:

1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept). Kepemimpinan
hanya ada dalam proses relasi dengan orang lain (para pengikut). Apabila tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Dalam definisi ini juga tersirat suatu premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan ber-relasi dengan para pengikut mereka.

2. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. John Gardner yang telah mengobservasi selama dalam kurun waktu dua tahun (1986-1988), menemukan bahwa kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, namun sekedar menduduki posisi itu tidak merupakan tanda seseorang untuk menjadi pemimpin.

3. Kepemimpinan harus “membujuk” orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikutnya melalui berbagai cara seperi menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan misi dan visinya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian pemimpin yang efektif dalam hubungannya dengan pengikut (bawahannya) adalah pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam mengimplementasikannya.

Selanjutnya, menurut fungsinya, kepemimpinan dilaksanakan oleh dua jenis pemimpin yang saling berbeda, yaitu manager dan leader. Manager adalah pemimpin yang mengusahakan agar proses-proses rutin dalam lembaga berjalan lancar. Leader adalah pemimpin yang mengusahakan agar lembaga dan orang-orang yang ada di dalamnya memperbarui dirinya secara terus menerus, agar tidak ketinggalan jaman. Manager lebih banyak berperan sebagai stabilisator dalam suatu lembaga atau masyarakat, sedangkan leader lebih banyak berperan sebagai dinamisator dan inovator. Birokrat pada dasarnya manager, sedangkan teknokrat pada dasarnya leader.

Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Terdapat banyak definisi tentang kepemimpinan yang sangat sulit untuk dirangkum menjadi satu dan bersifat menyeluruh. Dari banyaknya definisi yang ada, Samidjo menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan asumsi dari kepemimpinan, yaitu: (a) suatu fenomena kelompok yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih; dan (b) di dalamnya melibatkan proses mempengaruhi, dimana pengaruh yang sengaja (intentional influence) digunakan oleh pemimpin terhadap bawahannya.

Model kepemimpinan tidak hanya berlaku pada skala yang besar misalnya dalam negara, melainkan dapat ditemukan pada lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam sekolah, organisasi sosial bahkan dalam skala individu. Model kepemimpinan seperti tirani, manipulatif, transaksional maupun transformasional sebenarnya dapat kita lihat sehari-hari di berbagai lingkungan sosial, baik formal maupun informal. Khusus dalam konteks kepemimpinan transformasional, model kepemimpinan ini dapat ditemukan dalam lingkungan sosial (baca: termasuk sekolah) dimana seorang pemimpin dalam skala kecil berusaha membimbing bawahan-bawahannya melalui keteladanan (contoh yang baik). Dengan demikian, sepanjang sejarah kehidupan manusia selalu akan ditemukan tiran besar dan tiran kecil, pemimpin manipulator besar dan manipulator kecil, dan akhirnya terdapat pula pemimpin transformasional besar kelas dunia, negara dan transformasional kecil kelas kepala sekolah, bahkan pada tataran keluarga, bahkan perorangan.

Meskipun terdapat empat model kepemimpinan yakni tirani, manipulatif, transaksional, dan transformasional; namun model kepemimpinan terakhirlah yang paling cocok diadopsi dalam pola pengelolaan suatu lembaga pada masa transisi, seperti misalnya pada kepemimpinan revolusi negara , juga saat transisi demokrasi negara kita pasca jatuhnya Soeharto. Hal ini dikarenakan model kepemimpinan transformasional dalam transisi demokrasi diyakini dapat menjawab tantangan kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada karena ia bersifat terbuka kepada setiap pembaharuan menuju ke arah peningkatan mutu menjadi lebih baik peningkatan dibidang ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain .

Lingkup Kepemimpinan Transformasional

Teori kepemimpinan transformasional sebenarnya lebih daripada model pendekatan dimana situasi perubahan bagian dari momentum transisi demokrasi. Meskipun tidak semuanya sama secara teori dalam setiap situasi politik, akan tetapi bagian dari salah satu pendekatan situasi transisi yang membuaka ruang public terlibat didalamnya. Gagasan awal model kepemimpinan ini dikembangkan oleh James McGregor Burns yang menerapkannya dalam konteks politik dan selanjutnya dikembangkan penerapannya ke dalam konteks organisasional oleh Bernard Bass . Dalam upaya pengenalan secara mendalam tentang model kepemimpinan transformasional ini, Bass mengemukakan adanya model kepemimpinan transaksional yakni kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. Kepemimpinan model ini juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran (exchange process) dimana para pengikut mendapat imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpinnya.

Perhatian orang pada kepemimpinan didalam proses perubahan (management of change) mulai muncul ketika orang mulai menyadari bahwa pendekatan mekanistik yang selama ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan itu ternyata seringkali bertentangan dengan anggapan bahwa perubahan itu justru menjadikan tempat kerja itu lebih manusiawi. Kalau kita lihat proses politik USA dalam pemilihan Presiden yang akan di selenggarakan pada bulan November 2008, dimana isu perubahan menjadi sangat menarik dan bahkan lebih dari proses politik paling besar, karena kekuatan kedua partai antara partai demokrat dan partai republic telah berada dalam benturan nilai. Perubahan sebagai mascot kampanyae Obama yang mana Obama mengambil bagian dalam perebutan presiden yang akan datang, Obama dengan slogannya perubahan harus berhadapan dengan kelompok konserfative yang mendukung John McCain dari partai republik.

Menurut Bass, didalam merumuskan proses perubahan biasanya digunakan pendekatan transformasional yang manusiawi, dimana lingkungan kerja yang partisipatif, peluang untuk mengembangkan kepribadian dan keterbukaan dianggap sebagai kondisi yang melatar belakangi proses tersebut. Akan tetapi didalam prakteknya, proses perubahan itu dijalankan dengan bertumpu pada pendekatan transaksional yang mekanistik dan dan bersifat teknikal, dimana manusia cenderung dipandang sebagai suatu entiti ekonomik yang siap untuk dimanipulasi dengan menggunakan sistim imbalan dan umpan balik negatif dalam rangka mencapai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, model kepemimpinan transformasional justru adalah kepemimpinan yang dipertentangkan dengan kepemimpinan yang memelihara status quo tersebut. Model kepemimpinan transformasional inilah yang sungguh-sungguh merupakan kepemimpinan sejati karena model kepemimpinan ini sungguh-sungguh bekerja menuju sasaran pada tingkatan mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang tidak pernah diraih sebelumnya. Para pemimpin secara riil harus mampu mengarahkan organisasi menuju arah yang baru. Dengan demikian model kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan model ini membutuhkan tindakan memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran “tingkat tinggi” yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya saat itu.

Dengan model kepemimpinan transformasional dalam transisi demokrasi, seorang pemimpin bisa berhasil mengubah status quo dalam organisasinya dengan cara mempraktekkan perilaku yang sesuai dengan setiap tahapan proses transformasi. Apabila cara-cara lama dinilai sudah tidak lagi sesuai, maka sang pemimpin akan menyusun visi baru mengenai masa depan dengan fokus strategik dan motivasional. Visi tersebut menyatakan dengan tegas tujuan organisasi dan sekaligus berfungsi sebagai sumber inspirasi dan komitmen. Secara demikian, acuan dimensi-dimensi perilaku kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai rujukan dimensi perilaku kepemimpinan yang menghasilkan keputusan dan kebijakan terhadap bawahannya, yang merupakan cerminan dari unsur-unsur kharisma, kepekaan terhadap keunikan per-individu, dan orientasi stimulasi intelektual.

Pola kepemimpinan transformasional dalam transisi demokrasi dalam kegiatan sehari-hari dapat diimplementasikan melalui perilaku yang mencerminkan sikap-sikap dari tiga unsur yakni kharisma, kepekaan individu, dan stimulasi intelektual. Kegagalan pemimpin kita karena kurangnya kepekaan dalam merespon Hal-hal yang kecil dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya presiden yang harus menggunakan pendekatan transformasi kepemimpinan akan tetapi juga kabinetnya juga harus lebih peka terhadap setiap bagian kehidupan rakyat. Kalau presiden mampu membaca dan melakukan hal-hal yang tepat, persoalan yang membebankan rakyat dapat lebih berkurang dan rakyat mudah mengatakan sebagai pemimpin yang efektif dan memuaskan.

John Gardner, 1990. On Leadership. New York: The Free Press
Locke, 1997. Esensi Kepemimpinan (terjemahan), Jakarta: Penerbit Mitra Utama.

Buchori, 1994. Transformasi, Suksesi Demokrasi, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
Lihat Samidjo, 1999, Kepemimpinan Kepala Sekolah: tinjauan teoritik dan permasalahannya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Burn, J.M., 1978. Leadership, New York: Harper & Row.
Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1990). The Implications of Transactional and Transformational Leadership for Individual, Team, and Organizational Development, Research in Organizational Change and Development, 4, 231-272.

Lihat Fandy Tjiptono dan Ahmad Syakhroza, 1999, Kepemimpinan Transformasional, dalam Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia, No.9 Thn.XXVIII, Edisi September 1999, hal.3-5.

Lihat Frans. M. Hartanto, 1991, Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Upaya Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja di Indonesia, Makalah Seminar Departemen Tenaga Kerja 1991, Jakarta.
Locke, 1997, op.cit.
Ibid
Fandy dkk, 1999, op.cit.

Sejumlah kontradiksi dalam cara berpikir Abu Bakar Ba'asyir

2008-08-08T04:58:00.002+07:00

Oleh:Ulil Abshar Abdalla

BARU-baru ini, kita membaca berita di sejumlah media tentang mundurnya Abu Bakar Ba'ayir dari organisasi di mana selama ini dia menjabat sebagai amir atau komandannya, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Alasan mundurnya Ba'asyir menarik sekali. Dia berpandangan bahwa sistem kepemimpinan yang dianut oleh MMI makin melenceng dari sunnah atau teladan Nabi Muhammad.

Dia mengatakan bahwa MMI selama ini memakai sistem kepemimpinan kolektif dan demokratis. Sistem itu, di mata Ba'ayir, tidak Islami. Orang-orang seperti Ba'asyir memandang demokrasi sebagai kafir, tidak Islami, tidak sesuai dengan sunnah Nabi.

Ba'asyir berencana mendirikan jama'ah atau organisasi baru yang di mata dia lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam organisasi baru itu, Ba'asyir akan memakai sistem kepemimpinan yang lebih Islami, bukan sistem kepemimpinan demokratis yang pelan-pelan mulai diadopsi oleh MMI akhir-akhir ini.

Ada beberapa alternatif nama untuk organisasi baru yang hendak ia dirikan itu, misalnya: Jamaah Ansharussunah, Jamaah Ansharullah, Jamaah Muslimin Ansharullah, dan Jamaah Ansharuttauhid. Kalau kita jeli mengamati model-model gerakan Islam di berbagai negara Muslim saat ini, nama-nama itu sangat khas pada kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai salafi, yaitu kelompok yang dengan gigih sekali ingin mencontoh teladan dan sunnah Nabi secara konsisten, bahkan fanatik sekali.

Saya menulis esei pendek ini bukan karena saya menganggap fenomena MMI atau Ba'asyir sebagai fenomena yang penting. Esei ini ingin menjukkan kontradiksi dalam cara berpikir dan "mindset" orang-orang seperti Abu Bakar Ba'ayir itu. Saya berpendapat, metode gerakan yang dipakai oleh orang-orang Ba'asyir itu mengandung kontradiksi yang akut. Kalau mereka tidak bersikap apologetik dan pura-pura tak tahu, mereka mestinya menyadari sejumlah kontradiksi yang akan saya tunjukkan di bawah ini.

Metode gerakan seperi dipakai Ba'asyir itu juga rapuh dari dasarnya, sehingga cepat atau lambat, gerakan itu akan rontok sendiri. Ba'asyir hidup dengan sebuah "delusi" yang tak dia sadari.

Ba'asyir mengkleim bahwa ingin mendirikan organiasi baru yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Betulkah kleim semacam itu? Apakah mungkin mendirikan organisasi baru dalam era modern ini tanpa melanggar prinsip mengikuti sunnah Nabi?

Organisasi baru yang akan didirikan oleh Ba'asyir itu, di mata saya, sudah pasti tidak akan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab pada zaman Nabi, tidak kenal sebuah entitas bernama organisasi-organisa si seperti yang akan dia dirikan itu. Pada zaman Nabi semua masyarakat hidup sebagai komunitas tunggal tanpa organisasi atau pengelompokan apapun. Begitu Ba'asyir mendirikan jamaah atau organisasi baru, persis pada saat itu dia meninggalkan sunnah Nabi.

Kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa berkata bahwa eksperimen mendirikan pesantren Ngruki di Solo pun --yakni pesantren yang didirikan oleh beberapa tokoh Islam termasuk Ba'asyir itu-- tidak sesuai dengan sunnah Nabi jika dilihat secara cermat, sebab pada masa Nabi tidak ada sekolah seperti dipraktekkan oleh pesantren dan madrasah di Ngruki itu. Tidak ada sistem kelas, tidak ada sistem ujian, tidak ada sistem ijazah, tidak ada sistem pendaftaran seperti kita saksikan dalam semua praktek sekolah modern saat ini.

Orang-orang seperti Ba'asyir ini memakai logika dan cara berpikir yang aneh dan nyaris tak masuk akal.

Terhadap kritik ini, Ba'asyir boleh jadi menjawab: bahwa sistem pendidikan ala madrasah yang mengenai kelas-kelas itu tidak bisa dikatakan bertentangan dengan sunnah Nabi, sebab sistem itu menyangkut urusan duniawi, bukan masalah ibadah.

Persis di sini soalnya: bukankah soal pemilihan pemimpin, atau soal kepemimpinan secara umum, adalah masalah duniawi pula? Kenapa dia keluar dari MMI karena menganggap bahwa sistem kepemimpinan dalam organisasi itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Kenapa dia tak membubarkan pesantren Ngruki saja, sebab pesantren itu juga memakai sistem yang tak ada pada atau dicontohkan oleh Nabi.

Ba'asyir mungkin beranggapan bahwa masalah kepemimpinan bukan soal duniawi, tetapi masalah keagamaan. Pertanyaannya, apakah Nabi memberikan petunjuk yang detil mengenai soal kepemimpinan ini dengan seluruh aspek-aspeknya? Kalau jelas ada petunjuk, kenapa sahabat-sahabat bertengkar hebat saat Nabi wafat, persis untuk memperebutkan kepemimpinan?

Bahkan jenazah Nabi tak sempat dikuburkan selama tiga hari, karena sahabat sibuk bertengkar tentang siapa yang menjadi pengganti Nabi dan bagaimana pula cara memilihnya.

PARADOKS lain yang menggelikan adalah bahwa Ba'asyir menolak mentah-mentah sistem demokrasi, tetapi dia menikmatinya sejak pertama kali menginjak bumi Indonesia setelah kembali dari pengasingan di Malaysia selama bertahun-tahun (karena diusir oleh pemerintahan Presiden Suharto yang tak demokratis itu). Demokrasi di Indonesialah yang memungkinkan dia mendirikan organisasi seperti MMI, dan demokrasi itu pulalah yang menjamin hak dia nanti untuk mendirikan organisasi baru yang konon lebih sesuai dengan sunnah Nabi itu.

Kampanye dia selama ini untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia tak pernah diganggu oleh aparat keamanan justru karena di Indonesia ada sistem demokrasi. Dengan demikian, Ba'asyir mengecam demokrasi, seraya diam-diam menikmati "roti" demokrasi setiap saat tanpa memberi kredit apapun. Dalam hal ini, Ba'asyir tidak melaksanakan hadis yang terkenal, "man lam yasykur al-nas lam yasykur al-Lah", barangsiapa tak mensyukuri manusia (yang terlah berbuat baik pada dia), maka dia sama saja tak mensyukuri Tuhan.

Ba'asyir menikmati roti demokrasi, tetapi dia tak pernah memberi kredit apapun pada sistem yang memberinya kebebasan itu. Dia malah mengencam sistem itu sebagai sistem kafir karena berasal dari Barat. Tindakan dia ini bertentangan dengan sunnah Nabi sebagaimana tercermin dalam hadis di atas.

Kalau konsisten dengan perlawanannya atas demokrasi, kenapa Ba'syir tak pindah ke negara Arab Saudi saja yang sama sekali tak menerapkan demokrasi? Saat dia diusir dari Indonesia pada awal 80an dulu, mestinya pada saat itu dia punya kesempatan untuk pindah ke negeri yang sama sekali tak menerapkan demokrasi. Eh, dia malah menungsi ke Malaysia yang juga, dalam tingkat tertentu, menerapkan demokrasi.

Setelah Indonesia makin demokratis paska tergulingnya Soeharto pada 1998, dia malah dia kembali ke Indonesia? Kenapa dia kembali ke negeri yang justru makin intensif mengalami proses demokratisasi? Apakah diam-diam Ba'asyir mencintai demokrasi, walau di mulut meluapkan kecaman pada sistem itu?

Mungkin Ba'asyir akan menjawab pertanyaan-pertanya an saya ini dengan mengatakan: Saya balik ke Indonesia karena saya mau menegakkan negara syari'ah! Saya mau mendirikan kekuasaan Tuhan, sistem yang ia sebut dengan istilah yang aneh sekali, yaitu "Allah-krasi", yanni kekuasaan Allah sebagai lawan dari "demokrasi", kekuasaan rakyat.

Pertama, sistem yang ia sebut sebagai Allah-krasi itu sendiri tidak pernah ada dalam sunnah atau dikatakan secara tegas oleh Nabi sendiri. Dalam hal ini, dia telah melanggar prinsip yang ia anut dengan gigih itu, yaitu hendak hidup sesuai seluruhnya dengan sunnah. Nabi sendiri tak pernah menyebut kekuasaan yang ia praktekkan di Madinah dulu sebagai Allah-krasi.

Kenapa dia menciptakan sesuatu yang tak ada dalam agama. Bukankah ini bid'ah, dan setiap bid'ah, sebagaimana ajaran yang diyakini oleh orang-orang semacam Ba'asyir ini akan membawa seseorang masuk neraka (kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi al-nar). Akankah Ba'asyir masuk neraka karena menciptakan bid'ah Allah-krasi itu? Wallahu a'lam! Hanya Tuhan yang tahu.

Kedua, agar dia bisa memperjuangkan sistem Allah-krasi di Indonesia, dia tak bisa tidak butuh sebuah lingkungan politik yang memungkinkan perjuangan itu; dan itu, sekali lagi, adalah sistem demokrasi. Sebab, jika dia hidup di negeri yang tidak demokratis, sudah tentu dia tak akan bisa memperjuangkan idenya tersebut.

Jika Ba'asyir misalnya menetap di Saudi, dia sudah ditangkap dari sejak awal dan tak akan pernah keluar dari penjara, sebab dia mengampanyekan sistem yang menentang kekuasaan yang ada di sana. Hanya di negeri demokratis seperti Indonesialah dia bisa bergerak dengan leluasa. Bagaimana dia bisa mengecam sistem demokrasi yang telah memberinya hidup selama ini?

Paradoks yang lebih parah lagi dan mendasar adalah keinginan Ba'asyir mendirikan sebuah negara syari'ah, negara yang berlandaskan sistem Allah-krasi itu. Konsep negara itu sendiri tak dikenal secara eksplisit pada zaman Nabi. Nabi sendiri tak pernah menyebut komunitas di Madinah sebagai "daulah" atau negara. Dalam Piadam Madinah yang terkenal itu, komunitas di Madinah hanya disebut sebagai "ummah" saja. Kata ummah di sana tidak terbatas pada umat Islam, tetapi juga umat-umat lain di luar Islam, termasuk Yahudi.

Kalau hendak konsisten mengikuti sunnah Nabi, tindakan Ba'asyir untuk menciptakan nama "negara" itu sendiri untuk menyebut sebuah komunitas yang hendak ia dirikan jelas tidak sesuai dengan teladan atau sunnah Nabi.

Kalau kita amati kelompok-kelompok Islam yang meneriakkan semboyan ingin hidup sesuai dengan sunnah dan teladan Nabi, ada semacam pola yang menarik. Pola ini terjadi di tanah Arab sendiri, dan terjadi pula (atau tepatnya ditiru?) di Indonesia dan negeri-negeri lain di luar Arab. Yaitu, mereka ini cenderung terlibat dalam pertengkaran internal yang tak pernah selesai. Pesoalannya sepel: masing-masing kelompok menuduh yang lain sebagai menyimpang dari atau kurang konsisten dengan sunnah, dan menganggap merekalah yang paling konsisten mengikutinya.

Inilah yang kita lihat pada kasus perpecahan dalam tubuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sekarang ini. Perpecahan ini juga kita lihat dalam kelompok-kelompok salafi yang lain di sejumlah kota di Indonesia. Pengalaman ini sudah pernah kita saksikan pada Partai Komunis dulu; masing-masing faksi menganggap dirinya paling "ortodoks" dan menuduh yang lain "reformis".

Ba'asyir keluar dari MMI karena merasa organisasi itu dikelola dengan prinsip yang tak seusai dengan sunnah Nabi. Saya memprediksi, kelompok baru yang akan didirikan oleh Ba'asyir itu, suatu saat juga akan pecah lagi karena pada gilirannya nanti akan ada kelompok yang merasa lebih konsisten pada sunnah ketimbang yang lain. Begitu seterusnya.

Deskripsi yang tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang mengkleim paling mengikuti sunnah ini adalah sebuah ayat dalam Quran, tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta; engkau melihat mereka seolah-olah bersatu (di bawah ide mengikuti sunnah Nabi), tetapi hati mereka seungguhnya saling terpecah-belah. Dengan kata lain, gerakan ini sebenarnya rapuh di dalam, persis karena terlalu menekankan "kesucian" gerakan, purifikasi, dan tidak belajar untuk kompromi dan akomodatif dengan keadaan yang terus berubah.

Watak gerakan puritan di mana-mana selalu mengandung resko perpecahan internal. Jika kita mau belajar lebih jauh lagi, perpecahan dalam tubuh umat Islam selama ini terjadi persis karena dorongan "puritan" itu, yakni masing-masing kelompok merasa paling sesuai dengan Quran dan sunnah. Dengan sikap "sok benar" sendiri itu, mereka dengan mudah menuduh gerakan yang lain kafir, sesat, murtad, syirik, dsb.

Paradoks seperti dihadapi oleh Ba'asyir ini semestinya menjadi pelajaran bagi kelompok-kelompok Islam yang lain. Di mata saya, metode perjuangan Islam ala Ba'asyir sudah mentok dan tak akan membawa umat Islam ke mana-mana. Sangat keterlaluan jika ada orang-orang yang masih percaya atau "terkelabui" oleh tokoh dan metode perjuangan seperti ini.

Penangkal paling manjur agar umat Islam tak terkecoh oleh retorika orang-orang semacam Ba'asyir ini adalah nalar yang sehat dan kritis. Umat seharusnya diajarkan bagaimana berpikir secara kritis dan berani mempertanyakan kleim-kleim kosong yang diajukan oleh tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir itu.[]

Penulis adalah sebagai koordinator Departemen Networking, Media, dan Informasi Komunitas Nahdlatul Ulama Amerika Serikat dan Kanada (KNU-ASK), dan saat ini ia telah menempuh program doktoral di Universitas Boston, Massachussetts, AS. Kemudian sekarang meneruskan study PhD nya di Department Bahasa dan Peradaban Timur tengah Harvard University.

Intelijen Indonesia Dinilai Masih "Jadul"

2008-08-05T22:34:00.001+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta:Reformasi sudah berjalan 10 tahun, tapi dunia intelijen Indonesia ternyata masih "jadul" atau jaman dulu, belum tersentuh reformasi. Hal itu dikatakan pengamat militer dan intelijen dari Universitas Indonesia Andi Widjojanto, Selasa 5 Agustus 2008. Pembunuhan Munir adalah salah satu contoh tiadanya reformasi dunia telik sandi Indonesia.

Menurut Andi, hingga sekarang, peraturan untuk intelijen belum juga terbit. Padahal situasi masyarakat, keamanan, budaya dan politik negeri ini, menuntut intelijen berubah dengan segera.

"Perundang-undangan yang dulu sempat dirumuskan sampai sekarang belum juga terselesaikan," ujar Andi saat peluncuran buku "Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004" di Hotel Santika Jakarta, Selasa (05/

Andi menjelaskan intelijen yang saat ini dibutuhkan bukan intelijen dengan konsep lama yang bekerja untuk kepentingan politik. Bukan pula intelijen yang membantu mengekalkan kekuasaan penguasa. Tapi intelijen baru yang mampu mengantisipasi munculnya ancaman bagi keamanan nasional.

Kelambatan reformasi intelijen juga bisa dilihat dari sudut pandang dunia intelijen yang masih memposisikan diri sebagai bagian dari militer. Akibatnya, seringkali dikotomi tersebut membuat mereka menempatkan sipil sebagai obyeknya.

"Seringkali sipil dianggap jelek," ujarnya. Padahal saat ini supermasi negara ada ditangan sipil, dan status intelijen sendiri sebenarnya adalah sipil.

Hal senada juga disampaikan oleh peneliti Pusat Pengkajian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Menurutnya reformasi intelijen mandeg jika dibandingkan reformasi sektor keamanan secara keseluruhan. "Satu-satunya lembaga yang belum tereformasi cuma intelijen. TNI dan Polri sudah menunjukkan kemajuan," ujarnya. Hal itu jelas terlihat dari apa yang terjadi pada aktivis hak asasi manusia (alm) Munir.

Pembunuhan terhadap Munir yang diduga kuat melibatkan intelijen terjadi pada 2004 lalu membuktikan bahwa reformsi intelijen tertinggal jah oleh TNI yang mulai menggulirkannya sejak 1998.

Berkaca dari kasus Munir, kata Ikrar, jelas terlihat bahwa cara pandang intelijen Indonesia negara mengenai ancaman keamanan sama sekali belum bergeser. Bahkan, menurut Ikrar, intelijen Indonesia saat ini sama seperti 1965, dimana praktek-praktek intelijen ditujukan untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa. "Nyata terlihat bahwa intelijen kita masih belum menuju intelijen yang profesional." ujarnya.

Titis Setianingtyas

Sumber:Tempo interaktif Selasa, 05 Agustus 2008

M. Yunus: Indonesia Bisa Hapus Kemiskinan

2008-08-05T22:17:00.001+07:00

*NUSA DUA* - Peraih Nobel Perdamaian 2006, Muhammad Yunus, percaya Indonesia bisa mengenyahkan kemiskinan yang melilit 15 persen penduduknya pada 2030. "Asalkan Anda bisa tekun dan melakukannya dengan tepat," kata dia dalam perbincangan dengan /Tempo/ seusai Pertemuan Pembiayaan Kredit Mikro Asia-Pasifik 2008, Rabu pekan lalu.

Ia mengusulkan strategi pengentasan rakyat miskin dari pulau ke pulau. Pemerintah, kata Yunus, tinggal menentukan pulau mana yang ingin dikembangkan. Setelah berhasil, pulau di sebelahnya pasti akan iri dan bertekad maju. "Ketika Millennium Development Goals berlaku pada 2015, paling tidak 20-25 juta orang Indonesia sudah lepas dari kemiskinan," ujarnya.

Direktur Pelaksana Grameen Bank itu bercerita, dari dua kali pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terlihat jelas kemauan kepala negara mengurangi penduduk miskin. Menurut Yunus, Presiden bertanya sangat detail. "Menteri ekonomi serta Gubernur Bank Indonesia juga merespons," kata pria berumur 68 tahun itu.

Yunus membenarkan tantangan sesungguhnya ada pada implementasi. Desain yang dibuat Presiden, katanya menambahkan, harus bisa dijalankan para pembantunya. Ia optimistis Indonesia bisa melakukannya, sebagaimana ia yakin bisa menghapus kemiskinan di Bangladesh pada 2012 dengan sistem bank buat kaum papa yang digagasnya.

Pengamat ekonomi dari Bank Dunia, Vivi Alatas, yang dihubungi kemarin berkomentar sulit bagi Indonesia menghapus kemiskinan pada 34 juta jiwa penduduknya seperti yang dikatakan Yunus. Alasannya, guncangan akibat kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya sangat berat.

Program yang sedang berjalan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilainya sudah tepat, tapi pelaksanaannya masih lambat. "Pemda perlu diberdayakan untuk memastikan perencanaan dan program berjalan lancar," kata Vivi.

Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan mengatakan tiga /cluster/ program pemerintah sudah cukup efektif mengentaskan rakyat miskin. /Cluster/ pertama adalah beras untuk rakyat miskin, jaminan kesehatan masyarakat, dan BOS. /Cluster/ kedua adalah PNPM dan /cluster/ terakhir BLT. *SORTA TOBING | YOPHIANDI*

Sumber: INFID diambil dari Koran TEMPO Senin, 04 Agustus 2008

UI Pentas Perempuan di Persimpangan Abad di Malaysia

2008-08-03T02:37:00.000+07:00

JAKARTA, MINGGU--Teater UI akan mementaskan monolog Perempuan di Persimpangan Abad di Malaysia pada 16 Agustus 2008. Pementasan itu digelar dalam acara Malam Puisi ASEAN 2008 yang diselenggarakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Panggung Seni UKM, Bangi, Selangor, Malaysia.

Lakon Perempuan di Persimpangan Abad ini diilhami oleh esai Benedict Anderson yang berjudul Petrus Dadi Ratu di majalah Tempo No. 6, Tahun XXIX, edisi 10-16 April 2000 dan buku Suara Perempuan Korban Tragedi 65 karya Ita F. Nadia yang terbit pada 2007. Lakon tersebut bercerita tentang perempuan-perempuan korban perkosaan para serdadu pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965.

Berdasarkan testimoni perempuan-perempuan yang luput dari maut dan sakit jiwa itulah dibuat monolog Perempuan di Persimpangan Abad oleh Asep Sambodja, yang juga menyutradarai pertunjukan ini. Selain itu, lagu Genjer-genjer yang dinyanyikan Bing Slamet dan Jalang yang dinyanyikan grup musik Efek Rumah Kaca memberi ruh lakon ini.

Para pemain yang memperkuat Perempuan di Persimpangan Abad adalah Ika Pratiwi, Zahratun Mutmaina, Dhini Hidayati, dan Dwi Siti Aisyah.

Pementasan ini sekaligus mencermati sejarah tergelap bangsa Indonesia yang terjadi pada 1965-1966. Dalam peristiwa tersebut, pasukan pengamanan Presiden Soekarno, yakni Pasukan Cakrabirawa melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira tinggi Angkatan Darat (yang disebut Dewan Jenderal oleh Pasukan Cakrabirawa) di Lubang Buaya, Jakarta.

Setelah peristiwa itu, Pangkostrad Mayjen Soeharto, satu-satunya petinggi Angkatan Darat yang selamat dari peristiwa penculikan dan pembunuhan itu, melakukan aksi penumpasan terhadap pelaku pembunuhan itu. Soeharto mengklaim Partai Komunis Indonesia (PKI), partai terbesar keempat di Indonesia saat itu, berada di balik peristiwa berdarah itu. Dengan demikian, ia menuntut partai itu dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Yang terjadi kemudian bukan saja penangkapan dan pembunuhan terhadap elite-elite politik PKI, tetapi juga melukai seluruh anggota partai hingga ke “akar-akar”-nya.

Mereka yang tidak terlibat dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal itu juga menjadi korban. Banyak di antara mereka yang mati, masuk penjara tanpa diadili, dan gila. Nah, di antara korban itu ada yang masih bisa bertahan hidup hingga sekarang. Merekalah yang memberi pengakuan, karena perkosaan yang mereka alami tidak mungkin hilang dari ingatan. Pementasan monolog ini juga bisa ditafsirkan sebagai upaya “melawan lupa”.

Sebelumnya, pada acara Malam Puisi ASEAN yang digelar pada 30 Juli 2005, Teater UI mementaskan dramatisasi Tanah Airmata karya Sutardji Calzoum Bachri, dengan sutradara Anwari Natari.

Sumber: KOMPAS Minggu, 3/8/2008

Pemberontakan Drupadi

2008-08-02T20:14:00.001+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta: -- "Apakah kita tidak melakukan perjalanan ini bersama-sama? Kebersamaan untuk siapa? Untuk Pandawa, tapi tidak untuk diriku." Drupadi pun beranjak ke Puncak Mahameru sendirian. Ia meninggalkan suami, Puntadewa atau Yudistira, dan empat adiknya. Ia bukan lagi Drupadi dalam cerita wayang Mahabharata, yang setia menemani Pandawa ke puncak keabadian setelah memenangi perang besar melawan Kurawa.

Sebab, Pandawa kali ini bukan pahlawan tanpa cacat, melainkan kelompok kesatria yang lupa diri setelah berkuasa. Sang pemimpinnya tak kunjung menghargai kesetiaan sang istri yang telah berkorban demi perjuangan sang suami.

Drupadi seperti itulah yang dipentaskan sang koreografer sekaligus sutradaranya, Elly D. Lutan, bersama kelompoknya, Deddy Lutan Dance Company, di Graha Bhakti Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 28-29 Juli lalu. Pentas teater tari ini berjudul "Drupadi Mulat, Ketika Perempuan di Titik Kemarahan".

Dalam cerita aslinya, misalnya, perempuan itu adalah istri lima kesatria Pandawa itu sekaligus. Tapi, di Jawa, terutama setelah masuknya Islam, ia hanya istri Yudistira, sulung dari lima kesatria itu. Kisah carangan atau beragam versi dari cerita wayang yang tumbuh subur di Jawa ini tetap menarik orang untuk terus menikmatinya.

Hal itu jugalah yang dilakukan Elly dalam pentas satu jam. Apalagi, seperti narasi yang dibawakan seorang perempuan (Meyke Vierna) di awal dan akhir pertunjukan itu, pentas ini juga mengetengahkan sejumlah dialog dan pemaparan dalam bahasa Indonesia. Hal itu bermanfaat buat penonton yang tak paham betul dengan kisah wayang.

Alur utamanya masih sama, yaitu tekad Drupadi mewujudkan balas dendamnya atas tindakan Dursasana, yang menelanjanginya. Hal itu terjadi saat ia jadi upeti atas kekalahan Pandawa dalam judi dadu melawan Kurawa. Tapi, ketika ia berhasil melaksanakan sumpah dengan mencuci rambutnya dengan darah Dursasana, cerita mulai berbelok.

Puntadewa masih saja melecehkan kesetiaan Drupadi dan dunia menganggap tindakannya berkeramas dengan darah musuh suaminya itu kejam. Selain itu, Pandawa dalam pentas ini bukan pahlawan yang menjaga moralnya ketika menang perang atas Kurawa, representasi kejahatan. Menghadapi semua itu, Drupadi menjauh dari suami dan adik-adiknya. Ia mencari wajah kehidupan lain yang disimbolkan dengan mengenakan topeng.

Elly bertolak dari tradisi tari Jawa yang menghabiskan sebagian dari usianya yang tepat memasuki usia 56 tahun ketika ia melakukan gladi bersih pentas pada 27 Juli. Tapi ia juga telah lama membuka diri, tidak hanya terhadap tradisi tari di seluruh Indonesia, tapi juga terhadap bentuk kesenian lainnya, seperti teater.

Karena itu, selain nama-nama yang sudah akrab, seperti penyanyi Iga Mawarni, yang biasa merangkap menjadi pemimpin produksi, ada Djarot B. Darsono, Wasi Bantolo, Eko Supendi, Hery Bodonk, Wiwiek H.W., Joko Porong, dan Blacius Subono, yang setia menemani proses Elly. Juga ada sutradara teater Ags Aryadipayana dan dalang muda Nanang Hape, yang ikut dalam proses sekaligus bermain dalam pentas ini.

Karena itu, meminjam ungkapan dari koreografer muda Jeffriandi Usman, pentas Drupadi ini adalah opera. Tari, tembang atau nyanyi, dan teater dalam satu pementasan ini juga telah lama menjadi ciri khas tradisi kesenian kita. Enam tahun lalu di Gedung Kesenian Jakarta, Elly juga mewujudkannya dalam "Kunti Pinilih".

Elly juga terus setia mengangkat tema tentang persoalan perempuan secara universal, tapi tetap melalui medium tradisi sebagaimana halnya dalam "Kunti Pinilih" (2002 dan 2004), "Cut Nyak Perempuan Itu Ada" (2004), dan "Gendari" (2002), yaitu ibu Kurawa.

Namun, Elly tidak menggarapnya dalam sebuah cerita linier yang bisa menjebaknya untuk menjadi pentas yang berlarat-larat. Bangunan alur yang bersumber dari cuplikan novel Manyura karya Yanusa Nugroho pada kisah Drupadi itu tetap mengedepankan tari dalam mengungkapkan "pemberontakan pelan-pelan" perempuan tersebut.

Karena itu, kita bisa tetap menikmati kepiawaian Elly meramu unsur tari bedaya yang halus sampai segi-segi tari Banyuwangi dan kentrungan, yang menggambarkan keliaran atau kebinatangan Drupadi. Ia pun cerdik memanfaatkan simbol, seperti alu dan lesung serta sapu lidi, dan mempermainkan kisah Drupadi ini dengan cerita rakyat jelata atau kawula, yang beberapa kali menginterupsi adegan utama.

Yang belum terasa menyatu dengan teater tari ini adalah bagian ketika rakyat jelata itu bersenda gurau saling ledek satu sama lain soal satria serta para pria yang suka melecehkan istri dan perempuan. "Unsur tari-tarinya saja sudah sangat kuat. Tapi pada adegan dialog-dialog itu belum menjadi sesuatu yang istimewa," kata Jeffriandi. HARI PRASETYO

Sumber: TEMPO Sabtu, 02 Agustus 2008

Ban Ki-moon:Konflik Hanya Dapat Dicairkan Melalui Solusi Politik

2008-07-31T05:02:00.001+07:00

JAKARTA--MI: Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menilai konflik dapat dicairkan hanya melalui solusi politik.

Ban Ki-moon menyatakan hal itu dalam pernyataan tertulisnya pada seminar Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (ICIS) III di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/7).

Menurut Ban, jika PBB tidak mampu memberikan penyelesaian politik, maka akan terjadi krisis kemanusiaan dan keperluan penempatan penjaga perdamaian tanpa batas waktu yang jelas yang tentunya memerlukan dukungan tidak hanya dari pihak yang bertikai namun juga negara-negara di kawasan dan negara-negara kuat.

Karena itu, katanya, upaya pencegahan konflik jauh lebih penting, efektif dan murah daripada penyelesaian konflik. Dia mencontohkan, mediasi di konflik Kenya hanya membutuhkan dana sekitar US$208 ribu.

Dia juga mengatakan Laporan Keamanan Manusia (Human Security) menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan konflik bersenjata sebanyak 40 persen sejak 1992, sebagai hasil dari peningkatan upaya pencegahan konflik dan pemasyarakatan perdamaian.

"Sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa pembangunan kebangsaan yang dilakukan oleh PBB jauh lebih efektif dan murah dari pemerintah individual. Sekalipun dana penjagaan perdamaian meningkat menjadi sekitar lima miliar dolar AS saat ini, namun itu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan miliaran dolar AS yang dikeluarkan (oleh pemerintah individual) untuk belanja persenjataan, belum lagi kerugian kemanusiaan akibat perang," ujarnya.

Pada kesempatan itu Ban juga mengatakan bahwa PBB tidak dapat selalu menjadi pemimpin dalam setiap perundingan konflik oleh karena itu diperlukan peran serta dan keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin akan lebih tepat untuk suatu konflik tertentu karena setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda.

Ban juga mengatakan pendekatan yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan suatu konflik terkadang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pada kesempatan itu disebutkan juga bahwa sejak menjabat Sesjen PBB pada 2007, Ban telah melakukan sejumlah langkah mediasi termasuk mempromosikan dialog dan rasa saling percaya kepada sejumlah pihak yang berkonflik.

"Saya menjadikan upaya pencegahan konflik, mediasi dan upaya memfasilitasi suatu resolusi sebagai suatu upaya memperkuat kapasitas PBB," katanya.

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, PBB disebutkan telah terlibat dalam upaya penyelesaian sejumlah konflik antara lain di El Salvador, Guatemala, Namibia, Kamboja, Mozambique, Tajikistan, Afghanistan Sierra Leone dan Burundi.

Seminar internasional selama tiga hari yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama itu bertema peran Islam membangun perdamaian dan menghindari konflik. Menurut Sekretaris Jenderal ICIS III KH Hasyim Muzadi, ICIS III akan merumuskan rekomendasi resolusi konflik di dunia Islam.

"Rekomendasi ICIS III nanti dapat digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga-lembaga dunia lainnya atau pihak-pihak di sejumlah negara Islam yang sedang berkonflik," kata Hasyim.

Karena itu, tambah Hasyim yang juga Ketua Umum PBNU itu, dalam ICIS III yang digelar pada 29 Juli hingga 1 Agustus mendatang akan diupayakan penyamaan pandangan di antara umat Islam di dunia tentang konflik itu sendiri. (Ant/OL-2)

Sumber:Media Indonesia Rabu, 30 Juli 2008

ICIS III: Perdamaian Bisa Dicapai dengan Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan

2008-07-31T04:57:00.003+07:00

Jakarta:Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan untuk mewujudkan perdamaian di dunia musim, peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu kunci yang harus dilaksanakan.

Demikian dikatakan dalam pembukaan Internatinal Conference of Islamic Scholars (ICIS) III Rabu (30/7) di hotel Borobudur Jakarta.

Dikatakannya, samai saat ini, dunia muslim masih tertinggal jauh dengan kelompok lainnya. Merujuk laporan yang dikeluarkan PBB dalam Human Development Index (HDI), hanya terdapat 9 negara muslim yang masuk kategori high development.

Laporan yang memprihatinkan, 40 persen populasi dewasa di negara-negera muslim masih buta huruf, hanya 7 persen perdagangan antar negara muslim dan 13.5 persen perdagangan perdagangan dunia.

“Dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa bersaing dalam dunia yang sudah mengglobal. Kita di luar lingkaran ekonomi global dan jauh dari pusat kesempatan-kesempatan ekonomi,” katanya.

Dalam situasi ketika terdapat tantangan globalisasi, situasi di dalam negara muslim sendiri juga menghadapi tantangan mikro nasionalisme yang didasarkan pada etnis, budaya, bahasa dan agama.

“Kondisi seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan,” tandasnya.

Sebenarnya, jika dikelola dengan baik, negara muslim memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya karena mensuplai 70 persen kebutuhan energi dunia dan 40 persen kebutuhan bahan mentah untuk industri. Pasar muslim sendiri mencakup 20 persen populasi dunia.

“Jika kita bisa bersatu, potensi-potensi itu bias ditransformasikan untuk produksi, perdagangan dan investasi, untuk pencapaian perdamaian di antara kita sendiri dan di dunia,” terangnya.

Terkait dengan peran ulama dalam perdamaian dunia, SBY menegaskan komunitas muslim telah terbukti berulangkali menjadi mediator untuk menciptakan perdamaian ketika sejumlah budaya terlibat konflik, atau pemerintah terlibat konflik dengan kelompok minoritas.

“Banyak diantara kita yang memiliki pengalaman luas dan keahlian khusus dalam dialog untuk mengurangi kesedihan dan menyembuhkan kebanggaan kelompok yang terluka,” tandasnya.

Sejumlah konflik di kawasan Asean saat ini juga sudah reda, seperti pemberontakan MNLF di Philipina Selatan, dengan mediasi dari Indonesia melalui OKI, setelah 20 tahun berontak dan yang paling dekat adalah konflik di Aceh yang telah mencapai rekonsiliasi, good governance, penghargaan pada HAM yang akhirnya masyarakat bisa meningkati kesejahtaraan. Tanda factor-faktor fital itu, perdamaian akan sangat rentan. (mkf)

Sumber:NU Online Rabu, 30 Juli 2008

52 Anggota DPR Terlibat

2008-07-29T14:21:00.001+07:00

AKARTA, KOMPAS - Semua anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, yang berjumlah 52 orang, disebut menerima dana dari Bank Indonesia dengan total nilai Rp 21,6 miliar. Pembagian dana berdasarkan fraksi diberikan secara tunai tanpa tanda terima, dan tidak ada pertanggungjawaban.

umlah terbesar diterima Ketua Komisi IX saat itu Paskah Suzetta sebesar Rp 1 miliar, disusul Rp 500 juta yang diterima Hamka Yandhu dan Danial Tanjung, dan Rp 400 juta diterima Amru Al Mu'tashim. Anggota Komisi IX lainnya menerima sekitar Rp 250 juta-Rp 300 juta. Dana yang diterima Antony Zeidra Abidin, tersangka kasus aliran dana BI kepada anggota DPR, tak diketahui.

Kucuran dana BI pada anggota Komisi IX DPR ini diungkapkan Hamka Yandhu YR, mantan Ketua Subkomisi Keuangan di Komisi IX DPR, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dan BI, dengan terdakwa mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro BI Rusli Simandjuntak di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/7).

Selain Hamka, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Moefri itu juga mendengarkan keterangan dua mantan anggota Komisi IX DPR, Amru Al Mu'tashim dan Aly As'ad, serta mantan Direktur BI Paul Sutopo.

Hamka, yang tampil setelah Paul, pada awal memberikan keterangan dengan suara perlahan dan terbata-bata. Ia menyatakan pada 2003 Komisi IX DPR pernah menerima dana dari BI. Dana itu diserahkan Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari (pengurus YPPI) melalui Antony. Antony lalu meminta Hamka untuk menyalurkan dana itu.

Dana dari BI itu diberikan pada Komisi IX dalam empat tahap. Tahap I sebesar Rp Rp 2 miliar, tetapi yang diterima Hamka Rp 1,8 miliar. Tahap II sebesar Rp 5,5 miliar, yang diterima Hamka Rp 4,95 miliar. Tahap III sebesar Rp 10,5 miliar, yang diterima Hamka Rp 9,45 miliar. Tahap IV sebesar Rp 6 miliar, yang diterima Hamka Rp 5,4 miliar. Dana itu diserahkan secara tunai dalam koper, untuk dibagikan oleh Hamka pada anggota Komisi IX lainnya.

Ditanya hakim mengapa jumlahnya berkurang, kata Hamka, menurut informasi Antony dipotong 10 persen. ”Potongan 10 persen itu untuk siapa?” tanya hakim Moefri. Hamka menjawab, ”Ya mungkin untuk Asnar. Karena Antony bilang mereka potong 10 persen.”

Pada awalnya, Hamka mengaku pemberian dana itu dua kali diberikan Rusli dan Asnar di rumah Antony, dan dua kali diserahkan di hotel. Namun, ketika majelis hakim bertanya kembali, Hamka mengaku tak ingat. ”Yang saya ingat hanya dua kali di rumah Antony dan di hotel. Pertama lupa, yang kedua di rumah Antony, yang ketiga di hotel, yang keempat lupa saya, Pak,” katanya lagi. Ia mengakui, besaran bagian untuk anggota Komisi IX ditentukan Antony,

Hamka menyatakan, dari yang dia dengar dari Antony, dana itu dalam rangka diseminasi dan sosialisasi undang-undang BI dan dalam rangka Pemilu.

Dalam persidangan, Hamka juga menegaskan, 52 anggota Komisi IX DPR yang berasal dari sembilan fraksi menerima dana dari BI seluruhnya. Nama penerima dana itu dibacakan majelis hakim satu persatu sesuai fraksi masing-masing, yang kemudian dibenarkan Hamka.

Nama Paskah disebutkan

Saat Hamka menyebutkan 12 nama dari Fraksi Partai Golkar, hakim sempat bertanya apakah ada lagi dari fraksinya yang menerima dana BI, selain yang disebutkan. Hamka menyebutkan nama Paskah Suzetta.

”Paskah Suzetta berapa ?” tanya hakim Moefri. ”Eh, lupa jumlahnya, Pak. Kurang lebih Rp 1 miliar,” jawab Hamka. ”Beliau menerima?” tanya Moefri lagi. Hamka menjawab, ”Ya.” Hakim Moefri bertanya kembali, ”Yang menyerahkan kepada Paskah Suzetta siapa?” Hamka menjawab, ”Saya sendiri.”

Hakim Moefri kembali bertanya berapa jumlahnya, dan dijawab Hamka, diberikan bertahap jumlahnya sekitar Rp 1 miliar.

Anggota majelis hakim I Made Hendra Kusuma bertanya, selain anggota Komisi IX dari sembilan fraksi apakah ada unsur pimpinan Komisi IX yang menerima dana itu. Hamka menyebutkan, selain Paskah Suzetta, ada juga Emir Moeis, Faisal Baasir, dan Ali Masykur Musa.

Adakah pertanggungjawaban terhadap dana itu? Hamka yang April 2008 lalu mengembalikan dana Rp 500 juta yang diterimanya hanya menjawab singkat. ”Mereka sudah terima, enggak perlu bikin laporannya, Pak.”

Hamka juga mengaku menyerahkan dana itu di ruang kerjanya pada jam istirahat. Masing-masing perwakilan fraksi diminta datang. Hamka menyatakan, ada anggota Komisi IX juga pernah ikut studi banding ke Amerika Serikat. Perjalanan itu dibiayai BI.

Amru dan Aly As'ad mengakui pernah menerima dana Rp 300 juta secara bertahap. Namun, dana itu dikembalikan, setelah penggunaan dana BI itu terungkap dan disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Amru mengakui menerima dana melalui Hamka. Sebelum menerima dana itu, dia menerima SMS agar ke ruangan kerja Hamka. Kali pertama Hamka menyerahkan dana Rp 100 juta yang dimasukkan dalam amplop. Ia sempat bertanya uang apa itu, tetapi dijawab Hamka, ”Halal. Terima saja.” Sepuluh hari kemudian, ia masih menerima dua kali lagi sebesar Rp 200 juta.

Amru menyatakan, dia menyadari dana itu bukan uang resmi sehingga ketika dipanggil KPK ia mengembalikannya. ”Saya sudah tua. Daripada mengganjal saya kembalikan Rp 300 juta itu,” katanya lagi.

Aly juga mengakui tiga menerima uang dari Hamka, masing-masing Rp 100 juta. Seperti dikatakan Hamka, uang itu untuk kepentingan sosialisasi UU dan kampanye Pemilu 2004. (SON)

Sonya Helen Sinombor
Sumber : KOMPAS Selasa, 29 Juli 2008

Wapres Bantah Indonesia Masih Krisis

2008-07-29T14:01:00.001+07:00

JAMBI--MI: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membantah pandangan yang menilai Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi. Menurut Wapres, pandangan itu sama sekali tidak benar.

"Apa pandangan orang terhadap negeri ini selalu saja sinis, padahal itu keliru," kata Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu ketika melantik Pengurus Bappilu DPD Partai Golkar Provinsi Jambi di Jambi, Senin (28/7) malam.

Menurut Wapres, dalam sepuluh tahun terakhir pendapatan per kapita masyarakat Indonesia kini telah naik empat kali lipat dari US$500 menjadi US$2.200 per tahun. Demikian pula pertumbuhan ekonomi dari 3,5 persen menjadi 6,3 persen, serta APBN naik sekitar Rp8 triliun. "Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik. Apa itu dapat dikatakan krisis," ujarnya.

Sebab itu, Golkar sebagai bagian dari pemerintah dan negara bertanggungjawab terhadap maju dan mundurnya Indonesia. "Orang pasti menyalahkan Golkar jika negeri ini gagal membangun, karenannya Golkar untuk lima tahun ke depan akan terus berupaya menang," katanya.

Lima tahun pemerintahan hasil Pemilu akan menjadi ujian masyarakat, sehingga lima tahun ke depan lagi pemerintahan yang dipilih rakyat akan menjadi taruhan bagi pemenang Pemilu. Rakyat pasti berharap ada perubahan. (Ant/OL-06)

Sumber:Media Indonesia Selasa, 29 Juli 2008

Ragam Geopolitik Ketatkan Persaingan

2008-07-26T02:09:00.001+07:00

BAMBANG SETIAWAN

Banyaknya calon yang bertarung, yang didukung oleh heterogenitas geopolitik Jawa Timur menyebabkan sulitnya kandidat gubernur mencapai suara mayoritas.

Prediksi sejumlah lembaga penelitian terhadap Pemilihan Gubernur Jatim memperlihatkan kemiripan dalam hasil. Tak ada calon yang betul-betul kuat dan dapat melampaui perolehan suara di atas 30 persen (syarat minimal agar calon bisa menang dalam satu putaran).

Meskipun sama-sama memperoleh hasil yang paling tinggi di antara lima calon yang bertarung di pilkada gubernur pertama Jatim, baik si ”Mbak” Khofifah maupun ”Pakde” Karwo tak lolos di babak pertama. Menurut hasil prediksi Litbang Kompas, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) bakal memperoleh 25,51 persen, sedangkan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) 25,36 persen suara. Hasil survei pascapencoblosan (exit poll) yang dilakukan Litbang Kompas, 23 Juli lalu, juga menunjukkan berimbangnya kekuatan kedua pasangan itu pada level bawah standar kelulusan.

Jika dibaca, gagalnya pilkada satu putaran di wilayah Jawa Timur, paling tidak, menyajikan dua fenomena: sulitnya mengandalkan aspek primordialitas dan rawannya pertarungan dua tokoh nasional di level lokal.

Pilkada Jatim bisa menjadi gambaran bahwa perebutan kekuasaan di dalam kondisi geopolitik beragam bisa membuka peluang terjadinya segregasi kekuatan. Banyaknya calon yang berebut di wilayah yang sama menjadikan suara basis massa terpecah.

Para calon berlatar belakang NU yang bertarung di wilayah ”hijau” menyebabkan dukungan massa terbagi ke beberapa calon. Khofifah, Saifullah Yusuf, Ali Maschan Moesa, dan Achmady yang punya akar di basis politik maupun basis massa NU berkompetisi menangguk dukungan. Demikian juga di wilayah Mataraman, kekuatan kandidat tak menyatu. Soekarwo harus berlaga dengan sesama nasionalis, Soenarjo dan Sutjipto.

Apa yang terjadi di level daerah di Pilkada Jatim ini juga bisa memberi gambaran bahwa meraih kekuasaan tak cukup hanya mengandalkan kekuatan tradisional atau aspek primordialitas semata. Ketokohan yang kuat, yang melintasi batas-batas geopolitik dan tlatah budaya, menjadi penentu keberhasilan.

Sulitnya calon berlatar belakang NU menggapai suara di wilayah Mataraman yang dikuasai oleh partai berideologi nasionalis menyebabkan baik pasangan Kaji maupun Karsa tak mampu mengangkat perolehan suaranya. Walaupun mendapatkan dukungan terkuat di wilayah timur Jatim, berat meraih kemenangan di wilayah barat. Calon-calon nasionalis pun setali tiga uang. Soenarjo dan Sutjipto tak mampu melangkah lebih jauh dari sekitar wilayah barat.

Pilkada Jatim juga menyajikan, perebutan pengaruh antarsesama tokoh yang memiliki reputasi di tingkat nasional. Khofifah, selain telah matang sebagai politikus di DPR, juga menduduki jabatan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Gus Ipul, sapaan akrab untuk Saifullah Yusuf, pernah menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Terpencil pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam dimensi rebutan pengaruh tokoh nasional di level lokal ini, Pilkada Jatim menyimpan potensi kerawanan, mengingat laga yang ketat di antara dua tokoh nasional di putaran pertama akan berlanjut di putaran kedua. Namun, bagi masyarakat, keinginan yang cukup kuat untuk pergantian kepemimpinan yang menyebabkan mereka memilih pasangan Kaji dan Karsa. Bukan adu otot rebutan kursi. (Litbang Kompas)

Sumber:Kompas Jumat, 25 Juli 2008

Buku Mahal akibat Kolusi

2008-07-26T01:59:00.001+07:00

Depdiknas Tidak Bisa Menindak

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, mahalnya harga buku pelajaran, antara lain, disebabkan adanya kolusi antara penerbit dan oknum pihak sekolah serta tawaran komisi yang diberikan kepada sekolah. Peristiwa ini selalu terjadi hampir setiap tahun.

Persoalan lain yang dihadapi dunia pendidikan adalah tidak semua buku teks telah memenuhi persyaratan kelayakan tetapi sudah dijual kepada murid lewat sekolah maupun koperasi sekolah.

”Selain itu, buku teks yang ditetapkan sekolah selalu berganti setiap tahun,” kata Bambang Sudibyo pada lokakarya ”Menata Kembali Distribusi Buku Indonesia dan Membangun 1.000 Toko Buku Mobil di Kabupaten/Kota” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (24/7).

Soal kolusi penerbit dengan sekolah, menurut Bambang, pihaknya tak bisa menindak langsung karena sekarang sudah otonomi daerah. Yang bisa menindak adalah wali kota, bupati, kepala dinas, atau gubernur.

”Tetapi, jika menemukan kasus, silakan laporkan kepada saya. Nanti saya akan meminta bupati, wali kota, atau gubernur untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Tentang dana komisi, menurut Mendiknas, lebih baik digunakan sekolah untuk mendorong peningkatan minat baca siswa.

Adapun untuk memenuhi standar buku pelajaran bermutu, Depdiknas mendukung penilaian buku teks pelajaran yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Toko buku terpukul

Fenomena penerbit yang langsung mendatangi sekolah, menurut Ketua Pusat Buku Indonesia Firdaus Umar, mengakibatkan usaha toko buku terpukul. ”Gabungan Toko Buku Indonesia mencatat, jumlah toko buku pernah turun drastis, dari 3.000 menjadi hanya 400,” ujarnya.

Secara terpisah, ratusan orangtua murid, siswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, Kamis siang, berunjuk rasa ke Kantor Depdiknas di Jakarta guna memprotes mahalnya harga buku pelajaran.

Suparman, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia, mengatakan, memang ada oknum kepala sekolah dan guru yang tertarik dengan tawaran penerbit untuk memakai buku tertentu karena ada tawaran komisi. ”Namun, ini tidak terlepas dari kesalahan pemerintah yang kurang memerhatikan kesejahteraan guru serta tidak menyediakan buku gratis untuk siswa” ujarnya.

Di Makassar, sejumlah orangtua siswa berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Karena takut dituding berbisnis buku, sekolah akhirnya tidak mau menjual buku dan akibatnya murid-murid kebingungan. (NAL/ELN/ROW)

Sumber:Kompas Jumat, 25 Juli 2008

Berpaling Suara Rakyat = Otoriter

2008-07-24T09:40:00.004+07:00

Oleh: IksanHb

Suara rakyat telah di bungkam dengan ketidak jelasan dan sangat membahayakan, Saya sangat prihatin atas terjadinya penangkapan terhadap para aktifis tanpa melihat apa yang mereka suarakan dan diperjuangkan. Bukan sebuah alasan penangkapan atas terjadinya aksi besar- besaran dalam penolakan atas naiknya harga BBM yang kemudian berujung bentrokan dan pembakaran mobil dinas (pelat merah), sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap kebijakan pemerintah menjadi dalih aparat dengan alasan ketertiban.

Jika kemudian kami mengingatkan akan bahaya pemerintahan otoriter bangkit kembali “ Sangat bahaya bahwa kita akan dipimpin oleh rezim otoriter”, seperti semakin
gencarnya eskalasi kampanye yang dilakukan pemerintah, dengan berbagai macam cara untuk menaikkan pamor mereka, dengan menggunakan media dan mengorganisir lapisan masyarakat bawah.

Dengan indikator-indikator akan bangkitnya penguasa otoriter , kemunduran dan ketidakpastian agenda nasional adalah menaikkan harga BBM tanpa pertimbangan yang akurat dan juga penangkapan dan penyeragaman aktifis tanpa didasari oleh agenda apa yang diperjuang kan oleh demonstran, dan apa yang disuarakan oleh rakayat.Itu merupakan kartu kuning bila kita harus jujur, dimana secara esensial hampir empat tahun pemerintahannya tidak banyak mengalami progress, baik masalah ekonomi, keamanan dan ketahanan pangan.

Terhitung dari sekarang , Pemilu presiden 2009, kita membuat hak pilihan, karena jika kita salah membuat dan menggunakan hak pilihan kita kemudian akan dalam bahaya yang lebih besar yang mana kita akan mendapata pukulan telak lagi oleh rezim orde baru," Suara rakyat mengatakan , " bahwa kita akan di pukul mundur oleh koalisi pro rezimentasi yang sekarang berkuasa dan proses kebangkitan nasional akan jatuh ”, dan kemudian kita akan jatuh kembali ketangan pemerintahan otoriter.

Peryataan beberapa pejabat pemerintah tentang aksi demonstrasi telah ditunggangi, kemudian para aktifis ditangkapin itu adalah salah alamat “wrong place at the wrong time." Kemunafikan para pejabat dan politisi digunakan oleh aparat keamanan untuk menangkap para aktifis karena ketidak setujuannya terhadap agenda perjuangan mahasiswa dalam mem perjuangankan nasib rakyat.

Upaya para mafia ekonomi Indonesia melalui kolegannya menuduh gerakan mahasiswa bukan “gerakan murni” dan mereka juaga mengatakan “ gerakan mahasiswa tidak akan dapat menyelesaikan masalah rakyat dari krisis ekonomi." Pernyataan yang menyesatkan itu sangat tidak kalkulatif, sulit diterima oleh masyarakat. Karena sejarah gerakan mahasiswa telah mampu membuka jalan buntu dan menjadi penyeimbang kekuatan negara dan rakyat.

Ketakutan yang berlebihan akan terbongkarya mafia ekonomi dan politik ditanah air ini semakin terbaca oleh masyarakat bawah. Kehebatan mereka dalam mempertahankan pengaruhnya di lingkungan pemerintahan dan politisi, seringkali para mafia itu masuk kewilayah PILKADA dengan mendukung salah satu calon yang akan maju dalam PILKADA. Rawannya sistem PILKADA dan PILPRES putaran kedua adalah member peluang bagi pemain spikulan (mafia politik dan ekonomi) untuk memenangkan politik domino. Spikulan akan mengatakan “saya akan bermain ganda dalam menentukan dukungannya, bila saya kalah diputaran kedua maka saya akan bermain diputaran kedua,” permainan uang sangat menjadi modal besar bagi spikulan ( mafia politik dan ekonomi).

Para kandidat baik yang maju dari partai maupun perorangan , mengatakan bahwa mereka yang terbaik, karena rakyat salah memilih presiden. Pertanyaannya kemudian kenapa issu ekonomi yang menjadi urutan pertama tidak begitu populer ? Bisa saja hal tersebut karena ada benang merah dimana mafia ekonomi ada dalam lingkaran naikknya harga BBM dan naiknya harga sembako. Sehingga mereka tidak berani dengan lantang berbicara masalah ekonomi dan pemberantasan korupsi.

Kecenderungan pemerintah baermain sebelah mata dalam menyelesaikan krisis ekonomi dan krisis energy seperti pemadapan listrik dll, yang kemudian berdampak pada naiknya bahan makan pokok. Itu adalah terlihat dari penyeragaman bentuk-bentuk aksi mahasiwa yang menolak kenaikan harga BBM dengan kelompok yang sering menggunakan kekerasan atas nama agama,suku dll. yang justru merugikan sendi-sendi ekonomi, sosbud dan NKRI .
Pemerintah telah membuat kesalahan dalam memilih agenda utama, itu kesalahan diaman pemerintah kurang tegas dan bias agenda karena didalamya terdapat koalisi partai. Berapa trilyun rupiah harus dibuang tanpa pertangung jawaban secara kostitusi. Lebih-lebih mandate yang diberikan melalui pemilu yang menghabiskan uang trilyunan itu , menjadi berhadapan dengan harapan rakyat dan berhadapan dengan hak-hak rakyat.

Mampukah Susilo Bambang Yudoyono menghadapi tantangn dalam menyelesaikan masalah besar dalam pekerjaan rumah diahkir jabatannya ? di sini ialah, bagaimanakah presiden dan partai-partai yang tergabung dalam koalisi SBY-JK menunjukkan kinerjanya dan mendudukkan komitmen konstituen -rakyat, dan bukan komitmen kepada para industrialis dan para saudagar yang menyumbangkan uangnya untuk PILPRES dan pemilu legislative.

Kucilkan Pelaku Korupsi

2008-07-24T06:35:00.001+07:00

Sanksi Sosial bagi Koruptor Harus secara Alamiah

JAKARTA, KAMIS - Untuk menekan korupsi makin marak di negeri ini, masyarakat bisa mengembangkan sanksi sosial bagi koruptor, seperti mengucilkan dan mempermalukan mereka. Namun, pemberlakuan sanksi sosial bagi koruptor dan keluarganya itu harus dijalankan secara alamiah. Korupsi harus dijadikan aib masyarakat.

Sanksi sosial dapat dilaksanakan setelah sanksi pidana bagi pelaku korupsi dituntaskan melalui pengadilan. Demikian diungkapkan sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, Rabu (23/7) di Jakarta.

Sejumlah ulama, beberapa waktu lalu, menyerukan agar tak mendoakan pelaku korupsi yang meninggal dunia. Pascaterungkapnya skandal penyuapan di Kejaksaan Agung, sejumlah pegawai kejaksaan pun mengaku malu jika memakai seragam mereka. Masyarakat di sekitar juga sering mempertanyakan ”kinerja” kejaksaan.

Tamrin menegaskan, penerapan sanksi sosial tak bisa dipaksakan. Sanksi sosial yang diserukan tokoh informal di lingkungan sekitar lebih efektif. ”Setiap lingkungan punya mekanisme sendiri untuk mengungkapkan ketidaksukaannya kepada seseorang yang berbuat salah,” ujarnya.

Sanksi sosial yang paling berat adalah pengucilan pelaku korupsi dari kehidupan sosial. ”Masyarakat umumnya menghindari mempermalukan orang di depan umum. Namun, masyarakat meski di depan pelaku korupsi bersikap baik, tetapi di belakang mereka menolaknya,” kata Tamrin.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, Rabu, menambahkan, penangkapan terhadap tersangka pelaku korupsi adalah langkah untuk membuat jera. KPK tidak pernah memikirkan mempermalukan seseorang yang diduga melakukan korupsi.

Rasa malu, kata Johan, mungkin akan timbul sebagai dampak sosial dari penangkapan atas diri seseorang. Namun, itu bukan tujuan KPK. Demikian juga dengan pemutaran rekaman pembicaraan antara terdakwa dan orang lain juga bukan dilakukan untuk mempermalukan.

Momentum Pemilu 2009

Ahli hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, di Yogyakarta menyatakan, masyarakat bisa memanfaatkan momentum Pemilu 2009 untuk menekan korupsi di negeri ini. Sebab itu, rakyat harus memilih calon yang jujur, bukan politisi busuk.

Anggota Komisi II DPR, Agus Condro Prayitno, Rabu, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan contoh percepatan penyidikan korupsi. Jangan terlalu lama menahan izin pemeriksaan terhadap tersangka korupsi. (mzw/jos/ana/dik)

Sumber: Kompas Kamis, 24 Juli 2008